Dari Debat Capres menuju Reforma Agraria!
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 19 February 2019 16:30
Penulis
Debat calon presiden (capres) pada Minggu (17/02) diramaikan oleh ungkapan petahana Joko Widodo kepada capres Prabowo Subianto ihwal luasan kepemilikan lahan yang dikuasai capres dari kubu oposisi tersebut. Petahana menyebutkan, dalam perkara kepemilikan lahan oleh group usaha besar di Indonesia capres Prabowo Subianto ikut andil dengan menguasai 340.000 hektar lahan. Terdiri dari 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar di Aceh Tengah. Menjawab pernyataan tersebut, Prabowo mengakui namun disebutkan yang dikuasai adalah lahan milik negara dengan status HGU (hak guna usaha). Jika negara kemudian mengambil alih atau dimaksudkan untuk kebijakan reforma agraria, maka Prabowo siap mengikuti apa yang digariskan oleh negara.

Apa yang mengemuka dari debat kedua capres, membuka kembali perdebatan lama tentang sengkarut kepemilikan lahan oleh grup usaha besar di Indonesia beserta konflik-konflik agraria yang menyertainya. Juga, upaya-upaya  mengimplementasikan Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 tentang Landreform atau Reforma Agraria.

Kepemilikan lahan oleh konglomerasi di Indonesia telah menjadi masalah serius. Luas lahan yang dikuasai telah mencapai bilangan fantastis hingga mencapai total lebih dari 5,1 juta hektar atau kurang lebih hampir setengah luas Pulau Jawa. Sekitar 3,1 juta hektar lahan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Hebatnya, lahan 5,1 juta hektar tersebut hanya dikuasai oleh 25 kelompok usaha kelapa sawit milik para taipan yang malang melintang di Indonesia sejak orde baru berkuasa.

Namun, Sawit Watch pada Agustus 2018 telah merevisi luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang ternyata mencapai lebih 21 juta hektar dan bukan 14,03 juta hektar seperti pengumuman resmi pemerintah RI. Dari 21 juta hektar lahan sawit tersebut, 55 persen dimiliki oleh beberapa kelompok usaha besar, dan hanya 35 persen perkebunan sawit rakyat. Kepemilikan negara sendiri hanya 10 persen. Status kepemilikan, selain HGU juga non HGU dan kebun sawit liar tanpa izin. Jika mengikuti besar luasan menurut data Sawit Watch, maka lahan yang dimiliki oleh grup usaha besar menjadi lebih dua kali lipat besarnya.

Kepemilikan lahan maha luas oleh konglomerasi, telah menimbulkan keprihatinan tentang ketimpangan sosial di Indonesia. Oxfam-Infid pada 2017 lalu menunjukkan data bahwa dalam 20 tahun terakhir jurang antara orang kaya dan miskin di Indonesia telah melebar amat jauh dibandingkan masalah serupa di negara-negara Asia Tenggara. Harta 4 orang terkaya Indonesia, dilaporkan setara dengan gabungan harta 100 juga orang miskin di dalam negeri.

Sumber masalah terbesar dari ketimpangan yang terjadi erat kaitannya dengan ketidakadilan dalam kepemilikan lahan. Jika capres Prabowo Subianto secara terbuka telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan penguasaan lahan dalam kerangka reforma agraria yang konsisten, beranikah komitmen tersebut diikuti oleh para pemilik grup usaha raksasa yang lain? Sebab, selama ini kisruh konflik lahan yang terjadi sering diakibatkan oleh pengusiran semena-mena penduduk lokal. Baik dari lahan yang dimiliki atau tanah ulayat, oleh klaim sepihak dari perusahaan perkebunan besar.

“Mumpung” musim kampanye, apakah para capres yang sedang berlaga dapat dimintakan komitmen serius bagi kesuksesan program reforma agraria ke depan?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pakar Hukum Agraria UII, Direktur Pusat Studi Hukum Agraria (PSHA) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

HGU adalah hak guna usaha bagi mereka yang dengan diberikannya HGU tersebut berarti sudah sah kepemilihan lahannya. HGU ditandai dengan sertifikat. HGU juga dilindungi oleh Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 tahun 1960 dan PP No 40 tahun 1996.

HGU berlaku selama 25 sampai 35 tahun. Diberikan kepada perorangan, juga kepada Badan Hukum. HGU diberikan untuk lahan yang akan diusahakan sebanyak minimal 5 hektar. Kalau untuk perorangan diberikan maksimal 25 hektar. Sedangkan untuk badan usaha, maka HGU nya diberikan atas lahan minimal 5 hektar dan jika badan usaha tersebut mengusahakan lahan minimal 25 hektar, maka badan usaha tersebut harus berstatus PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Jadi badan usaha diberikan HGU untuk batas minimal lahan 25 hektar dan maksimal tak terhingga, tergantung berapa luasan lahan HGU yang diberikan izin oleh Menteri.

Terkait reforma agraria, maka harus dipahami dulu bahwa HGU bisa berakhir karena pertama, seorang WNI yang kemudian berubah status kewarganegaraan menjadi bukan lagi menjadi WNI. Kedua, karena adanya pencabutan HGU oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti hendak dibangun infrastruktur, umpamanya. Ketiga, berakhirnya masa sertifikat HGU. Keempat, diserahkan secara sukarela oleh pemegang HGU kepada pemerintah dengan adanya alasan-alasan tertentu. Jika ke empat unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pengambil alihan lahan oleh negara tidak bisa terjadi.

Tetapi, HGU bisa beralih kepemilikan kepada pihak lain baik karena dijual atau pun karena diwariskan oleh pemegang HGU. Pembelian adalah pada periode sisa dari masa berlakunya HGU tersebut.

Jika terjadi reforma agraria, maka HGU tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicoret, dan dikembalikan terlebih dulu kepada negara menjadi berstatus tanah negara. Tapi dalam sejarahnya, di Indonesia belum pernah terjadi kasus penyerahan lahan berstatus HGU kepada negara. Meskipun dirunut sejak zaman kolonial Belanda yang menerbitkan Agrarische Wet (UU Agraria) dan Agrarische Besluit (Peraturan Agraria).

Adapun program pembagian sertifikat tanah oleh pemerintah Jokowi sekarang itu adalah pendaftaran tanah biasa yang diatur oleh PP No. 24 tahun 1997. Hal itu mengikuti aturan dalam Pasal 19 UUPA. Pada pasal itu disebutkan, bahwa untuk kepastian hukum, oleh pemerintah dilaksanakan pendaftaran tanah. Jadi memang pendaftaran tanah itu adalah kewajiban pemerintah yang diminta atau tidak diminta oleh masyarakat, maka pendaftaran tanah itu harus dilakukan.

Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah tersebut maka pada orde baru dilaksanakan program sertifikasi PRONA atau program nasional agraria, yang masih berlaku sampai sekarang. Pada pemerintahan SBY ada program Larasita (layanan rakyat untuk sertifikasi tanah), dan di era Jokowi ada PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yakni program pendaftaran tanah rakyat yang saat ini berlangsung.

Program bagi-bagi sertifikat sekarang memang baik, artinya ada kepatuhan terhadap kewajiban pemerintah. Tetapi, yang dilaksanakan oleh pak Jokowi sebetulnya tidak ada hal yang baru karena hanya menguatkan hak adat menjadi hak milik agraria. Misalnya terhadap mereka yang sebelumnya sudah mempunyai surat tanah “Letter C” umpamanya. Dengan itu saja, maka si pemilik tanah sudah mempunya kekuatan hukum. Atau, terhadap tanah yang sudah ditempati selama 20 tahun secara fisik.

Hal yang menjadi kritik dan pertanyaan banyak pihak, apakah pemerintahan Jokowi pernah membagikan tanah-tanah yang diduduki oleh masyarakat yang tidak mempunyai “alat hak”. Seperti beberapa kasus di Kalimantan dan Sumatera. Atau, pada lahan HGU yang sudah habis masa berlakunya, atau sudah dicabut dan sudah menjadi milik negara. Tidak pernah ada yang dibagikan kepada petani sebagai implementasi dari UUPA. Program pemberian sertifikat tanah itu dilaksanakan hanya pada tanah penduduk yang sudah mempunya “alat hak”, atau ada bukti permulaan bahwa orang itu adalah pemilik tanah tersebut.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Presedium PRIMA (Perkumpulan Masyarakat Madani)

Terkait cita-cita memperbaiki struktur penguasaan lahan di Indonesia, maka :

Pertama, Presiden hendaknya mengumumkan semua penguasa lahan yang memiliki lahan ratusan hingga jutaan hektar. Baik yang dimiliki oleh asing, para jenderal pendukung Jokowi maupun oleh pribumi lainnya. Pengumuman ini penting agar rakyat mengetahui siapa-siapa saja "raja" lahan di Indonesia.

Kedua, Selanjutnya, Presiden menyiapkan program land reform dari lahan-lahan tersebut. Tidak tepat jika bagi-bagi tanah kepada rakyat diambil dari hutan sosial. Cara tersebut bisa menghilangkan fungsi hutan sebagai paru-paru bumi. Pembagian tanah harusnya diambil dari para taipan yang mengusai lahan hingga jutaan hektar.

Ketiga, Jika Presiden Jokowi hanya takut kepada Allah, maka seharusnya segera mengumumkan seluruh pemilik lahan yang super luas tersebut, termasuk lahan reklamasi Jakarta yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh BPN. Jika Jokowi tidak juga mengumumkan bisa diduga Jokowi takut kepada aseng/asing/para jenderal di sekelilingnya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, ada dua program yang sangat dekat dengan reforma agraria, yaitu pembagian sertifikat tanah dan redistribusi lahan. Yang pertama, tanah sudah ada namun sertifikatnya yang diberikan pemerintah agar konfilk soal tanah yang dihadapi oleh masyarakat bisa diminimalkan. Selain itu sertifikat tersebut juga bisa menjadi jaminan hutang produktif untuk membantu produktivitas petani (jika tanah tersebut berupa sawah). Yang kedua adalah program memberikan tanah untuk dikelola oleh masyarakat sehingga masyarakat mempunyai faktor produksi/tambahan faktor produksi sehingga bisa meningkatkan produktivitas.

Selama ini yang mencapai target adalah program pembagian sertifikat tanah bukan yang redistribusi lahan. Tahun 2019 ini pun nampaknya akan kembali tidak tercapai target dari redistribusi tanah. Pak Jokowi sendiri terlalu lama berkutat di program pembagian sertifikat namun minim perhatian ke redistribusi lahan. Padahal esensi dari reforma agraria adalah program yang kedua.

Jika melihat debat capres kedua, para capres tidak menggambarkan secara jelas program reforma agraria yang seperti apa yang akan diterapkan jika menjadi presiden nanti. Para kandidat seolah tidak paham mengenai esensi dari reforma agraria itu sendiri. Pak Jokowi seperti yang tadi saya bilang hanya berkutat pada program pemberian sertifikat tanah. Sedangkan pak Prabowo hanya menyebut UUD 1945 pasal 33 tanpa penjelasan program konkrit dari beliau. Jadi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan secara jelas dan solusi yang ditawarkan seperti apa.

Perlu langkah berani bagi kedua pasangan calon pemimpin ini untuk menjawab persoalan reforma agraria. Bukan hanya soal keberanian merebut tanah dari tuan tanah lalu dibagikan ke masyarakat, namun lebih penting adalah program pemanfaatannya. sebagai referensi mungkin bisa mencontoh program pemberdayaan masyarakat seperti program Malaysia lewat FELDA (The Federal Land Development Authority).

Masyarakat diminta untuk memberdayakan tanahnya bukan untuk dijual kembali kepada konglomerat ataupun mengalihfungsikan lahan yang diberikan oleh pemerintah.

Meskipun begitu, program sertifikasi tanah sangat bagus dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun program reforma agraria melalui redistribusi lahan tampaknya harus diperhatikan lebih oleh pemerintah sehingga ketimpangan lahan teratasi dan adanya peningkatan skala ekonomi masyarakat sasaran program reforma agraria.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Serangan Jokowi kepada Prabowo Subianto tentang kepemilikan tanah dalam debat Capres menuai masalah. Sebagian pendapat mengatakan tuduhan Jokowi tidak berdasar, sebab status tanah itu HGU. Tanah yang dibeli oleh Prabowo tidak semata-mata pertimbangan rasional ekonomi. Tapi untuk menyelamatkan aset negara, ketimbang diambil oleh pemodal asing. Dan bahkan Prabowo, menyatakan siap untuk mengembalikan kepada negara. Ia malah mendukung, koperatif, meyesuaikan dengan kebijakan reforma agraria untuk kepentingan nasional.

Selain itu, serangan Jokowi, tidak hanya kurang mencapai sasaran subtansial. Terkesan menyerang pribadi, sehingga TKN protes keras kepada Bapilu. Dan yang lebih fatal data-data yang dikutip oleh Jokowi banyak keliru. Sehingga serangan soal tanah kepada Prabowo, justru menimbulkan simpati publik kepada Prabowo. Blunder politik Jokowi, membuka tabir penguasaan tanah oleh sekelompok kecil manusia Indonesia yang tidak pernah disentuh pemerintah. Kecuali, kebijakan bagi-bagi sertifikat kepada rakyat. Kebijakan tersebut memang fungsi pelayanan administrasi negara. Distribusi aset kepemilikan tanah bagian dari reformasi agraria tidak dilakukan.

Penguasaan lahan dalam jumlah besar oleh pihak swasta asing dan dalam negeri, mengusik rasa keadilan. Sebab telah membawa dampak pada ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan kurang memberikan efek multiplier pada sektor perekonomian rakyat. Kurang mendorong pengembangan industri, terutama pemenuhan kebutuhan enerji untuk rakyat. Misalnya, akibat surplus produksi Sawit atau tekanan ekonomi global, haraga sawit terjun bebas, tidak bisa dikendalikan. Yang merasa sangat terpukul terutama petani sawit rakyat. Keadaan semacam itu mestinya dapat dikendalikan jika pemerintah menyiapkan strategi pengembangan industri yang mampu menopang kestabilan harga komoditas. Baik ketika over produksi ataupun ketika terjadi fluktuasi harga.

Mengingat kebijakan reforma agraria belum signifikan untuk menyelesaikan carut marut kepemilikan lahan dalam konteks mewujudkan rasa keadilan. Tampaknya kedua capres perlu menyatakan komitmen politiknya selama lima tahun kedepan, agar sungguh-sungguh melaksanakan reforma agraria. Tentu, dengan strategi dan program yang lebih terukur dan produktif. Sehingga tidak terkesan pecitraan.

Komitmen politik itu penting, seorang presiden harus menjalankan amanat konstitusi sesuai dengan Pasal 33 dimana kedaulatan negara harus tegak. Data soal kepemilikan lahan dan akibat yang ditimbulkan akibat serakahan segelintir orang sangat lengkap. Bahkan, bagaimana jalan pemecahannya juga tersedia. Mengingat para ahli dan lembaga riset mampu membantu merumuskan kebijakan reforma agraria yang lebih maju dan adil.

Pemerintah silih berganti, telah menunjukkan fakta reforma agraria belum mampu menjawab problematika reforma agraria. Karena itu sekali lagi, yang kurang itu justru political will atau komitmen politik para pemegang otoritas disemua lini. Mulai dari presiden, kementerian, kepala daerah, pengusaha, aparat penegak hukum.

Siapapun nanti yang menjadi pemenang pilpres, reforma agraria perlu ditata ulang secara konprehensif dan menguatkan kembali kepentingan strategis nasional. Mengaitkan degan kebutuhan enerji, pangan dan ketersediaan air bersih. Bukan membiarkan keserakahan segelitir orang para pemilik modal, dan kemudian mengorbankan kepentingan rakyat. Penguasaan lahan 5 juta hektar oleh segilintir orang yang jumlahnya kurang 1 persen, sungguh di luar akal sehat. Sehingg kita patut pertanyakan, masih adakah kedaulatan negara di Republik ini. Lalu pemerintah bekerja untuk melayani kepentingan siapa?

Reforma agraria akan efektif jika presiden yang terpilih memiliki integritas dan menguasai masalah yang dihadapi. Bukan pemimpin yang dikendalikan oleh pemilik modal. Karena itu, harus dipastikan pemerintah tidak boleh terlibat konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengingat pengalaman pemerintahan selama ini dan pemerintahan mendatatang, sebaiknya tidak masuk dalam jajaran kabinet. Sehingga, aparat penegak hukum dapat perperan secara optimal dan memiliki kewibawaan hukum. Di bawah kepemimpinan seorang presiden yang merdeka dari cengkraman pemilik modal.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua