Industri Perbankan Kita Dijajah?
berita
Ekonomika

Sumber: Wikimedia.org, COLLECTIE_TROPENMUSEUM

10 March 2018 17:00
Penulis
Bank-bank asing akan menutup dan mengurangi kantor-kantor cabangnya beroperasi di 2018. Langkah tersebut sebagai bagian dari strategi untuk melakukan efisien seiring dengan berkembangnya transaksi digital dan persaingan antar bank. Hal ini disampaikan dalam survei terbaru Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia, dengan mengambil sample dari separuh respondennya yang berasal dari bank asing.

Sejak krisis 1998, yang disusul masuknya IMF, kepemilikan bank di Indonesia telah banyak berubah. Dibolehkannya pihak asing memiliki saham hingga 99,9 persen –jika tidak ingin disebut 100 persen, telah membuat sebagian besar bank yang saat ini beroperasi di Indonesia dimiliki oleh asing. Mungkin hanya bank-bank berplat merah (BUMN) yang masih bertahan dengan ‘ke-Indonesia-annya’. Sisanya, beraroma asing.

Namun harus diakui, secara umum investor asing punya komitmen modal yang kuat. Kuatnya modal ini bagus bagi stabilitas sistem keuangan perbankan. Pendek kata, kalau ada apa-apa terhadap bank, otoritas tinggal memaksa pemilik untuk menyetor tambahan modal baru, dan umumnya investor asing bersedia.

Meski begitu,investor asing juga tak selamanya akan menjalankan bisnis bank di Indonesia. Jika terjadi krisis, mereka juga akan menyingkir, mengamankan investasinya. Seperti yang dilakukan Barclays Bank, saat krisis global terjadi, mengembalikan izinnya kepada Bank Indonesia (BI) pada 2009 karena alasan menganggap nilai investasi di Indonesia lebih kecil dibandingkan negara lain.

Di sisi lain, bank nasional dan bank BUMN dituntut (diberi beban) untuk menjadi agen pembangunan (agent of development). Tetapi bank-bank asing terlepas dari tuntutan tersebut. Mereka secara bebas menjalankan profit minded.

Selain itu, sejak setahun yang lalu, otoritas perbankan Indonesia juga menjalankan konsep one obligor yang wajib dijalankan oleh seluruh bank di Indonesia. Dengan konsep ini, maka ketika sedikit saja kolektibilitas bank asing terganggu, meskipun di bank nasional dan bank BUMN kreditnya sehat dan lancar, maka keseluruhan kredit tersebut pun dianggap macet. Jika hal ini terus terjadi, tentu akan menurunkan kualitas kredit di bank-bank nasional dan bank BUMN, kan?

Apalagi bank-bank asing di Indonesia seolah punya tradisi: jika ada pergantian pengurus bank, maka kredit-kredit yang sedikit bermasalah (meski sebenarnya masih hidup) akan di-write off. Dengan alasan ada cadangan, seperti kasus Permata Bank dan Bank CIMB Niaga.

Penyaluran kredit bank-bank milik asing, jika kita perhatikan, ternyata lebih cenderung primordial. Misalnya: bank milik China akan banyak menyalurkan kreditnya ke pengusaha China atau industri yang berbau China. Begitu pula bank milik Jepang, Korea Selatan, Amerika, Inggris, dan lain-lain.

Apakah sebenarnya industri keuangan dan perbankan kita memang tengah dijajah? Kenapa pemerintah, dalam hal ini BI dan OJK seolah membiarkan dan ‘ngajangi omboh’ (membuka peluang seluas-luasnya) kepada pihak asing untuk memiliki bank-bank swasta nasional maupun berplat merah dengan dalih investasi?

Pemerintah tidak belajar dari sejarah tahun 1998, ketika ratusan bank swasta terimbas krisis dan memaksa pemerintah menggelontorkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Rp Rp650 triliun sebagai langkah penyelamatan, justru dana itu dibawa lari ke luar negeri, dan negeri ini terjerembab dalam jurang krisis multidimensi.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Pemerintah dalam hal ini memiliki rencana besar dalam pembangunan infrastruktur. Namun tidak kemudian kebijakan di lahirkan untuk mengakumulasi sumber dana, termasuk menerima penanam modal dari asing. Sekedar untuk mengingatkan kepada pemerintah, bahwa ada agenda besar dalam mengurangi dependensi Indonesia terhadap asing dalam menuju politik yang berdaulat dan kemandirian secara ekonomi.

Memang seharusnya kita belajar pada kasus BLBI, yang hingga saat ini berdampak pada beban APBN. Jika kemudian banyak bank asing yang akan cabut dari Indonesia, maka harus perlu ada sistem kontrol dan evaluasi yang harus dilakukan agar tidak sekedar cabut begitu saja.

Untuk BUMN perbankan sudah saatnya mulai memikirkan tata kelola dalam pengelolaannya, dan tidak melemparkan sahamnya kepada bank "asing”, karena dampak komitmen akan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Meski 20 tahun sudah berlalu, pengalaman krisis moneter sepanjang tahun 1997-1998 masih menjadi trauma menyakitkan bagi masyarakat Indonesia. Krisis ekonomi yang mulai terasa sejak tahun 1997 terus berlangsung hingga menyebabkan krisis politik yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto.

Memori buruk kondisi ekonomi dan politik ketika itu tentu tidak diharapkan terjadi kembali pada hari-hari ini. Artinya, kita harus belajar mengenai penyebab-penyebab krisis moneter 1997-1998. Salah satu penyebabnya adalah liberalisasi perbankan dan kepemilikan asing yang besar di perbankan swasta di Indonesia.

Saat ini, potensi pasar perbankan di Indonesia sangat menggiurkan. Dengan penduduk yang mencapai 262 juta jiwa dan adanya stabilitas ekonomi-politik domestik membuat pihak asing melirik Indonesia sebagai salah satu ladang bisnis perbankan yang menjanjikan. Terlebih, di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini dan ramainya perbankan masuk ke ranah digital, penetrasi internet Indonesia pada tahun 2017 yang mencapai 142 juta orang membuat teknologi finansial alias fintech semakin menjamur.

Alhasil, contohnya, perbankan seperti BTPN mentransformasi bisnisnya menjadi fintech. Dari hal-hal di atas, perbankan asing melihat investasi jangka panjang di Indonesia sangat menarik dan itu merupakan sebuah sinyalemen positif bagi perekonomian Indonesia.

Namun, di sisi lain, kepemilikan asing terhadap perbankan Indonesia, sampai April 2017, berjumlah 33,5 persen. Angka ini harus terus diwaspadai dan dipantau oleh masyarakat luas, khususnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tidak menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.

Memang harus diakui bahwa bank asing dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan kredit melalui setoran modal atau aliran likuiditas dari jaringannya di luar negeri. Dengan demikian, likuiditas menjadi tersedia hingga akhirnya dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi dan kredit.

Tetapi, besarnya peluang pihak asing masuk ke perbankan Indonesia harus dipandang pula dengan saksama agar perbankan Indonesia tidak mengalami ketergantungan dengan modal asing. Apabila modal asing sudah mencengkram kuat perbankan nasional, bukan tak mungkin sewaktu-waktu krisis moneter dapat terulang kembali. Tentu kita berharap tidak seperti itu. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Secara emosional kita cenderung untuk menanyakan apa dan siapa, kemudian siapa menguasai apa. Yang paling obyektif tentu adalah apa dan siapa tersebut harus bermanfaat, dan paling meritokratis sehingga memberi manfaat sebesar besar kemakmuran rakyat.

Nah, biasanya orang suka terjebak pada politik identitas. Yang bisa membela dan menguntungkan rakyat adalah BUMN, koperasi atau UMKM rakyat sendiri, sedang maskapai asing, konglomerat apalagi masih ada konotasi "sara" tentu lebih jelek, negatif, "binatang ekonomi" dan seterusnya. Berbagai stereotype yang membuat orang bias memilih "siapa" ketimbang "apa".  Padahal yang perlu ditekankan adalah kinerja seperti kata Deng Xiao Ping; tidak peduli kucing putih atau hitam yang penting bisa menangkap tikus. Kalau tikus hitam anda labrak, padahal lebih  lihai menangkap tikus demi melindungi kucing putih yang dimanja, terlalu gemuk kurang lincah, ketinggalan dari kucing hitam.

Ya, terserah anda mau piara kucing gembrot putih demi "status putih" tapi dirumah tikus berkeliaran menghancurkan prabot anda . Lebih baik pelihara kucing yang produktif melahap tikus sehingga rumah bersih sehat walafiat.  Nah, apakah bank itu MNC, konglomerat asing, swasta atau BUMN, ukuran yang harus dipakai sebetulnya ya kinerja. Kalau tidak berkinerja ya silakan "go to hell".

Indonesia ini termasuk negara yagn beruntung sudah mengalami perkembangan ekonomi modern dan industri yang tidak berlaku dan ketinggalan zaman. Begitu VOC bangkrut, Belanda mendirikan 3 raksasa bank swasta yang awalnya dimodali juga oleh keluarga kerajaan Belanda  dan maskapai dagang penerus VOC yang lebih plural, menghindari terulangnya monopoli VOC yang bangkrut setelah 200 tahun. VOC itu bukan kalah oleh pembrontakan Sultan, tapi hancur bangkrut karena korupsi.

Penggantinya 3 bank NHM, NHB dan Excomto ketiganya adalah cikal bakal Bank Mandiri sekarang. Terus ada The Big Five Trading House sekelas Mitsui cs. dan The Big eight. Ini adalah penopang ekonomi RI sampai 1957. Terus Pemerintah juga aktif bikin kekuatan Perusahaan Negara. Waktu masih mentolerir struktur The Big eight, maka didirikan BNI, Pelni, Garuda, dan BUMN lain .

Lalu mendadak di tahun 1957, semua perusahaan Belanda diambil alih dengna sistem etatisme 10 tahun. Kinerjanya memble karena mismanagement. Korupsi dan birokrasi monopoli negara di seluruh dunia memang tidak ada yang deliver secara jangka panjang.  Kemudian masuk Orde Baru, PMA dan konglomerat digerakkan dengan kebijakan proteksi. 

Nah, proteksi yang berlebihan itu membuat ekonomi Indonesia selama 32 tahun di tangan Orde Baru kropos, yang akhirnya dilanda krisis moneter 1998. Sementara Tiongkok yang kapok dengan komunisme, bertobat setelah gagal 30 tahun menerapkan ‘Marxisme dungu’ di Tiongkok (1949-1979). RRT mengejar RI yang sudah melalui 20 tahun lebih dulu, kita malah ketinggalan zaman.

Ya, semua ini memang karena ambivalensi, apa dan siapa mengausai apa. Karena masih pakai pilah-pilih kucing hitam putih, BUMN atau MNC atau konglo maka kinerja tidak optimal.  Mestinya pokoknya satu kriteria, anda produktif anda efisien, anda efektif, prpoaktif, positif, kreatif, menguntungkan setor pajak dan menampung karyawan serta tidak mengganggu lingkungan (wah, banyak amat fungsi sosialnya).

silakan anda berkiprah dan memanfaatkan Indonesia sebagai pasar maupun sebagai pangkalan untuk ekspor ke pasar global. Jadi kita mencari yang the best and the most competitive.  Maka masalah bank di Indonesia, didominasi BUMN atau asing atau MNC sebetulnya memang tergantung birokratnya dalam mengendalikan divisi-divisi Indonesia Inc itu, baik di perbankan maupun di industri non keuangan.

Belanda sendiri sempat kehilangan ABN karena dicaplok oleh RBS ANZ . ABN itu induk awal NHM bank terbesar di Belanda. Jadi keinerja itu tidak bisa diukur dengan politik identitas. Kalau anda tetap pakai kriteria "siapa" mirip kucing putih vs hitam dan tidak bicara produktivitas dan kinerja meritokratis, maka anda akan menghadapi masalah inefisiensi dan low productivity. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk