Gempa Palu:  Ekonomi  Lumpuh 2-3 Tahun  
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 01 October 2018 17:00
Penulis
Air mata duka atas gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, belum lagi kering, kini kembali basah oleh gempa bumi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa dengan skala magnitudo 7,4 meluluhlantakkan kota Palu, Donggala, menciptakan tsunami  menyapu apa saja yang ada di sepanjang pantai.

Gempa yang terjadi jelang pergantian hari dari siang ke malam itu merusak infrastruktur, memutus aliran listrik, menghentikan pasokan air bersih, menghentikan suplai BBM, dan mensetop  distribusi bahan makanan.

Palu, Donggala, dan daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi kota mati. Denyut pergerakan ekonomi berhenti. Orang-orang fokus pada penyelamatan dan bagaimana bertahan hidup. Namun hidup harus terus berjalan. Bagaimana perencanaan ke depan untuk memulihkan ekonomi? Apa saja yang terkena dampak dari gempa Palu?

Saat ini belum ada data lengkap berapa kerugian yang ditimbulkan oleh Gempa Palu. Baru sebatas jumlah korban meninggal yang terus bertambah, kerusakan infrastruktur, gedung, rumah, dan fasilitas umum.

Yang pasti jumlah kerugian akibat Gempa Palu akan sangat besar. Mengacu pada gempa Lombok, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kerugian ekonomi yang diciptakan bencana gempa bumi di Lombok diestimasi sebesar Rp7,45 triliun. Hasil ini pun belum final karena masih dilakukan hitungan. Semuanya baru berdasarkan basis data yang masuk.

Yang paling banyak mencatat kerugian adalah permukiman sebesar Rp6,02 triliun atau 81 persen dari total kerugian, disusul infrastruktur Rp9,1 miliar, ekonomi produktif senilai Rp570,55 miliar, sosial sebanyak Rp779,82 miliar, dan lintas sektor Rp72,7 miliar.

Pemerintah merencanakan akan membangun kembali permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor yang akan menyerap dana triliunan rupiah. Angka ini masih akan terus bertambah jika data mengenai kerusakan terus bertambah.

Bagaimana dengan kerugian di Palu? Apakah akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan dengan Lombok? Dampak kerugian apa saja yang ditimbulkan oleh bencana gempa Palu? Sektor apa saja yang terkena dampak langsung bencana gempa Palu? Apakah bencana ini akan mengurangi pertumbuhan produk domestik bruto nasional? Apakah persepsi investor asing terhadap Indonesia akan terpengaruh?

Pemerintah daerah tentu tidak mampu menanggung semua  biaya pembangunan tersebut. Sebagian besar pembiayaan akan diambil dari dana darurat dalam APBN. Di samping itu, dibutuhkan partisipasi dunia usaha dan rakyat  secara keseluruhan.

Untuk itu, bagaimana membangun kembali ekonomi Palu dan Donggala yang hancur? Sektor apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah? Bagaimana alokasi anggaran seharusnya ditetapkan pemerintah? Sektor apa saja yang perlu segera dibangun untuk membantu mempercepat pemulihan? Apakah diperlukan anggaran khusus dalam APBN sehingga memudahkan pembiayaan dalam menangani  bencana alam?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Universitas Diponegoro

Bencana gempa Palu sangat mengerikan. Dengan adanya bencana ini akan terjadi realokasi anggaran, akan ada pengurangan resources. Kehancuran ini sangat besar dan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena adanya realokasi anggaran dengan banyaknya infrastruktur yang harus dibangun kembali dan realokasi dana sosial untuk bantuan kemanusiaan. Mau tidak mau harus ada realokasi anggaran.

Pertumbuhan ekonomi melambat karena dana akan lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan bantuan gempa. Pada masa konstruksi nanti memang akan ada kegiatan di tempat bencana  tetapi daya beli masyarakat akan banyak berkurang. Hal ini yang akan berpengaruh nantinya.

Perilaku membeli berubah karena daya beli berkurang. Berkurangnya daya beli kemungkinan akan mengurangi investasi. Pengeluaran akan tetap ada tetapi lebih banyak untuk bantuan sosial karena kontingensi, tetapi pendapatan masyarakat akan banyak berkurang dan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan dasar.

Perekonomian Palu dan sekitarnya kemungkinan baru akan pulih dalam 3-4 tahun mendatang. Masa konstruksi akan membutuhkan waktu 2-3 tahun. Apalagi kondisi pasca gempa sangat mengerikan. Laporan dari lapangan menyebutkan tanah di Donggala amblas hingga 8 meter dan terisi air laut.

Penanganan dalam waktu dekat adalah menemukan korban yang masih terjebak dalam reruntuhan  bangunan. Hari ini belum akan terpikirkan masalah konstruksi. Hari ini harus berpikir bagaimana menemukan para korban. Ini jauh mempunyai empati yang kuat kepada masyarakat  dan sangat keji jika bencana ini dipolitisasi. Ini persoalan kemanusiaan, setiap orang harus tergerak. Alokasi pemerintah sebesar Rp549 miliar tidak akan cukup untuk menanggulangi bencana gempa, ini baru permulaan. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Dampak gempa Palu ini pasti sangat signifikan bagi daerah yang terkena bencana, ekonominya lumpuh. Tetapi kalau berbicara ekonomi Indonesia secara keseluruhan, secara makro, baik gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat maupun di Palu, kontribusi ekonominya tidak terlalu besar terhadap produk domestik bruto.

Gempa ini lebih berdampak kepada ekonomi daerah, tidak signifikan ke ekonomi nasional. Memang ada pelabuhan dan bandar udara yang rusak, infrastruktur yang terputus, yang melumpuhkan ekonomi setempat. Namun ekonomi Palu, Donggala bahkan Sulawesi secara keseluruhan masih jauh kontribusinya terhadap ekonomi nasional dibandingkan Sumatera dan Jawa.

Yang perlu dicermati adalah dampak tidak langsung yang mungkin terjadi terhadap persepsi investor kepada Indonesia secara keseluruhan. Indonesia memang terletak di ‘jalur api’ gunung berapi, walaupun tidak semua lokasi terkena gempa, tetapi mereka melihatnya secara keseluruhan. Ada persepsi untuk pukul rata mengenai gempa yang terjadi di Tanah Air oleh investor asing, padahal Indonesia sangat luas dan yang terkena gempa hanya di beberapa daerah saja sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

Secara sektoral mungkin akan terkena dampak. Seperti di NTB, sektor penerbangan secara langsung terganggu karena Lombok aktif sebagai tujuan wisata. Demikian juga dengan Palu, sektor penerbangannya akan terkena dampak juga.

Anggaran untuk penanganan gempa Palu bisa diakomodasi dalam RPABN 2019. Masih dimungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran. Mempertimbangkan dampak bencana di beberapa daerah sangat penting meskipun asumsi makro sudah diketok palu.

Situasi terakhir menuntut adanya kepastian dalam anggaran untuk menangani kasus gempa bumi. Beberapa daerah memang rawan bencana sehingga perlu ada kepastian bagi pemerintah daerah dalam menanganinya. Ke depan perencanaan anggaran bencana perlu dipertimbangkan dan lebih mendalam agar respon terhadap bencana lebih cepat, tidak ada kendala.

Jika anggaran yang digunakan untuk menangani bencana terlalu minim akan berimplikasi pada penetapan status apakah ini bencana nasional atau lokal, yang akan menjadi perdebatan tiada habis-habisnya. Padahal masyarakat tidak peduli apa statusnya yang penting bantuan cepat didapat.

Harus ada upaya untuk membuat anggaran bencana sebagai salah satu faktor yang penting untuk dibahas dalam APBN ke depan, tidak hanya di RAPBN 2019. Dalam jangka pendek memang bagaimana membuat RAPBN 2019 responsif terhadap bencana alam, cepat dilakukan rehabilitasi di tempat bencana.

Walaupun sifatnya antisipatif, berjaga-jaga tetapi kalau melihat seringnya terjadi bencana di daerah-daerah di Indonesia maka anggarannya harus cukup sehingga tindakan yang harus dilakukan juga cepat. Selama ini dana untuk penanganan bencana berasal dari anggaran cadangan untuk menanggulangi bencana dan situasi-situasi yang tidak diharapkan.

Kerugian akibat gempa di Lombok diperkirakan mencapai Rp7,4 triliun. Namun kerugian ini tidak semua menjadi beban anggaran. Kerugian ini sifatnya ekonomi dan ada soal kemampuan anggaran. Pembangunan kembali infrastuktur yang rusak tidak cukup dalam satu tahun. Kalau menyangkut hitungan ekonomi dan dampak tidak langsung itu bukan tunggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kerugian ekonomi yang menjadi penderitaan publik di daerah bencana tersebut. Hal seperti ini perlu dipilah-pilah.

Waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan pasca bencana tergantung pada kemampuan membangun jaringan logistik untuk kembali pulih, layanan komunikasi, distribusi BBM, listrik, jalan, dan sarana dasar. Pembenahan dasar ini akan sangat menentukan untuk bisa memacu hal-hal lain.

Tantangan di Palu untuk membangkitkan kembali perekonomian akan lebih sulit daripada yang pernah terjadi di Yogyakarta. Di Palu tanpa ada bencana alam pun tantangannya sudah berat karena banyak daerah yang masih terisolasi. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Indonesia Budget Center

Wilayah Indonesia merupakan zona rawan gempa dan tsunami. Maka selayaknya arah kebijakan pembangunan di pusat dan daerah berorientasi pada mitigasi bencana. Tri Nirmala Ningrum (Ketua Tim Ekspedisi Palu Koro) menilai kerawanan Indonesia dalam hal gempa tak terelakkan. Mitigasi dan antisipasi bencana amat dibutuhkan. Namun investasi terhadap mitigasi bencana minim (Media Indonesia, 1 Oktober 2018. Penyebab Tsunami di Luar Kelaziman).

Alokasi APBD Untuk Dana Tanggap Darurat Bencana Belum Memadai

PP Nomor 22 Tahun 2008 mengatur bahwa pendanaan kegiatan penangguangan bencana menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dana tersebut dialokasikan pada APBN dan APBD setiap tahun dengan jumlah memadai yang dipergunakan sebagai dana kontinjensi bencana (kegiatan prabencana), dana siap pakai (kegiatan tanggap darurat), dan  dana bantuan sosial berpola hibah (kegiatan pasca bencana/pemulihan). Namun alokasi dana siap pakai di APBN dan APBD untuk kegiatan tanggap darurat jumlahnya hanya sebesar Rp6.7 triliun/tahun. Sebagian besar dana tanggap darurat bencana bersumber dari APBN (sebesar 62 persen), sedangkan alokasi dari APBD hanya 38 persen.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2013-2018, jumlah alokasi dana cadangan tanggap darurat bencana alam rata-rata sebesar Rp4,13 triliun/tahun. Jika dibandingkan dengan total belanja pusat, jumlahnya hanya sekitar 0,30 persen per tahun. Dilihat dari skala bencana yang terjadi disejumlah daerah belakangan ini, jumlah ini terbilang masih kurang dan perlu ada perhitungan yang matang atas kebutuhan setiap daerah.

Tidak hanya di pusat, komitmen pemerintah daerah untuk mengalokaskan dana cadangan tanggap darurat bencana alam juga masih rendah dan belum menjadi prioritas. Hal ini terlihat dari alokasi belanja daerah untuk dana tanggap darurat  jumlahnya dibawah dana yang disediakan pemerintah pusat. Alokasi APBD untuk dana tanggap hanya sebesar Rp2,58 triliun/tahun atau sekitar 0,23 persen terhadap total belanja daerah. Selain jumlahnya kecil di APBD, alokasinya juga cenderung menurun. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu