Divestasi Saham Freeport. Beranikah Indonesia?
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto: Muid/Watyutink.com

06 October 2017 07:00
Penulis
Pemerintah menurunkan pajak (PPh) buat Freeport menjadi 25 persen. Hal ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Apakah penurunan ini berarti menguntungkan Freeport? Ternyata tidak. Karena penurunan PPh ini adalah bagian dari draf RPP untuk menekan Freeport agar mau mengikuti skema divestasi yang diingini pemerintah. Akankah berhasil?

Opsi menurunkan PPh dilaksanakan setelah pihak Freeport menolak keinginan divestasi pemerintah yang bersikeras ingin mengubah Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan mengakuisisi 51 persen saham Freeport. Penolakan yang tertuang dalam surat CEO Freeport, Richard Adkerson, kepada Sekjen Kemenkeu, Hadiyanto, yang bocor ke publik. Kenapa lagi-lagi surat Kemenkeu bocor? Setelah surat Sri Mulyani buat Rini Soemarno dan Jonan, lalu surat dari Freeport ikutan bocor. Di sengajakah, atau bisa dibaca sebagai permainan tingkat elite untuk menjatuhkan Sri Mulyani dan kinerja instansi yang dipimpinnya?

Bagi Freeport, IUPK sifatnya tidak pasti dengan persetujuan ekspor yang sifatnya jangka pendek. Wilayah pertambangan hanya dibatasi maksimal 25 ribu hektar, dan wajib mengikuti peraturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah (prevailing). Sementara, pihak Freeport mengklaim masih memiliki KK hingga 2041 (nail down). Menurut Adkerson, berdasarkan Pasal 31 KK, Freeport punya hak hingga 2021. Kenapa justru Freeport ganti menekan pemerintah? Sanggupkah pemerintah menghadapi tekanan tersebut? Sementara Freeport sudah menyampaikan bahwa jika pemerintah keukeuh dengan keinginannya, maka permasalahan ini akan dibawa ke arbitrase international. Beranikah pemerintah? Seberapa besar peluangnya?

Mengenai penguasaan 51 persen saham oleh pemerintah, Freeport menolak skema penerbitan saham baru seperti keinginan pemerintah. Freeport ingin agar saham lama yang dijual melalui skema penawaran saham ke publik (IPO). Alasannya, jika saham baru, Freeport bisa memiliki kelebihan kapitalisasi (overcapitalized) saham. Selain itu, sebagian saham Freeport juga dikuasai Rio Tinto.

Tapi, jika permintaan 51 persen saham tersebut disetujui, maka Freeport akan menjual sahamnya sesuai dengan metode fair market value. Bila dihitung berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak sampai 2041, nilai 100 persen saham Freeport sebesar 15,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp211 triliun. Maka nilai 51 persen sahamnya berarti sekitar Rp107 triliun. Lantas, dari mana pemerintah mendapatkan sumber dananya? Jika pun ada dana, bukankah memperlihatkan kita semakin kalah dengan Freeport?

Padahal, sejak bulan April hingga Agustus, pemerintah telah gembar-gembor menyebut Freeport menyetujui semua keinginan pemerintah, disertai dengan pemberitaan yang bombastis di berbagai media massa. Ternyata, itu hanya klaim sepihak dari pemerintah. Faktanya, justru Freeport yang menekan balik pemerintah dengan menolak kesepakatan tersebut. Apakah ini menunjukkan kelemahan tim negosiator dan bergaining position pemerintah?

Bagaimanan menurut Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) sudah menyelenggarakan Indonesia Mining Energy Summit pada 20 Januari 2016 dimana Freeport turut menyampaikan paparan.  Berikut ini kutipan dari beberapa  data yang bisa dikemas sebagai “The  Freeport Saga”, ditinjau dari naik turunnya saham Freeport di NYSE, sebagai berikut:

-    Januari 2015, saham Freeport turun 7,5 persen menjadi 21,04 dolar AS. Di Juli 2015, di tengah harga emas dan tembaga yang turun, saham Freeport turun 35 persen.

-    28 Juli 2015, tercatat di bursa Wall Street AS, saham perusahaan tambang secara umum memang memiliki kinerja terburuk sepanjang bulan Juli. Selain itu, Freeport merugi karena investasi sebesar 15 miliar dolar AS di Teluk Meksiko untuk minyak gagal total.

-   Mei 2015, saham Freeport mencapai harga tertinggi 23 Dollar.

-    27 Agustus 2015, Carl Icahn membeli saham Freeport dengan harga 8 dolar AS.

-    7 Oktober 2015, Menteri ESDM Sudirman Said mengirim surat ke Jim Moffet.

-    8 Oktober 2015, saham Freeport meningkat lebih dari 10 persen.

-    9 Oktober 2015, saham Freeport naik lagi 2,61 persen menjadi 13.35 dolar AS.

-    28 Desember 2015, Jim Moffet mengundurkan diri, saham turun di level 6.95 dolar AS.

-    29 Desember 2015, saham Freeport kembali turun 9,51 persen menjadi 6.85 dolar AS.

Kutipan naik turunnya harga saham Freeport di atas itu menjadi inti penting paparan PDBI bahwa Pemerintah Indonesia memang  kurang canggih dan lihai menghadapi gurita “Mercatorcracy”. Tapi sebetulnya sang raksasa Freeport juga tidak sepenuhnya tangguh. Seperti istilah Menteri Jonan; tadinya ia mengira Freeport itu gajah, ternyata cuma sapi .

Dalam soal Freeport ini memang harus ada kecanggihan negosiasi serta multi fungsinya kekuatan Indonesia Inc. dalam menghadapi MNC. Freeport terlalu berani mengadakan diversifikasi ke sektor energi (migas) sehingga terjadilah ironi bahwa harta karun keuntungan tambang emas Papua, malah diinvestasikan di sektor energi yang mengalami kegagalan dan menimbulkan kerugian. Harga saham Freerpot induk juga anjlok seperti roller coaster.

Nah, Indonesia mestinya punya kekuatan selain birokrasi juga korporasi yang harusnya siap membeli saham di tengah fluktuasi. Sebetulnya kebijakan pemerintah bisa menaik-turunkan dan ketika itu mestinya harus ada kekuatan korporasi Indonesia yang terjun ke Wall Street untuk menikmati  fluktuasi yang bisa “diatur” oleh regulasi. Perhatikan kenaikan harga 10 persen pada 8 Oktober 2015, setelah Sudirman Said mengeluarkan surat di 7 Oktober 2015, dan tanggal 9 nya naik lagi 2,61 persen 9 menjadi 13.35 dolar AS.

Indonesia kurang canggih untuk berperan ‘double’; sebagai regulator sekaligus eksekutor. Seperti ketika Malaysia membeli Guthrie di London. PM Mahathir membuat PM Margaret Thatcher merasa malu kecolongan saat perusahaan simbol hegemoni imperium Inggris Raya dibeli di bursa oleh bekas koloninya. Predator korporat Carl Icahn membeli saham Freeport dan menikmati keuntungan dari fluktuasi harga saham yang sebetulnya “merupakan dampak dari regulasi” oleh otoritas Indonesia.

Jadi, kata kunci dari permainan global game Freeport ini adalah kelihaian Indonesia Inc. untuk menciptakan sinergi antar diplomat dan birokrat kementerian dan eksekutif korporasi yang kreatif seperti Carl Icahn.

Kalau cuma nafsu besar dan gotong royong, negosiasi sejak zaman Ketua DPR dalam kasus “papa minta saham”, maka semua itu hanya dilakukan oleh ‘pengusaha” yang kebetulan jadi atau dekat dengan penguasa. Untuk menikmati saham “kosong” seperti divestasi 1991, ketika yang menikmati adalah member of the Ginanjar boys.

Nah, Jokowi sekarang memerlukan “Jokowi Boys” 3.0  yang handal, substansial, dan canggih sekelas predator Carl Icahn, tapi yang identik kepentingannya dengan Indonesia Inc. Tanpa strategi visi dan misi Indonesia Inc.,maka yang akan terulang adalah “Ginanjar boys 2.0”

Saya sebut Jokowi Boys 3.0 sebab Freeport ini sudah ditangani sejak Menteri ESDM dipegang oleh Sudirman Said, lalu ada kasus “papa minta saham”. Sekarang ini, kasus Freeport sudah meningkat jadi 3.0 akibat berlarut-larutnya negosiasi bahkan sejak zaman kabinet SBY. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Salah satu poin yang disepakati antara pemerintah dan Freeport adalah peningkatan penerimaan negara dalam bentuk pajak dan royalti. Berdasarkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut, memang ada jenis pajak yang turun, namun ada juga jenis pajak lain yang naik. Secara keseluruhan penerimaan negara dari pajak dan royalti Freeport harus lebih besar saat menggunakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dibanding saat Kontrak Karya (KK).

Kalau tidak terjadi kenaikan penerimaan negara berarti draft RPP itu bertentangan dengan kesepakatan antara pemerintah dan Freeport.

Sedangkan terkait penyusunan draf RPP, bisa dipastikan bahwa RPP tersebut tidak semata-mata mengadopsi kepentingan Freeport, tetapi untuk industri minerba, termasuk batu bara.

Pemerintah sebenarnya tidak hanya gembar-gembor saja, realitanya Freeport sudah menyetujui perubahan KK menjadi IUPK dengan tiga persyaratan: pembangunan smelter, divestasi 51 persen saham, dan peningkatan pendapatan negara dari pajak dan royalti.

Penolakan Freeport terhadap skema divestasi yang diajukan pemerintah mengindikasikan bahwa Freeport sesungguhnya tidak menghendaki adanya divestasi 51 persen. Freeport akan mencari dalih agar divestasi 51 persen saham, yang melucuti kewenangan Freeport, batal. Salah satu dalih yang digunakan dengan memasukkan aset dan cadangan hingga 2041. Dampaknya, harga saham jadi kemahalan, bahkan over value.

Dengan harga kemahalan, mustahil bagi pemerintah untuk membeli saham 51 persen tersebut. Akhirnya Freeport tetap menggenggam mayoritas saham dan pengendali sebagai operator.

Tapi rasanya posisi pemerintah lebih kuat dibanding Freeport dalam perundingan. Bahkan pemerintah masih punya opsi untuk ambil alih Freeport pada 2021, saat KK berakhir. Kalau Freeport berkeras menolak skema dan mekanisme divestasi, pemerintah akan ambil alih Freeport pada 2021.

Sedangkan ancaman Freeport utk membawa ke Arbitase Internasional, itu hanyalah gertak sambal. Begitu Freeport laporkan ke Arbitase, seluruh kegiatan produksi berhenti, yang akan menjadi sebab saham McMoran di Pasar Modal akan terpuruk hingga titik nadir, bahkan bisa membangkrutkan McMoran sebagai induk perusahaan Freeport. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Menjelang masa deadline 10 Oktober 2017, Freeport baru memberi tanggapan penolakan atas keinginan divestasi saham 51 persen oleh pemerintah dan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Atas penolakan ini, perundingan yang sudah berjalan sekitar enam bulan seolah kembali ke titik nol. Apakah ini sengaja dilakukan oleh Freeport untuk mengulur-ulur waktu, hingga nilai sahamnya terkerek naik, karena Freeport menginginkan divestasi ini dilakukan melalui  initial public offering (IPO) ?

PT FI pertama kali memperoleh Kontrak Karya (KK-I, tambang Ertsberg) tahun 1967, awal pemerintahan Soeharto, seiring dengan keluarnya Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing (UU Nomor 1 Tahun 1967) dan Undang-undang tentang Pokok-Pokok Pertambangan (UU Nomor 11 Tahun 1967). KK-I berlaku selama 30 tahun terhitung sejak mulai operasi tahun 1973-2003. Tetapi, pada tahun 1988 PT FI menemukan cadangan Grasberg yang membutuhkan investasi besar dengan tingkat risiko tinggi. Oleh karena itu, masa berlaku KK-I yang tinggal 15 tahun lagi dirasa terlalu pendek sehingga perlu diperpanjang. Untuk memberi kepastian hukum atas investasi yang besar ini, maka pada 1991 kontrak karya PT FI diperpanjang untuk jangka waktu 30 tahun lagi (KK-II), terhitung 1991-2021, dan dapat diperpanjang lagi maksimal dua kali masing-masing 10 tahun. Setelah itu, izin tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah Indonesia untuk diadakan lelang kembali kepada yang berminat.

Jadi, masa kontrak karya kedua (KK-II) PT FI memang belum berakhir. Menurut peraturan yang berlaku, perpanjangan kontrak PT FI seharusnya dilakukan secepat-cepatnya dua tahun dan selambat-lambatnya enam bulan menjelang kontrak berakhir 30 Desember 2021. Artinya, pembicaraan (dan persetujuan) perpanjangan kontrak PT FI hanya dapat dilakukan secepat-cepatnya pada 30 Desember 2019.

Selama periode KK-II berjalan (1991–2021), telah terjadi beberapa kali perubahan undang-undang terkait pertambangan mineral dan batubara untuk memaksimalkan kepentingan nasional. Pada 2009 pemerintahan SBY menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (dikenal dengan UU Minerba) yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. UU dan PP ini memang mengatur Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan Kontrak Karya. Sehingga ada yang berpendapat, perjanjian kontrak karya tidak termasuk yang diatur oleh UU dan PP ini.

Namun demikian, di dalam Bab Peralihan seharusnya sudah diatur masa peralihan dan penyesuaian perjanjian kontrak karya ke UU ini, termasuk divestasi saham dari pihak asing ke pihak Indonesia, paling sedikit 20 persen dari total saham, terhitung setelah lima tahun produksi. Yang dimaksud pihak Indonesia adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta nasional. Jumlah divestasi saham ini kemudian diubah dari paling sedikit 20 persen menjadi paling sedikit 51 persen secara bertahap di PP Nomor 24 Tahun 2012 dan PP Nomor 77 Tahun 2014.

PT FI mungkin dapat berdalih bahwa UU Minerba tersebut di atas beserta PP-nya tidak berlaku bagi perjanjian Kontrak Karya. Namun demikian, PT FI juga dalam posisi terjepit karena masa berlaku KK-II akan segera habis pada 2021, dan pemerintah berhak untuk tidak memperpanjang KK-II tersebut. Atau, apabila diperpanjang, maka otomatis akan menjadi Izin Usaha Pertambangan yang tunduk pada UU Minerba Tahun 2009 beserta PP-nya karena pemerintah sudah tidak mengeluarkan Kontrak Karya lagi. Dalam hal ini, divestasi saham asing paling sedikit 51 persen kepada pihak Indonesia tidak terelakkan.

Jadi, perpanjangan kontrak untuk 20 tahun ke depan yang akan berakhir 2041 bukan pencapaian yang buruk bagi PT FI, meskipun harus melakukan divestasi saham menjadi 51 persen kepemilikan pihak Indonesia. Untuk itu, seharusnya pemerintah Indonesia melakukan negosiasi perpanjangan izin PT FI pada akhir tahun 2019 sesuai dengan amanat UU. Hal ini diperlukan untuk memaksimalkan hasil divestasi saham PT FI ke pihak Indonesia dengan memberi tekanan waktu untuk negosiasi yang semakin sempit menjelang berakhirnya kontrak. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar