Government Shutdown AS dan Ekonomi Neolib
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto: Muid/watyutink.com 

24 January 2018 16:00
Penulis
Sengkarut politik di Amerika Serikat (AS) masih panas. “Government Shutdown” memang berakhir pada 23 Januari 2018 dengan ‘mengalah’nya pihak senat dari partai Demokrat yang akhirnya mau berkompromi mengenai masalah program Deferred Action of Children's Arrival (DACA) bagi imigran di AS. Tetapi perseteruan pihak senat, kongres dan Presiden, yang mewakili kepentingan dua kubu partai: Republik dan Demokrat, bak kuali yang telah dipakai memasak air yang baru mendidih, masih butuh kain lap untuk mengangkat. Dinamikanya masih akan terus berkembang.

Permasalahan politik AS pasti berpengaruh terhadap ekonomi, dan kemudian berimbas kepada kondisi ekonomi dunia, mengingat acuan nilai tukar mata uang dunia masih menggunakan dolar Amerika. Terlebih sejak era kebijakan “America First”-nya Trump. Akankah Government Shutdown di Amerika berdampak pada ekonomi Indonesia? Seberapa jauh?

Sebagai negara super power, ekonomi AS memang unik. Defisit perdagangan AS lebih dari 400 miliar dolar AS per tahun. Impor AS lebih banyak daripada ekspor. Namun, ekonomi Amerika dianggap kuat dan dipercaya akan semakin kuat.

Orang Amerika lebih sering berbelanja dan menghabiskan uangnya ketimbang menabung dan berhemat. Dengan perdagangan yang selalu defisit setiap tahunnya, dari mana AS mendapatkan uang untuk dibelanjakan? Sebagian besar pengamat menyebut, AS mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakatnya dari pinjaman Jepang, China, dan bahkan India.

Pengamat ekonomi menyebut bahwa hampir semua orang dan semua negara menabung untuk Amerika dan untuk membiayai belanja orang Amerika. Tabungan global sebagian besar diinvestasikan di AS dalam dolar AS. Hingga hari ini, AS telah mengambil lebih dari 5 triliun dolar AS dari uang negara-negara di dunia. Seperti dunia menghemat untuk Amerika, kemudian orang Amerika menghabiskannya dengan bebas dan ‘woles’ untuk belanja. Dunia bergantung pada konsumsi AS untuk pertumbuhannya.

Tapi karena AS membutuhkan uang untuk membiayai konsumsinya, dunia menyediakan uangnya. Agar konsumsi AS tetap berjalan, ekonomi AS harus berjalan. Untuk itu, negara-negara lain harus mengirimkan 180 miliar dolar AS per kuartal, atau sekitar 2 miliar dolar AS setiap hari ke AS!

Kenapa bisa begitu? Kenapa Amerika begitu berkuasa hingga ekonomi dunia sangat bergantung dengan Amerika, bahkan sampai rela mendukung dan membiayai sifat konsumtif orang Amerika?

Jika, Jepang, China, dan India rela menabung demi orang Amerika bisa berbelanja agar ekspor mereka tidak turun dan terus naik, bagaimana dengan Indonesia?

AS adalah salah satu pasar utama ekspor Indonesia dengan nilai ekspor nonmigas mencapai Rp216 triliun pada tahun 2017 (berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan) dan diperkirakan akan naik setiap tahunnya. Ini artinya Indonesia juga ikut menabung untuk membiayai hobi belanja orang Amerika, kan?

Apakah ini memang tujuan dari ekonomi neo-liberal yang saat ini tengah dijalankan dan mencengkram Indonesia? Lantas, kapan kita bisa berdikari dalam ekonomi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Pertama kita harus berhenti dan keluar dari jebakan dikotomi “Perang Dingin” tentang ideologi kiri berdasar Marxisme, kolektivisme, diktatur proletariat dan sosialisme sebagai pahlawan proletar sejati. Sedang ideologi kanan dicap kapitalisme liberalisme, exploitation de l’homme par l’homme. Itu sudah kuno ketinggalan zaman dan dikubur di Tembok Berlin serta dilindas oleh barisan tank di Tiananmen 1989.

Deng Xiao Ping dengan tepat menyatakan bahwa RRT telah 30 tahun mencoba Marxisme (sejak 1 Oktober 1949-1979), tapi nyatanya gagal mendeliver sembako di supermarket. Karena itu RRT kembali ke pasar, karena Market lebih tua dari Marxis. Sebaliknya kapitalisme liberal itu sudah mawas diri setelah menghadapi tantangan komunisme dan fasisme serta mengalami kegagalan pasar berupa krisis depresi saham saat bursa Wall Street anjlok di tahun 1929.

Anatole Kaletsky dengan cerdas mengulas dalam buku Capitalism 4.0 bahwa ideologi kapitalisme itu mengalami 4 metamorfose. Pertama, sejak revolusi industri 1.0, mesin uap zaman James Watt, memang seolah ekonomi diserahkan kepada “the invicible hands’ liberalisme pasar bebas, laizzes faire laissez passe.

Capitalisme 1.0 ini berlangsung sampai kegagalan bursa 1929 serta lahirnya negara komunis pertama Uni Soviet di tahun 1917. Tapi Barat AS dan Eropa (Inggris) tidak ikut arus jadi komunis, melainkan mengambil jalan tengah Sosial Demokrat. Hak buruh dijamin dan sistem jaminan sosial serta intervensi negara dan pemerintah dalam ekonomi masuk mengatasi kegagalan bursan Wall Street. Inilah “Keynesian economics” di Inggris warisan John M Keynes dan New Deal FDR di AS.

Sampai Perang Dunia II, ketika Barat dan Uni Soviet bersekutu untuk menghentikan fasisme poros Roma-Berlin-Tokyo, ekonomi politik berjalan paralel. Kekuatan ekonomi menjadi landasan kekuatan militer dan politik. Karena itu ada semboyan pilihan: bread and buttter or bullet. Kalau anda punya duit lebih, anda buat beli senjata atau buat makan minum, dan sandang pangan ekonomi.

Nah, selama 20 tahun sejak Perang Dunia II terjadi suatu anomali. Dimana negara kaya yang menang perang malah ‘membiayai’ bekas musuh yang jadi sekutu Jerman dan Jepang untuk membendung komunisme Soviet dan RRT. Dari zaman kuno sampai 1945, negara yang kalah perang selalu dihukum membayar rampasan perang untuk negara yang menang, sebagai hukuman atas perkara perang dan kekalahan yang dideritanya. Tapi karena anomali, AS justru membiayai Jerman dan Jepang, dan menjadikan mereka sekutu membendung komunisme Soviet dan RRT.

Karena itu ekonomi AS melemah: terlalu besar pasak dari pada tiang. AS telah menjadi polisi dunia, serta membiayai ekonomi dunia. Maka, Nixon menghentikan pertukaran dolar AS dengan emas pada 1971 dan mulai diplomasi segi tiga antara AS-Soviet-Tiongkok, yang kemudian dikenal dengan sebutan “keseimbangan Sam Kok”. Reagan melanjutkan dengan liberalisme sektor perbankan yang dikerangkeng sejak krisis 1930an. Inilah capitalisme 3.0 yang akan bermuara pada krisis moneter yang terjadi di AS pada tahun 2008, satu dasawarsa setelah krismon Asia Timur 1998.

Maka, kapitalisme juga mawas diri, dan bertransformasi lagi menjadi capitalisme 4.0. Dalam konteks rivalitas Barat-Timur yang sekarang menjadi AS-Tiongkok, terjadi ironis dan anomali dimana Trump malah cenderung "nasionalistik proteksionis". Sedang Xi jinping justru menjadi kampiun liberalisme dengan perdagangan bebas global anti proteksionis.

Jadi kita harus cerdas, cermat dan canggih. Upaya persekutuan 11 negara ex TPP di Tokyo setelah Trump meninggalkan TPP harus ditindak-lanjuti dan kita sendiri harus berhenti berbicara tentang slogan yang menyederhanakan seperti neolib, dan sebagainya. Sebab, sekarang ini doktrin dan dogma zaman perang dingin sulit diberlakukan secara konyol dan membabi buta. Karena itu kita kembali ke kata kunci: produktivitas. Itulah yang dikejar Presiden Jokowi, dengan menurunkan angka ICOR dari 6,4 supaya ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat dari 5 persen menjadi 7 persen.

Ini adalah era balapan efisiensi, produktivitas, kreativitas bukan slogan kosong dogma retorika yang tidak jelas ujung pangkalnya dan ketinggalan zaman. Siapa lebih produktif dia yang akan menang pertarungan lomba efisiensi global. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akuntan dan Ekonom

Nampaknya shutdown Amerika pada awal 2018 ini hanya merupakan konspirasi popularitas Donald Trump sahaja. Pasalnya, shutdown diumumkan tanggal 19 Januari tengah malam dan  tanggal 23 Januari pemerintahan Amerika sudah mulai berjalan seperti biasa. Secara logika, tidak mungkin shutdown akan berlangsung lama karena ekonomi Amerika sedang mengalami perbaikan dengan ditandai menguatnya indeks harga saham dan penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran. Apabila shutdown berlangsung lama, maka hal itu akan meningkatkan risiko investasi di Amerika sehingga mengakibatkan suku bunga naik. Tentunya kenaikan suku bunga cukup berkontradiksi dengan ekonomi dalam negeri Amerika yang sedang berkobar dan membutuhkan uang beredar yang lebih banyak. Amerika perlu keadaan dalam negeri yang lebih stabil untuk menerbangkan perekonomiannya lebih tinggi.

Biasanya, ada dua cara seorang pemimpin meningkatkan popularitasnya di kancah Internasional. Yang pertama adalah dengan prestasi, yang kedua adalah dengan kenakalan. Jika dianalogikan laksana sebuah grafik, maka prestasi mempunyai grafik linier miring ke kanan atas (upright linier graphic) dengan sumbu Y merupakan popularitas, sedangkan sumbu X merupakan prestasi. Berbeda dengan prestasi, kenakalan mempunyai kurva normal yang cembung terhadap sumbu Y (normal distribution curve 50:50) yang apabila sudah mencapai titik maksimal popularitas, maka kenakalan akan menurunkan popularitas (law of diminishing perception) yang bilamana menembus kebawah titik 0 maka sungguh itu merupakan krisis kepercayaan Internasional terhadap suatu pimpinan negara.

Menurut hemat saya pribadi, popularitas yang ideal terdiri dari 75 persen prestasi dan 25 persen kenakalan. Alih alih 75:25, sepertinya Donald Trump menggunakan prinsip 55 persen prestasi dan 45 persen kenakalan yang tercermin dari pernyataan dan sikap kontroversialnya dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam urusan luar negeri dengan negara-negara lain, terutama negara-negara timur tengah. Tapi tidak masalah, sebelum angka kenakalan melebihi 50 persen, kenakalan masih dapat berjalan beriringan dengan prestasi untuk meningkatkan popularitas, hanya mungkin kestabilan dunia saja yang bergejolak karena kenakalan Trump tersebut.

Kenapa dengan defisit (impor lebih besar daripada ekspor) neraca perdagangan 400 miliar ekonomi Amerika tetap kuat? Indonesia mau ikut-ikutan? Berarti defisit lebih menguatkan ekonomi begitu? Nggak takut ekonomi nasional ambrol? Dilihat dulu nilai mata uangnya. Menurut fxssi.com, nilai dolar Amerika berada pada peringkat atas 8 dunia. Bandingkan saja dengan Indonesia yang berada pada peringkat 5 dunia dari bawah. Amerika lebih banyak melakukan impor daripada ekspor karena mereka tahu mata uangnya kuat, sehingga uang mereka lebih bernilai jika digunakan membeli barang dari luar negeri yang mempunyai nilai kurs dibawah dolar. Sebaliknya, mereka juga tahu jika barang ekspor mereka relatif mahal jika diukur dengan nilai mata uang negara lain, sehingga relatif tidak kompetitif. Seharusnya negara dengan kurs rendah seperti Indonesia berfokus pada optimalisasi bahkan maksimalisasi ekspor dan minimalisasi impor. Ambil contoh China, mereka menjaga agar kurs mereka relatif rendah karena tahu mempunyai kekuatan ekspor yang dahsyat. Semakin surplus neraca perdagangan maupun pembayaran Indonesia, maka semakin kuat perekonomian Indonesia.

Tidak hanya itu, bagaimana bisa ekonomi Amerika tidak kuat jika negara-negara lain didorong secara halus untuk berkiblat pada Dolar Amerika melalui IMF dan World Bank. Bagaimana tidak berpengaruh jika IMF dan World Bank sudah menyusupkan agen-agen neoliberal yang ahli merayu pada posisi penting negara lain. Meski demikian, hubungan dengan World Bank dan IMF diperlukan juga untuk mengetahui perbandingan kondisi dan peluang ekonomi dengan negara lain, namun sangat perlu dibatasi. Apabila hubungan itu kebablasan, ekonomi berdikari Bung Karno hanya menjadi konsep indah belaka. Dolar Amerika bukan yang terbaik, tetapi yang paling berpengaruh, maka dekatilah yang terbaik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Shutdown atau penghentian sementara operasional pemerintahan di AS yang telah berakhir dalam 5 hari rentan untuk terulang kembali. Shutdown merupakan konsekuensi dari adanya ketidaksepakatan antara Presiden dan Kongres dalam penyusunan anggaran negara khususnya terkait pembiayaan. Dengan tumpukan utang ditambah intrik politik Demokrat vs Republikan siklus shutdown  bisa terjadi setidaknya 4 kali selama Trump menjabat.  Adapun departemen yang akan terkena efek penutupan sementara setidaknya Departemen Perdagangan, NASA, Departemen Ketenagakerjaan, Dep. Perumahan dan Dep. Energi.

Bagi Indonesia dampak terjadinya shutdown secara temporer sangat minim ke nilai tukar rupiah. Hal ini disebabkan pada masa shutdown, dolar AS cenderung melemah terhadap mata uang negara lainnya. Terjadinya shutdown menyebabkan prospek pemulihan ekonomi AS bisa terganggu. Dalam posisi ini justru rupiah akan diuntungkan. IHSG pun masih tetap positif diangka bahkan mencetak rekor di 6.600 didorong oleh sentimen investor dalam negeri terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia.

Peristiwa Shutdown pernah terjadi tahun 1995-1996 dan tahun 2013. Saat itu kurs rupiah hampir tidak terpengaruh oleh shutdown di AS. Karena sifatnya lebih temporer atau jangka pendek, kira-kira berlangsung dalam waktu 2 minggu. Dalam konteks persiapan menghadapi rencana shutdown saat ini, cadangan devisa Indonesia masih cukup untuk stabilisasi kurs. Angka terakhir bulan Desember 2017 cadangan devisa berada di posisi 130 miliar dolar. Sebagai safety net atau jaring pengaman terhadap gejolak eksternal, cadangan devisa harus terus ditingkatkan nilai maupun kualitasnya dengan mendorong devisa ekspor non-migas serta devisa pariwisata. Bank Indonesia juga perlu terus memantau resiliensi atau ketahanan fundamental ekonomi terhadap tekanan global.

Tapi yang perlu dikhawatirkan shutdown berikutnya akan berlangsung dalam jangka panjang lebih dari 2 minggu. Dengan pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2017 tercatat sebesar 3,2 persen pada triwulan ke-III 2017, atau tercepat dalam 3 tahun terakhir rencana shutdown akan menurunkan prospek ekonomi AS.

Secara spesifik jika shutdown berlangsung cukup lama kinerja perdagangan Indonesia ke AS berpotensi terganggu, sehingga kinerja ekspor Indonesia sepanjang 2018 berpotensi menurun. Berdasarkan data BPS di tahun 2017, porsi ekspor Indonesia ke AS mencapai 11,2 persen dari total ekspor atau senilai 17,1 miliar Dolar AS. Pemerintah didesak untuk mempersiapkan mitigasi resiko salah satunya dengan memperluas pasar ekspor ke negara alternatif sehingga ketergantungan terhadap AS berkurang.

Dari sisi investasi langsung sepanjang Januari-September 2017 berdasar data BPKM, realisasi investasi AS di Indonesia berada di peringkat ke 4 sebesar 1,53 miliar Dolar AS atau naik 1,1 miliar Dolar AS dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tren positif investasi AS pada tahun 2018 bisa terkoreksi akibat terjadinya shutdown, ditambah adanya reformasi kebijakan AS yang mulai berlaku efektif. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah perlu terus melanjutkan reformasi investasi khususnya percepatan perizinan, deregulasi dan evaluasi insentif fiskal. Harapannya efek negatif investasi AS yang berkurang bisa di off-set oleh kenaikan investasi dari negara lainnya.

Dampak shutdown di pasar keuangan akan berimplikasi pada naiknya yield surat utang yang mencerminkan kenaikan resiko serta keluarnya modal asing dari negara berkembang. Perlu dicatat sepanjang 2017, berdasarkan laporan Bloomberg, dana asing yang keluar dari bursa saham (net sales) Indonesia mencapai 2,96 miliar Dolar AS atau hampir Rp40 triliun. Dalam jangka menengah, tekanan keluarnya dana asing menguat dipengaruhi oleh ancaman kenaikan suku bunga Fed rate sebanyak 3 kali hingga akhir tahun, instabilitas geopolitik, proteksionisme perdagangan AS, dan kenaikan harga minyak hingga 80 dolar per barel. Dengan kondisi tersebut, motor pertumbuhan ekonomi yang berasal dari investasi dan ekspor bisa terpengaruh. Alhasil proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia tahun 2018 hanya berada diangka 5,1 persen (year-on-year/yoy). (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia

Kartel Partai AS menyelaraskan diri dengan suasana hati populisme dan mendanai kembali Pemerintahan. Ini semua perkembangan yang melulu berkenaan dengan politik dalam negeri AS.

Partai politik AS sebelum kemenangan kelompok Tea Party Movement dan Donald J Trump, sesungguhnya telah berevolusi menjadi partai kartel yang bukan lagi partai yang berbasiskan massa (mass party model).

Partai berbasis massa berubah secara perlahan menjadi partai terbuka dan tidak berdasarkan dukungan massa (catch-all), dengan meningkatnya standard kehidupan (standard of living) perpecahan (cleavages) yang jadi motor penggerak partai massa secara berangsur angsur berubah. Perkembangan media massa juga menambah pudarnya perbedaan (distinctiveness) dari massa yang tadinya menjadi basis konstituennya. Keanggotaan partai tidak lagi didasarkan pada identitas sosial namun lebih pada kesepakatan soal kebijakan. Hal Ini membuat keutuhan identitas konstituen partai menjadi semakin lemah karena kemampuan partai untuk mencari pasar ke para pemilih median (tengah) dengan memanfaatkan media massa.

Partai politik di AS bisa menjadi perantara publik (public brokering) karena telah berubah menjadi alat agregasi politik dan menjadi cara publik untuk menyuarakan kepentingan dan bertindak sebagai representasi dihadapan negara sekaligus menjadi agen atau alat negara untuk mempertahankan kebijakan negara.

Menurunnya keanggotaan partai politik dibantu dengan penggunaan metode kampanye yang  padat modal dan semakin populernya kelompok kampanye isu tunggal (single issue campaign group) yang semakin membuatnya menarik karena sempitnya kepentingan kelompok ini, dan sepakat dengan tema yang dikampanyekan. Keadaan ini akhirnya menumbuhkan partai kartel yang lebih peduli dengan prospek kelestariannya, partai politik berbagi sumber daya dan berupaya agar semua bertahan (survive) menjadi hal yang sangat penting.

Suasana hati rakyat Amerika yang tercermin dalam pemilihan umum 2016 menunjukkan hadirin (audience) yang secara bersama menyaksikan konsekuensi dari ditinggalkannya konstituen oleh kalangan elit politik. Kemudian adanya rasa kedekatan yang digelorakan oleh gerakan (movement) Tea Party.

Kartelisasi partai politik telah merubah kompetisi Politik dan menumbuhkan ketidak-puasan politik dan menjadi landasan populisme Amerika yang tidak berakal sehat.

Partai Republik mengalami kesulitan membuat kartel partai politik jalan karena takut tidak terpilih lagi. Tidak didanainya pemerintahan cerminan kesulitan model partai politik kartel. Akhirnya kompromi yang dicapai hari Senin 22 Januari harus dibuat agar model partai politik kartel tetap berdaya guna dan menghasilkan Undang undang dalam suasana populisme Amerika. Dalam Undang undang perubahan pajak (tax reform) telah ditunjukkan bahwa model partai politik kartel sudah ditinggalkan.

Dengan didanainya kembali pemerintahan maka model partai politik kartel bisa lestari dan tidak terlalu mengusik suasana hati publik sayap kanan yang kurang berakal sehat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Jika membahas fenomena US Government shutdown tidak bisa tidak mesti memberikan apresiasi kepada sekelompok senator yang mengkedepankan akal sehat, pandangan pragmatis politik yang tidak partisan, picik, dan bermental ideologis “pokok'e”.

Dari sumber-sumber yang saya baca, terdapat 24 Senators baik dari pihak Republik maupun pihak Demokrat. Misalnya Susan Collins Senator Republik yang moderat serta Joe Manchin Senator Republik dari West Virginia yang merupakan wilayah yang sebenarnya setia kepada idealisme kaum Republican. Ketika para pemimpin Senator Republik dan Senator Demokrat mengalami impasse dalam negosiasi rundingan politik di Senat, justru kelompok pragmatis bipartisan ini berhasil mencari solusi win-win yang bisa diterima kedua pihak. Sehingga akhirnya Senat bisa mengambil keputusan yang kemudian disahkan oleh Konggres dan ditandatangani oleh President Trump sehingga US Government bisa lancar berfungsi hingga tanggal 6 Februari yang akan datang.

Tentunya issue perlindungan keimigrasian terhadap kaum "Dreamers" yang dibawa ke USA tanpa dokumen keimigrasian yang sah oleh orang tua mereka bertahun-tahun berselang mesti bisa diselesaikan sebelum 6 Februari 2018. Jika tidak, kemungkinan pihak Demokrat bisa kembali meradang dan memboikot anggaran negara sehingga bakal terjadi kembali Government Shutdown seri atau sequel berikut nya. Apakah akan berulang lagi? Jawabannya ialah Wallahua’lam karena kita tidak memiliki bola kristal kaum Gipsy.

Tentu buat kita keadaan ini bisa mengganggu program-program penting yang terhubung dengan kelancaran administrasi negara AS, misalnya visa dan sebagainya jika shutdown sampai ke level perwakilan atau kedutaan AS di Indonesia.

Bercermin dari fenomena shutdown sebelum ini, misalnya ketika Obama menjabat presiden AS, dampaknya kepada kita adalah minim dan tidak significant. Apalagi hanya sekitar beberapa hari saja. Jika agak lama, boleh jadi dampak negatif buat kita bisa ber-eskalasi.

Tetapi sebagai bangsa besar dengan pengalaman praktik demokrasi yang panjang serta komprehensif dalam kehidupan kenegaraan mereka ditambah posisi ekonomi mereka sebagai kekuatan ekonomi terbesar saat ini senilai 17 triliun dolar AS, Amerika terlalu tangguh untuk bisa dilumpuhkan oleh kepicikan politik partisan apakah itu Republikan ataupun Demokrat.

Tetapi ada kekuatiran baru karena 'katanya' Trump mau menyetujui memberikan status citizens kepada para Dreamers asal saja Demokrat mau memberikan dana 25 miliar dolar AS untuk membangun proyek tembok perbatasan dengan Mexico seperti apa yang ia janjikan selama kampanye presiden dulu. Jika tembok Mexico sampai dibangun maka perdagangan dunia bakal menukik tajam menuju ke jurang resesi akibat politik Beggar Thy Neighbor. Kepercayaan sebagai landasan utama persyaratan bagi kerja sama ekonomi dunia bakal hilang lenyap. Dan ini berbahaya sekali.

Trump nampak benar2 berani menentang arus dengan ber- Vivere Pericoloso.

Jika sampai sejauh itu, kita bukan cuma membahas tentang government shutdown saja. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik