Daulat Rakyat pada Kenaikan Harga BBM
berita
Ekonomika

Sumber Foto: jpp go.id (gie/Watyutink.com)                      28 February 2018 19:00

Penulis
Harga BBM naik lagi. Per (24/2/2018), harga BBM Jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Dex mengalami kenaikan. Pertamax naik dari Rp8.600 per liter menjadi Rp8.900 per liter. Pertamax Turbo naik menjadi Rp10.100 per liter, sedang Pertamax Dex mengalami kenaikan tertinggi dari Rp7.500 per liter menjadi Rp8.100 per liter. Pertalite naik Rp 300 dari Rp 7.600. Hanya Premium yang tetap Rp6.450 per liter.

Kenaikan harga tersebut diprediksi akibat tekanan harga minyak bumi yang terus mengalami kenaikan hingga terakhir menyentuh angka 67,53 dolar AS per barel (brent). Kenaikan harga minyak bumi tersebut mengakibatkan naiknya angka impor RI pada Januari 2018 lalu, yang di antaranya impor BBM untuk menutupi kekurangan pasokan BBM akibat merosotnya produksi BBM dalam negeri.

Kenaikan itu juga ditengarai menggerus laba Pertamina dan PLN akibat tidak adanya kebijakan menaikkan harga BBM dan masih menanggung beban subsidi pada kedua jenis barang konsumsi publik vital (BBM dan listrik) tersebut. Lagipula, APBN 2018 terlanjur dipatok pada angka 48 dolar AS per barel dan harus menunggu adanya APBN Perubahan (APBN-P).

Kenaikan harga BBM yang kesekian kalinya ini—terakhir 17 November 2017 lalu ketika terjadi kenaikan harga Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Dex--jadi bahan ‘gerundelan’ khalayak, Karena naiknya, lagi-lagi, tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu. Padahal, hak publik untuk mendapat informasi mengenai rencana sesuatu hal yang sudah menjadi komoditas rakyat seperti BBM dan listrik.

Akhir Desember 2017 Menteri Jonan sudah mengumumkan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM dan tarif listrik hingga Maret 2018. Kenapa faktanya berbeda? Apakah karena dengan adanya PP Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, distribusi dan harga jual BBM eceran lalu tanpa ‘ba bi bu’ menaikkan harga BBM dengan alasan mengikuti mekanisme harga pasar?

Menaikkan harga BBM di tahun politik dan di tengah keterpurukan daya beli yang belum pulih, memang berisiko. Meski yang dinaikkan tergolong jenis BBM yang biasa dikonsumsi oleh kalangan mampu (bukan jenis BBM Premium), tetapi efek psikologis atau efek tidak langsung dari kenaikan harga BBM biasanya menyebabkan naiknya harga-harga secara umum/inflasi. Terjadi inflasi dorongan biaya (cost push inflation) yang memicu kenaikan harga dibanding demand pull inflation. Belum lagi dikaitkan dengan data hasil survei sosial ekonomi (Susenas) dan model konsumsi pengeluaran linier yang menyebutkan setiap kenaikan harga BBM Rp100 akan menurunkan kesejahteraan keluarga kota Rp16.440 dan keluarga desa Rp10.200 per bulan (Tri Widodo, 2017).

Apakah akan muncul efek ikutan selanjutnya dari kenaikan harga BBM jenis mahal ketika konsumen Pertamax berpindah menyerbu mengkonsumsi BBM jenis Pertalite (Ron 92)? Lalu karena demand yang tinggi pada Pertalite, maka harga Pertalite pun dinaikkan mengikuti prinsip ekonomi. Apakah rencana penghapusan BBM jenis Premium jadi dilaksanakan sesuai rekomendasi tim reformasi tata kelola migas pada 2015 yang menyarankan pemerintah untuk tidak lagi mengimpor BBM ber oktan rendah (Ron 88)?

Kenaikan BBM adalah wajar karena harga minyak dunia naik. Tetapi pemerintah punya kewajiban moral untuk menjelaskan ke publik ihwal dasar kenaikan tersebut sebagai wujud transparansi tata kelola pemerintahan. Tanpa penjelasan resmi, niscaya akan muncul berbagai pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat yang daya belinya kian nyungsep.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Praktisi Keuangan Migas

Kenaikan BBM Umum atau non-penugasan Pertamina (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dexlite) adalah wajar karena seperti halnya produk Shell dan Total, harga BBM umum Pertamina tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kenaikan BBM Umum ini pun tidak secara langsung berdampak terhadap APBN 2018 karena tidak adanya unsur subsidi. Efek inflasi dari kenaikan BBM umum ini pun tidaklah signifikan karena kendaraan umum dan angkutan tentunya menggunakan BBM subsidi.

Kenaikan BBM Umum juga bukanlah sebuah kejadian istimewa karena sudah sejak lama memiliki mekanisme penyesuaian harga setiap dua minggu. Informasi kenaikan/penurunan harganya pun diumumkan secara publik di laman Pertamina. Agak membingungkan kenapa kenaikan harga kali ini jadi gaduh. Mungkin faktor 2018 dan 2019 sebagai tahun politik lah yang mempengaruhinya.

Sebagaimana dimaksud oleh PerMen ESDM Nomor 4 dan 39 Tahun 2015, harga BBM Umum mengikuti mekanisme pasar alias sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia dan kurs Rupiah. Namun demikian para produsen (Pertamina, Shell, dan Total) tidaklah sepenuhnya bebas menentukan harga karena  menurut Permen ESDM 39/2015, margin dari BBM umum dibatasi hanya 5-10 persen. Dengan demikian, Pertamina tak bisa menaikkan harga Pertamax dan lain-lain sesukanya, tetap ada batasan, keuntungannya harus wajar.

Adapun kenaikan harga BBM Umum kali ini dikarenakan harga minyak mentah dunia yang pada minggu kedua Januari 2018 sudah menembus angka 70 dolar AS/barel. Meskipun sempat mengalami penurunan pada awal Februari 2018, kini harga Brent sudah mulai merangkak naik lagi di atas 65 dolar AS/barel.

Yang perlu dicermati dari kenaikan harga BBM Umum ini justru pada dampaknya terhadap konsumsi BBM subsidi atau penugasan. Dengan makin membesarnya gap harga BBM subsidi dan BBM umum, pastinya akan merangsang konsumen BBM Umum yang price sensitive untuk beralih ke BBM subsidi. Kenaikan konsumsi BBM subsidi akibat beralihnya pengguna BBM Umum ini pada akhirnya akan membebani APBN karena meningkatnya beban subsidi energi.

Oleh karenanya sangat disayangkan bilamana pemerintah bersikukuh untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah kondisi meningkatnya harga minyak dunia karena dengan demikian APBN 2018 akan terbebani oleh 2 hal sekaligus, yaitu meningkat subsidi energi karena melebarnya selisih harga, dan meningkatnya subsidi energi karena bertambahnya konsumsi.

Berkaca pada realisasi APBN 2 tahun belakangan yang cenderung defisit akibat rendahnya penerimaan pajak, akan sulit dihindari bahwa tahun 2018 ini nanti pun APBN akan mengalami defisit yang lebih besar lagi akibat membengkaknya subsisidi energi. Untuk menghindarinya, melakukan penyesuaian harga BBM penugasan adalah sebuah pilihan bijak meskipun tidak populer di tahun politik ini. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Untuk mengurangi beban APBN di tengah meroketnya harga minyak dunia yang saat ini sudah menyentuh 67,53 dolar AS/barel, ada dua cara yang dapat ditempuh pemerintah. Pertama, menaikkan harga BBM baik nonsubsidi, BBM subsidi maupun BBM penugasan. Kedua, mengurangi peredaran pasokan premium.

Cara pertama sudah ditempuh Pertamina dengan menaikan harga Pertamax dari semula Rp8.600 per liter menjadi Rp8.900 per liter. Harga Pertamax Turbo dan Pertamax Dex juga dinaikan per 24 Februari 2018 lalu. Untuk menaikan harga BBM subsidi yaitu solar dan kerosene, atau BBM penugasan yaitu premium, sepertinya pemerintah masih berhitung ulang dampak politiknya.

Akhirnya yang ditempuh adalah cara kedua, mengurangi pasokan premium. Apalagi sejak tahun 2015, kuota premium tak lagi masuk APBN. Premium berubah dari BBM subsidi menjadi BBM penugasan, yang harganya meski masih ditetapkan pemerintah, tapi mengikuti tren harga minyak dunia. Mekanisme ini justru jadi bumerang bagi pemerintah, karena saat harga minyak naik, tentu Pertamina tak mungkin menjual premium tanpa menaikkan harga. Pasti rugi. Di saat yang sama, pemerintah tak dapat mengajukan kuota premium subsidi karena tak ada lagi nomenklaturnya di APBN. Bak buah simalakama, akhirnya ditempuh jalan mengurangi peredaran premium.

Cara ini menemui payung hukumnya. Pasal 3 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM menyebutkan bahwa BBM Jenis Premium RON 88 didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Jawa dan Bali. Maka bila sekarang masyarakat Jakarta dan sekitarnya merasakan kelangkaan premium, ini dampak dari keluarnya Perpres di atas.

Lemahnya pengawasan DPR sangat kental terasa di titik ini. Kegagalan menyelesaikan UU Minyak dan Gas Bumi yang sudah hampir dua periode tak terbahas, mengakibatkan tidak adanya payung hukum yang melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan akses akan sumber daya alam seperti BBM ini.

Kini DPR tak lagi berperan mengawal perubahan harga BBM yang berimplikasi luas terhadap masyarakat. Tahun 2011-2013, proses kenaikan harga BBM harus melalui persetujuan DPR. Bahkan ada pasal yang mengunci dengan mencantumkan persentase pergerakan harga minyak ICP. Pemerintah tak boleh sembarang menaikan harga BBM sebelum ICP menyentuh angka yang ditetapkan DPR. Klausul-klausul ini masuk dalam UU APBN.

Sejak 2014, persetujuan kenaikan harga BBM termasuk BBM subsidi dapat sepenuhnya dilakukan pemerintah lewat payung hukum Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dan Permen Nomor 39 Tahun 2015 tentang perhitungan harga jual eceran BBM yang memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM untuk menetapkan harga BBM setiap tiga bulan sekali (Pasal 2 ayat 4).

Kenaikan harga Pertamax memang tak akan banyak berimplikasi mendorong inflasi. Pemerintah cukup mempertahankan pasokan dan harga solar yang  banyak digunakan sebagai BBM untuk angkutan barang dan sembako. Angkutan umum, barang, dan sembako lebih banyak mengkonsumsi solar dibanding pertamax. Harga sembako tak akan melonjak, inflasi dapat dikendalikan.  

Hadirnya Pertalite seharusnya bisa lebih dioptimalkan. Bila supply Pertalite, perhitungan harga, kuota wilayah, pembangungan kilang serta produksinya dapat diandalkan, maka Pertalite jangan lagi hanya berperan sebagai bahan bakar alternatif disaat kelangkaan premium, tapi harus menjadi solusi untuk mengendalikan inflasi. 

Dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014, Pertalite masih digolongkan dalam BBM jenis umum bersama Pertamax, termasuk Dex dan Turbo. Sudah saatnya Pertalite lebih dikembangkan untuk penugasan-penugasan khusus agar bisa menjangkau lapisan masyarakat lebih luas lagi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis Energi

Demand BBM RON 92 dan 95/98 merepresentasikan 25 persen dari total demand gasoline, kenaikan harga produk ini kemungkinan akan mendorong pergeseran demand RON 92 ke RON 90 yang lebih murah walaupun dengan porsi yang tidak signifikan. Pergeseran ini diperkirakan akan terjadi di segmen pengguna motor.

Apabila dicermati maka kenaikan harga BBM jenis RON 92 dan RON 98 tidak memberikan pengaruh kepada pola konsumsi masyarakat mengingat transportasi barang (logistic) tidak menggunakan BBM jenis ini.  Publikasi berita yang dibesar-besarkan lah yang justru akan memberikan hints kepada pelaku sektor riil untuk mengambil kesempatan menaikkan harga jual barang/jasa tanpa adanya kenaikan dari struktur biaya produksi atau logistik.  

Ihwal menurunkan/meregulasi harga Pertalite mengingat komoditas rakyat itu berpeluang besar menggantikan BBM Premium. Hal ini tentunya menjadi domain pemerintah untuk menetapkan jenis BBM yng diregulasi, namun pada dasarnya pemerintah tidak mengatur harga Pertalite (RON90) dan faktanya harga produk ini tidak mengalami perubahan berarti di bulan Februari 2018.  Sehingga ide menurunkan harga Pertalite di saat harga crude oil naik bukan merupakan keputusan bisnis yang beralasan bagi sebuah korporasi. Semakin banyaknya desakan intervensi ke dalam keputusan bisnis korporasi sesungguhnya akan memberikan sinyal ketidakpastian bagi investor di tengah pembangunan kilang di Indonesia. 

Sementara dari sisi konsumen/pengguna RON90, stabilnya harga Pertalite berarti tidak mengubah struktur biaya transportasi mereka.

Bagaimana jika harga minyak dunia terus mengalami kenaikan, dan efeknya terhadap BBM bersubsidi? Dengan melihat pola kebijakan harga yang diambil Pertamina, maka terlihat kecenderungan bahwa kenaikan harga crude hanya akan berpengaruh pada harga BBM jenis RON 92 dan 98, dan tidak berdampak ke RON 90 meskipun RON 90 bukan komoditas yang diregulasi.  Walaupun secara biaya produksi kenaikan harga crude oil tentunya berpengaruh ke biaya produksi semua jenis produk BBM. 

Dari sisi demand, porsi hi-octane gasoline sebesar 25 persen akan terus turun karena pergeseran konsumsi ke RON90 apabila harga jual Pertalite/RON90 tetap di level yang sama. Bagi korporasi kebijakan harga seperti ini tentunya berdampak langsung ke kinerja bisnis, sementara bagi pemerintah berarti ada potensi beban tambahan dalam struktur APBN.

Bagaimana dengan aspek operasional? Tentunya efisiensi operasi harus terus dilakukan, ini mandatory bagi sebuah entitas bisnis. Penghargaan Pertamina sebagai industry leader (berdasarkan penilaian KPKU Kementerian BUMN) untuk aspek operation excellence tentunya mencerminkan budaya sadar biaya yang menjadi bagian dari aktivitas operasinya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Sebetulnya untuk Pertamax itu sudah melalui mekanisme pasar. Harga sesuai dengan harga keekonomian. BBM yang non subsidi itu sudah mengikuti mekanisme pasar. Tidak bisa kita bilang ini tidak mensubsidi rakyat, karena untuk rakyat biasa itu ada Premium dan Solar.

Jika kemudian terjadi inflasi akibat efek ikutan terhadap harga-harga secara umum, itu sudah diprediksi oleh BI dan pakar lain. Cuma seberapa besar pengaruhnya itu yang mungkin perlu kajian dan dilihat lebih detail. BBM non subsidi ini sudah berlaku lama, mestinya sosialisasinya sudah cukup, atau pemerintah ya jelaskanlah, counter issue, jangan orang protes dia bingung. Padahal ini sudah lama berlaku.

Namanya PP (191/2014) itu sudah otomatis,sebelum terbit dia dikirim ke DPR dulu. Jika isinya tidak ada perubahan, otomatis berlaku. Di dalamnya tidak ada konsultasi. Tapi yang paling basic kan orang harus paham, ini barang impor dan bukan hasil produksi sendiri seperti batubara. Batubara itu mestinya bisa dibuat lebih rendah harganya. Tapi kalau BBM tidak. Masalahnya produksi BBM kita itu bisa memenuhi paling 40 persen, selebihnya impor dan harganya mengikuti pasar.

Yang perlu lebih didesak itu sebetulnya masalah governance-nya. Efisiensi di BUMN, lalu kalau ada dampak ke BBM penugasan dan subsidi, bagaimana caranya mengamankan kepentingan orang miskin. Makanya sistemnya sebetulnya kurang tepat, jangan mensubsidi barang, tapi mensubsidi orang.

Ihwal premium yang sudah terbatas persediaannya di pasaran, mungkin saja itu strategi yang terpaksa diambil karena keterbatasan subsidi negara. Negara mensubsidi hanya untuk sekian kilo liter di APBN untuk solar, dan subsidinya misalnya 1000, nah tahu-tahu kalau volume nya lebih dari sekian ribu liter, maka bisa seperti premium, Pertamina disuruh menyerap atau menanggung. Jadi daripada nombok, maka dibuatlah cara-cara itu.

Tapi pemerintah dan DPR juga harus memahami jangan sampai kelakuan jadi tidak bermoral seperti itu. Harus benarlah, kalau memang premium itu aturannya masih mau dijual dan masih akan disubsidi, maka sediakan saja sesuai kebutuhan. Jangan gara-gara subsidinya terbatas, barangnya juga dibuat terbatas. Lalu orang dipaksa beli Pertalite. Itu kan bukan sikap yang ksatria. Itu pembohongan publik namanya.

Diaturlah secara jantan, kalau misalnya akibat dari harga minyak naik, dolar naik, maka subsidi yang ada di APBN itu harus ditambah mau tidak mau. Jangan subsidinya tidak tambah, tapi lalu secara manipulatif orang dipaksa beli Pertalite. Saya lebih menekankan aspek moralitas saja.

Atau kalau memang tidak mau lagi ada Premium, ya publish saja ke khalayak. Tapi kalau masih ada ya jalankanlah dengan cara yang bermoral.

Jika harga minyak dunia masih akan naik terus, maka pertama, pemerintah harus konsisten dengan aturan yang dibuat sendiri yaitu PP No 191/2014 bahwa harga BBM itu ditentukan oleh harga minyak dunia. Kedua, atas dasar variabel nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Itulah variabel utamanya. Bunyi Perpres nya sudah ada. Kalau sudah seperti itu tinggal umumkan saja, ini terpaksa naik karena harga minyak dunia naik, peraturan di Perpres.

Kalau memang itu harus diterapkan, mau tidak mau subsidi di APBN harus ditambah. Alternatif kedua, kalau tidak mau menambah, ya naikkan harganya tapi kasih tahu rakyat. Aturannya (PP) diubah dulu, jika tidak mau memberatkan rakyat. Tapi saya lebih menyarankan terapkanlah subsidi tepat sasaran. Tapi harganya harga keekonomian. Jadi tidak ada lagi harga-harga yang disubsidi, tapi orang-orang yang layak dapat subsidi tetap bisa dapat subsidi. Kalau sekarang ini, dan juga 10 tahun pemerintahan SBY, itu yang disubsidi barang padahal mungkin 60 persen itu subsidi yang  tidak tepat sasaran. Jika demikian, maka ada uang negara yang dipakai untuk mensubsidi orang mampu.  Padahal negara sudah sudah susah payah berutang setiap tahun.

Jadi sistem itulah yang harus dikembangkan. Bagaimana cara membuat subsidi itu tepat sasaran. Ya coba saja dicari, misalnya angkutan publik, itu otomatis dapat subsidi, lalu motor. Itu banyak sekali konsumsi BBMnya. Tapi karena dianggap memang pantas disubsidi, maka beri saja subsidi. Tujuan kita sebetulnya supaya anggaran APBN untuk subsidi itu bisa dikurangi, jadi uangnya bisa dipakai untuk sektor produktif yang lain. (pso)

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Berdasar Undang-Undang (UU) Migas produk energi dijual dengan harga keekonomiannya. Juga diatur dalam UU tentang energi. Bicara kedaulatan energi terutama dalam sisi migas, itu sudah lewat. Karena saat ini kita sebagai nett importer. Apanya yang daulat? Untuk pemenuhan dalam negeri saja tak mampu.

Lebih dari 60 persen minyak kita adalah impor. Maka harganya bergantung pada impor. Sulit mengelak dari fenomena ini, kecuali kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Jadi menghindari harga BBM agar tidak naik, solusinya ada dua: penuhi kebutuhan dalam negeri dengan produk minyak dalam negeri. Atau subsidi dari negara untuk menekan harga. Dua-duanya sulit. Tidak mampu. Subsidi BBM? Hadduuuh...(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Menjelang akhir Februari 2018, tepatnya 24 Februari, Pertamina menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, yaitu jenis BBM dengan RON 92 (Pertamax) ke atas. Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamina ini cukup mengejutkan karena kenaikannya cukup tinggi, yaitu antara Rp300 hingga Rp750 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamina ini ternyata juga diikuti oleh distributor atau penyalur BBM lainnya seperti Shell, Total, dan juga Vivo yang merupakan pemain baru di sektor hilir migas ini. Bahkan kenaikan BBM non-subdsidi Vivo (yang dipasarkan dengan merek Revvo) ini jauh lebih tinggi dari BBM Pertamina. Harga Revvo 90, yaitu setara Pertalite, naik dari Rp7.500 menjadi Rp8.350 per liter, lebih tinggi dari harga Pertalite Pertamina setelah kenaikan yang hanya Rp7.900 per liter. Sedangkan untuk harga Revvo 92, yaitu setara Pertamax, naik dari Rp8.250 menjadi Rp9.100 per liter, lebih tinggi sedikit dari harga Pertamax setelah kenaikan, yaitu Rp8.900 per liter. Vivo yang awalnya sempat menghebokan pasar BBM karena menawarkan jenis baru yaitu Revvo 89 (RON 89) dengan harga perkenalan yang sangat agresif (banting harga alias dumping?), yaitu jauh di bawah harga Premium (RON 88) Pertamina, ternyata sekarang membidik pasar BBM non-subsidi dengan harga jauh di atas produk sejenis Pertamina.

Kenaikan serentak harga BBM non-subsidi yang tinggi ini cukup mengejutkan, dan banyak pihak yang mempertanyakan apakah kenaikan tersebut wajar.

Sebagai perbandingan, mari kita lihat harga BBM sejenis Pertamax di Amerika Serikat (AS). Selama bulan Februari 2018, harga rata-rata bulanan BBM sejenis Pertamax di Amerika Serikat sebesar 2,49 dolar AS per galon (= 3,785 liter), atau setara 0,657 dolar AS per liter, atau setara Rp8.940 per liter (kurs Rp 13.600 per Dolar AS), kurang lebih sama dengan harga sejenis Pertamax di Indonesia. Harga di atas sudah termasuk berbagai komponen pajak. Di AS harga BBM di SPBU sudah termasuk pajak negara bagian (state) dan pajak pusat (federal) dengan nilai rata-rata 51,96 sen dolar AS per galon, atau 13,73 sen dolar AS per liter, atau Rp1.867 per liter (kurs Rp 13.600 per dolar AS). Sedangkan di Indonesia harga BBM sudah termasuk pajak PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5 persen) dan PPn (Pajak Penjualan 10 persen). Jadi, harga BBM sejenis Pertamax di Amerika Serikat tanpa pajak setara dengan Rp7.073 per liter, sedangkan di Indonesia sebesar Rp.7.739 per liter. Artinya, harga dasar (tanpa pajak) BBM sejenis Pertamax di Indonesia 9,42 persen lebih tinggi dari produk sejenis di Amerika Serikat.

Pertanyaannya siapa yang mengatur atau mengawasi penetapan harga BBM non-subsidi ini? Apakah dibiarkan begitu saja, di mana perusahaan distribusi BBM dapat menentukan harga BBM non-subsidi sebebas-bebasnya, dan seenak-enaknya? Apakah BBM non-subsidi, meskipun sudah tidak disubsidi lagi oleh negara, masih termasuk barang atau cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti yang dimaksud Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 45? Kalau masih termasuk barang atau cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, bukankah seharusnya barang atau cabang produksi tersebut dikuasai oleh negara? Oleh karena itu, apakah keberadaan Shell, Total, dan Vivo sebagai perusahaan distribusi BBM tidak melanggar Pasal 33 tersebut? Kalau memang keberadaan perusahaan distribusi BBM tersebut sebenarnya melanggar Pasal 33, alangkah buruknya negara kita ini karena tidak bisa menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar konstitusi negara. Kalau ini saja nyata-nyata bisa dilanggar, bagaimana dengan penegakan hukum dan peraturan lainnya?

Faktanya bahwa harga BBM (belum termasuk pajak) di Indonesia hampir 10 persen lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tata kelola perdagangan BBM di Indonesia mengandung inefisiensi atau distorsi pasar. Kalau pemerintah lalai melaksanakan amanat undang-undang, semoga ada pihak-pihak lain yang dapat mengoreksinya: Bagaimana dengan DPR? Mahkamah Agung? Mahkamah Konstitusi? Atau KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)? (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Pengusaha Harus Aktif Lobi AS             Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial