Holding BUMN Rasa Etatisme
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 April 2019 10:00
Penulis
Watyutink.com - Peran BUMN dalam perekonomian terus disorot. Pasalnya, kiprah perusahaan negara itu semakin meluas dan dalam. Tidak hanya pada proyek besar mereka bermain, tetapi juga usaha-usaha skala menengah  yang seharusnya menjadi mainan pelaku usaha lain.

Semua ini bermula dari kehendak Menteri BUMN Rini Soemarno yang memerintahkan perusahaan negara melakukan sinergi antarmereka, bahkan sampai pada level  tertinggi untuk memperkuat posisi agar dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Dia percaya dengan sinergi secara bersama-sama antarBUMN bisa meningkatkan nilai korporasi  sekaligus untuk kepentingan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk sinergi itu bisa dilakukan secara transaksional, konsolidasi, kolaborasi atau kerja sama, dan aliansi strategis.

Maklumat Menteri BUMN diterjemahkan oleh manajemen BUMN dengan membentuk holding dan super holding. Di dalamnya mereka mendirikan anak dan cucu perusahaan untuk mendukung usaha induk perusahaan. Jadilah sebuah usaha monopolis yang menguasai satu bidang dari hulu ke hilir.

Kecurigaan pada kemungkinan menguatnya etatisme—menjadikan negara sebagai pusat kekuatan ekonomi—jika melihat gerakan BUMN membentuk holding dan anak perusahaan belakangan ini  tidak berlebihan. 

BUMN secara per lahan tapi pasti masuk ke wilayah usaha yang secara tradisional dipegang oleh swasta  atau UKM. Dalam satu holding, misalnya, pasokan bahan baku hingga pemasaran ditangani  oleh anak perusahaan, tanpa perlu menggandeng usaha swasta lain. Apakah perkembangan ini sesuai dengan kebijakan sinergi BUMN?

Tak ayal Presiden Joko Widodo mempertanyakan mengapa BUMN semakin dibuat besar yang dikhawatirkan tidak lagi berpihak kepada rakyat kecil. Namun Rini menanggapinya dengan jawaban bahwa kebijakan sinergi BUMN akan membuat perusahaan negara semakin besar sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Lalu seperti apa sebaiknya sinergi BUMN dilakukan? Apakah memang ada rencana untuk memusatkan kekuatan ekonomi pada negara? Bagaimana dengan keberadaan soko guru ekonomi lainya seperti swasta dan UMKM dalam ikut membangun bangsa?
Pemerintah semestinya tidak mengejar  BUMN untuk membayar deviden semata, tetapi agar BUMN memiliki nilai tambah yang semakin tinggi juga. Apakah sudah ada peta jalan pengembangan BUMN?  Instrumen apa yang bisa mengukur sinergi antarBUMN berjalan baik dan tidak mematikan usaha lain?

Bukankah mendirikan BUMN merupakan  amanat konstitusi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah memusatkan kekuatan ekonomi pada negara? Bagaiman peran BUMN yang ideal dalam pembangunan nasional?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Sinergi BUMN seharusnya tidak anti sinergi antar-BUMN. Kalau anti sinergi antar-BUMN maka keliru konsep yang dikembangkan.  Sinergi BUMN tidak harus antar-BUMN saja, walau hal ini pun tidak terjadi.  Bukan pada masalah eksklusif hanya BUMN tetapi tidak sesuai dengan peran utama badan usaha milik negara sebagai agen pembangunan (agent of development).

Sebagai agen pembangunan, BUMN menjadi perekat, mengisi kekosongan dari tiga soko guru perekonomian bangsa, yakni  badan usaha milik negara, korporasi besar, dan UMKM.  Sebagai soko guru, tidak boleh rapuh.

Korporasi besar dan UMKM dapat menjalin kerja sama sepanjang menguntungkan. Berbeda kerja sama dengan BUMN yang tidak harus menguntungkan. Di sini BUMN menjalankan fungsinya dalam mendorong penguatan dan akselerasi sebagai soko guru.

Kehadiran BUMN harus dapat mensinergikan semua pelaku ekonomi dalam satu negara sebagai balancing, stimulator, motivator yang sesuai dengan perannya sebagai agen pembangunan. Oleh karena itu jika BUMN melakukan konsolidasi, sinergi maka tidak boleh mematikan ekonomi swasta.

Selama ini kinerja BUMN cenderung etatisme, pemusatan kekuatan di negara. Praktik pemusatan pada kekuatan negara secara samar dipraktekkan dengan mendirikan cucu perusahaan yang kemungkinannya tidak dapat dilihat kinerja keuangannya, karena tidak masuk dalam laporan keuangan konsolidasi di induk perusahaan. Cucu dan cicit perusahaan negara ini tidak memberi ruang kepada perusahaan swasta untuk berkiprah.

Holding BUMN di bidang pupuk, misalnya, memerlukan daya dukung energi, transportasi, dan pengepakan dengan membentuk holding dengan banyak anak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut sehingga terjadi monopoli.

Praktek seperti itu bukan holding. Holding harus dimaknai sebagai sebuah sinergi. Jika ada BUMN membutuhkan pasokan, dipenuhi oleh BUMN lagi, tidak dengan membentuk anak perusahaan untuk memenuhinya.

Pemerintah sebagai pemegang saham BUMN perlu membuat key performance index (KPI) yang berbeda, tidak semata-mata mengejar dividen tetapi juga manfaat keberadaan BUMN dalam perekonomian nasional.

Di samping itu, pemerintah perlu membuat rumusan dan peta jalan mengenai holding, super holding dan sinergi agar ada arah yang jelas dalam mengembangkan perusahaan negara dan fungsinya sebagai agen pembangunan. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Sinergi BUMN dikaitkan dengan etatisme tidak tepat. Kita perlu melihat pengalaman beberapa negara di Asia yang sukses mendorong ekonomi dengan memperkuat BUMNnya. Di Singapura, misalnya, BUMN Temasek sangat dominan. Negara tersebut maju di beberapa sektor karena BUMNnya kuat. Demikian juga dengan China, dan negara Asia lain.

Yang berpendapat sinergi BUMN akan menciptakan etatisme mungkin menginginkan swasta yang mendominasi perekonomian.  Di negara berkembang banyak hal tidak tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan kesempatan kepada swasta saja.

Dalam banyak hal negara harus ikut campur, terutama dalam hal distribusi kekayaan, siapa yan menikmati, yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada swasta saja. Kita harus imbang. Memang intervensi negara tidak harus di semua lini, tetapi diserahkan semuanya kepada swasta juga tidak. Harus dibuat secara proporsional.

BUMN harus tetap berperan sebagai agen pembangunan yang penting karena dalam banyak hal pembangunan di Indonesia membutuhkan campur tangan negara, terutama untuk hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh swasta.

Pembangunan infrastruktur, misalnya, banyak melibatkan BUMN karena dalam banyak hal seperti pembebasan lahan, tidak mampu dilakukan oleh swasta. Peran swasta di bidang ini tidak sekuat BUMN. Hanya pemerintah yang bisa menjembatani masalah ini.

BUMN melakukan kalkulasi untung rugi tidak seperti swasta. Perusahaan negara bisa menanggung beban lebih dulu, seperti membayar biaya di awal yang banyak menguras keuangan dan baru mendapatkan keuntungan setelahnya dalam jangka panjang.

Swasta belum tentu mau melakukan pembangunan proyek seperti itu, selain mereka juga tidak tertarik. Peran BUMN perlu diperkuat untuk bisa mengatasi berbagai macam  masalah pembangunan di Indonesia yang relatif kompleks.

Mengenai pembentukan holding BUMN, perlu dilihat lagi apakah semua sektor perlu dibentuk holding. Perlu dilihat karakteristik perusahaan negara lebih dulu sebelum dibentuk holding, apakah secara sektor cocok. Selain itu, perlu dilihat strukturnya, BUMN mana yang masuk di holding untuk sektor-sektor tertentu, karena ada yang cocok dan ada yang tidak cocok.

Ada BUMN yang cocok dilepas sendiri untuk bersaing satu sama lain. Namun ada juga yang cocok masuk dalam holding sehingga dapat mewujudkan satu sinergi. Tidak semua masalah BUMN diatasi dengan holding, apalagi sampai ke super holding.

Pembentukan super holding harus melihat lebih dulu BUMN yang sudah di-holding-kan. Jika pembentukan holding baik dan  dampaknya terhadap kinerja perusahaan meningkat dan bagus maka berikutnya baru memikirkan super holding. Jangan diburu-buru. Pembentukan holding saja belum selesai.

Tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan monopoli oleh BUMN sepanjang pemerintah bijaksana dalam membuat regulasi. Aturannya memang tidak memberikan semuanya kepada BUMN, tetapi juga membuka kesempatan kepada swasta.

Pemerintah harus menciptakan regulasi yang kondusif bagi swasta, asing maupun dalam negeri. Terlalu banyak memprioritaskan pembangunan kepada BUMN  justru menjadi disinsentif bagi investasi swasta. Tidak ada yang mendominasi. Tiga soko guru perekenomian nasional harus seimbang. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020