DNI Dilonggarkan, Warning bagi Usaha Domestik
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 19 November 2018 17:30
Penulis
Pedagang kaki lima dan UMKM lain, sepertinya harus menghadapi kenyataan pahit berganda. Sudahlah harus berjuang keras menyiasati penurunanan daya beli masyarakat dan sepinya konsumen, masih akan menghadapi pula dampak beleid pemerintah yang membebaskan investor asing menanam modalnya di Indonesia termasuk ke UMKM.

Lewat regulasi Paket ke 16 dari kebijakan deregulasi ekonomi, pemerintah telah menetapkan relaksasi atau pelonggaran dari Daftar Negatif Investasi (DNI) yang mencakup 58 jenis usaha. Mencabut dari DNI, berarti sektor usaha itu dinyatakan terbuka dan investor asing boleh menanam saham kepemilikan pada sektor usaha itu sampai dengan 100 persen. Belakangan, ke 58 jenis usaha yang dikeluarkan dari DNI direvisi menjadi 28 jenis usaha saja. Sedangkan sisanya masih dibahas.

Termasuk di dalamnya usaha yang akan dibebaskan untuk investor asing adalah sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia. Sektor usaha yang lain seperti percetakan kain, industri kain rajut/renda, industri kayu gerjian, veneer, plywood, sampai palet kayu dikeluarkan dari DNI. Juga, industri Pulp, crumb rubber, pembangkit listrik > 10 MW, rokok kretek, putih dan rokok lainnya hingga galeri seni dan pertunjukan seni, dan akupuntur serta perdagangan eceran melalui pos dan internet, juga dibebaskan dan asing diizinkan berusaha di sektor-sektor tersebut.  

Salah satu maksud dari pencabutan DNI adalah untuk mendorong investasi asing ke Indonesia, dan pada gilirannya diharapkan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, dengan mencabut DNI, apakah benar akan serta merta menjadikan FDI kembali menyerbu Indonesia dan iklim investasi akan kembali membaik? Bukankah telah diketahui bersama bahwa iklim investasi yang menurun disebabkan banyak faktor yang menghambat dan sudah menjadi penyakit menahun?

Hal lain yang harus kembali diperhitungkan, sudahkah sektor usaha domestik siap menghadapi persaingan dengan investor asing yang akan menjadi pesaing langsung? Kalau sebelum ada pencabutan DNI, investor asing hanya bisa mengirimkan barang impor ke dalam negeri. Seperti yang dialami oleh industri rokok dalam negeri, misalnya. Dengan dibukanya ‘kran’ investor asing untuk industri rokok, maka industri rokok dalam negeri akan lebih mempunyai pesaing yang langsung dapat mendirikan industri rokok di Indonesia.

Sejatinya, pemerintah harus memberikan proteksi terlebih dulu bagi sektor usaha domestik. Karena industri domestik selama ini sudah kerepotan bersaing dengan derasnya arus barang impor yang masuk ke dalam negeri, tak terkecuali industri baja nasional.

Pun bagi sektor UMKM. Selama ini pengembangan sektor UMKM ditengarai lambat karena dukungan pemerintah bagi sektor UMKM belum memadai. Terutama masalah permodalan. Padahal UMKM menjadi sektor yang menyelamatkan banyak rakyat Indonesia ketika krisis ekonomi 1998 dan 2008. Jika sektor UMKM benar akan dibebaskan sampai 100 persen saham investor asing, maka tak dapat dibayangkan upaya apa lagi yang akan dilakukan sektor masyarakat kelas bawah itu untuk bertahan. Sebab, pedagang kaki lima dan UMKM lain selama ini sudah mengeluhkan sepinya pembeli karena daya beli masyarakat yang tidak kunjung pulih. Bagaimana menjelaskan hal ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Dari sekian banyak sektor ekonomi dan bidang usaha yang boleh dikuasai 100 persen oleh modal asing, saya ingin menyoroti satu sektor dulu yakni bIdang usaha rokok sebagai contoh bagi sektor sektor lainnya. Bagaimana sesungguhnya sektor tersebut dan apa yang akan terjadi ke depan.

Indonesia adalah pasar tembakau yang sangat besar, salah satu yang terbesar di dunia. Industri rokok merupakan satu satunya industri yang masih bertahan cukup kokoh dibandingkan industri yang lain yang berguguran satu per satu sepanjang era reformasi, mulai dari industri besi baja, paku, kawat, semen, petrokimia, kayu, dan lain sebagainya. Akibatnya Indonesia mengalami deindustrialisasi dalam dua dekade terakhir.

Tetapi industri rokok masih berjaya, menyumbangkan pendapatan cukai bagi negara yang cukup besar, menyediakan kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekspor non migas Indonesia.

Sejarah industri tembakau adalah berasal dari usaha rakyat, dikerjakan oleh oang banyak, menjadi bagian dari tradisi sosial masyarakat, mulai dari menanam tembakau hingga membuat rokok. Hingga dalam pergaulan sosial sehari hari muncul istilah uang rokok sebagai suatu pemberian kepada teman, sahabat atau keluarga.

Namun sayangnya dalam perjalanannya industri tembakau semakin tersentral pada segelintir perusahaan saja. Satu Persatu usaha tembakau dan membuat rokok yang dikerjakan oleh rakyat bangkrut, bahkan ratusan ribu jumlahnya , hancur karena beberapa hal yakni kebijakan Pemerintah, lemahnya dukungan pemerintah, impor tembakau, modernisasi alat pembuat rokok, dan perubahan citarasa masyarakat yang dibentuk oleh pemain besar.

Serangan kebijakan Pemerintah, telah mengakibatkan usaha pertanian tembakau yang merupakan dasar atau fondasi bagi industri rokok, juga hancur. Usaha usaha menanam tembakau tidak lagi menjanjikan pendapatan dan kemakmuran. Pertanian tembakau di berbagai daerah hilang, bahkan di basis basis pertanian tembakau itu sendiri. Ambil contoh tembakau Deli yang termahsur itu. Tidak hanya itu pertanian tembakau di berbagai belahan wilayah nusantara juga hilang.

Indonesia negara agraria menjadi importir tembakau. Indonesia yang sangat terkenal kualitas tembakaunya sejak era kolonial dan menjadi motivasi utama penjajahan Belanda menjajah Indonesia, kini menjadi importir tembakau. Sekarang hampir separuh tembakau yang diperlukan oleh industri diimpor. Lebih dari 60 persen impor berasal dari Tiongkok.

Akibat dari impor ini usaha usaha membuat rokok oleh rakyat sendiri kehilangan akses bahan baku, mereka tidak memiliki rantai impor sebagai mana yang dimiliki perusahaan perusahaan multinasional. Akibatnya usaha membuat rokok oleh rakyat sendiri secara alamiah mati dan tidak dapat dihidupkan kembali. Sekali jatuh pada kergantungan impor maka mati. Itulah kira kira yang terjadi.

Masalah impor bahan baku dipandang remeh oleh industri tembakau besar nasional. Mereka beranggapan bahwa mereka juga bisa membeli dari impor. Padahal tidak demikian ketika pesaing pesaing mereka perusahaan multinasional mulai menjalankan taktiknya maka pabrik pabrik rokok nasional pasti akan kehilangan akses terhadap bahan baku.

Kalangan pengusaha besar tembakau kurang memahami masalah semacam ini. Mereka berpikir bahwa selamanya akan berjaya. Padahal tidak demikian. Satu persatu perusahaan rokok nasional jatuh ke tangan asing. Sampoerna dikuasai asing 99 persen, Gudang Garam, Bentoel, dan yang lain lain terancam masalah yang sama yakni cepat atau lambat akan jatuh ke tangan asing.

Sekarang pemerintah sudah mengeluarkan peraturan melalui paket kebijakan ke-16, memperbolehkan asing menguasai 100 persen usaha membuat rokok putih, rokok kretek dan rokok lain lain. Berarti sudah tidak ada batasan lagi. Kalau dulu mereka perusahaan asing mengirim bahan baku tembakau bagi industri di Indonesia, sekarang mereka bisa membangun sendiri, atau pura-pura membangun industri akan tetapi ternyata hanya gudang penyimpanan rokok yang telah di produksi di luar negeri. Mereka telah memiliki lisensi untuk menguasai 100 persen kepemilikan dalam usaha rokok. Tamatlah riwayat petani tembakau, pabrik rokok rakyat dan pabrik rokok nasional.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Pertama, terkait DNI sebetulnya secara umum sifat dari DNI itu harus lebih promotif dan bukan protektif, itu harus disetujui. Tapi kemudian hal itu harus diterjemahkan bahwa DNI benar-benar diperuntukkan bukan bagi sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi “core” dari usaha domestik kita, atau sektor-sektor yang telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Walaupun sifatnya promotif tapi usaha domestik yang core tadi tetap harus diproteksi. Negara lain juga dalam konteks DNI mereka melakukan berbagai proteksi. Apalagi untuk sektor UMKM, belum saatnya untuk diberikan kepada investor asing 100 persen.

Sebab, selama ini dukungan pemerintah sendiri bagi UMKM masih terbilang kurang. Jadi yang dikatakan selama ini sektor yang kurang menarik itu apakah karena dukungannya kurang ataukah memang kemampuan mereka untuk tumbuh itu sudah harus diisi oleh asing?

Menjadi tidak menarik itu tafsirnya bisa banyak sekali. Tidak berarti bagi domestik tidak menarik lalu asing boleh masuk, tentu tidak begitu tafsirnya. Jangan-jangan bagi domestik tidak menarik itu karena memang insentifnya kurang dan dukungannya juga lemah.

Misalkan dalam hal pembiayaan, untuk UMKM itu kecil sekali. Kami yakin di atas 50 persen pelaku UMKM itu menggunakan modal sendiri. Atau pinjam modal  kepada lembaga keuangan di luar sistem perbankan.

Sehingga hal itu sudah menggambarkan bahwa dukungan dari sisi kelembagaan formal keuangannya saja UMKM sudah kalah. Jadi wajar kalau kemudian disebut kurang menarik, karena di situ tidak ada pendanaan memadai dari pemerintah.

Jadi kalau untuk melepas DNI harus lebih dulu dilihat tingkat urgensi nya bagi Indonesia. Meski ujung-ujungnya dengan DNI ini harapannya investasi masuk—dolar AS masuk dan rupiah menguat—hanya, secara hitungan neraca nya saja sebetulnya ingin memperbaiki defisit current account. Tapi kemudian komponen current account itu banyak. Salah satunya, ketika neraca jasa susah untuk diturunkan defisitnya, atau neraca migas pun juga susah diturunkan defisitnya, maka yang dilakukan adalah menutup defisit tapi bukan dari penyebab defisit di current account itu, tapi dari menambah supply dolar AS di pasar dengan investasi.

Baik di neraca portofolio investment yang dipikat dengan suku bunga yang naik. Itulah kemarin kenapa BI menaikkan sukubunga ke 6 persen. Di sisi lain ada lagi neraca modal nya yang dipikat dengan DNI yang dilonggarkan. Jadi dari 54 sektor yang mau dilonggarkan direvisi lagi menjadi hanya 28, itu gambaran dari betapa di internal pemerintah sendiri belum confident dengan langkah itu.

Untuk UMKM sendiri kami jelas tidak setuju jika UMKM dilepas ke asing apalagi sampai 100 persen. Karena, dukungan pemerintah untuk UMKM sendiri belum cukup memadai.

Hal lain, apakah dengan paket DNI dilonggarkan itu maka asing akan kembali menyerbu masuk ke Indonesia? kami rasa tidak. Karena, selama ini yang paling dikeluhkan asing itu bukan pada aspek proteksinya. DNI baru akan menarik investasi asing secara kuat kalau didukung oleh iklim yang lain atau lingkungan yang turut mendukung.

Selama ini kalau kita lihat kendalanya ada di birokrasi kita. Betapa easy of doing business (EoDB) Indonesia turun lagi, dan dilihat dari peringkat yang di atas 100 itu terkait dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola kelembagaannya. Jadi mungkin aspek perizinannya yang lambat, dari BKPM pusat sudah cepat tapi lalu hambatan ternyata ada di kepala daerah yang tidak bergerak secepat di pusat, misalnya.

Belum lagi yang sifatnya red tape bureaucracy, pungli sampai level bawah, dan lain-lain yang selalu menjadi tantangan kita untuk membuat investasi menjadi menarik.

Berbeda ketika krisis 1998 dimana Indonesia amat butuh dolar AS dan kemudian ada kebijakan melepas bank domestik yang bisa dimiliki 99 persen oleh asing. Instrumen perbankan adalah instrumen keuangan yang semuanya sudah ready. Tidak ada hal-hal aneh seperti pungli dan lain-lain (kemungkinan kecil) seperti ketika membuat industri di daerah-daerah. Kalau perbankan semuanya sudah ada, tinggal proses takeover di sisi legal nya saja, sehingga ketika itu berbondong-bondong asing masuk dan menguasai perbankan domestik. Itu yang terjadi ketika hingga ekonomi lebih stabil.

Tapi cerita DNI di sektor riil sekarang berbeda dengan sektor keuangan yang tentunya tidak gampang. Beberapa mungkin akan cepat masuk seperti jasa-jasa survei. Tapi kalau UMKM sektor riil seperti perkayuan justru harus lebih diproteksi.

Dalam dunia perkayuan memang terkadang ada praktik nominee yang meminjam nama dari orang Indonesia dalam kepemilikannya, walau modalnya asing. Ada juga yang sampai menikah dengan orang lokal setempat, seperti di Jepara dan Bali. Hal-hal itu sebetulnya pelanggaran terhadap DNI.

Bukan berarti kemudian DNI dapat dilonggarkan karena sudah banyak yang melanggar, pastinya tidak boleh seperti itu. Upayanya adalah penegakan regulasi. Kalau ada praktik-praktik nominee semacam itu mestinya dihilangkan.  

Sebetulnya kebijakan yang ujungnya bertujuan menarik dolar AS masuk seperti DNI itu hanya sebuah skema jangka pendek. Pola yang diharapkan dengan produk yang dibuat di Indonesia lalu akan di re-ekspor, problemnya dalam proses itu seperti yang diketahui dari riset ekonomi jangka panjang, kemudian akan terjadi repatriasi modal.

Orang asing yang sampai menikahi orang lokal untuk bisa memiliki usaha atau menggunakan KTP orang lokal misalnya di perkayuan, maka kemungkinan besar akan melarikan lagi modalnya ke luar negeri apabila usahanya telah besar dan memperoleh untung. Itu terlihat di data-data neraca pembayaran tentang adanya repatriasi modal yang sekarang kecenderungannya besar.

Dalam jangka pendek memang kita akan dapat dolar AS-meski saya tidak begitu optimis--tapi kalaupun dapat maka belum tentu uangnya juga akan di putar di Indonesia.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Presedium PRIMA (Perkumpulan Masyarakat Madani)

Paket kebijakan ekonomi jilid ke-16 telah merobek jala perlindungan usaha perekonomian rakyat kecil. Negara telah mengundang masuk para "serigala-serigala" asing yang siap menghabisi para pelaku UMKM.

Kritik deras rakyat Indonesia hanya mampu menurunkan jumlah bidang usaha yang dilepas ke asing, yang tadi 54 menjadi 25, tapi tidak mampu menghapus niat jahat rezim ini.

Demi menggenjot investasi, rezim ini mengobral bidang usaha kepada asing. Tak tanggung-tanggung, asing dapat memiliki kepemilikan saham 100 persen.

Paket kebijakan ini adalah pembunuhan massal terhadap UKM Indonesia. Pasalnya bidang usaha yang diobral adalah mayoritas berkategori UMKM.

Selama ini, bidang usaha tersebut terlindungi dalam daftar negatif investasi (DNI). Artinya, negara wajib melindunginya dari gempuran asing. Tapi rezim ini telah melepaskan perlindungan tersebut.

Kebijakan ini salah besar. Rezim lebih percaya asing daripada pelaku ekonomi kerakyatan. Padahal sejarah membuktikan krisis ekonomi 1998 dan 2008, pelaku ekonomi UMKM lah yang telah menyelamatkan ekonomi Indonesia.

Meskipun telah berjasa menyelamatkan ekonomi Indonesia dari keterpurukan, nyatanya selama 4 tahun rejim ini berkuasa, seakan tidak ada perhatian kepada UMKM. Rezim fokus pada ambisinya membangun infrastruktur.

Bukan UMKM namanya bila mati kutu. Meskipun tidak mendapat perhatian pemerintah, UMKM tetap eksis membangun bangsa. UMKM lah yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertahan di angka 5 persen. Padahal di negara-negara terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Sejatinya pemerintah tidak perlu mengeluarkan paket ekonomi jilid 16 jika hanya untuk menggenjot investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pelaku UMKM siap menjadi motor penggerak ekonomi nasional jika diberi kesempatan.

Sebaiknya pemerintah membatalkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 karena dampak buruknya jauh lebih besar daripada dampak positifnya. Dampak terburuk adalah matinya usaha pelaku UMKM karena gempuran pemain asing. Ingat, jumlah pelaku UMKM adalah 58,97 juta orang. Jika sektor ini ambruk maka akan mengerek angka kemiskinan dan pengangguran.

Kedua, para pelaku asing dalam satu tahun pertama pasti akan menggenjot belanja modal yang mayoritas dari impor. Besarnya impor akan memperbesar defisit perdagangan dan berpotensi menjatuhkan nilai rupiah. Ingat, rupiah pernah tersungkur di level Rp15.400 diantaranya karena faktor impor yang dilakukan demi memenuhi ambisi proyek infrastruktur.

Jika Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran makin besar defisitnya maka akan semakin memperburuk kondisi perekonomian nasional. Dan bila rupiah kembali terpuruk, maka tidak menutup kemungkinan akan mengantarkan Indonesia ke fase krisis ekonomi.

Perlu dipertegas, kebijakan ini hanya akan mematikan usaha rakyat kecil. Sebaiknya dibatalkan saja. Tugas negara adalah melindungi segenap tumbah darah Indonesia, bukan menjadi komparador asing. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

Paket kebijakan ekonomi ke-16 yang baru dirilis Pemerintah akan memberikan dampak jangka panjang yang kurang menguntungkan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil kita. 

Usaha skala mikro dan kecil kita akan benar-benar terpukul dan terpenetrasi. 

Arah tax holiday dan juga pencabutan DNI (Daftar Negatif Investasi) itu hanya akan memberikan keuntungan jangka pendek bagi stabilitas pasar.

Kepentingannya sangat jangka pendek hanya untuk kirimkan sinyal positif ke pasar modal. Ini terlihat dari respon pasar dalam pekan ini. 

Kebijakan ini akan memukul usaha skala mikro dan kecil dalam jangka panjang dan melemahkan fundamental ekonomi domestik kita.  

Struktur usaha mikro dan kecil kita itu mendominasi hingga 98,9 persen. Mereka sekarang dalam posisi yang sedang terdesak dalam persaingan usaha dan  miskin insentif. Jadi kalau diliberalisasi jelas kalah bersaing dan terpenetrasi oleh usaha modal besar. 

Upaya peningkatan skala usaha, soal akses permodalan, pasar dan sumberdaya manusia kita belum mencukupi untuk dikatakan mampu bersaing. Jadi mereka hanya akan jadi penonton dan dipenetrasi usaha-usaha skala besar. 

Untuk mengangkat usaha skala mikro dan kecil kita itu harusnya justru dilakukan reformasi regulasi bukan deregulasi. Berikan dulu insentif-insentif yang memadai dan ciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan skala usaha mereka lalu lihat bergerakannya baru dibebaskan. 

Insentif pajak, rekayasa kelembagaan, kemudahan perizinan, kemudahan untuk mendapatkan hak paten dan merk dagang, pengembangan SDM, pemanfaatan teknologi dan lain-lain sudah memadai dulu barulah 'fair'.

Usaha mikro dan kecil itu hanya butuh hal-hal sederhana kok, dan tidak pernah menuntut ' priveledge' macam macam dan juga faktor pendukung lain semacam jaminan investasi, bail out, tax holiday dan lain-lain.  

Satu contoh saja, negara tetangga kita itu berikan "tax free" ke usaha koperasi. Jadi koperasi itu benar-benar bisa jadi alat konsolidasi yang kecil-kecil dan juga membangun kekuatan. Kita malahan dikenai pajak final dan beban pajak yang lain. Contoh lain insentif pajak bagi usaha kooperasi dan mutual yang terus ditambah oleh Pemerintah Trump di Amerika Serikat. 

Usaha kecil dan koperasi itu harus punya 'reserve fund' untuk membangun kemitraan, sekarang ini jangankan 'reserve fund', untuk modal kerja saja kesulitan. 

Kebijakan ini semacam 'panic policy' yang sebetulnya akan banyak rugikan ekonomi domestik kita. Terutama pelaku usaha skala mikro dan kecil. 

Pemerintah terlihat goyah hanya karena indikasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang sepertinya tidak ketemu kata sepakat di pertemuan APEC. Sementara proses "recovery" ekonomi Amerika Serikat yang terus berlanjut berikut insentif ekonomi dalam negeri mereka tentu akan mendorong "capital out flow". 

Ini harusnya disikapi dengan bijaksana, hal yang diperlukan itu adalah reformasi regulasi bukan deregulasi. Jadi kepentingan domestik itu yang dipentingkan. 

Contoh paling nyata adalah soal industri rumah tangga, industrialisasi skala rumah tangga kita sebetulnya sudah lama mati karena itu ini yang harusnya diangkat dulu. Berikan kebijakan substitutif untuk menggenjot industri rumah tangga terutama pangan dan energi alternatif yang sumbang defisit besar neraca perdagangan kita.  

Pemerintah baiknya segera merevisi kebijakan ini karena apapun alasanya, kepentingan rumah tangga itu lebih penting ketimbang agenda apapun. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu