Bea Masuk Impor Gula Dipangkas, Petani Tebu Semakin Nahas
berita
Ekonomika

Sumber Foto: tribunnews.com

05 October 2017 13:00
Penulis
Lepas dari jeratan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen tidak membuat petani tebu di Indonesia menjadi sumringah. Setelah Pemerintah menerbitkan izin impor gula mentah (raw sugar) sebanyak 1,75 juta ton untuk semester II-2017, tiba-tiba Menteri Perdagangan berencana memangkas bea masuk impor raw sugar dari Australia, dari 15 persen menjadi 5 persen.

Raw sugar dari Australia ini dialokasikan sebagai gula rafinasi untuk industri. Namun faktanya, kasus perembesan gula rafinasi menjadi gula konsumsi rumah tangga sampai saat ini masih marak terjadi. Sementara, menurut Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), per Agustus 2017 masih terjadi penumpukan stok gula tani sebesar 250.000 ton dan tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. PTPN IX juga  mengakui, 10.000 ton gula pasir produknya masih belum terserap pasar. Ironis! Gula petani masih menumpuk belum laku, pemerintah malah impor gula jutaan ton. Bagaimana petani punya modal untuk menanam tebu kembali, jika gulanya tak laku?

Perlu diketahui, rendemen tebu petani Indonesia hanya di kisaran 6-7, dengan tingkat produksi per hektare maksimal 100 ton. Gula yang dihasilkan sebesar 6 ton. Sedangkan gula Australia tingkat rendemennya mencapai 14, dengan hasil gula sampai 15 ton

Untuk proses giling, petani dibayar dengan gula, dengan rasio prosentase pembagian 64:36 untuk petani dan pabrik gula. Petani memperoleh gula 3,84 ton. Jika mengacu pada harga eceran terendah (HET) yang ditetapkan pemerintah tahun ini sebesar Rp12.500 per kg, maka jika laku semua, petani akan membawa uang Rp48 juta. Jika tidak laku?

APTRI menghitung modal petani menanam tebu mulai bibit, pupuk, hingga sewa lahan, berkisar Rp45 juta. Jika dikalkulasi dengan hasilnya, maka selama setahun menanam, petani tebu hanya untung Rp3 juta. Lantas, bagaimana petani tebu bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dalam setahun hanya dengan uang Rp3 juta?

Wajar jika banyak petani tebu beralih menanam komoditas lain, atau bahkan menjual lahannya. Ketika petani sudah tidak mau lagi menanam tebu, darimana pabrik gula mendapatkan bahan baku kalau bukan impor raw sugar? Ironi yang kemudian terjadi, gula di pasaran lokal hanya diisi oleh gula impor. Apakah ini yang diinginkan pemerintah?

Jika ini terus dibiarkan, maka kita akan mengulang kembali sejarah zaman kolonial. Saat petani tebu dipaksa menanam, tapi tidak dihargai hasil panennya, yang timbul adalah pemberontakan.

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Dengan impor 1,75 juta ton raw sugar dari Australia, Menteri Perdagangan telah mencabut border measures, yang seharusnya tidak dilakukan. Mengingat gula petani dalam negeri yang masih menumpuk ratusan ribu ton belum terserap pasar. Pemberlakuan atau pencabutan border measures seharusnya dilakukan dengan lebih dulu memperhitungkan (ukuran) kondisi kebutuhan dan kelebihan yang kita miliki. Artinya, border measures digunakan untuk memberikan kesempatan bagi produktifitas petani dalam negeri untuk menghasilkan dan meningkatkan komoditas tanaman yang mereka tanam. Inilah yang seharusnya dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan.

Alasan Impor untuk memenuhi kebutuhan gula rafinasi di sektor industri. Sementara gula lokal tidak diserap karena dianggap tidak memenuhi standar tingkat rendemen yang dibutuhkan untuk industri, ini tidak benar. Apalagi sampai memangkas bea impor raw sugar tersebut, seperti membunuh petani tebu secara perlahan-lahan.

Seharusnya sebelum mengeluarkan kebijakan tentang gula ini, Menteri Perdagangan memperhatikan akar masalahnya terlebih dahulu, kenapa hal itu bisa terjadi? Jangan yang diuntungkan hanya pedagang, petani yang memproduksi komoditas mustinya dipikirkan juga. Jangan impor minded.

Kalau dilihat, akar masalah gula di Indonesia ini adalah dinamika produktivitas dan tingkat rendemen tebu, efisiensi teknologi pengolahan, upah petani, dan sewa lahan. Jika ingin gula lokal milik petani tebu laku dan terserap pasar, maka tebu petani harus memiliki tingkat rendemen yang tinggi. Selain itu,  harus memiliki produktivitas yang tinggi, efesiensi pengolahan yang baik, upah buruh rendah, dan sewa lahan yang murah.

Dulu Belanda sudah menjalankan semua prasyarat tersebut sehingga Jawa dan Sumatera menjadi penghasil dan eksportir terbesar nomor dua di dunia. Meskipun kemudian ada persoalan lain yang mengiringi diterapkannya prasyarat tersebut, yakni upah rendah yang mewariskan kemiskinan kepada petani tebu. Lalu, penguasaan tanah/lahan pertanian dan perdagangan komoditas dikuasai oleh konglomerat.

Jika saat ini produktivitas dan tingkat rendemen tebu semakin turun, berarti ada masalah juga dengan tugas Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian yang seharusnya memberikan edukasi, penyuluhan, dan pendampingan agar petani mampu mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas serta tingkat rendemen tebu. Hasil gulanya bisa cepat segera diserap pasar, bahkan ekspor. Sehingga tak terjadi kondisi seperti saat ini: gula petani tak laku, rendemen rendah, dan industri dalam negeri dipenuhi gula impor.

Dulu saya sudah merumuskan tentang komisi kerja tetap agro industri di Departemen Pertanian dan Departemen Perindustrian, yang tujuannya supaya agro-industri yang dikembangkan merupakan peningkatan dari sektor pertanian, agar petani juga mendapat nilai tambah. Jadi Kementerian Perindustrian tidak boleh bikin industri yang berdasarkan impor. Apabila kita mampu menanan, menghasilkan dan memproduksi sendiri, jangan impor.

Kita dulu punya Dewan Gula Indonesia (DGI), yang kemudian dibubarkan oleh Presiden pada 2014 kemarin. Padahal, DGI memiliki master plan industri gula hingga 30 tahun ke depan. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian

Pada masa kolonial Belanda, Jawa dan Sumatera  menjadi penghasil dan eksportir terbesar nomor dua di dunia. Dengan tingkat rendemen hingga 20, gula kita menjadi primadona di dunia. Namun saat ini, dengan rendemen hanya pada kisaran 5–7, jangankan ekspor, mempertahankan untuk pasokan dalam negeri saja kita harus impor. Sungguh sebuah kemunduran.

Masalahnya saat ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan sering kali tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Sebuah kebijakan yang seharusnya menjadi solusi malah justru menimbulkan masalah baru.

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan gula kristal rafinasi (GKR) melalui Pasar Lelang Komoditas, misalnya, telah menetapkan ketentuan GKR yang diproses dari gula mentah impor hanya didagangkan melalui mekanisme pasar lelang komoditas. Sesuai aturan tersebut, maka seharusnya gula rafinasi tidak dijual bebas di masyarakat. Namun faktanya perembesan gula rafinasi justru marak terjadi. Gula rembesan mudah ditemukan di warung-warung setelah dikemas rapi layaknya gula konsumsi rumah tangga biasa.

Pabrik gula (PG) yang memproduksi gula mentah (raw sugar) menjadi gula rafinasi untuk kebutuhan industri, justru akan dirasakan tidak adil bagi PG konsumsi rumah tangga. Asal keran impor masih dibuka pemerintah, PG rafinasi bisa beroperasi sepanjang tahun. Sedangkan PG untuk gula konsumsi, masih harus tergantung ketersediaan bahan baku tebu dari petani. Jika produktivitas petani tebu bisa dipertahankan dan meningkat, tidak ada masalah bagi PG gula konsumsi. Namun, jika terjadi penurunan produktivitas tebu dari petani yang disebabkan berbagai faktor, termasuk perpindahan komoditas yang dilakukan petani dan konversi lahan pertanian tebu, maka PG konsumsi tidak akan mendapatkan bahan baku berupa tebu dari petani. Lama-lama mereka akan tutup karena tidak bisa berproduksi lagi.

Masalah lain, jika keran impor terus dibuka, apalagi bea masuk impor raw sugar sampai dipangkas seperti itu, gula mentah impor sebagai bahan baku pabrik gula rafinasi, volumenya akan melebihi dari kebutuhan industri. Akibatnya ketika gula rafinasi berlebih, otomatis bakal mencari pasar berikutnya ketimbang rusak karena disimpan terlalu lama.

Pemerintah mencatat, total kebutuhan gula nasional setiap tahunnya mencapai 5,7 juta ton. Dari jumlah tersebut, 3 juta ton di antaranya dibutuhkan untuk pasar konsumsi. Sisanya sebanyak 2,7 juta ton diperuntukkan bagi pasar industri makanan dan minuman nasional.

Data pengusaha makanan dan minuman (GAPMMI) menyebutkan, kebutuhan gula nasional dalam negeri sekitar 5,9 juta ton per tahun. Konsumsi rumah tangga sekitar 2,7 juta ton, dan industri sekitar 3 juta ton. Dengan angka tersebut, dibutuhkan impor sekitar 3,9 juta ton.

Sementara produksi gula secara nasional hanya 2–2,5 juta ton per tahun. Jadi, untuk memenuhi kekurangannya yang sekitar 60 persen, pemerintah membuka izin impor gula. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF