Impor Beras 2 Juta Ton, Demi Amankan Elektabilitas di 2019?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : mondayreview.com (gie/watyutink.com) 30 August 2018 17:00
Penulis
Keran impor beras dibuka lagi oleh pemerintah untuk kedua kalinya di tahun ini. Rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memutuskan untuk membuka kembali keran impor beras tahap ketiga sebanyak 1 juta ton sampai dengan akhir September. Bulog kembali ditunjuk dalam penugasan impor beras ini.

Setelah sebelumnya, pemerintah melakukan impor beras sebesar 1 juta melalui dua tahap yakni 500 ribu ton, yang berakhir pada bulan Mei 2018. Nah, bulan Agustus  2018 ini dibuka lagi sebanyak 1 juta ton, dengan masa akhir diperpanjang hingga akhir September 2018. Dengan demikian, total kuota impor beras pada tahun ini mencapai 2 juta ton. Seluruh proses impor akan dilakukan oleh Bulog.

Menurut Menteri Perdagangan Enggartisto Lukita, keputusan impor 2 juta ton beras tersebut sejatinya sudah melalui mekanisme yang benar. Impor beras 2 juta ton tersebut sudah disetujui pada rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator bidang Perekomian pada April 2018 lalu.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita menjelaskan alasan pemerintah mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini, karena untuk memenuhi stok dan kebutuhan dalam negeri. Menurutnya, setelah apa yang dilakukan pada tahun lalu dengan upaya yang keras menahan harga agar tidak naik dengan menggelontorkan stok beras ke pasar, hingga menyebabkan stok beras pemerintah saat ini menipis. Sehingga bisa menekan harga beras di pasaran saat musim paceklik tiba.

Selain itu menurut Mendag, impor sebesar 2 juta ton yang dilakukan pemerintah saat ini terbilang kecil jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Angka-angka impor beras juga terus mengalami penurunan. Menurut Mendag pada 2014, Indonesia impor beras 2,5 juta ton, lalu di tahun 2015-2016 Indonesia impor beras 1,5 juta ton. Mendag memastikan jika meningkatnya impor beras ini tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Benarkah?

Sementara Data BPS menunjukkan impor beras Indonesia menunjukkan di tahun 2014 sebesar 844,16 ribu ton, di 2015 sebesar 861,60 ribu ton, tahun 2016 sebesar 1,2 juta ton. Pada 2016 pemerintah memang mencanangkan tidak ada impor, tapi Januari-Maret 2016 ada data impornya yang merupakan sisa kuota 2015. Pada 2017 angka sementara impor beras sebesar 311,52 ribu ton.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan akan ada surplus beras sebanyak 12,7 juta ton pada tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso pada akhir Juli 2018 lalu juga sempat menegaskan, gudang-gudang beras Bulog sudah penuh dengan beras. Ia mengklaim stok yang dimiliki Bulog hingga posisi awal Agustus sebesar 2,7 juta ton. Kalau surplus, buat apa impor? Kok data stok beras antar instansi bisa beda?

Lantas, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan impor beras jilid III ini? Apakah untuk mengamankan kampanye Jokowi di 2019 nanti?

Impor beras yang besar di tahun ini akan menambah cadangan beras Bulog, hingga stok beras aman saat memasuki masa-masa kampanye Pemilu 2019. Biasanya, saat-saat awal tahun merupakan periode krusial minimnya stok beras, karena masuk masa paceklik, yang membuat harga beras melambung. Sementara panen raya baru akan terjadi pada April-Mei.

Nah, masa paceklik tersebut berbarengan dengan masa pemilu. Jika terjadi gejolak harga beras karena kurangnya stok beras pada saat pemilu berlangsung lalu –mau tidak mau—pemerintah mengimpor beras di bulan-bulan tersebut, bukankah sama dengan ‘bunuh diri’  dan menurunkan elektabilitas Jokowi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kementrian Perdagangan kembali membuka keran impor beras sehingga total impor beras sejak awal tahun hingga saat ini sudah mencapai 2 juta ton. Ada tiga permasalahan besar yang akan saya sampaikan dalam polemik penambahan impor beras sebanyak 1 juta ton ini.

Pertama, sudah sejak lama tidak pernah ada satu data beras nasional yang valid dimiliki oleh pemerintah. Sudah sejak lama pula berbagai elemen masyarakat mendorong pemerintah untuk memiliki satu data tersebut dan sampai hari ini permasalahan satu data tersebut belum pernah dituntaskan oleh pemerintah.

Permasalahan data memang masih menjadi permasalahan dasar yang utama dalam pengadaan pangan, bukan hanya di komoditas beras saja. Hampir semua komoditas pangan seperti jagung, kedelai, dan lainnya, mempunyai masalah di pendataan yang tidak akurat dan tidak sinkron antar stakeholders. Kementerian Pertanian mempunyai data sendiri yang menyebutkan stok pangan aman, namun di sisi lain, Kementerian Perdagangan mempunyai data stok pangan yang mengharuskan adanya impor untuk stabilisasi harga pangan. Kesimpang-siuran data ini yang menyebabkan masalah pangan belum berhasil teratasi hingga sekarang.

Kedua,  Impor beras yang dilakukan saat atau setelah masa panen raya. Kalau saja impor beras dilaksanakan jauh dari masa panen, tentu tidak akan banyak yang mempersoalkan kebijakan impor beras selama produksi beras dalam negeri belum mampu mencukupi konsumsi beras dalam negeri. Namun, ketika beras diimpor di saat atau setelah masa panen raya, tentu hal ini menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi petani lokal, berasnya nanti tidak terserap pasar. Kebijakan impor di waktu panen raya tentu akan membuat rusak pasar beras dalam negeri, khususnya menyangkut kesejahteraan petani.

Ketiga, terlalu banyak pencari rente dalam perdagangan pangan di Indonesia. Banyak sekali komoditas pangan yang menjadi bahan bancakan para pemburu rente, mulai dari gula, bawang putih, juga termasuk beras. Harus diakui bahwa memang keuntungan dari perdagangan komoditas pangan Indonesia memang sangat menjanjikan keuntungan besar dan hal ini sudah menjadi rahasia umum sejak lama. Namun, permasalahan rente ini sampai kini belum pernah dituntaskan oleh pemerintah karena justru pemerintah sendiri patut diduga kuat mencari keuntungan dari transaksi perdagangan pangan.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) awal tahun ini menyebutkan bahwa 3 menteri terakhir dari Kementrian Perdagangan, termasuk menteri saat ini Bapak Enggartiasto Lukita, patut diperiksa oleh aparat penegak hukum terkait berbagai masalah di instansi mereka. Kalau sudah seperti ini, presiden harus turun tangan untuk membereskan tata kelola pangan, termasuk beras, agar tidak menjadi lahan basah menghasilkan pundi-pundi, termasuk pundi-pundi untuk kampanye di tahun politik. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

Permasalahan data memang masih menjadi permasalahan dasar yang utama dalam pengadaan pangan. Pemerintah harus jujur tentang data pangan nasional. Sebab sampai saat ini masih terjadi perbedaan data pangan, terutama data produksi dan konsumsi, antara kementerian pertanian dan kementerian kelautan dan perikanan dengan kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian.

Kementerian pertanian menyatakan terjadi surplus beras. Bahkan untuk komoditas beras premium dan jagung telah diekspor. Tetapi anehnya, jika surplus beras mengapa pemerintah impor 1 juta ton lagi? Total tahun ini menjadi 2 juta ton beras impor.

Pemerintah harus berterus-terang mengemukakan berapa cadangan beras pemerintah (CBP). Jika bisa sampai 5 bulan ke depan, lalu mengapa harus impor? Apakah ada gangguan atau bencana alam sehingga menganggu angka ramalan produksi padi ke depan? Jika tidak ada kejadian luar biasa, mengapa harus impor?

Pembagian kewenangan tugas pokok sesuai fungsi dan peran masing-masing kementerian yang menyebabkan terjadinya “perang data pangan” di internal pemerintah. Jika tidak diakhiri kondisi seperti itu maka yang terjadi bahwa persoalan pangan akan masuk pada wilayah ‘political game’. Jika kondisi seperti itu maka akan membahayakan ketahanan pangan dan kedaulatan sebagai bangsa.

Menurut saya, persoalan pangan tidak boleh masuk ranah politik karena ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan kesehatan pangan adalah hajat hidup orang banyak dan menjadi tugas pemerintah, sesuai UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Sudah saatnya Presiden Jokowi segera mengeluarkan keputusan pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN), sesuai amanat UU Nomor 18 tahun 2012. Karena dengan lahirnya BPN ini akan merestrukturisasi sistem, mekanisme, dan tata niaga pangan nasional. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF