Deindustrialisasi Tak Cukup Dijawab dengan Angka
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto: Muid/Watyutink.com

01 December 2017 13:00
Penulis
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyebut, dalam 10 tahun ini Indonesia mengalami penurunan industri (deindustrialisasi). Sumbangan sektor industri hingga 2016 hanya sebesar 20,15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kadin menilai deindustrialisasi terjadi selain karena krisis keuangan global yang berimbas ke Indonesia, bahan baku, inovasi teknologi, sumber daya manusia, dan insentif untuk sektor industri, juga akibat tingginya harga listrik dan gas sehingga menghambat produktivitas industri.

Jika salah satu penyebabnya adalah karena krisis global, kenapa Vietnam justru melejit sektor industrinya? Kenapa selama 10 tahun masalah tersebut tak kunjung terselesaikan, sehingga potensi deindustrialisasi tidak sampai terjadi?

Sementara di sisi lain, Kementerian Perindustrian menyatakan industri pengolahan nonmigas pada triwulan I-2017 tumbuh sebesar 4,71 persen, dan tumbuh pesat pada triwulan III tahun 2017. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar, 17,76 persen terhadap PDB nasional. Kontribusi ini lebih tinggi dibanding sektor lainnya, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbangkan sekitar 13,96 persen, perdagangan 12,98 persen, serta konstruksi 10,26 persen. Benarkah demikian?

Kenaikan di sektor industri ini secara linier seharusnya diikuti oleh penurunan jumlah pengangguran, karena sektor industri paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor lainnya, termasuk infrastruktur yang saat ini tengah digenjot.

Namun faktanya, BPS mencatat pada 6 November 2017, dalam setahun terakhir angka pengangguran justru bertambah 10 ribu orang. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun hanya sebesar 0,11 poin. Apalagi jika dilihat dari tingkat pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang digalakan oleh pemerintah (termasuk vokasional dan politeknik) justru memiliki TPT paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,41 persen.

Lho, bagaimana bisa kenaikan sektor industri justru diiringi pertambahan jumlah pengangguran sebanyak itu? Berbedanya data dan pernyataan antara Kementerian Perindustrian dengan Kadin sebagai praktisi dan pelaku industri menunjukkan keduanya tidak saling sinergis.

Bukankah pertumbuhan yang diklaim Kemenperin justru menunjukkan bahwa pertumbuhan industri tersebut tidak berkulitas, karena tidak banyak menyerap tenaga kerja, tidak ada efek cucuran ke bawah (trickle down effect) yang mampu menciptakan kesempatan kerja dan selanjutnya mengentaskan kemiskinan?

Lantas, buat apa Kementerian Perindustrian menampilkan angka-angka mencolok yang membuat para ekonom dan sebagian orang di tingkat elite, termasuk Presiden, berdecak kagum ketika membacanya, jika ternyata pertumbuhan tersebut tidak bisa membuat jutaan rakyat bisa bekerja, mendapatkan penghasilan yang pasti dan tak lagi menganggur. Juga, buat apa angka-angka pertumbuhan ekonomi jika tak mampu membuat puluhan juta rakyat Indonesia lepas dari jerat kemiskinan?

Pak Menteri, rakyat butuh hidup makmur, bukan butuh angka..

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Ekonomi Center for Information and Development Studies (CIDES)

Industri kita saat ini tumbuh 4,9 persen, yang sebelumnya pernah 4-4,8 persen. Kalau kita lihat negara-negara tetangga dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industrinya yang saat ini melejit seperti Vietnam dan Malaysia, angka pertumbuhan industri mereka mencapai double digit. Industri manufaktur lah menjadi penopang utama peningkatan sektor industri mereka.

Memang, pada umumnya sektor manufaktur menjadi penopang keberhasilan industri di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga tersebut, industri manufaktur Indonesia masih tertinggal. Lantas, dengan rendahnya sektor manufaktur dan pertumbuhan industri sebesar 4,9 persen, akan muncul pertanyaan: apakah saat ini Indonesia tengah berada pada deindustrialisasi? Tentu hal ini masih debatable, baik untuk angka-angkanya maupun untuk definisi deindustrialisasi itu sendiri.

Kalau kita lihat pada kuartal ke III tahun 2017, menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini angka kontribusi industri kita di bawah 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi tersebut terbilang rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan saat ini kondisinya terus menurun. That is not a good sign. Karena kalau kita melihat indikator pertumbuhan ekonomi  dan industri di Asia Tenggara yang di tahun-tahun belakangan ini menunjukkan tren positif dengan kenaikan yang cukup signifikan. Seperti kita lihat hal tersebut dialami oleh Vietnam, Filipina dan Malaysia.

Seharusnya tren positif tersebut juga berimbas kepada Indonesia. Namun yang terjadi saat ini, pertumbuhan ekonomi kita hanya di kisaran 5 persen, dan industri kita di kisaran 4 persen. Itulah kenapa saya bilang that is not a good sign. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan industri di Asia Tenggara saat ini, seharusnya pertumbuhan industri kita bisa tumbuh dan berkontribusi terhadap PDB di atas 20 persen, minimal 25 persen.

Kalau kita lihat pada sisi ekspor kita di sektor manufaktur, seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronika, kita juga ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Produk elektronika kita secara teknologi kalah dibandingkan Malaysia maupun Vietnam.

Di Malaysia, misalnya, i-phone sudah melakukan pengembangan produk dan produksi komponennya di sana. Begitupun di Vietnam, Samsung tidak hanya melakukan pengembangan produk di sana, tapi juga menjadikan Vietnam sebagai base produksi dari produk-produk andalan mereka yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Banyak perusahaan-perusahaan besar Jepang juga melakukan pengembangan besar-besaran di Vietnam, karena selain tenaga kerjanya murah, pemerintah Vietnam juga memberikan insentif khusus kepada investor.

Sebenarnya, untuk saat ini pertumbuhan sektor makanan dan minuman (mamin) yang paling berkontribusi di Industri manufaktur, dengan besaran mencapai 9 persen.

Dengan pertumbuhan ekonomi kita yang sebesar 5,1 persen tersebut, angkanya linier dengan pertumbuhan industri kita yang hanya 4,9 persen. Karena korelasi yang paling kuat dengan pertumbuhan ekonomi dengan industri itu ada di sektor manufaktur. Korelasi keduanya saat ini sebesar 0,7 persen.

Pertumbuhan industri kita memang belum optimal, karena selain hanya 4,9 persen  juga tidak menyerap tenaga kerja, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak menurun, dan jumlah pengangguran tetap besar. Seharusnya memang industri kita menyamai Vietnam atau Malaysia di kisaran angka 7-8 persen. Karena geliat investasi di bidang industri di Asia Tenggara saat ini cukup postif. Saat ini negara-negara di Asean cukup diminati oleh investor dengan nilai investasi yang cukup besar.  (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Dalam memaknai kondisi apakah saat ini Indonesia pada kondisi deindustrialisasi atau tidak, maka kita perlu melihat dulu perspektifnya. Biasanya, orang mengintepretasikan bahwa industri dan daya beli kita sedang turun apabila keduanya menunjukkan angkanya minus. Namun jika ternyata industri dan daya beli tersebut masih tumbuh dan produktif, maka premis itu gugur.

Faktanya industri kita memiliki porsi sebesar 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sejak 1987 hingga 2010 industri manufaktur kita mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, dengan menyumbang di atas 20 persen terhadap PDB. Pada 2010, sektor industri manufaktur masih bisa memberikan kontribusi sebesar 25,76 persen terhadap PDB, dengan puncaknya pada tahun 2000, industri manufaktur mampu menyumbang 27,75 persen terhadap PDB. Secara umum kita bisa menyebut parameter dari pertumbuhan industri kita, yakni apabila sektor industri tersebut pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Kalau kita lihat saat ini, industri kita hanya tumbuh sebesar 4 persen. Itu angka yang drastis sekali penurunannya. Apalagi pada sektor industri kecil dan menengah kita yang diisi oleh para pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penopang ekonomi kita, pada triwulan II-2017 hanya tumbuh 2,5 persen. Itu pertumbuhan terendah pada industri kita.

Jika kemudian perbandingannya adalah daya beli, saat ini konsumsi rumah tangga porsinya 56 persen. Kalau kita lihat, ritel adalah sektor yang paling dengan dekat dengan konsumsi rumah tangga. Pada semester I-2017, ritel kita mengalami penurunan hingga 20 persen.

Selain terjadi penurunan kontribusi terhadap PDB, industri kita menurun dalam hal kontribusi terhadap tenaga kerja. Kontribusi industri saat ini terhadap tenaga kerja hanya sebesar 13 persen. Angka ini jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan saat ini kontirbusi sektor industri terhadap tenaga kerja jauh dilampaui oleh sektor perdagangan yang mencapai 17 persen.

Jadi, kalau dilihat dari terminologinya, dengan mengurai fakta-fakta di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini di Indonesia memang telah terjadi deindustrialisasi. Karena faktanya, saat ini memang terjadi penurunan kinerja sektor industri, sekalipun masih tumbuh pada kisaran 4 persen.

Hampir semua negara yang industrialisasinya berhasil dan maju, mereka lebih dulu menumbuhkan sektor industrinya melampaui porsi rata-rata sekitar 33-35 persen terhadap PDB, baru mereka mulai menggerakkan sektor jasa. Pada porsi di atas 35 persen, berarti industri tersebut telah matang. Setelah sektor industri matang, negara-negara tersebut (by product) kemudian mengembangkan perdagangan. Seperti kita lihat Jepang, Korea, maupun China saat ini yang sektor perdagangannya begitu menguasai dunia. Sebagaimana kita lihat saat ini, produk-produk China begitu membanjiri negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Negara-negara tersebut sebelumnya telah memperkuat basis produksi terlebih dahulu.

Untuk itu, langkah seperti melakukan kerja sama dengan Eurasian Economic Union melalui penandatanganan perjanjian kerjasama aktivitas ekonomi asing (FEA) perlu dimaksimalkan. Tetapi kita tak akan bisa memanfaatkan skema kerjasama tersebut jika kita tidak menjadi negara dengan basis produksi dulu, seperti China, Korea, maupun Jepang.

Makanya, di awal pemerintah mendesain paket kebijakan stimulus yang diupayakan untuk terus didorong adalah produktivitas dan daya saing. Artinya, seluruh program kebijakan stimulus tersebut mengacu kepada upaya bagaimana meningkatkan produktivitas. Namun dalam implementasinya terjadi mismatch. Sehingga yang terjadi sekarang justru berbagai macam kebijakan perdagangan--yang seharusnya dijadikan sebagai pijakan untuk memacu produktivitas nasional--malah justru menghantam balik, yang membuat kita menjadi kalah bersaing dengan produk-produk yang masuk ke Indonesia dalam skema kerjasama perdagangan tersebut. Sementara, Indonesia belum memiliki basis produksi. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar