Hantu OTT: Setelah Taufiqurrahman, Siapa Lagi?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: Antara

29 October 2017 15:00
Penulis
Baru juga sehari Presiden Jokowi mengingatkan para Kepala Daerah, tiba-tiba Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, sudah kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ironisnya, Taufiqurrahman ditangkap seusai bertemu Jokowi di Istana Negara. Apakah ini sudah direncanakan? Mengapa semakin banyak kepala daerah yang kena OTT?

Di depan hampir 500 orang kepala daerah di Istana Negara, Jokowi mengingatkan untuk segera mencairkan/menggunakan dana APBD dan tidak memarkirkan dana tersebut di bank. Menurut Jokowi, APBD yang ‘parkir’ di bank saat ini mencapai Rp222,6 triliun. Kenapa bisa ter’parkir’ begitu banyak? Apakah ketika merancang anggaran, pemerintah daerah tidak merencanakannya secara benar? Atau memang sengaja tak digunakan untuk kemudian didepositokan dengan berharap bunga (interest)?  

Sejak tahun 2016 dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat dimasukkan dalam APBD. Maka, makin banyak dana yang masuk ke rekening pemerintah daerah. Ini artinya, jika dana tersebut semakin lama disimpan di bank, semakin besar pula bunga bank yang didapat. Apakah besaran bunga bank tersebut juga masuk dalam alokasi anggaran pendapatan daerah? Jika tidak masuk, lantas kemana larinya bunga deposit dana APBD tersebut?

Sesuai dengan anggaran RAPBN-P tahun 2017, Dana Desa ditetapkan sebesar Rp60 triliun. Besaran dana ini naik 28 persen dibanding tahun 2016 yang besar Rp49 triliun, dan naik 3 kali lipat dibandingkan tahun 2015.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, Dana Desa yang mangkrak jumlahnya besar dan terus bertambah. Per Juni 2015 sebesar Rp273 triliun atau naik dari Rp255 triliun pada posisi Mei 2015. Dana-dana itu disimpan di bank-bank dengan bunga premium rate.

Sementara, di tahun 2016 dan 2017 alokasi dana desa ini justru banyak disalahgunakan. Banyak kasus dana desa di’sunat’ dan dikorupsi oleh perangkat daerah dengan berbagai modus, sehingga tidak tepat sasaran. Seperti yang terjadi di Sampang Madura, dana desa disunat oleh camat setempat hingga mencapai Rp1,5 miliar. Di Purworejo, Jawa Tengah, proyek pembangunan jalan sejak Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, hingga Maret 2017, masih belum tergarap, karena sebagian dananya dipinjam oleh aparat desa setempat. Ini  tentu mengkhawatirkan. Dana dari pemerintah pusat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan di desa/daerah, malah justru dipakai untuk ‘bancakan’ oleh aparat daerah. Kenapa bisa terjadi? Mentalitas yang korup atau memang lemah di aturan pengawasannya?

Di tengah kondisi pemerintah pusat yang berjuang 'menambal' defisit anggaran, kenapa pemerintah daerah justru ‘enjoy’ memarkirkan APBD hingga ratusan triliun dan menyunat dana desa hingga miliaran rupiah? Sangat wajar jika kemudian Presiden Jokowi merasa perlu untuk mengingatkan para kepala daerah ini. Jika tidak, bagaimana mau ada pembangunan di daerah jika serapan terhadap anggarannya rendah karena hobi 'parkir' anggaran di daerah dan banyak diselewengkan. Karena, jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, selain Taufiqurrahman, akan ada lagi OTT-OTT selanjutnya yang akan kita saksikan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua DPR RI

Peristiwa tertangkapnya Bupati Ngajuk tersebut dan kasus operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah karena karena korupsi harus kita lihat apa sebab dan akar masalahnya. Kenapa bisa marak terjadi? Apa masalahnya?

Begini, kondisi saat ini, untuk menjadi kepala daerah, cost politiknya sangat tinggi. Biaya kampanye dan dukungan dari partai ke pada calon kepala daerah ‘harga’nya semakin gila. Ada istilah ‘celengan’ (tempat menabung, red) yang ditawarkan kepada calon kepala daerah yang meminta dukungan partai politik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Untuk mendapatkan dukungan dari satu partai saja, seorang calon kepala daerah harus memberi ‘celengan’ minimal Rp10 miliar. Sehingga siapapun yang nantinya menjadi kepala daerah, dia seolah memiliki ‘utang’ kepada partai politik pendukung, dan harus dibayar/dilunasi ketika menjabat nanti.

Lantas, bagaimana cara sang kepala daerah tersebut melunasi? Ya tentu melalui proyek dan korupsi. Karena kalau dari gaji, jelas tidak mungkin.  

Nah, mahalnya politik kita (politik transaksional) inilah penyebab banyak kepala daerah yang tertangkap OTT dalam kasus korupsi oleh KPK.Fenomena seperti ini sudah seperti benang kusut dari demokrasi kita saat ini. Masalah inilah yang harus kita urai dan segera diselesaikan. Kalau tidak, ya tetap akan banyak OTT-OTT lain yang muncul setelah Bupati Nganjuk ini.

Sebagus apapun sistem yang diterapkan, termasuk menggunakan e-government,e-planning, e-budgeting, e-procurement, seperti yang disebutkan oleh Presiden Jokowi kemarin, kalau akar masalah utamanya tidak diselesaikan dan dibenahi, ya akan sia-sia.

Yang perlu segera dilakukan adalah pembenahan dan perbaikan sistem politik kita. Lalu, pembenahan partai-partai politik, juga membenahi lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang punya kewenangan atas penegakan hukum dalam pemilu dan partai politik. Disinilah perlunya kita benar-benar mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan lagi kepentingan partai, kelompok, dan golongan.

Untuk dana APBD yang di’parkir', itu bisa jadi karena dari daerah-daerah yang memarkirkannya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Karena tidak semua daerah memarkir dana APBD-nya. Ada juga yang yang malah kekurangan (defisit) alokasi anggarannya, karena PAD-nya kecil. Dengan PAD yang besar, kemungkinan kepala daerah tersebut belum siap mengalokasikannya, sehingga dana tersebut diparkir dulu.

Memang betul yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, jika sudah ada anggaran dalam rancangan progam rencana kerja yang tepat, baik untuk jangka panjang, menengah, dan pendek, segeralah dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda.

Tapi pemerintah pusat juga perlu untuk melakukan pemetaan. Daerah mana yang PAD-nya besar, dan daerah mana yang defisit, sehingga bisa seimbang dan adil dalam menyalurkan dana perimbangan dan lainnya dari pemerintah pusat ke daerah.

Dari pengalaman saya, penyusunan anggaran itu tidaklah mudah. Sangat rumit, dengan memperhitungkan banyak faktor dan variabel. Jangankan membuat programnya, untuk mengalokasikan anggaranya saja sudah susah. Karena, peruntukkannya kadang juga tidak jelas. Nah, disinilah kemudian terjadi ‘lubang’, yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain politik yang menjadi konsultan dalam penyusunan anggaran dan programnya.

Mengenai dana desa, undang-undangnya itu di masa saya masih di DPR. Sebaiknya, dana desa tersebut dari pemerintah pusat ditransfer langsung ke desa. Tidak perlu lewat provinsi dan Kabupaten/Kota serta diikutkan dalam APBD.

Nah, dengan hadirnya kebijakan dana desa tersebut harusnya dipersiapkan juga sumber daya manusia (SDM)nya di desa, dengan diberi pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagaimana mengelola dana desa tersebut. Libatkan masyarakat desa dalam perumusan dan perencanaan program pembangunan ketika mendapatkan dana desa. Dan perlu ada pendampingan dari Kementerian Desa/Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga program dana desa ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang paling penting, jangan jadikan dana desa ini sebagai alat politik. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Di Republik tercinta ini semua planning, organizing, acting (implementing) seperti disyaratkan dalam management theory itu sudah cukup dilakukan. Yang tidak ada atau kurang dilakukan adalah fungsi kontrol yang terbagi menjadi monitoring dan evaluating. Disingkat Monev.

Dengan kata lain, ada kekurangan dan kelemahan mendasar saat Monev tidak sepenuhnya atau secukupnya diberi porsi dan tugas yang memadai.

Siapa yang mesti melakukan Monev? Inspektorat Jendral (Irjen) merupakan tipping point yang melakukan pengawasan, yang di zaman sebelum reformasi dikenal dengan istilah Waskat atau Pengawasan Melekat. Jika waskat ini ampuh dan waspada ibarat mata elang yang tajam, maka Irjen-irjen inilah yang mestinya mampu mendeteksi malfunction baik secara prosedural ataupun substantial.

Inspektorat Jendral ada di tiap kementrian, Polri, TNI, dan Pemda, walau penyebutannya berbeda. Polri misalnya, tidak menggunakan nomenklatur jabatan Irjen TNI melainkan Irwasum yang sama fungsinya.

Di semua pemeritahan daerah juga serupa. Kelengkapannya juga lengkap, ada penjabatnya yang tiap bulan menerima gaji, tunjangan jabatan fungsional tanpa kurang apapun.

Lantas mengapa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap pimpinan daerah merebak? Nah, ini karena Monevnya menganggur atau memincingkan matanya. Sehingga pelanggaran dan korupsi naik daun. Lebih merepotkan lagi, jika mereka yang di inspektorat Jendral justru ikut berkecimpung mengaduk madu dengan racun. Hasilnya tentu OTT lagi, OTT lagi. Gimana dong?

e-Budgeting? Ingat, itu hanya alat belaka. e-Budgeting sukses di DKI selama ini, karena pemegang kuncinya, bukan karena sistemnya. Jika kuncinya diobral, sistem e-budgeting pun runtuh pula. Dalam hal ini, berlaku ungkapan bagi alat itu: The Singer, not the Song.

Jadi perkuatlah peran dan kualitas inspektorat Jendral guna meminimkan OTT. Semoga. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dana Negara APBN, Dana Daerah APBD sudah lama merupakan domain elite pejabat yang mempunyai otoritas untuk menggunakan, apakah langsung dipakai dalam proyek atau diendapkan dulu di perbankan. Semua ini merupakan diskresi yang legal dan layak. Tapi bunga dan juga "komisi" dari bank yang dipercaya menyimpan dana kepada pejabat kan sulit ditelusuri sebab pasti merupakan deal rahasia.

Masalah utama korupsi di negara seperti Indonesia ini adalah skala dimensinya itu sudah keterlaluan dil uar akal sehat. Kalau komisi bisnis seperti Anda jadi realtor, dapat komisi 2,5 persen dari pembeli dan penjual, sehingga komisi Anda totalnya menjadi 5 persen, itu hal yang  lumrah.

Sedangkan, kalau birokrasi dan korupsi ini sudah jauh melampaui "akal sehat dan hati nurani". Nilai proyeknya Rp5 triliun, tapi mark up-nya mencapai Rp2,7 triliun. Itu kan gila. Bagaimana bisa dengan nilai proyek  sebesar Rp5 triliun, kok ternyata mendapatkan barang yang harganya cuma Rp2,3 triliun? Lantas, mark up yang Rp2,7 triliun tadi kemana? Ya tentu sudah menjadi ‘bancakan’ KKN.

Jadi kalau pemberantasannya masih pakai basa-basi, ewuh-pakewuh, ya percuma. Nah, kok sampai ada terjadi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah? Lah, itu kan kebetulan.

Apa ke-500 orang bupati yang diundang kemarin itu juga tengah tunggu OTT? Paling banter 1 orang, 1 bulan, itu sudah maksimal. Jika semua kepala daerah itu dipastikan tengah diincar oleh KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan, tentu 500 bulan, atau 42 tahun dilakukan OTT terhadap seluruh kepala daerah.

Sementara, penggantinya juga merupakan generasi penerus koruptor: suami/istri, anak, ibu, bapak, seperti yang sudah terjadi hingga saat ini. Apalagi jika kemudian yang terkena adalah kepala daerah yang memiliki politik dinasti, seperti yang terjadi di Banten beberapa waktu yang lalu.

Hanya ada satu resepnya, diampuni saja masa lalunya dengan pengampunan penalti. Setelah itu, tahun kedua, semua kena pembuktian terbalik. Di setiap tahunnya harus ada audit terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak, dari mulai tahun pertama dengan pembuktian terbalik. Kalau tidak bisa menjelaskan asal-usul hartanya, ya konfiskasi seluruh hartanya. Ini kan usulan Pemimpin Umum watyutink.com sejak awal dahulu.

Itu saja digelindingkan sebagai agenda elite nasional. Supaya benar-benar kapok para koruptor yang sudah tidak kenal fatsoen tersebut. Kenapa? Karena nilai yang dikorupsi justru lebih besar dari nilai barang/jasa yang dibeli dari dana APBN itu sendiri. Sangat memuakkan akal sehat dan hati nurani. Jika pola itu berlaku umum, berarti separuh APBN dan APBD itu dikorupsi model e-KTP.

Pola yang sama dengan cessie (pembelian hak tagih) Bank Bali. Calo pengurus hak tagih memperoleh lebih separo tagihan. Ini kan gendeng! Ibaratnya Anda nagih utang Rp1 miliar, uang debt collector nya Rp0,6 miliar. Jadi ini sudah bukan lagi komisi atau korupsi tapi gergasi. Karena telah menelan lebih dari 50 persen dana publik untuk pribadi/keluarga.  Bagaimana ekonomi nasional bisa maju kalau seluruh program proyek ditelan oleh gergasi model e-KTP? (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk