Holding Migas, Upaya Mencegah Mimpi Menjadi Ilusi
berita
Ekonomika

Sumber Foto: suaramerdeka.com

31 January 2018 19:00
Penulis
Setelah pembentukan holding tambang November lalu, kini giliran holding migas yang akan dibentuk oleh Kementerian BUMN. Rancangan Peraturan Pemerintah untuk pembentukan holding migas pun sudah ditandatangani Mbak Rini, untuk kemudian diajukan ke Mbak Ani (Menkeu). Rencananya, yang akan menjadi induk holding adalah PT Pertamina dan membawahi Perusahaan Gas Negara (PGN), sedang anak perusahaan PT Pertamina-- PT Pertamina Gas (Pertagas)-- akan diakuisisi oleh PGN.

Rencana pembentukan BUMN strategis menjadi beberapa holding utama BUMN Indonesia, saat ini sudah beberapa yang terealisasi yakni di sektor semen, pupuk, PTPN, kehutanan, dan pertambangan. Terakhir, holding tambang dibentuk dengan PT Inalum sebagai induk, dan PT Aneka Tambang Tbk, PT Tambang Timah Tbk dan PT Bukit Asam sebagai anak usaha. Tujuan dari pembentukan holding BUMN strategis agar BUMN Indonesia siap dan mampu bersaing dengan perusahaan asing. Mimpi yang ingin digapai adalah holding BUMN Indonesia nantinya bisa menyaingi Temasek (BUMN Singapura) dalam berkompetisi di ajang bisnis global.

(lihat: Kebut-Kebutan Holding BUMN ala Rini)

Masalahnya, dalam penunjukan induk holding BUMN, kenapa selalu perusahaan berkinerja keuangan lemah yang didapuk menjadi induk holding BUMN? Apakah perusahaan berkinerja lumayan seperti PGN akan tetap moncer jika menjadi anak usaha holding BUMN Migas? Atau sebaliknya, bisakah PT Pertamina berkinerja memuaskan setelah menjadi induk holding BUMN Migas dengan bargabungnya PGN? Ataukah memang ada skenario ‘perbaikan keturunan’ atau perbaikan kinerja perusahaan induk holding yang lemah dengan cara mengakuisisi perusahaan berkinerja baik? Bagaimana menjelaskan ini?

(Lihat : BUMNku Sayang, BUMNku Melayang?)

PT Perusahaan Gas Negara memang tidak seperti PT Pertagas. Walau sama-sama bergerak di bisnis migas, tapi kinerja keuangan PGN amat baik. Sampai dengan September 2017 saja, aset PGN mencapai  6.308 miliar dolar AS (setara Rp83,892 triliun). Pendapatan per tahun PGN 2.164 miliar dolar AS atau Rp28,791 triliun.  

Pada 2016 lalu, PGN berhasil membukukan pendapatan sebesar 2.934 miliar dolar AS atau Rp38,152 triliun, sementara PT Pertagas hanya membukukan pendapatan 668 juta dolar AS atau Rp8,692 triliun. Ironisnya, Pertamina yang direncanakan berperan sebagai induk holding pun sampai dengan Desember 2017 masih menanggung utang sebesar Rp153,7 triliun.

Dengan data itu, Kementerian BUMN jangan tergesa-gesa mewujudkan rencana pembentukan holding migas. Selain harus menunggu revisi UU Migas disahkan, Komisi VII DPR RI sendiri mempunyai konsep Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang menggabungkan tidak hanya perusahaan migas, tapi juga SKK Migas dan BPH Migas, sebagaimana draf revisi UU Migas Nomor 22 Tahun 2001. Uniknya, Revisi UU Migas ini sudah 3 periode pemerintahan berganti tidak juga disahkan legislatif, meski sekarang sudah masuk ke tahapan prolegnas. Ada apa?

Sebaiknya memang tidak usah terburu-buru, Mbak Rini. Formula penggabungan holding BUMN tambang saja masih belum menunjukkan kesuksesan. Jika dipaksakan, jangan salahkan publik akan beranggapan pasti ada 'sesuatu', dan itu muaranya ke persiapan logistik menjelang 2019. Maklum saja, mafia migas konon berjaya untuk ‘bergelap-gelap dalam terang’ jika aman dari pengawasan publik. Jangan sampai niat efisiensi dan peningkatan daya saing hanya mimpi di siang bolong karena kinerja yang justru akan kedodoran.

Apa pendapat Anda? Watyutink?  

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Berangkat dari kekhawatiran pemerintah terkait harga gas dalam negeri yang tidak stabil (mahal), pemerintah melalui menteri BUMN mendorong pembentukan holding BUMN Migas. Wacana holding BUMN migas sebenarnya sudah lama berembus sejak zaman Presiden SBY, tetapi dalam perjalanannya muncul berbagai skema yang ditawarkan namun hasilnya masih jauh dari harapan.

Muncul berbagai kendala terkait upaya holding BUMN Migas. Yang paling kentara adalah terkait regulasi holding BUMN Migas yang tidak kunjung rampung hingga saat ini. Berlarut-larutnya revisi UU Migas sampai tiga periode meskipun selalu masuk prolegnas menunjukan adanya tarik-menarik kepentingan.

Holding BUMN Migas yang awalnya direncanakan melalui beberapa proses, pertama Perusahaan Gas Negara (PGN) mengambil alih Pertamina Gas, baru kemudian antara PGN dan Pertamina bisa berunding terkait Holding BUMN Migas. Namun yang terjadi, pemerintah melalui menteri BUMN seperti terburu-buru untuk segera membentuk holding BUMN dengan menjadikan PGN sebagai bagian dari anak usaha Pertamina.

Hal ini jelas menuai kritikan. Sebagaimana diketahui selama ini PGN sudah membangun 80 persen infrastruktur gas nasional. Bukan tanpa sebab jika banyak kalangan menilai motif pembentukan holding migas ditengarai merupakan usaha halus Pertamina untuk menguasai PGN, termasuk infrastrukturnya.

Kondisi keuangan PGN sendiri tergolong sehat, hal ini terlihat hingga september 2017 total aset Perusahaan Gas Negara (PGN) mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83.892.096.279.600 (Kurs Rupiah Rp13.300). Bahkan PGN Setiap tahunnya bisa mengukuhkan pendapatan rata-rata sebesar USD2.164.763.461 atau setara Rp28.791.354.031.300 (Kurs Rupiah Rp13.300).

Di tahun 2016, PGN bisa memperoleh pendapatan sebesar USD2.934.778.710 atau setara Rp38.152.123.230.000. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan pendapatan Pertamina Gas yang hanya USD668.680.000. Atau setara Rp8.692.840.000.000. (Kurs Rupiah Rp13.000) Bahkan Pertamina selaku induk usaha Pertagas hingga Per Desember 2017 memiliki tanggungan utang sebesar Rp153,7 triliun. Dari kondisi ini, sangat aneh perusahaan sehat justru diambil alih perusahaan yang tergolong kritis.

Dengan dijadikannya PGN sebagai anak usaha Pertamina, PGN akan sama halnya dengan anak usaha BUMN lainnya. Pemerintah sendiri (BPK, KPK, DPR) selama ini sulit mengawasi anak usaha BUMN karena secara aturan negara tidak memiliki kewenangan terhadap anak perusahaan BUMN, karena selain bukan berstatus sebagai BUMN, anak perusahaan BUMN sahamnya tidak dimiliki oleh negara. Negara hanya memiliki kewenangan terhadap BUMN saja, sedangkan anak perusahaan BUMN bersifat mandiri.

Ada baiknya sebelum Jokowi mengambil keputusan tentang holding BUMN Migas, dituntaskan terlebih dahulu regulasi yang masih mengambang, seperti revisi UU BUMN dan revisi UU Migas. Jangan sampai holding BUMN Migas hanya dijadikan ajang caplok mencaplok antara perusahaan pelat merah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Pada dasarnya pembentukan holding company BUMN adalah untuk lebih mengefisienkan operasional BUMN yang akan di-holding. Selain itu, manajemen dari BUMN yang di-holding akan mampu dimanfaatkan secara optimal. Akan ada share support antar BUMN tersebut seperti share biaya operasional, human capital, dan informasi yang didapatkan akan lebih selaras.

Jadi memang pada dasarnya tujuan dasar pembentukan holding BUMN patut didukung untuk menjadikan BUMN Indonesia mampu bersaing di tataran global.

Setelah membentuk beberapa perusahaan holding BUMN, kali ini pemerintah sudah yakin akan menggabung beberapa BUMN dalam satu holding BUMN Minyak dan Gas (Migas). Holding ini terdiri dari PT Pertamina sebagai induk dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Proses ini juga akan memindah PT Pertagas (anak perusahaan PT Pertamina) menjadi anak perusahaan PT PGN. Proses ini sudah memasuki babak akhir.

Proses holding BUMN Migas ini terkait dengan masalah harga gas yang menjadi salah satu kendala terbesar dalam upaya pemerintah untuk mengefisienkan sektor industri.

Fakta ini didasarkan pada komponen harga gas merupakan salah satu komponen struktur biaya industri. Harga gas di Indonesia saat ini jauh lebih mahal daripada harga gas di negara-negara ASEAN lainnya (Awal tahun 2017). Hingga saat ini rata-rata harga gas untuk industri menyentuh level 9 hingga 10 dollar AS per Million Metric British Thermal Unit (MMbtu). Sedangkan di Singapura hanya 4-5 dolar AS per MMbtu, Malaysia 4,47 dolar AS, dan Vietnam sekitar 7,5 dolar AS.

Harga di Indonesia tersebut sebenarnya sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan harga gas. Sebelumnya harga gas di Indonesia mencapai level harga 13 dolar AS per MMbtu. Walaupun turun tapi tetap belum mampu untuk meningkatkan daya saing.

Strategi holding ini memang dipandang sebagai salah satu jalan keluar menurunkan harga gas. Ada tiga alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, strategi holding akan membuat penguasaan aset untuk industri gas jauh lebih besar dan lebih kuat. Kedua, biaya operasional organisasi perusahaan jadi lebih rendah sehingga mampu untuk mengurangi margin perusahaan. Ketiga, penambahan modal perusahaan relatif lebih mudah.

Dengan adanya penambahan aset dan perbaikan organisasi perusahaan, perusahaan pembiayaan akan lebih percaya dalam memberikan pendanaan. Manfaatnya adalah capital market akan lebih cepat tumbuh. Hal ini yang tidak didapatkan oleh Badan Usaha Khusus Migas (BUK Migas) yang digagas oleh DPR. Pada bentuk perusahaan, BUMN lebih leluasa dalam mengelola operasionalnya dibandingkan dengan BUK Migas.

Namun di balik manfaat tersebut, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Kementerian BUMN sebagai penggagas dan penanggung jawab proses pembentukan holding BUMN ini. Salah satunya seperti yang sudah pernah saya jelaskan di artikel http://watyutink.com/opini/jangan-salah-pilih-perusahaan-induk-holding-bumn beberapa bulan lalu.

BUMN yang dipilih sebagai induk holding haruslah BUMN yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan perusahaan yang lebih baik daripada BUMN yang dibawahinya. Dalam hal ini pemilihan PT Pertamina sebagai induk holding apakah lebih baik daripada PT PGN sebagai BUMN di bawah PT Pertamina.

Kinerja keuangan dan operasional BUMN induk holding harus dijadikan salah satu tolak ukur penunjukan induk holding. BUMN yang sudah menghasilkan keuntungan dan manfaat tinggi dengan produksi yang efisien harus terus dijaga kinerjanya. Jangan sampai dengan adanya beban mendongkrak induk holding malah membuat BUMN yang sudah bagus secara kinerja keuangan dan operasional menjadi lebih buruk dari sebelum menjadi BUMN holding.

Pembentukan holding BUMN harus dapat menghindari kesalahan yang terjadi pada holding BUMN yang sudah terbentuk yaitu BUMN Semen dan BUMN Perkebunan. BUMN Semen pun belum menunjukkan kinerja yang memadai dari segi produksi. Ada ekspansi ke luar negeri, namun di dalam negeri sendiri kinerjanya tidak begitu terjamin.

Demikian pula dengan holding BUMN Perkebunan yang belum menunjukkan perubahan yang berarti, salah satunya masih kalah dengan sektor swasta. Maka pembentukan Holding BUMN kali ini harus mempertimbangkan beberapa faktor termasuk faktor internal BUMN. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua