Bebaskan Pajak Investor Hingga 20 Tahun, Adilkah Buat Rakyat?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: bisnis-liputan6.com  (gie/Watyutink.com)

05 April 2018 19:00
Penulis
Demi meraih investasi, pemerintah memberikan insentif ‘menggiurkan’ buat investor. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru--yang sudah diteken oleh Menkeu Sri Mulyani dan tinggal menunggu proses penomoran di Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah memberikan pembebasan pajak (tax holiday) sampai 100 persen kepada para ‘bohir’ dan pengusaha kelas kakap yang berinvestasi di Indonesia. PMK baru ini menggantikan PMK No.159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Dalam PMK yang baru disebutkan lima poin yang nantinya akan mendapatkan tax holiday. Pertama, prinsip penanaman modal (investasi). Dalam aturan lama disebutkan bahwa jika ingin mengajukan tax holiday prinsipnya adalah Wajib Pajak baru. Sementara dalam aturan yang baru, menggunakan prinsip penanaman modal (investasi) baru. Kedua, pengurangan dipukul rata dengan single rate 100 persen. Sementara dalam aturan sebelumnya persentase pengurangan tax holiday memiliki range 10 persen hingga 100 persen.

Ketiga, jangka waktu disesuaikan nilai investasi. Dalam aturan sebelumnya, jangka waktu yang diberikan hanya selama 5-15 tahun, tergantung hasil analisis komite. Sedangkan dalam aturan baru, rentang waktunya memiliki threshold tersendiri sesuai nilai investasinya. Rincian besaran investasi yang mendapatkan tax holiday juga sudah ditentukan, antara lain investor yang memiliki rencana penanaman modal Rp500 miliar sampai dengan kurang dari Rp1 triliun akan mendapatkan tax holiday selama lima tahun; Rp1 triliun sampai dengan kurang dari Rp 5 triliun akan mendapatkan tax holiday selama tujuh tahun. Paling tinggi adalah investor yang memiliki rencana menanamkan modal minimal Rp30 triliun, maka akan dapat izin prinsip tax holiday selama 20 tahun.

Keempat, penambahan transisi 50 persen selama dua tahun. Aturan sebelumnya tidak ada soal transisi. Investor yang mendapat tax holiday 20 tahun, maka di tahun ke-21 dan 22, investor tersebut hanya membayar 50 persen dari PPh badan terutang. Pajak normal 100 persen, baru dikenakan pada tahun ke 23 dan seterusnya.

Kelima, tambahan cakupan industri. Sebelumnya hanya 8 sektor industri, kini menjadi 17 industri. Hampir semua cakupan industri yang baru dimasukkan adalah industri hulu.

Selain itu, Kemkeu juga akan menyempurnakan prosedur pemberian tax allowance dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai revisi tax allowance. Rencananya tax allowance ini satu paket dengan single submission Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dari sini muncul pertanyaan, Apakah tax holiday adalah upaya pemerintah untuk ekstensifikasi pajak?

Melihat pengalaman sepanjang 2017, meski pemerintah mencadangkan tax allowance dan tax holiday, namun tak ada satupun yang apply. Akankah insentif yang baru ini dilirik oleh investor?

Akankah tax holiday dan tax allowance konsisten dijalankan pemerintah, sehingga terjadi lagi seperti kasus Samsung yang tak kunjung mendapatkan janji insentif, meski telah menanamkan investasi 20 juta dolar AS di Indonesia?

Dengan pemberian tax holiday hingga 20 tahun, sementara Malaysia hanya 10 tahun, Vietnam 4 tahun, Thailand 3-8 tahun, bukankah itu menunjukkan di Indonesia tidak menarik di mata investor?

Dengan pemberian insentif pajak kepada investor, sementara melalui PNPB hasil revisi UU Nomor 20 Tahun 1997, justru rakyat dikejar pajak. Adilkah kebijakan ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Keheranan presiden dengan angka realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Indonesia yang masih rendah dibanding negara tetangga memberikan kesan bahwa kambing hitam permasalahan terhadap insentif fiskal yang kurang. Kesimpulan ini dilontarkan lantaran insentif fiskal berupa libur pajak (tax holiday) dan keringanan pajak (tax allowance) tidak laku.

Perintah presiden kepada jajaran kementerian untuk melakukan evaluasi dua insentif fiskal tersebut terbukti membuahkan hasil. Kini para investor mendapatkan pengurangan beban fiskal yang lebih besar dari sebelumnya dan jaminan proses birokratis yang lebih singkat. Meskipun terlihat seperti obral, namun inilah hasil dari ketidakmampuan pemerintah mengelola masalah untuk dicarikan solusi.

Obral tax holiday dan tax allowance yang diberikan oleh pemerintah pada kenyataannya tidak mampu memetakan apa masalah utama dari keengganan para investor untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Dalam segi insentif fiskal, rupanya Indonesia sudah lebih baik, namun masih terkendala permasalahan izin yang berbelit. Digital mindset merupakan hal yang tidak dimiliki oleh pemerintah karena selama ini dipenuhi rente birokrat yang memanfaatkan keuntungan dari perizinan berbelit-belit ini.

Itu sebabnya meskipun pemerintah sudah atau akan memberikan pelayanan terpadu satu pintu, nyatanya jendelanya sangat banyak. Seringkali ditemukan, pengusaha yang mengeluh dengan sistem yang tidak siap. Di sisi lain, para investor menunggu kepastian yang tidak pasti, Samsung contoh kecilnya dari para pemberi harapan palsu.

Kepastian, ini faktor yang perlu diupayakan hadir oleh pemerintah. Kepastian apa yang dimaksud? Kepastian yang menunjang kegiatan bisnisnya, ambil contoh kepastian bahan baku industri. Pemerintah menghalang-halangi investor untuk impor bahan baku, sementara pasokan di dalam negeri tidak konsisten untuk mendukung kegiatan bisnisnya sehingga perusahaan kini tersandera.

Kebanyakan peraturan yang dibuat tidak sejalan dengan kenyataannya. Ambil contoh sederhana mengenai harga input energi bagi industri seperti gas bumi. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 yang menetapkan harga gas bumi untuk industri sebesar 6 dolar AS per MMBtu yang sampai dengan hari ini tidak terwujud di berbagai daerah dan cenderung mengarah pada doube digit. Dua tahun tidak dapat dijalankan, kini Presiden berencana merevisinya. Adanya inkonsistensi kebijakan dan implementasi di lapangan yang tidak baik menjadi preseden buruk bagi investor.

Ada baiknya PMK dan PP yang nanti keluar diiringi dengan kepastian dari berbagai aspek. Distribusi barang yang cepat dan murah, harga input produksi yang kompetitif, dan kepastian hukum usaha adalah wajib. Lingkungan yang dijaga agar menunjang untuk berinvestasi lebih baik daripada hanya memberi pemanis buatan yang kurang sehat seperti apa yang dilakukan pemerintah hari ini. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Dari berbagai macam studi yang saya ketahui menjelaskan bahwa Investor di negara manapun juga, jarang menggunakan pajak sebagai rujukan tunggal dalam membuat keputusan untuk berinvestasi. Ini berlaku di hampir seluruh tempat di seluruh dunia. Studi tentang tax holiday ini sudah saya ikuti dari tahun 70an hingga saat ini. Intinya sama saja, bahwa soal pajak itu tidak penting untuk menarik invetasi.

Bagi investor, pajak bukan menjadi faktor dominan dan penentu untuk dia mau berinvetasi. Bahkan menjadi faktor terakhir, bukan faktor pertama. Banyak faktor-faktor sebelum yang menjadi pertimbangan penting bagi investor untuk menaruh invetasinya. Pertama, memangkas high cost economy; kedua, biaya infrastruktur seperti transportasi dan telekomunikasi; ketiga, faktor tenaga kerja dan kebijakan ketenagakerjaan; keempat, kecepatan proses perizinan; kelima, kepastian hukum; dan keenam, baru pajak.

Pajak umumnya hanya dijadikan pertimbangan paling buncit (terakhir) dalam penciptaan iklim investasi yang ideal dan menarik investor untuk masuk. Jadi, meskipun sebuah kebijakan diubah-ubah dan direvisi, dan pajaknya dibebaskan, kalau faktor-faktor yang menentukan dalam membentuk iklim investasi yang ideal dan menarik bagi dunia usaha tersebut tidak terpenuhi, orang tidak akan mau datang investasi.

Sebaliknya, jika faktor-faktor yang menentukan dalam membentuk iklim investasi yang ideal yang disebutkan tadi terpenuhi, meskipun ada pajaknya, orang akan tertarik untuk datang berinvestasi. Bagi dunia usaha, itu pajak dianggap bagian yang normal dalam kehidupan berusaha bagi mereka.

Jadi sebetulnya, kebijakan tax holiday dan tax allowance yang disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru ini sama saja dengan yang kemarin-kemarin. Kebijakan yang tidak efektif.

Kan kemarin-kemarin sudah ada keputusan tentang kebijakan insentif pajak buat investor oleh pemerintah. Tetapi tidak berjalan efektif. Kenapa? Karena mereka yang membuat kebijakan tersebut tidak mengerti, bahwa pajak itu bukan menjadi pertimbangan utama dan dominan untuk orang mau berinvestasi.

Dalam menciptakan iklim investasi yang baik sehingga menarik orang datang untuk berinvestasi, utamanya adalah: kalau saya investasi di negeri itu, apakah nantinya akan memberikan return atau keuntungan yang memadai atau tidak. Walaupun itu ada pajak, kalau untung ya tidak masalah. Sebaliknya dibebasin pajak kalau rugi kan ya buat apa.

Nah, yang menentukan itu return tersebut bisa terwujud adalah: bagaimana perizinan di negeri itu, gampang apa tidak? Ada pungli atau tidak? Cost-nya bagaimana? Ketersediaan raw material ada apa tidak? Tentang tenaga kerja, bagaimana marketing-nya, dan segala macam pertimbangan. Jadi pajak itu sudah melekat didalamnya.

Pemerintah ini keliru jika berfikiran bahwa dengan dibebaskan pajaknya (tax holiday), dengan jangka waktu yang panjang, orang akan datang berbondong-bondong untuk berinvestasi, ya enggak juga.  Kalau dia mau investasi sebagai jawaban terhadap kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, kalau jawabannya positif, ya pasti dia datang. Kalau jawabannya negatif, walau pajaknya dibebaskan, ya pasti tidak akan datang. Jadi, dengan mengeluarkan kebijakan ini berharap investasi akan segera datang, saya menyebutnya seperti seperti orang kalap.

Menambah rentang waktu tax holiday hingga 20 tahun, tapi kalau tidak ada return buat investor, ya tetap tidak menarik. Malah orang-orang di negeri lain atau pemerintah-pemerintah di negeri lain akan curiga, ada apa ya di negeri Anda? Perpanjangan waktu tersebut  akan menjadi tanda tanya besar, karena hal tersebut tidak lazim. Ini ikut-ikutan itu karena mereka latah. Dulu Malaysia ngasih ini, ngasih itu, dan lain sebagainya. Terus kita ikut-ikutan.

Sementara, bagi perusahaan/ investor asing seperti Amerika Serikat misalnya, meskipun di Indonesia di bebaskan pajaknya, mereka tetap akan dikenakan pajak di negeri asalnya sana (AS). Jadi yang menikmati pembebasan pajak di Indonesia justru pemerintah AS, alias subsidi dari Pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika. Makanya, soal tax holiday itu sering kurang penting bagi investor. Lebih baik pemerintah benahi faktor-faktor lain termasuk kemudahan berbisnis di Indonesia dan penegakan hukum yang adil dan efisien.(afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Perubahan PMK No.159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi PMK baru yang sedang diberi penomoran oleh Kemenkumham sangat perlu ditinjau ulang oleh pemerintah. Setidaknya terdapat beberapa alasan bagi masyarakat luas untuk menolak PMK ini dan pemerintah harus berpikir ulang dalam menerapkan insentif pajak demi menggenjot investasi.

Pertama, pemberian insentif pajak bagi para pengusaha besar di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi-JK bukanlah yang pertama kali. Berdasarkan evaluasi dari penerapan kebijakan insentif pajak sebelumnya, inkonsistensi kebijakan merupakan permasalahan utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Artinya, kebijakan perpajakan dinilai mudah berubah-ubah yang dampaknya adalah mengurangi aspek kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia. Atas evaluasi tersebut, seharusnya pemerintah memprioritaskan implementasi kebijakan perpajakan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dan tidak mudah mengubah-ubah kebijakan dalam jangka waktu yang pendek.

Kedua, menurut penelitian Putri (2017) yang berjudul “Insentif Pajak dalam Menentukan Keputusan Investasi”, kebijakan pajak justru cenderung tidak signifikan dalam memengaruhi keputusan investasi. Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas, dan transparansi merupakan perhatian utama para investor sebelum kebijakan insentif pajak.

Tidak lupa pula bahwa terdapat beberapa faktor lainnya bagi para investor untuk menanamkan modalnya seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar, akses terhadap pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Itu berarti bahwa kebijakan mendorong investasi harus holistik dan komprehensif dari berbagai sektor.

Selain itu, publikasi World Investment Report 2017 yang menunjukkan survei United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) terhadap sejumlah eksekutif perusahaan global, hasilnya memperlihatkan bahwa insentif pajak merupakan bukan faktor utama yang memengaruhi penanaman modal asing oleh para investor.

Publikasi tersebut menunjukkan bahwa tiga faktor utamanya secara berurut adalah kondisi perekonomian negara-negara berkembang di Asia, perubahan teknologi, dan kondisi perekonomian Amerika Serikat. Bahkan faktor insentif pajak masih di bawah faktor urbanisasi global, ketersediaan SDM yang berkualitas, ketahanan energi, harga komoditas, dan perubahan pola konsumsi. Dari hal-hal diatas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya pemerintah memprioritaskan faktor-faktor lainnya terlebih dahulu apabila ingin menggenjot investasi, bukan dengan pemberian insentif pajak yang juga sering berubah-ubah.

Ketiga, ekosistem bisnis Indonesia yang belum membuat gairah para investor juga turut memberikan andil dalam gagalnya insentif pajak pada waktu sebelumnya. Perbaikan ekosistem bisnis ini mencakup berbagai aspek dan bukan hanya melulu soal-soal ekonomi seperti perpajakan. Misalnya, aspek perizinan di daerah turut menghambat derasnya arus investasi di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga para pebisnis bersemangat menanamkan modalnya dan lingkungan bisnis menjadi baik. Dengan demikian, kebijakan mendorong perekonomian melalui investasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bergantung pada hal-hal ekonomi saja, apalagi hanya tentang perpajakan.

Keempat, aspek keadilan patut menjadi perhatian pemerintah. Keadilan yang dimaksud adalah belum lama ini pemerintah justru mengejar-ngejar pajak dari rakyat kecil melalui PNBP hasil revisi UU No. 20 tahun 1997. Di satu sisi, wong cilik dikejar terus pajaknya tak kunjung henti, sementara di sisi lainnya para pengusaha besar justru diberikan kemudahan dalam pembayaran pajak melalui kebijakan tax holiday. Dalam hal ini, pemenuhan rasa keadilan wajib ditunaikan oleh pemerintah. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akuntan dan Ekonom

Meskipun bukan satu-satunya faktor pemicu investasi, saya cukup setuju dengan pelonggaran pajak sebagai salah satu insentif bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya dalam sektor riil baik yang berbentuk tangible asset ataupun intangible asset. Pasalnya, investasi sektor riil mempunyai efek domino positif yang lebih banyak bagi ketahanan ekonomi nasional dari instabilitas nilai kurs rupiah dan gonjang-ganjing geopolitik global. 

Saya sebagai pelaku UMKM saja sangat mersakan dampak positif penurun pajak bruto dari 1 persen menjadi 0,5 persen, apalagi bagi dedengkot usaha dengan Pajak PPh badan 25 persen, PPh pribadi, PPn 10 persen, dll.

Kita ambil contoh saja kasus Samsung. Kasus Samsung merupakan kasus insentif investasi yang disebabkan kurang sigapnya pemerintah dalam hal penjaminan investasi dalam bentuk tax allowance

Bagaimana mungkin pajak bukan merupakan komponen penting jaminan keberlangsungan investasi jika perusahaan sekelas Freeport saja menjadikan skema pajak sebagai salah satu hal penting dalam negosiasinya. Kita perlu melirik Singapura dalam hal pelonggaran pajak untuk mendukung iklim investasi yang mumpuni.

Sekedar masukan, adil yang dimaksud bukanlah sama rata, tetapi sama rasa. Prinsip prosentase penarikan pukul rata pemerintah hendaknya dikaji ulang dengan prinsip prosentase penarikan secara progresif tetapi dengan insentif yang lebih relax dan menarik. Hal itu dikarenakan pembiayaan terbesar APBN untuk meminimalisir defisit anggaran memang berasal dari pajak. Bisa jadi minimnya partisipasi tax allowance dan tax holiday 2017 disebabkan karena pelaku usaha memang tidak tahu, memang sengaja tidak diberi tahu, atau memang tahu tetapi harus menempuh proses pengajuan yang bertele-tele. 

Selain itu, pemerintah juga sungguh sangat perlu banget memperhatikan sistim perijinan usaha. Investor anti terhadap pungli, proses yang berbelit-belit, dan waktu yang lama, kecuali perihal sektor hulu SDA yang memang harus ada penyesuaian dengan amanah konstitusi. 

Saya hanya kurang setuju dengan perihal izin tenaga kerja asing yang diperlonggar. Bukankah karena blessing in disguise disparitas nilai kurs, upah tenaga kerja kita jauh lebih hemat daripada tenaga kerja asing? Kalau memang tenaga kerja kita kurang berkompeten, maka didik dan latihlah sesuai perkembangan zaman. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua