Beras Bulog,Terancam Busuk oleh Mafia Pangan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 June 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Upaya Bulog di bawah Budi Waseso (Buwas) untuk menjadikan lembaganya efektif dalam pengadaan, pengelolaan persediaan, distribusi serta pengendalian harga beras, nampaknya akan terhenti sejenak.

Akhir Mei lalu, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menghentikan program bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menggantinya dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

KPM tidak lagi mendapatkan beras bantuan, tetapi ditukar dengan uang dalam kartu yang dibagikan. Tidak seperti program Rastra, kartu BPNT tersebut dapat dibelanjakan aneka barang kebutuhan pokok seperti beras berbagai jenis, minyak goreng dan juga daging.

Padahal selama ini--selain menyalurkan beras ke pedagang--penyaluran program bansos Rastra (Beras Sejahtera) Bulog telah berperan besar dalam menyalurkan beras yang disimpan di gudang-gudang Bulog. Setiap hari, sesuai penugasannya, tidak kurang dari 10 ribu ton beras petani diserap oleh Bulog.  

Namun dengan skema BPNT, beras yang tersimpan di gudang-gudang Bulog saat ini terancam membusuk. Tak kurang dari 2,3 juta ton beras Bulog tersimpan di gudang-gudang Bulog yang ada di berbagai daerah. Jika beras tersebut lama tersimpan dan tak tersalurkan, maka dipastikan beras menjadi rusak dan kemudian membusuk.

Budi Waseso menuding kebijakan penggantian program Rastra menjadi BPNT didalangi oleh para mafia pangan yang konon “bermain” di berbagai level kelembagaan pemerintahan. Bahkan, Buwas menyebutkan para pemburu rente tersebut berani melawan kebijakan menteri, wapres, bahkan presiden demi mengejar keuntungan pribadi (Tempo.co, 21/6/2019).

Patut dipertanyakan memang, mengapa Bulog yang telah sukses berperan dalam menyerap beras petani, ikut mengendalikan harga beras dan membantu program bansos Rastra ditelikung perannya hingga kehilangan kesempatan menyalurkan beras petani yang tersimpan di gudang Bulog? Benarkah para pemburu rente ikut bermain?

Bulog di bawah Budi Waseso, memang melancarkan “perang total” terhadap kebijakan impor beras dan kebijakan sektor perberasan yang dirasa merugikan petani. Buwas malah pernah bersilang pendapat dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam kebijakan impor beras. Menteri Enggartiasto menganggap perlu mengimpor untuk stock, sedang Buwas menyanggah karena menurut data, beras di gudang Bulog masih penuh.

Silang pendapat itu akhirnya menguak ihwal pendataan beras yang ditengarai punya angka berbeda antara Bulog, Kemendag dan Kementerian Pertanian. Untungnya, rebut-ribut ihwal data perberasan saat ini sudah relatif selesai.

Dengan kondisi gudang Bulog yang penuh seperti sekarang, mungkinkah ada perubahan kebijakan agar beras Bulog kembali dapat disalurkan melalui program BPNT? Bahkan bisa diperluas agar bansos beras juga diperuntukkan bagi PNS dan TNI, tentunya dengan kualitas beras Bulog yang memadai?

Andai Kebijakan penyaluran bansos BPNT bisa diselaraskan dengan pemanfaatan persediaan beras Bulog, mudah-mudahan bisa menghindarkan dugaan khalayak bahwa Bulog memang sengaja hendak “dilumpuhkan”. Akibat sikap keras Buwas yang punya cita-cita ingin meningkatkan taraf hidup petani dan anti pemburu rente sektor pangan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior

Sebenarnya bagi masyarakat keduanya bisa dilakukan (BPNT atau Rastra oleh Bulog). Tetapi saat ini sebetulnya isu nya lebih pada soal eksistensi Bulog. Jadi kalau kebijakannya seperti BPNT sekarang tanpa ada peran serta Bulog di dalamnya, maka boleh dibilang Bulog sedang “dibunuh”.

Hal itu yang sebetulnya menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Apakah bulog ini mau dihapuskan atau bagaimana?

Tetapi kebijakan penyaluran beras ini sebetulnya bisa tidak hanya untuk Raskin saja. Tapi juga bisa untuk PNS dan TNI misalnya. Penyalurannya bisa dilakukan bersama-sama oleh Bulog dan lembaga terkait untuk program “in natura” bagi PNS dan TNI asal kualitas berasnya dijaga. Langkah itu malah lebih bagus.

Lebih bagusnya itu adalah, lebih menghasilkan bagi konsumen dan produsen dalam urusan perberasan.

Misalnya di suatu daerah, Bulog bekerjasama dengan BUMD untuk membeli beras dari petani. Beras tersebut kemudian langsung disalurkan ke PNS, karena PNS sudah pasti membutuhkan beras. Data kebutuhan beras per keluarga dalam satu bulan biasanya minimal 20 kilogram. Jika langkah ini bisa diatur dalam satu kebijakan pertanian, maka bisa memunculkan kondisi yang lebih baik ketimbang PNS membeli di pasar.

Jika membeli di pasar, sebetulnya di situ ada manipulasi dan sebagainya. Yang diuntungkan juga hanya pedagang saja dan bukan petani. Kalau mau mengangkat petani sebetulnya bisa lewat program penyaluran langsung ke PNS/TNI seperti itu atau ditambah ke warga penerima manfaat. Pemerintah punya hak untuk mengatur penyaluran beras ke PNS/TNI dengan program langsung pembelian beras petani oleh Bulog bekerjasama dengan Bumdes.

Kalau tidak salah beberapa waktu lalu sempat ada ide untuk mengembalikan penyaluran beras PNS/TNI dengan sitem “In Natura”. Selama ini PNS/TNI mendapatkan dana cash untuk membeli beras. Program bagus in natura dengan melibatkan Bulog dan Bumdes itu yang sebetulnya harus didukung. Sama seperti dukungan pemerintah memberi subsidi untuk beras bagi orang miskin (Raskin).

Hanya yang sampai saat ini dikritik khalayak untuk beras Bulog ini adalah masalah kualitas beras Bulog. Tetapi dari sisi kebijakan, penyaluran beras oleh Bulog untuk Rastra malah sudah benar. Sekarang jika Bulog sudah diwajibkan untuk membeli beras dari petani hingga mencapai 10 ribu ton per hari dan kemudian sekarang tidak bisa menyalurkan, itu jelas keliru dan bermasalah bagi Bulog.

Jadi kembali pertanyaan awal tadi, betulkan Bulog hendak “dimatikan?”. Melumpuhkan Bulog itu sesungguhnya adalah wacana lama. Apalagi dulu IMF sempat mengusulkan salah satu goal nya yakni membubarkan Bulog. Itulah yang sekarang harus dipertanyakan kepada pemerintah.

Terkait sinyalemen para pemburu rente yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, alangkah naifnya jika itu terjadi karena pemerintah punya kuasa mengatur segalanya.

Jika Bulog sekarang ternyata tidak bisa lagi menyalurkan beras untuk subsidi yang tersimpan di gudang-gudang Bulog, maka hendaknya Bulog jangan dibebankan kewajiban untuk membeli beras dari petani. jadi seperti BUMN atau perusahaan swasta saja. Tidak perlu lagi ada Bulog.

Cuma yang juga harus dikritik dari Bulog adalah hendaknya jangan membeli beras dari petani dengan harga yang terlalu murah. (pso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Dengan logika berpikir sederhana, memang semula Bulog berfungsi untuk menyangga stabilitas harga. Tetapi ditinjau dari sisi ekonomi hal itu diperkirakan akan membuat kebebasan pasar menjadi berkurang. Pada dua hal itulah yang kemudian menjadi ruang bagi para pemburu rente untuk mengambil kesempatan. Dalam bahasa ekonomi disebut dead weight loss atau kehilangan yang terjadi manakala mekanisme pasar terjadi distorsi.

Memang penataan itu perlu karena bagaimanapun juga kelemahan dari suatu kelembagaan yang dipegang pemerintah biasanya Pertama, Dia terbatasi oleh regulasi, Kedua, Tidak bisa beradaptasi dengan dinamika pasar. Hampir semua institusi serupa sekarang mempunyai dilema seperti itu. Tidak bisa leluasa bergerak sementara dinamika pasar sudah bergerak cepat dan kemudian lembaga-lembaga yang diback up oleh pemerintah tidak bisa berkutik, karena terbelenggu oleh regulasi dan tugas mereka.

Saat ini cadangan beras dalam negeri relatif cukup. Situasinya memang relatif stabil dan kedua, perhitungan selama ini adalah per kapita padahal tidak semua orang Indonesia saat ini mengkonsumsi beras. Kalau hitungannya per kapita maka dari bayi sampai manula dianggap semua mengkonsumsi beras.

Padahal pola penyebaran konsumsi beras sudah mulai berubah. Di kota orang sudah banyak yang makan sosis, juga mengkonsumsi substitusi  yang lain untuk sarapan pagi misalnya. Ada pelebaran pola konsumsi yang nyata.

Jadi kalau hitungannya berdasarkan per kapita maka terjadi bleeding dalam perhitungan karena dianggap semua orang mengkonsumsi beras. Padahal faktanya tidak seperti itu. Oleh karenanya selama ini data perberasan selalu terjadi perdebatan karena basic perhitungan supply-demand menggunakan per kapita.

Di kota juga terjadi pergeseran pola kesehatan. Orang sudah berhati-hati mengkonsumi makanan yang potensial menimbulkan penyakit misalnya diabetes dan lain-lain.

Sebaiknya cadangan beras di gudang-gudang Bulog itu dilempar saja ke pasar sehingga dapat membantu menekan harga. Cadangan di dalam yang banyak dan tersimpan lama juga akan kurang baik dari sisi kualitas beras.

Kedua, memang diperlukan inventarisasi ulang untuk melihat kembali sebaran kebutuhan beras secara regional. Mana daerah-daerah yang kebutuhan berasnya tinggi. Jadi tidak menyebar secara homogen. Dibutuhkan inventarisasi ulang persediaan beras, dan peta/pola ketidakseragam kebutuhan beras per regional. Ketiga, dipetakan lagi mana daerah yang mengharuskan Bulog untuk masuk karena kalau dulu ada Dolog (Depot Logistik), namun sekarang Dolog sudah hampir tidak berfungsi.

Dulu sebetulnya fungsi Dolog juga bagus untuk menstabilkan karena distribusinya menjadi lebih pas. Mereka yang tahu persis bagaimana sebetulnya kebutuhan daerah setempat. Sayangnya sekarang Dolog hanya menjadi gudang saja. Baiknya memang fungsi-fungsi itu dikembalikan lagi saja. (pso)

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Judul tersebut bukan merupakan petikan lirik dari sebuah lagu yang ngehits dari sebuah band asal Indonesia, melainkan ungkapan yang tepat bagi Bulog untuk bisa bersaing. Selama ini Bulog terlalu bergantung kepada kebijakan pemerintah alih-alih bersaing dengan pihak swasta yang bersaing secara efisien. Pihak swasta menguasai pasaran sejak lama dan Bulog hanya menunggu penugasan oleh pemerintah. Di saat semua harga normal stok beras di gudang Bulog menjadi tidak tersalurkan. Dampaknya pasti terjadi pembusukan beras karena disimpan terlalu lama.

Sebagai perwakilan pemerintah dalam menstabilkan harga pokok termasuk beras memang Bulog sudah berperan besar. Namun saat ini Bulog seharusnya bisa berperan juga dalam pasar komersial. Memang beberapa saluran distribusi sudah dikuasai oleh pihak swasta karena mereka bermain lebih dahulu di pasar komersial, tapi tidak ada salahnya jika Bulog bisa bersaing. Yang paling penting adalah kemampuan Bulog dalam menyediakan beras untuk komersial tidak kalah dari swasta.

Namun demikian, Bulog juga jangan melupakan tugasnya sebagai penstabil harga beras. Boleh bersaing secara komersial namun tugas pokok dari pemerintah tidak dilupakan. Bulog boleh saja bersaing dengan swasta dalam penyediaan Bantuan Pangan Non Tunai yang menggantikan program Rastra. Tetapi tetap melalui sistem lelang. Bulog dengan jaringan di daerahnya yang begitu luas harusnya bisa mengalahkan pihak swasta. Namun itu tergantung dari sejauh mana Bulog bisa efisien.

Sudah saatnya Bulog keluar dari zona nyamannya sebagai penyalur distribusi beras program pemerintah. Bulog harus bisa bersaing dengan pihak swasta. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar