Hilangnya Premium Kami
berita
Ekonomika

Sumber Foto: Kompasiana.com  (gie/Watyutink.com)

26 March 2018 13:00
Penulis
Masyarakat mengeluh, dalam tiga bulan terakhir premium makin sulit ditemukan. Hampir di setiap SPBU di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta ditemukan tulisan “Alat Rusak” dan “Mesin Rusak” di atas secarik kertas yang ditempelkan pas di dispenser Premium, untuk menggantikan tulisan yang biasa masyarakat temui di SPBU, yakni “Premium Habis”.

Pertamina mengelak kelangkaan premium ini dan menampik kabar bahwa pasokan premium sengaja dikurangi dalam rangka rencana menghapus premium dan menggantinya dengan Pertalite. Melalui Commercial Retail Fuel Marketing Manager-nya, Pertamina mengaku kelangkaan ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan pihak SPBU atas pasokan premium karena minat konsumen atas BBM ber-RON 88 ini juga berkurang, dan berpindah menggunakan Pertilite dan Pertamax. Benarkah demikian?

Sementara, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mengaku, memang terjadi penurunan kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yakni Premium untuk 2018 dibanding 2017. Ini menyebabkan premium sulit dicari beberapa waktu terakhir. Pada 2017, BPH Migas menetapkan kuota Premium di luar Jamali (Jawa, Madura, Bali) sebesar 12,5 juta KL. Sedangkan di 2018, BPH Migas menurunkan kuota BBM penugasan tersebut hampir setengahnya, yakni sebesar 7,5 juta KL.

Salah satu pertimbangan BPH Migas menurunkan kuotanya, karena realisasi  JBPK di tahun 2017 ternyata jauh di bawah kuota yang ditetapkan. Dari kuota JBKP sebesar 12,5 juta KL hanya terealisasi 5 juta KL.

Kenapa alasan Pertamina dan BPH Migas dalam menanggapi kelangkaan Premium tersebut berbeda dan tidak sinkron? Apakah ada miskoordinasi? Atau memang ada ‘sesuatu’ yang coba disamarkan/disembunyikan atas ‘hilang’nya Premium akhir-akhir ini?

Di sisi lain, Pertamina mengaku kehilangan pendapatan sebesar Rp3,9 triliun dari penjualan BBM jenis Solar dan Premium untuk periode Januari-Februari 2018. Ini terjadi karena besarnya selisih yang harus ditanggung Pertamina, lantaran harga jual yang dipatok pemerintah berada di bawah harga keekonomian dan biaya produksi. Kok bisa?

Ironisnya, di saat rakyat masih bingung mencari Premium yang ‘hilang’ dan mencoba mengatur keuangan mereka dalam memenuhi biaya transportasi--dengan melakukan migrasi ke Pertalite, tiba-tiba Pertamina menaikkan harga Pertalite per hari ini (24/03/2018) sebesar Rp200, dari harga sebelumnya sebesar Rp7.600 per liter menjadi Rp7.800 per liter. Sebelumnya pada 20 Januari lalu, Pertamina telah menaikkan harga Pertalite Rp100 per liter. Ini artinya, sejak awal tahun kenaikan Pertalite telah mencapai Rp300 per liter.

Pertamina mengaku kenaikan harga pertalite karena dipicu oleh tren menanjaknya harga minyak dunia yang saat ini telah berada di atas 60 dolar AS per barel. Masalahnya, kenaikan ini minim sosialisasi. Bukankah dulu setiap ada kenaikan BBM, pemerintah yang selalu mengumumkannya secara resmi sehari sebelumnya?

Jika alasannya rencana penghapusan Premium karena emisinya yang ber-RON 88, dan mengejar ketertinggalan terhadap standar dunia yang saat ini sudah menggunakan BBM Euro-4, lantas kenapa pemerintah mengizinkan Vivo Energy Indonesia menjual BBM sejenis premium dengan RON-88?

Setelah subsidi dihapus, BBM harga murah juga akan dihilangkan, rakyat seolah dipaksa untuk hidup dalam jebakan kapitalistik dengan memaksa mereka mengikuti mekanisme pasar dunia. Makin sulit saja kita menemukan peran pemerintah dalam mengurusi rakyat.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Pemeritah kembali menaikan harga Pertalite Rp.200/liter (dari harga Rp.7.600/liter menjadi Rp.7.800/liter) pada 24 Maret 2018. Memang tak ada pelanggaran aturan hukum dalam kenaikan harga Pertalite yang tanpa pengumuman resmi pemerintah ini. Pertalite masuk dalam golongan jenis BBM Umum yang harga jualnya ditetapkan oleh Badan Usaha (Pertamina). Pertamina hanya wajib melaporkan perubahan harga ini kepada Menteri, bukan kepada publik (Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM).

Akan tetapi kenaikan harga Pertalite ini dibarengi dengan hilangnya premium dipasaran. Rakyat tak diberikan pilihan untuk menggunakan BBM yang lebih murah. Pemerintah melalui BPH Migas berdalih bahwa pengurangan kuota premium ditahun 2018 ini disebabkan realisasi konsumsi premium tahun 2017 hanya 7 juta kiloliter (kl) dengan kuota 12,5 juta kl. Akhirnya tahun 2018 ini BPH Migas menetapkan kuota premium hanya 7,5 juta kl.

Kebijakan pengurangan kuota premium ini tidak memperhatikan pasar global dimana harga minyak dunia cenderung meningkat. Memasuki tahun 2018, harga minyak dunia terus bertengger di angka 60 USD/barrel. Di saat harga minyak dunia rendah sepanjang tahun 2017, sah-sah saja bila rakyat memilih BBM yang lebih berkualitas seperti Pertalite atau bahkan Pertamax. Namun sangat gegabah bila pemerintah menurunkan kuota premium tatkala harga minyak dunia meroket.

Akibatnya premium langka. Tak punya pilihan lain, rakyat pun dipaksa untuk mengikuti mekanisme pasar global yang dikuasai para pemodal. Itulah jebakan kapitalis.

Disaat yang sama, pemerintah justru membiarkan perusahaan asing swasta untuk lebih leluasa beroperasi ditanah air. Lewat PT.Vivo Energy (Vitol Grup), perusahaan asal Swiss itu mengoperasikan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). Tak hanya menjual BBM berkualitas RON diatas 90 dan setara Euro-4, namun Vivo juga menjual Revvo 88, BBM yang berkadar RON 88. Subsidi dihapus, perusahaan asing leluasa beroperasi. Dorongan kapitalis global semakin kuat.

Penghapusan subsidi BBM ini yang sejak tahun 2001 didorong oleh berbagai lembaga dunia. World Bank dalam Indonesian Country Assistence Strategy tahun 2001 menekan pemerintah untuk menghapus subsidi BBM sebagai syarat pemberian hutang. Dengan syarat yang sama, OECD tahun 2008 juga mendorong penghapusan BBM bersubsidi. Dokumen USAID, Energy Sector Governance Strengthened 479-13 menyatakan “Tujuan strategis dengan melakukan pengaturan di sektor energi melalui jalan meminimalkan peran pemerintah dengan mengurangi subsidi dan mempromosikan sektor swasta.”

Dorongan kuat kapitalisme di sektor energi ini diperparah lagi dengan melemahnya fungsi DPR sebagai lembaga yang mengawasi kerja pemerintah. Kini DPR tak lagi berperan mengawal perubahan harga BBM, baik premium, solar maupun kerosene (minyak tanah). Era tahun 2011-2013, proses kenaikan harga BBM harus melalui persetujuan DPR. Bahkan ada pasal yang mengunci dengan mencantumkan presentase pergerakan harga minyak dunia yang berkorelasi simetris dengan ICP. Pemerintah tak boleh sembarang menaikan harga BBM sebelum ICP menyentuh angka yang ditetapkan DPR. Klausul-klausul ini bahkan masuk dalam UU APBN.

Sejak tahun 2014, persetujuan kenaikan harga BBM termasuk BBM bersubsidi dapat sepenuhnya dilakukan pemerintah lewat payung hukum Perpres no.191/2014 dan Permen no.39/2015 tentang perhitungan harga jual eceran BBM yang memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM untuk menetapkan harga BBM setiap 3 bulan sekali (pasal 2 ayat 4).

Setelah melemahnya fungsi pengawasan DPR, sekarang peran pemerintah pun semakin kecil dalam menentukan harga BBM untuk rakyat, karena kuota premium terus dipangkas. Peredaran dan pendistribusian BBM serta penentuan harga lebih didominasi lewat mekanisme pasar, ditambah lagi masuknya perusahaan swasta yang lebih leluasa mendirikan SPBU di tanah air. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Negara dan rakyat adalah suatu abstraksi yang terkadang tidak hadir sama sekali atau sering dicatut oleh elite demagog, untuk membenarkan langkah tindakan yang bisa saja salah keliru atau fatal dampaknya bagi kehidupan masyarakat.  Jadi kita memang harus belajar hidup dengan retorika, oratoris, agitatif yang mengeksploitir selera reptil –menurut Budiman Sudjatmiko dalam diskusi tentang virus kebencian.

Menurut tokoh PDIP mantan aktivis yang  pernah diculik era Orba itu, hanya  manusia yang bisa membenci. Kalau macan, monyet, kera, gajah tidak punya sifat maupun watak genetika membenci. Hanya manusia yang bisa membuat atau melakukan genosida. Memang ini mengerikan sekali ketika genetik kebencian yang diwariskan oleh pembunuh pertama umat manusia, Kabil (Kain) terjadi karena dia benci , cemburu dengki iri dengan adik kandungnya Habil yang persembahannya direstui Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka jadilah Kabil pembunuh  pertama dan "pewaris" genetika kebencian dan pembunuh.

Nah, celakanya watak pembunuh itu tetap konstan tidak berubah, sedang kemampuan teknologi yang dimiliki manusia semakin bertambah dari nihil jadi nuklir, dari golok ke granat. Jadi kemampuan teknologi manusia meningkat bagaikan deret ukur, eksponential, sedang moral dan etika manusia "berhenti" mendewasai, memanusiawi, melainkan tetap dalam kondisi reptil, binatang melata zaman purba.

Dalam situasi seperti itulah kita menghadapi situasi dan kondisi pada semua tingkatan. Kemunafikan dan kebencian silih berganti menjadi permainan patpatgulipat penguasa dan masyarakat. Elite selalu lihai mencari dalih membenarkan dan membela diri. Saling  bergilir berkuasa  setiap kali dengan dalih beladiri yang sama hanya berganti posisinya.

Tahun 1966 Cosmas Batubara dan Angkatan 66 mendesak Waperdam Chairul Saleh dan debat dengan cerita yang kemudian diulang setelah angkatan Cosmas jadi kabinet. Harga bensin tidak mungkin lebih murah dari segelas es sirup kata  Chairul Saleh, yang saat 1965 telah berumur 50 tahun dan pemuda saat Indonesia merdeka di tahun 1945 sudah menjadi pemuda berusia 30 an tahun.

Pendemo penolak kenaikan BBM zaman Orba dan pasca Orba juga dijawab dengan substansi yang sama tapi lebih canggih bahwa negara dan pemerintah tidak bisa lagi mensubsidi harga bbm terus menerus, karena yang menikmati katanya kelas menengah, jadi lebih baik harga mengikuti pasar.  Ya sudah hukum pasar yang berlaku serta subsidi khusus harga murah untuk Papua dengan resiko kerugian ditanggung Pertamina.  Semua kebijakan itu sebetulnya jika dilakukan secara transparan dan akuntable ya tidak akan menimbukan gejolak protes atau aksi demonstrasi. Yang menjadi masalah adalah bahwa dalam sejarah RI semua raja minyak atau menteri migas, selalu berlumpuran uang minyak milaran dollar AS. Mulai dari  Chairul Saleh sendiri yang diisukan sebagai dinasti ekonomi oleh Subandrio dan orang terkaya di zaman Orla, terus Ibnu Suwoto yang meski sukses membawa Pertaminan masuk Fortune tapi juga membankrutkan Pertamina.

Setelah itu misteri Petral dan oknum-oknum yang bergelimang dollar minyak, semua itu tentu saja membuat rakyat apatis dan fatalis dan defaitis. Apa masih ada gunanya juga berdemo atau beraksi di jalanan.

Akhirnya berputar putar dari zaman Waperdam Chairul Saleh masa Orba, sampai zaman Menko Chairul Tanjung di  Orde Reformasi. Tetap saja masalah migas ini jadi misteri yang menjengkelkan dan menimbulkan "kebencian" dari pihak rakyat  kepada elit yang dianggap menikmati segala macam "keuntungan " dari pelbagai kebijakan dan segala macam gonta-ganti rezim atau regulasi pemerintah.

Semua ini intinya tidak transparan dan akuntable, yang membuatnya selalu misterius. Karena itu meninggalkan bekas "kebencian reptil " manusia kepada koruptor, yang terlalu keterlaluan mengeksploitasi "kebodohan" atau "kepsrahan""rakyat. Jadi segala macam debat soal Pertalite ini tidak lepas dari DNA keserakahan, kecemburuan dan kebencian manusia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Fraksi Hanura DPR-RI

Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa bensin premium atau RON 88 adalah BBM oplosan. Pasalnya adalah produksi bensin premium di kilang-kilang Pertamina tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai 23-25 KL per hari, dimana 50 persennya adalah import.

RON 88 yang diimport tersebut bukan hasil produksi kilang-kilang minyak di luar negri (karena tidak ada lagi yang memproduksi RON 88 selain Pertamina), melainkan hasil oplosan(blending) di Singapura dengan cara mengoplos 85-90 persen RON 92 (di Indonesia dikenal dengan nama Pertamax) dengan 15-10 persen Naphta.

Pengoplosan ini dilakukan di storage-storage di Singapura atau bahkan diatas kapal saja dengan cara sirkulasi. Dimana hasil dari oplosan ini tentunya tidak pernah akan optimal karena tidak ter-blending secara sempurna.

Selain itu, jenis RON 92 yang dioplos-pun bisa saja menggunakan RON 92 dengan destilasi rendah, karena terdapat selisih harga antara Ron 92 destilate 70 dan 75 adalah 50 sen dolar AS. Jadi artinya bahwa RON 88 atau bensin premium adalah jenis BBM yang tidak menentu kualitasnya.

Informasi kualitas tersebut seharusnya disosialisasikan oleh Pertamina agar masyarakat mengetahui bahwa bensin premium adalah jenis BBM yang kurang baik untuk kendaraan bermotor kita, sehingga ketika pemerintah memutuskan untuk mengurangi atau menghapus bensin premium, maka masyarakat akan memahaminya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Fenomena kelangkaan premium ini tentu saja sebagai bukti bahwa pemerintah sampai sekarang belum mampu membendung kuatnya tekanan ekonomi pasar alias ekonomi kapitalistik yang tumbuh subur sejak pemerintah Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kebijakan ekonomi diisi oleh orang-orang yang dibina oleh Amerika Serikat, yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley. Mafia ini yang membuat ekonomi Indonesia menjadi terbuka khususnya bagi masuknya investasi asing secara besar-besaran.

Di akhir pemerintahan Soeharto baru kita merasakan dampak dari ekonomi kapitalistik. Dengan terang-terangan melakukan konspirasi bersama lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, untuk membuat Indonesia bangkrut, sehingga dengan mudah masuk dalam perangkap ideologi kapitalistik. Kita sudah masuk dalam perangkap itu menyebabkan kita mengalami krisis multi dimensional yang berkepanjangan sampai saat ini.

Seharusnya pemerintah menyadari bahwa sejak reformasi hingga sekarang ini telah terjadi  proses pemiskinan yang dilakukan oleh kapitalistik global. Mereka bekerjasama dengan komprador dalam negeri untuk menguasai sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi.

Akibat dominasi pasar ini Indonesia tidak pernah menikmati sumber daya ekonomi dan hasil kekayaan alam yang kita miliki. APBN lebih banyak diperuntukan untuk membayar utang luar negeri. Karena itu kelangkaan Premium ini jelas ada intervensi pasar untuk menghapus Premium dan menggantinya dengan Pertalite.

Pertamina yang diberikan otoritas untuk menyalurkan dan distribusi BBM harus benar-benar berpihak kepada masyarakat. Di tengah pemerintah sedang gencar dalam proses penyelesaian pembangunan infrastruktur menghadapi tahun politik 2019 ini, jangan membuat manuver dan pernyataan kontroversial yang membuat sinisme dan sikap apriori terhadap pemerintah.

Pernyataan Pertamina yang mengaku kehilangan pendapatan sebesar Rp3,9 triliun dari penjualan BBM jenis Solar dan Premium priode Januari-Februari 2018 di luar kepatutan dan akal sehat. Mana mungkin beberapa bulan rakyat kesulitan mencari Premium dan sudah beralih ke Pertalite, tiba-tiba Pertamina menyatakan defisit. Ini jelas merugikan citra pemerintah Jokowi-Kalla yang sedang gencar menarik simpati rakyat.

Pertamina harus menyadari bahwa kelangkaan Premium ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab atas harga BBM bagi golongan masyarakat tertentu, dan tidak menyerahkan kepada mekanisme pasar. Upaya Pertamina untuk memaksa rakyat beralih dari Premium ke Pertalite jelas bertentangan dengan UU Migas. Jika Pertamina tetap ngotot menyerahkan pada mekanisme pasar, berarti Pertamina menjebak Jokowi sebagai kepala pemerintah tertinggi untuk di-impeach akibat pelanggaran UU.

Mudah-mudahan kelangkaan premium ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan pemerintah cepat meredam gejolak yang terjadi di masyarakat menjelang memasuki bulan Ramadhan, yang biasanya semua jenis bahan pokok akan naik. Waspada terhadap pihak-pihak tertentu yang sengaja bermain di air keruh dengan memanfaatkan situasi dan kondisi nasional dalam tahun politik ini, untuk menjatuh wibawa dan citra pemerintah.

Usaha untuk mengembalikan Indonesia yang berdaulat dan mandiri secara ekonomi, yang giat dilakukan oleh pemerintah agar tetap diteruskan. Hal ini untuk mencegah intervensi dan hegemoni asing, yang ingin terus mencengkram Indonesia. Kita perlu bersatu membendung kekuatan asing agar Indonesia tetap jaya dan disegani oleh negara lain. Kita harus optimistis bahwa Indonesia memiliki peluang dan potensi menjadi negara besar yang disegani dan dihormati oleh negara lain. Bravo Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Karut marut dalam pengelolaan migas adalah cerita lama dengan penulis baru. Ini soal hajat hidup orang banyak yang dalam perspektif bisnis adalah peluang pasar menjanjikan yang abadi. Bukan lagi rahasia, pada era sekarang masyarakat tahu semua bahwa keruwetan dalam soal migas karena adanya kolaborasi pengusaha dan oknum penguasa yang kemudian menjelma menjadi "mafia".

Mafia inilah sejatinya penguasa yang membuat kebijakan jadi tidak bijak, kuota produksi tidak terpenuhi, dan distribusi migas yang simpel menjadi panjang. Semua itu dilakukan untuk sebuah keuntungan tanpa melihat bagaimana seharusnya rakyat bisa menikmati.

Rantai mafia ini terjadi dimana-mana bukan hanya di Indonesia, karena ideologi mereka adalah keuntungan besar. Mereka memiliki jangkauan dan jejaring yang mendunia, tidak mengenal batasan negara apalagi agama.

Fenomena kelangkaan Premium bukan sesuatu yang mengejutkan. Ini memang dilematis bagi pengambil kebijakan. Di satu sisi bbm bersubsidi tetap harus ada bagi yang berhak, di sisi lain adanya subsidi menjadi peluang mafia untuk mengeruk keuntungan. Dibutuhkan komitmen bersama dari para pihak yang terlibat untuk mengakhiri, dan ditunjang pola pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang adil.

Pemerintahan Jokowi sudah mencoba memperbaiki semua, namun kenyataanya masih terjadi simpang siur penyikapan dalam kasus kelangkaan Premium. Ini bukti kurang matangnya koordinasi dan adanya miss komunikasi. Tentu tidak salah masyarakat menganggap mafia migas belum mati.

Nabi Muhammad SAW pada empat belas abad yang lalu berpesan supaya menjaga rumput (hutan), air, dan api (minyak) dan dimanfaatkan untuk bersama,  bukan dimonopoli. Hari ini warning Nabi pun terbukti. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Dalam membahas masalah kelangkaan premium dan naiknya harga bahan bakar subtitusi, yakni Pertalite, ada lima hal yang menjadi konsentrasi pokok yang harus dibahas. Pertama, Premium 88 dan Pertalite 90 adalah product out of date. Sia-sia karena jauh dari kebutuhan mesin kendaraan yang sudah Euro2/II sejak 2007 dan bahkan sejak 2013 sepeda motor sudah Euro3.

Kedua, presiden harus membubarkan BPH Migas. Karena, BPH Migas tak tahu konteks pekerjaanya dalam mengatur sektor hilir migas. Tak paham perkembangan spec BBM, yang dikaitkan perkembangan teknologi otomotif dan diduga cenderung hanya jadi tameng mafia migas yang ingin terus memasok BBM berkualitas di bawah spec untuk standar kendaraan di bawah Euro4/IV, termasuk Premium 88 dan Pertalite 90. Maklum, pasar BBM regional Asia Tenggara kebanjiran BBM dengan spec untuk kendaraan di bawah standar Euro4/IV, karena sudah dilarang penggunaannya di berbagai negara, termasuk Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filipina sejak 2012. Maukah RI jadi dumping ground penjualan BBM berkualitas buruk demikian?

Ketiga, bohong Pertamina kehilangan pendapatan Rp3,9 tiriliun, terkecuali terjadi manipulasi. Malaysia itu bisa menjual bensin RON 95 dengan kadar belerang maksimal 50 ppm serta berbagai parameter yang memenuhi spec BBM untuk kendaraan Standard Euro4/IV, dengan harga 2,1 ringgit per liter atau Rp7.140 per liter, tanpa subsidi (harga MOPS Rp5.400 per liter).

Padahal hal jenis BBM ini spec-nya jauh lebih baik dari Pertamax dan Pertamax Plus. Jika Pertalite 90 dijual dengan harga Rp7.800 per liter, maka harga MOPS-nya adalah Rp6.240 per liter alias lebih mahal dengan kualitas yang lebih buruk.

Keempat, kiranya KPK segera me-review dan membongkar kebijakan harga BBM yang diduga tidak transparan dan manipulatif. 

Kelima, kasus bensin bertimbal dulu juga manipulatif dan berakhir pada vonis penjara oleh Pengadilan Tipikor bagi para pejabat Pertamina, ESDM, dan agen perusahaan asing pemasok timbal (tetra ethyl lead); jadi janganlah bangsa Indonesia kejeblos kembali pada tipu daya mafia migas.

Pemerintah sebaiknya jujur dengan rakyat, kalau memang BBM subsidi mau dihapuskan, jangan buat bingung. Sudah jelas hampir di setiap stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) sudah tidak ada lagi premium. Tapi pemerintah harus menyadari bahwa BBM harus dalam kendali pemerintah sesuai keputusan MK, tidak boleh dilepas pada mekanisme pasar. Kalau BBM dilepas kepada mekanisme pasar, pemerintah harus siap di-impeach karena telah melanggar konstitusi.

Jangan ketidakefisienan dalam mengelola Pertamina yang mengakibatkan kerugian triliunan, dibebankan kepada rakyat. Pertamina harus dikelola secara profesional oleh orang profesional, bukan keputusan pada kepentingan politik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Untuk menaikkan Pertalite sudah tepat, tapi tidak tepat untuk menaikkan Premium dan Solar. Masalahnya remigrasi dari Pertalite ke Premium akan terjadi. Kalau Pertamina tidak menambah alokasi Premium, yang terjadi adalah kelangkaan Premium di SPBU.

Sebenarnya sangat memungkinkan bagi pertamina untuk alokasikan penambahan Premium. Hanya saja, konsekuensinya dengan tidak dinaikkannya harga Premium, beban biaya penambahan Premium akan membengkak.

Dalam kondisi tersebut, Pertamina tidak akan pernah menambah alokasi Premium. Justru sebaliknya, Pertamina akan mengurangi pasokan Premium sebagai upaya mengurangi beban biaya. Dampaknya, Premium akan langka di pasar.

Meski beban biaya Premium meningkat, tidak seharusnya Pertamina mengurangi pasokan karena distribusi Premium merupakan penugasan pemerintah. Kalau bukan Pertamina, lalu siapa yang harus menjalankan penugasan pemerintah dalam distribusi BBM?

Satu-satunya yang bisa dilakukan Pertamina untuk mengurangi beban kenaikan harga minyak dunia adalah efisiensi. Sebab variabel harga minyak dunia dan kurs rupiah, tidak bisa dikontrol oleh Pertamina. Yang harus dilakukan pemerintah adalah mengendalikan inflasi dan menguatkan nilai tukar rupiah. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998