Daya Tawar Kian Mengecil, Tuntutan Buruh Tak Juga Kreatif
berita
Ekonomika
Sumber Foto: Tribunnews.com (gie/Watyutink.com) 01 May 2018 13:01
Penulis
Hari buruh internasional yang diperingati setiap 1 Mei sudah terjebak pada ritual yang sudah bisa ditebak. Biasanya berupa aksi turun ke jalan dan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi meneriakkan tuntutan yang hampir tidak berubah dari waktu ke waktu: kenaikan upah minimum, pemberian hak-hak normatif buruh, dan penghapusan tenaga alih daya (outsorcing).

Apa buruh nggak bosan menuntut yang itu-itu saja? Sebab sebenarnya sudah waktunya memperhitungkan dimensi tuntutan yang lebih luas dari sekadar penuntutan hak dan kewajiban buruh dan pemilik modal.

Tuntutan buruh saat ini selayaknya sudah memperhitungkan banyak hal. Mulai dari muramnya kondisi industri di tanah air yang stuck di 4,25 persen, bargaining dengan para pengusaha di tengah kesulitan ekonomi global dan anjloknya nilai tukar, turunnya harga komoditas dunia sebagai source bagi industri olahan, iklim investasi yang menyebabkan banyak industri berat atau investor asing beberapa tahun belakangan melarikan investasinya ke negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, serta yang paling harus diperhitungkan barangkali pengaruh teknologi maju bidang informasi digital sebagai salah satu varian dari Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0, mau tidak mau akan ‘menghadiahi’ gerakan buruh sesuatu yang serba dilematis. Teknologi 4.0 akan memaksa industrialis menggunakan teknologi pabrik atau olahan yang minim tenaga manual atau tenaga manusia, seperti yang tengah berlangsung saat ini di industri perbankan dunia, dimana terjadinya banyak PHK dari pekerja di sektor-sektor tersebut.

Minimnya penggunaan tenaga manual ke depan sebagai dampak dari Artificial Technology (AI) akan membuat buruh Indonesia ‘mati angin’. Hal itu disebabkan minimnya kompetensi mayoritas buruh di pusat atau daerah yang hanya bermodalkan ijazah SMP dan SMA. Upah minimum regional daerah yang masih amat jauh dari koefisien hidup layak makin menjadikan buruh dalam posisi terjepit.

Bagi pengusaha, penggunaan AI dan teknologi canggih lainnya akan menjadi pilihan yang tak terhindarkan mengingat perhitungan-perhitungan ekonomis mengharuskan pilihannya pada minimnya tenaga manual/manusia. Namun tentunya situasi tersebut tidak boleh membuat buruh Indonesia patah semangat.

Posisi bagaimana yang seharusnya disikapi oleh buruh Indonesia di tengah kondisi dunia yang serba tidak menguntungkan buat buruh? Bargaining apa yang harus dimainkan buruh sebagai salah satu faktor produksi?

Nampaknya, moment May Day kali ini sudah harus membuat buruh kita bukan hanya protes soal kenaikan upah yang hanya berpatokan pada inflasi tahunan, tapi juga ihwal kewajiban pemerintah meningkatkan kompetensi dan pendidikan buruh, strategi kompetensi buruh menghadapi kemajuan IPTEK. Begitu pula soal iklim investasi yang harus diperbaiki agar industri dalam negeri tumbuh, strategi perlindungan terhadap buruh lokal menghadapi buruh asing. Di samping soal buruh migran dan pekerja anak.

Satu hal lagi, rasanya kita rindu mendengar buruh Indonesia menuntut agar peringatan hari buruh tidak melulu ikut agenda hari buruh internasional, tetapi ‘mbok yao’  mengingat perlawanan buruh negeri sendiri sebagai hari peringatan buruh khas Indonesia. Misalnya, tanggal kematian Marsinah diusulkan sebagai hari perayaan buruh nasional karena tragedi itu adalah simbol perlawanan terhadap patgulipat penguasa-pengusaha untuk memeras keringat buruh. 

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

Seremoni sebagai Hari Buruh wajar, namanya juga merayakan 'Hari Buruh' yang didasarkan pada hari buruh sedunia. Buruh Indonesia bukannya tidak punya bargaining position, tapi karena pemerintahnya tidak lagi berpihak pada buruh.

Karena itu perjuangan kawan-kawan buruh bukan hanya pada hari buruh saja, tapi pada hari-hari biasa juga tetap berjuang. Kurangnya bargaining buruh karena buruh belum satu dalam pilihan politiknya. Juga banyak pengurus buruh yang bukan buruh tetapi elite partai politik, malah ada yang jadi pimpinan buruh karena warisan orang tuanya yang mantan pimpinan buruh (saya tidak mau sebut namanya). Juga banyak pimpinan buruh di era Joko Widodo jadi komisaris di BUMN. Nah, jadi dalam dirinya sendiri ada dua kepribadian: jadi wakil pemilik modal dan wakil buruh. Padahal jadi komisaris BUMN juga zero kemampuannya .

Ihwal upah buruh yang ditentukan oleh inflasi jelas merugikan para buruh, tapi ya harus sadar bahwa yang membuat PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang upah buruh adalah pemerintahan yang suka melanggar konstitusi dan sangat peduli dengan investasi asing yang bersyarat memperkerjakan TKA-nya juga.

Soal Revolusi Industri 4.0, justru bukan buruh yang harus mikir terkait adanya teknologi industri 4.0, tetapi bagaimana pemerintah menyiapkan program-program pendidikan dan pelatihan bagi buruh, khususnya angkatan kerja baru agar mampu bertranformasi ke Industri dengan 'Teknologi Industri 4.0', misalnya robotisasi dan Artifical Inteligents (AI) dan tekno digital/android. Karena secanggih apapun teknologi pasti masih membutuhkan tenaga kerja. Hal ini pemerintah sepertinya tidak memiliki program itu.

Di samping itu bagaimana pemerintah bisa tetap menciptakan kesempatan kerja yang berproduksi secara hand made yang unik, dan berciri khas kebudayaaan sehingga punya keunggulan atau membuka lapangan kerja di sektor agriculture dan aquaculture yang tidak terlalu banyak membutuhkan skill yang tinggi.

Kalau untuk Industri dengan teknologi canggih di Indonesia sepertinya belum banyak. Justru selama tiga tahun terjadi  gejala deindustrialisas, karena lemahnya daya beli masayarakat. Lagipula saat ini nilai kurs rupiah makin rendah terhadap dolar AS sehingga banyak industri tutup.

Upah di Vietnam, Malaysia, dan Thailand tidak lebih murah dari buruh Indonesia. Itu informasi sesat. GNP Malaysia, Thailand saja lebih tinggi dari Indonesia, bagimana upah buruh Malaysia dan Thailand bisa lebih murah dari Indonesia?

Berikut urutan pendapatan per kapita negara Asia Tenggara: Singapura 93.680 dolar AS, Brunei Darussalam 77.700 dolar AS, Malaysia 30.430 dolar AS, Thailand 18.730 dolar AS, Indonesia 13.120 dolar AS, Philipina 8.780 dolar AS, Laos 7.910 dolar AS, Vietnam 7.380 dolar AS, Myanmar 6.850 dolar AS, Timor Leste 4.990 dolar AS, Kamboja 4.300 dolar AS.

Sementara Vietnam lebih rendah GNP-nya dibanding Indonesia, tetapi jaring pengaman sosial mereka banyak, dan banyak subsidi dan harga-harga sembako murah.

Pendapatan per kapita (GNP) itu dinilai berdasarkan paritas daya beli. Paritas daya beli digunakan untuk menentukan produktivitas ekonomi dan standar hidup di antara negara-negara di seluruh dunia dalam periode waktu tertentu.

Marsinah tetap menjadi ingatan dan penyemangat bagi kita sebagai pejuang buruh. Kita bisa memaafkan kekejaman terhadap Marsinah, tapi tidak untuk melupakan. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Buruh bakal makin terpuruk itu pasti. Birahi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kemudahan berbisnis yang setara dengan negara maju, dan otomatisasi di segala bidang adalah ancaman serius di balik rontoknya posisi tawar-menawar buruh.

Liberalisasi ekonomi yang diandalkan oleh pemerintah untuk mengatrol tingkat kemudahan berbisnis akan membuat banyak perusahaan padat modal dan teknologi melebarkan sayap ke Indonesia. Dengan modal jauh lebih besar dan teknologi mutakhirnya, mereka dengan mudah menggilas industri lokal yang padat karya dan bermodal cekak. Maka ledakan pengangguran yang benar-benar dahsyat kini tinggal tunggu waktu saja.

Revolusi Industri 4.0 yang telah dicanangkan oleh pemerintah akan memberi kesempatan sangat luas bagi penerapan teknologi informasi di semua sektor ekonomi. Teknologi yang tak mengenal tapal batas negara dan bersifat real time ini akan memudahkan korporasi berkaliber dunia untuk mengendalikan produksi dan distribusi barang dan jasa dari negeri jauh. Salah satu contoh konkretnya adalah jaringan toko daring yang telah menggerogoti pasar para pedagang konvensional.

Sialnya lagi, kini pemerintah juga membuka pintu lebih lebar bagi para pekerja asing. Alasannya sederhana, menurut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, mereka lebih produktif ketimbang pekerja lokal dan membandingkan Indonesia dengan negara yang kekurangan tenaga kerja yaitu Singapura. Dakhiri seolah tak tahu, mungkin tak peduli, bahwa masih terdapat jutaan penganggur di Indonesia yang tak jelas kapan akan dapat pekerjaan.

Tampaknya pemerintah terpukau pada keyakinan bahwa pertumbuhan investasi akan diiringi oleh perluasan lapangan kerja. Padahal sudah kerap terbukti, di zaman otomatisasi yang kian kencang seperti sekarang, investasi justru bisa membuat banyak orang kehilangan pekerjaan.

Di tengah kemiskinan dan pengangguran yang masih merebak di segala penjuru nusantara, tak aneh bila kebijakan pemerintah yang pro liberalisasi dan otomatisasi akan menuai amuk massal. Mereka yang  terpinggirkan seperti para buruh dan pengusaha kelas kaki lima bisa lepas kendali menyaksikan pameran angka-angka statistik yang menunjukkan seolah Indonesia makin makmur, sementara nasib mereka tetap buruk bahkan makin terpuruk. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Hari buruh internasional dirayakan setiap tanggal 1 Mei untuk memperingati kejadian Haymarket di Chicago pada 4 mei 1886. Saat itu gerakan buruh berdemonstrasi menuntut penetapan 8 jam kerja per hari dan terjadi pelemparan dinamit dari orang tidak dikenal ke arah polisi yang menjaga demonstrasi sehingga terjadi kekacauan. Dilaporkan tujuh polisi dan empat buruh meninggal dunia dalam kerusuhan itu.

Setiap tanggal 1 Mei, berbagai negara di dunia memperingati hari buruh dengan cara masing-masing, termasuk di Indonesia yang di awal-awal era reformasi begitu hiruk pikuk dengan demonstrasi buruh dalam mendesakkan tuntutan-tuntutannya. Bahkan sempat tercatat unjuk rasa ribuan buruh di tahun 2013 menutup jalan tol Cikampek-Jakarta. Namun beberapa tahun terakhir aksi buruh sudah kehilangan gregetnya. Masyarakat banyak mengeluhkan kemacetan akibat aksi buruh dan banyak pihak mulai kurang simpatik terhadap unjuk rasa buruh. Isu-isu kenaikan upah dan PHK tidak lagi menarik perhatian masyarakat. Pemimpin gerakan buruh ditengarai banyak melakukan tindakan transaksional dengan kekuatan-kekuatan politik di negeri ini.

Gerakan buruh di era milenial berbeda setidaknya dalam dua hal dibanding era-era sebelumnya yaitu karakteristik buruh generasi jaman Now dan kemajuan pesat teknologi informasi. Gerakan buruh masa reformasi banyak didominasi para pekerja generasi X dengan karakteristik antara lain gelisah terhadap situasi sosial di sekitarnya, anti kemapanan dan memiliki idealisme mengubah tatanan ekonomi sosial menjadi lebih adil. Belum lagi bila gerakan buruh menyatu dengan gerakan mahasiswa di zjaman itu maka gerakan buruh nampak lebih greget. Saat ini telah terjadi pergeseran generasi pekerja yang mulai didominasi generasi milenial atau generasi Z yang karakteristiknya berbeda dengan generasi X. Unjuk rasa buruh akhir-akhir ini terasa “anyep” kurang greget seperti waktu-waktu lalu. Sepertinya para buruh tidak lagi segahar atau semilitan generasi sebelumnya.

Kehadiran teknologi informasi khususnya internet memiliki pengaruh luar biasa pada gerakan buruh. Sebenarnya mengumpulkan massa akan lebih mudah menggunakan berbagai medsos seperti kejadian Arab Spring di Timur Tengah. Namun sepertinya hal ini kalah dengan fenomena hoaks atau viral yang lebih menarik perhatian diskusi hangat para netizen termasuk buruh di dunia maya. Turun ke jalan berunjuk rasa nampaknya bukan lagi pilihan utama aktivis gerakan buruh di generasi milenial. Menggunakan jari mengetik di gadget lalu disiarkan ke berbagai jaringan dunia maya dengan dukungan audio visual dianggap lebih berdaya mencapai sasaran yang diinginkan. Isu-isu yang dilempar di dunia maya dianggap lebih efisien dan efektif menjangkau audiens dan berdampak lebih dahsyat dibanding unjuk rasa konvensional.

Di samping hal-hal tersebut di atas, gerakan buruh harusnya sudah mulai mencermati penggunaan AI dalam industri manufaktur di era milenial. Tren penggunaan AI dalam industri manufaktur tidak bisa dihindarkan, oleh karena itu buruh harus mengantisipasinya dengan pergeseran peran dari eksekutor (pelaksana) menjadi supervisor (pengawas) proses produksi manufaktur. Hal ini harus dilakukan dengan peningkatan kapabilitas SDM buruh. Para buruh nantinya akan menjadi supervisor robot-robot yang akan bekerja di industri manufaktur. Model industri padat karya akan bergeser ke model industri padat teknologi yang banyak ditopang vendor-vendor sebagai bagian suatu supply-chain industri yang berkompetisi dengan supply-chain industri lainnya.

Bila hal tersebut di atas terjadi apakah nanti di hari buruh 1 Mei, para robot akan berunjuk rasa mengganti para pekerja manusia? Semoga tidak terjadi dalam waktu dekat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Buruh selama ini dipersepsikan sebagai kerja kasar dan rendahan. Itulah anggapan umum yang seakan memposisikan buruh pada level bawah dan sekaligus “bawahan”. Wajarlah kemudian jika hampir tak seorang pun anak-bangsa bercita-cita menjadi buruh, kecuali terpaksa dan dipaksa oleh keadaan akibat terbatasnya lowongan kerja kantoran. Bahkan orang tua banyak yang kurang berkenan bila mendapat calon “mantu” berstatus buruh. Persepsi dan paradigma demikian harus diperbaiki dan diluruskan.

Hampir semua agama mewajibkan manusia bekerja mencari nafkah secara halal. Bahkan Islam sendiri mewajibkan kepala keluarga “berjihad” mencari nafkah secara secara halal dan terhormat. Cuma itu yang diwajibkan agama: halal, terhormat, bermartabat! Agama tak pernah melarang menjadi buruh. Karena buruh pun bagian penting dalam sistem industri.

Tenaga manusia yang direpresentasikan oleh buruh adalah unsur ideologis dalam sistem Ekonomi Berdikari. Dengan tenaga buruh, maka ketergantungan suatu negara terhadap modal-kapital dapat dihindari. Justru tenaga manusia (buruh) adalah elemen sangat strategis untuk mewujudkan salah satu poin dalam konsepsi TRISAKTI yang digagas Bung Karno, yaitu berdikari secara ekonomi. Dalam sistem demokrasi, suara buruh tidak dibedakan dengan suara majikan atau pemilik kapital.

Hanya, bila demokrasi tidak disertai ideologi negara yang berpihak pada kepentingan rakyat, maka output dari proses demokrasi seringkali mengabaikan hak-hak rakyat kecil, termasuk kaum buruh. Demokrasi seringkali hanya menguntungkan masyarakat borjuis (kelas menengah-ke atas), misalnya sistem demokrasi elektoral yang dianut Indonesia saat ini pasca reformasi. Tak heran, dan sangat wajar bila masih banyak tuntutan hak-hak demokrasi ekonomi dari berbagai organisasi buruh di tanah air. Protes dan demonstrasi buruh harus menjadi indikator dalam menilai impelementasi moral kebajikan dan keadilan dalam UU perburuhan.

Usulan agar hari buruh internasional 1 Mei dikonversi dengan “tanggal kematian Marsinah” seorang aktivis buruh dari Porong Sidoarjo, Jawa Timur yang telah dengan sangat gigih memperjuangkan hak-hak normatif buruh, setidaknya di lingkungan kerjanya, menurut hemat kami tidak terlalu mendesak. Karena pada saat Marsinah berjuang, hal itu tidak dapat dilepaskan dari otoriterisme Orba, sehingga perlawanan Marsinah merupakan bagian dari gerakan politik anti rezim Soeharto, yang memang terkenal sangat menindas hak-hak buruh. Bukankah MayDay dulu juga dilarang dirayakan di era Soeharto. Bahkan dijadikan tema diskusi pun bisa dituduh macam-macam oleh aparat keamanan rezim Orde Baru saat itu.

Jadi merayakan MayDay pada hakikatnya sudah termasuk meneruskan perjuangan Marsinah. MayDay adalah pestanya kaum buruh se-dunia. Sebagaimana sila kedua Pancasila dalam rumusan pidato Ir. Sukarno adalah Kemanusiaan atau Internasionalisme.

Untuk itu, sudah saatnya pemerintah, masyarakat, dan kalangan media massa membangun persepsi publik yang lebih memuliakan tenaga kerja khususnya para buruh. Bahwa buruh adalah postulat penting dalam konsepsi Trisakti sebagaimana digagas Bung Karno, puluhan tahun lampau. Buruh terampil dan sejahtera adalah bukti bekerjanya sistem dan UU perburuhan nasional yang menuju kepada terwujudnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerja-kerja buruh terdapat nilai-nilai kemuliaan dan kemanusiaa karena proses “trade-off” yang berlangsung cenderung “direct”, transparan, dan kalkulatif, sehingga cenderung “bersih” dan jauh dari perilaku koruptif.

Bravo MayDay 1 Mei ! (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pegiat Demokrasi, Aktifis Serikat Buruh Luar Pabrik FSBKU - KSN

Hingga saat ini dapat disimpulkan bahwa negara melindungi kepentingan pemodal lewat kebijakan-kebijakannya, seperti PP Pengupahan. Meningkatnya biaya hidup yang tidak berimbang dengan kenaikan upah (nominal) juga menunjukkan bahwa negara tidak melindungi rakyat pekerja dari naik-turunnya biaya hidup akibat persaingan pasar kapitalis.

Kondisi ini memunculkan kebutuhan bagi buruh untuk membangun kekuatan bersama sektor rakyat pekerja lainnya. Perjuangan buruh merebut alat produksi sebagai sumber penindasan dipengaruhi oleh sejauhmana dukungan dari sektor-sektor rakyat pekerja berhasil diperoleh. Jika demikian, maka apa sarana yang dapat menghubungkan kepentingan tiap sektor rakyat pekerja dalam satu perjuangan bersama melawan kapitalisme?

Dalam hal ini, perjuangan menuntut ‘Perlindungan Sosial Transformatif' dapat menjadi jembatan kepentingan antar sektor rakyat pekerja. Tuntutan Perlindungan Sosial Transformatif  (PST) ini bersifat universal karena dapat dinikmati setiap sektor rakyat pekerja. Jika kenaikan upah hanya dapat dinikmati oleh kalangan pekerja formal, tuntutan perlindungan sosial melingkupi jaminan atas hak kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya serta sarana pengembangan kapasitas diri. Dalam kata lain, perjuangan dalam kerangka 'Perlindungan Sosial Transformatif' ini menyaratkan adanya aliansi multi-sektor rakyat pekerja.

Perlu diketahui bahwa perjuangan 'Perlindungan Sosial Transformatif' ini memang tidak menyasar langsung masalah kepemilikan alat produksi (ranah produksi), melainkan menyasar ke ranah reproduksi sosial. Meskipun demikian, ranah reproduksi sosial itu bukan berarti menjadi masalah sekunder dari ranah produksi, melainkan menjadi satu ‘paket’ sebagai dampak dari proses akumulasi kapital. Bagaimana melihat relasi produksi dan reproduksi dalam kapitalisme?

Reproduksi sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai sarana bagi pekerja dalam merawat/ memelihara tenaga kerja. Sarana yang dimaksud itu seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, termasuk liburan, dan sarana lainnya. Tanpa sarana yang memadai, tenaga kerja yang tidak dapat dirawat dengan baik akan mempengaruhi proses produksi. Dalam kata lain, tanpa buruh yang sehat, maka proses akumulasi kapital akan tersendat.

Masalahnya, kapitalisme dengan sifat akumulasinya yang agresif turut menghancurkan sarana-sarana reproduksi sosial bagi rakyat. Penghancuran itu seperti komodifikasi barang-barang publik, seperti kesehatan dan pendidikan, yang memperbesar biaya pemenuhannya bagi rakyat. Selain komodifikasi barang publik, kapitalisme juga turut menghancurkan lingkungan alam lewat pencemaran dari aktivitas industri, seperti pertambangan, perkebunan sawit atau limbah pabrik. Situasi ini juga yang turut memperkecil nilai upah riil akibat semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup hingga pada taraf yang tidak masuk akal.

Dalam hal ini, perjuangan 'Perlindungan Sosial Transformatif' dapat memulihkan penghancuran sarana reproduksi sosial oleh kapitalisme. Pemulihan itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang terdapat di dalam 'Perlindungan Sosial Transformatif'.

Prinsip-prinsip itu yang kemudian memberikan kapasitas transformatif. Kapasitas transformatif itu dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, 'Perlindungan Sosial Transformatif' dapat meningkatkan kapasitas politik rakyat pekerja dalam perjuangan kelas. Dengan pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang terjamin, akan ada lebih banyak sisa waktu yang dapat digunakan oleh kelas pekerja dalam berorganisasi. Hal ini lantaran kelas pekerja tidak lagi berada dalam kondisi hidup yang serba tidak ada jaminannya.

Kedua, transformatif dalam hal perluasan kapasitas politik rakyat pekerja. Perluasan itu dimungkinkan lewat bertambah luasnya solidaritas di antara sektor rakyat pekerja yang terwadahi dalam tuntutan perlindungan sosial. Dengan besarnya kekuatan rakyat pekerja yang tergabung secara multi-sektoral, maka kapasitas dalam melawan kelas kapitalis turut membesar dan mampu untuk mendesakkan kepentingan kelas pekerja dalam merebut alat produksi.

Selamat Hari Buruh! (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis, Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta

Banyak rekan-rekan jurnalis tak sadar bahwa mereka juga buruh. Banyak jurnalis digaji rendah, akhirnya membenarkan menerima suap dari narasumber. Padahal keduanya salah. Seharusnya perusahaan media menggaji jurnalis dengan standar kelayakan, dan jurnalis memperjuangkan hak-hak mereka sebagai jurnalis. Independen dan integritas harus dijunjung tinggi sebagai jurnalis. 

Jurnalis harus berserikat, lebih dahsyat lagi jika jurnalis diberikan ruang memiliki saham perusahaan media tempat ia bekerja. Semua tak lain, demi menjalankan tujuan dari jurnalisme itu sendiri: menjadi penyambung lidah yang tertindas dan bekerja untuk kepentingan publik. 

Wahai para jurnalis, berserikatlah dan tetap independen. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998