Energi Biodiesel, Agar Tak Menjadi Pungguk yang Merindukan Bulan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 01 July 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Bagai petir di siang bolong, berita bahwa Indonesia masih mengimpor minyak goreng dalam jumlah besar pada Mei 2019, mengejutkan banyak pihak. Padahal selama ini Indonesia dikenal sebagai produsen Kelapa sawit terbesar di dunia. Tidak tanggung-tanggung, jumlah angka impor yang dirilis BPS bahkan berkali lipat dibanding periode yang sama pada Mei 2018. Hal itu menguak bagian kecil saja masalah dari industri minyak sawit yang masih perlu pembenahan serius.

Data BPS (25/6/2019) menyebutkan, pada Mei 2019 Indonesia telah mengimpor minyak goreng sebesar 28,53 juta kg dengan nilai 16,15 juta dolar AS. Pada bulan sebelunya, angka impor masih sebesar 15,38 juta kg dengan nilai 11,48 juta dolar AS. Tercatat selama Januari-Mei 2019 total impor minyak goreng 61,86 juta kg dengan nilai 43,03 juta dolar AS. Sementara pada periode yang sama (2018), impor minyak goreng sebanyak 24,51 juta kg dengan nilai 27,92 juta dolar AS.

Dengan kenaikan yang cukup besar tersebut, menjadi pertanyaan, apa perlunya Indonesia mengimpor minyak goreng dalam jumlah besar? Padahal selain sebagai eksportir papan atas minyak sawit (CPO), Indonesia juga telah mengekspor minyak goreng ke berbagai negara. Awam menilai, selain tidak masuk akal, impor minyak sawit dalam jumlah besar jumlah besar pada periode Januari – Mei 2019 juga menimbulkan berbagai spekulasi.

Ihwal minyak sawit yang diproduksi Indonesia, menjadi perhatian internasional karena berbagai berita perihal ancaman penolakan Uni Eropa pada 2020 terhadap produk biofuel Indonesia dan Malaysia, dan upaya mencari pasar baru bagi produk minyak sawit ke berbagai negara tujuan ekspor alternatif.

Sambil mencoba menerobos pasar baru, penanganan kebun sawit dan produk nya saat ini menjadi fokus berbagai pihak di dalam negeri. Sebagai produk yang bisa dimanfaatkan menjadi energi alternatif, minyak sawit mentah dan varian turunannya sedang diharapkan untuk berperan sebagai bahan bakar biodiesel B20, B30, bahkan sampai jenis B100.

Sebagaimana negara Brazil yang sukses mengembangkan energi alternatif B100, jika Indonesia berhasil dalam pengembangan dan implementasi biodiesel B20, B30 dan B100, maka diharapkan akan bisa menolong keuangan neraca keuangan Indonesia dari rongrongan Current Account Devisit (CAD) atau defisit neraca transaksi berjalan.

Sebagaimana diketahui, defisit besar pada CAD dominan disebabkan oleh kebutuhan impor BBM dunia ke dalam negeri akibat kebutuhan BBM per hari dalam negeri yang sudah mencapai 1,2 juta barel per hari (bph). Sementara produksi minyak dalam negeri sedang jatuh, hanya bisa menghasilkan 600-700 ribu bph saja.

Oleh karenanya, sudah siapkah Indonesia menyiapkan segala sesuatunya terkait menjadikan biodiesel sebagai energi alternatif pengganti energi fosil? Sektor mana saja yang harus terlebih dulu dipersiapkan agar upaya menjadikan energi bahan bakar berbasis biodiesel B20, B30 dan B100 tidak terhambat, sebagaimana kegagalan mengimplementasikan bahan bakar gas (BBG)?

Pembahasannya menjadi semakin penting, karena temuan BPS ihwal impor minyak goreng yang kelewat besar, tidak menjadi kejutan yang mengindikasikan bahwa di hilir, sungguh masih amat banyak persoalan besar yang potensial mengganggu cita-cita pemanfaatan energi alternatif di Indonesia.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Perihal impor minyak goreng, itu memang ada tetapi khusus yang berbahan baku berbeda. Minyak nabati terdiri berbagai jenis seperti minyak sawit, minyak kedelai, minyak bunga matahari. Itu semua bisa diproduksi menjadi minyak goreng. Khusus minyak nabati non-minyak sawit misalnya dari bunga matahari, itu yang diimpor ke dalam negeri.

Harga minyak goreng berbahan baku selain sawit itu di samping memang mahal, juga memiliki segmen konsumen berbeda. Adapun ihwal besarnya impor sampai beberapa kali lipat, mungkin karena ada permintaan dalam negeri yang memang tinggi. Kalau dilihat pada bulan Mei 2019 memang konsumsi sedang pada puncaknya, lagipula terdapat pergeseran pola konsumsi yang menunjukkan bahwa masyarakat level atas lebih prepare untuk mengkonsumsi minyak goreng berbahan baku bunga matahari, misalnya.

Mungkin ada juga opini tentang penggunaan minyak goreng khusus tersebut lebih baik bagi kesehatan. Walaupun masih debatable. Mungkin adanya opini-opini yang terbangun seperti itu, ditambah harganya relatif mahal, dinilai sebagai produk minyak goreng yang lebih bagus.

Jadi pada intinya impor itu pada jenis-jenis tertentu minyak goreng yang tidak diproduksi di Indonesia. Indonesia juga sudah lama mengekspor minyak goreng turunan kelapa sawit ke luar negeri, dan pabrik nya pun sudah banyak. Belakangan juga sudah berkembang industri turunan minyak sawit yang menjadi bahan baku produk detergent, sabun mandi atau produk-produk konsumsi yang dipergunakan sehati-hari.

Memang, untuk produk yang lebih hitech kita belum memproduksi. Masih perlu banyak riset untuk pengembangan. Misalnya biodiesel B100 yang artinya murni tidak menggunakan BBM minyak bumi tapi menggunakan turunan minyak nabati atau minyak sawit. B100 sebenarnya sudah selesai untuk tahap riset dan pengembangan. Meski untuk jenis B30 kita masih dalam tahap implementasi atau penerapan. Saat ini B100 memang belum mulai diproduksi secara massal.

Secara kemampuan, kita sudah bisa untuk memproduksi minyak biodiesel B100 hanya membutuhkan banyak syarat. Harus dicukupi dulu kebutuhan produksi pada tingkat hulu. Karena sawit adalah komoditas ekspor, jadi kalau terlalu banyak terpakai di dalam negeri maka bisa kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekspor. Kalau produksi B20, B30, dan B100 mau digenjot, maka produkdi dari kebun sawit harus ditingkatkan. Terutama luas lahan dan produktivitas. Intinya produksi kelapa sawati tandan buah segar harus ditingkatkan supaya bisa diserap oleh pasar ekspor dan pasar dalam negeri.

Ihwal defisit neraca perdagangan, hal itu disebabkan oleh impor BBM yang semakin tinggi. Pada Mei lalu defisit neraca migas kita agak turun menjadi 900 juta dolar AS dolar AS dari 1,5 miliar dolar AS pada April 2019. Itu mungkin disebabkan oleh perpaduan kebijakan dengan B20 atau bisa juga adanya penurunan harga minyak bumi dunia.

Kalau benar mau menyelamatkan CAD, maka produksi biodiesel harus diproduksi secara masif. Semua kendaraan bermotor harus menggunakan biodiesel dari sebelumnya biosolar atau produk BBM fosil. Apalagi untuk kapal laut yang investasinya jangka panjang dan besar. Harganya pun harus bisa lebih kompetitif dari produk BBM yang sudah ada. Juga, infrastruktur produksi mutlak harus dipersiapkan. Sampai pada penyesuaian mesin kendaraan dan SPBU untuk biodiesel.   

Secara riset kita sudah mampu, cuma untuk berproduksi massal tantangannya akan lebih berbeda di lapangan.

Ke depan, harus lebih disosialisasikan lagi penggunaan biodiesel terutama bagi kendaraan bermotor yang mesinnya harus kompatibel dengan B20, B30 dan seterusnya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Berita impor minyak goreng oleh Indonesia bisa jadi sama menimbulkan pertanyaan seperti dengan impor minyak bumi oleh Arab Saudi. Bagaimana penjelasannya negara utama produsen CPO bahan baku minyak goreng masih perlu impor minyak goreng? BPS mencatat impor minyak goreng sudah dilakukan pada 2018 dan meningkat jumlahnya di 2019. Data BPS diperoleh dari ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu sebagai otoritas urusan impor yang direalisasi. Perizinan impor ditangani Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag. Sedangkan produk minyak goreng yang dihasilkan industri minyak goreng dalam negeri diurusi Ditjen Industri Agro, Kemenperin. Semua kementerian tersebut dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun demikian, Darmin Nasution selaku Menko Perekonomian seakan tergagap merespon pertanyaan urgensi impor minyak goreng yang menurut BPS bernilai 43,03 juta dolar AS periode Januari-Mei 2019, meningkat dari periode sama tahun 2018 senilai 27,92 juta dolar AS. 

Di tengah upaya pemerintah menekan defisit neraca berjalan ternyata ada produk yang di atas kertas tidak perlu diimpor namun kenyataannya malah diimpor. Ini merupakan pemborosan devisa negara. Sekali lagi hal impor minyak goreng menunjukkan fungsi koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Informasi di tiap kementerian masih belum terintegrasi dan terkomunikasikan dengan baik. Terlepas nanti ada penjelasan bahwa karakteristik minyak goreng yang diimpor belum dapat diproduksi di dalam negeri atau ada alasan lain bersifat non-ekonomi, namun seyogyanya di masa mendatang hal ini tidak terulang lagi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus benar-benar berfungsi secara utuh.

Sekali lagi sudah saatnya untuk menerapkan teknologi informasi secara utuh dan terintegrasi yang meliputi semua proses kegiatan ekonomi di tiap sektor pembangunan (baca: kementerian). Ego sektoral yang menjadi momok koordinasi bertahun-tahun dapat dikikis dan dihilangkan dengan menerapkan platform universal untuk semua kementerian dalam berkegiatan. Memang hal ini akan membuat semakin sempitnya ruang manuver jika ada hal-hal kebijakan yang membutuhkan privasi dan strategis menyangkut keamanan negara. Namun sekali lagi akan selalu ada trade-off antara transparansi dan kepentingan strategis keamanan negara yang perlu dirumuskan sehingga mencapai kesetimbangan (equilibrium) tidak hanya keseimbangan (balance). 

Kembali pada impor minyak goreng yang senyap namun membuat banyak pertanyaan saat diungkap ke publik. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengevaluasi proses pemberian ijin impor produk yang tidak hanya melihat pertimbangan ekonomi praktis seperti adanya peluang mendapat keuntungan usaha, namun juga perlu melihat kepentingan agenda nasional pemerintah. Misalnya dalam kasus minyak goreng, saat ini pemerintah sedang berupaya melawan larangan impor CPO dari Uni Eropa sehingga impor minyak goreng dapat melemahkan upaya ini secara tidak langsung. Selain itu, proses impor juga sudah harus menggunakan platform teknologi informasi yang bisa diakses para pihak terkait.  Pernah beberapa waktu lalu masalah dwelling time menjadi heboh karena proses yang terjadi belum transparan dan dapat diakses oleh para pihak terkait. Kiranya hal itu menjadi pelajaran berharga bahwa transparansi informasi berdampak signifikan terhadap efisiensi biaya kegiatan ekonomi. 

Darmin Nasution masih ragu kebenaran data impor minyak goreng namun belum dapat menjelaskan hal itu karena belum adanya transparansi dan integrasi informasi yang menjadi landasan koordinasi. Ia memerlukan pasokan informasi terpadu lintas sektor pembangunan guna menyusun kebijakan yang implementatif dan efektif mencapai tujuan. Semoga di kabinet mendatang, seorang menteri koordinator sektor-sektor pembangunan, khususnya bidang perekonomian tidak mengalami hal yang dialami oleh Darmin Nasution. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar