China, Mitra Dagang atau Penghisap Devisa RI?
berita
Ekonomika
25 June 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Perdagangan Indonesia dan China masuk lampu kuning, kalau tidak bisa dibilang sudah lampu merah. Pasalnya, defisit neraca perdagangan RI dengan Negeri Tirai Bambu tersebut pada periode Januari-Mei 2019 mencapai 8,48 miliar dolar AS. Defisit kali ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 8,11 miliar dolar AS.

Ekspor Indonesia ke China pada Januari-Mei 2019 hanya sebesar 9,5 miliar dolar AS, sementara barang yang dibeli dari China jauh lebih banyak, mencapai  18,03 miliar dolar  AS sehingga China lebih diuntungkan sebanyak 8,48 miliar dolar AS.

Defisit yang kian melebar tersebut disebabkan nilai perdagangan ekspor dari Indonesia ke China menurun lebih dalam dibandingkan dengan arus masuk barang dari China ke Tanah Air dalam lima bulan pertama 2019. Apa yang menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan ini?  Mengapa negara sebesar China dengan pendapatan per kapita jauh lebih tinggi dari Indonesia justru lebih diuntungkan?

Ekspor Indonesia ke China pada periode Januari-Mei 2019 mencapai 9,5 miliar dolar AS, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 10,25 miliar dolar AS. Terjadi pengurangan ekspor senilai 700 juta dolar AS dalam 5 bulan pertama tahun ini dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, penurunan nilai impor dari China ke Indonesia pada periode yang sama lebih rendah yakni dari 18,36 miliar dolar AS pada tahun lalu menjadi 18,03 miliar dolar AS tahu ini, atau 330 juta dolar AS, kurang dari separuh penurunan nilai ekspor Indonesia ke China.

Negeri Panda yang digadang-gadang menjadi mitra strategis pembangunan ekonomi di Tanah Air lantaran banyaknya proyek infrastruktur yang didukung mereka dan sebagai negara tujuan utama ekspor justru menjadi pengisap devisa RI terbesar.  Apakah ketidakseimbangan perdagangan ini karena posisi Indonesia yang sangat tergantung pada China?

Melemahkan kinerja ekspor Indonesia ke China diperkirakan sebagai dampak perang dagang antara China dan AS. Ekonomi Tiongkok menjadi menurun, menyusul redupnya industri mereka. Hal ini tampak dari pertumbuhan negara tersebut yang melambat dari 6,8 persen pada kuartal I 2018 menjadi 6,4 persen pada kuartal I 2019.

Penurunan pertumbuhan ekonomi China ikut memperlemah permintaan barang ke Indonesia sehingga ekspor Indonesia terpukul.  Di samping itu, terjadi penurunan harga komoditas di pasar internasional, padahal barang tersebut merupakan andalan ekspor Indonesia ke China.

Namun bukankah dibalik musibah perang dagang yang dialami China ada berkah tersembunyi yang bisa dimanfaatkan dengan absennya produk dari AS? Mengapa Indonesia tidak mengisi saja kekosongan tersebut?

Di sisi lain, mengapa Indonesia tidak meningkatkan diplomasi perdagangan terhadap China yang terus menikmati surplus perdagangan dengan Indonesia?  Ketidakseimbangan perdagangan ini seperti dibiarkan terjadi setiap tahun tanpa ada terobosan.  Apakah diperlukan gebrakan seperti Presiden AS Donald Trump yang tidak mau lagi melihat China menikmati surplus dari AS dengan mengobarkan perang dagang?

Apa pendapat Anda?  Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Masuknya produk China ke Indonesia berawal dari perjanjian perdagangan negara tersebut dengan negara-negara di Asean melalui China - Asean Free Trade Area yang memberi akses pasar dan penurunan sejumlah tarif bea masuk antarnegara.

Indonesia belakangan membuat kebijakan yang lebih membuat arus barang masuk dari luar negeri semakin besar. Awal 2018, pemerintah menerapkan kebijakan border dan post border, yakni pemindahan pemeriksaan barang dari sebelumnya di kawasan kepabeanan pelabuhan ke luar  kawasan tersebut.

Pemindahan pemeriksaan tersebut untuk mengurangi dwelling time yang dikeluhkan terlalu lama karena harus diperiksa di pelabuhan.  Untuk mengurangi beban di pelabuhan maka untuk barang yang diperkirakan tidak sensitif maka pemeriksaannya dipindahkan ke luar kawasan kepabeanan/pelabuhan.  Walaupun kadang tidak diperiksa karena barangnya sudah masuk ke pasar.

Skema border dan post border ini mulai berlaku 1 Februari 2018. Kebijakan ini untuk memperlancar proses dari pelabuhan hingga masuk ke dalam negeri. Pemeriksaan border dilakukan oleh petugas bea cukai dengan menyertakan dokumen kepabeannya. Sementara komoditas yang dimasukan ke post border diperiksa oleh kementerian dan lembaga terkait.

Adapun bagi importir yang jenis komoditas masuk dalam post border harus membuat self declaration atau pernyataan tentang dokumen impor melalui laman resmi Intrade milik Kementerian Perdagangan secara online.

Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan relaksasi  atas produk dalam kategori larangan dan pembatasan (Lartas) yang penyebarannya di pasar dibatasi karena sejumlah alasan seperti daya saing produk dalam negeri atau eksternalitas negatif.

Kebijakan tersebut membuat produk impor menjadi gampang  masuk.  Barang dari China diuntungkan dengan adanya kebijakan tersebut, karena daya saingnya yang kuat dan merupakan sumber impor paling besar bagi Indonesia.

Untuk membuat keseimbangan dalam neraca perdagangan dengan China, Indonesia tidak perlu meniru kebijakan Presiden AS Donald Trump yang secara sepihak mengenakan tarif bea masuk terhadap produk yang masuk dari China sehingga menimbulkan perang dagang.

Indonesia bisa membuka dialog, menegosiasikan perdagangan dengan China dengan alasan defisit yang semakin dalam agar terjadi keseimbangan dalam neraca perdagangan.  Perlu diatur kerja sama teknis untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke China dalam bentuk barang, jasa atau investasi untuk menutup defisit tersebut.

Melalui negosiasi tersebut Indonesia diharapkan dapat mengekspor produk ke China, tidak hanya CPO tetapi juga produk manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi lebih banyak lagi. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

FOLLOW US

Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas