Inflasi Pedesaan dan Ironi Wajah Pedesaan
berita
Ekonomika
Sumber Foto : rayapos.com (gie/watyutink.com) 15 August 2018 19:00
Penulis
Data BPS Juli 2008 menyebutkan inflasi di desa pada kuartal II/2018 mencapai 0,82 persen. Angka tersebut terbilang amat tinggi dan memprihatinkan karena lebih tinggi dari angka rata-rata inflasi nasional (0,28). Inflasi pedesaan terjadi karena naiknya harga-harga bahan makanan sebagai faktor utama. Inflasi Kelompok bahan makanan tercatat sebesar 1,40 persen yang dipicu naiknya harga telur ayam ras, daging ayam ras dan cabe rawit. Uniknya, hal yang sama juga terjadi pada 2017 lalu. Inflasi pedesaan pada Juni 2017 mencapai 0,23 persen. Kelompok barang yang menjadi penyumbang utama inflasi pedesaan adalah bahan makanan, perumahan, makanan jadi dan transportasi.

Sebab musabab dari munculnya konsumerisme yang muncul di desa dan jadi penyebab inflasi oleh beberapa pakar disebutkan antara lain karena desa telah bertransformasi menjadi pasar bagi barang konsumsi maupun bahan pangan, yang diproduksi oleh pabrikan. Orang desa telah menjadi “manja” dan berubah menjadi konsumen fanatik dari barang industri yang mudah didapat. Padahal, sejatinya desa adalah sumber bahan pokok pangan dari tanaman rakyat yang bisa dinaikkan nilai tambahnya oleh teknologi pertanian, jika proses penguatan industrialisasi pedesaan berjalan baik.

Lalu mengapa bisa desa berubah menjadi pasar barang-barang industri yang dikonsumsi masif oleh penduduk desa? Apakah produk-produk pertanian di desa, atau bahkan profesi petani tidak lagi diminati oleh sebagian besar penduduk desa?

Bisa jadi, inflasi yang melanda desa pada tahun-tahun terakhir terjadi karena adanya kendala pada rantai pasokan distribusi barang konsumsi dan bahan pangan yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat. Ada kesenjangan kuantitas pasokan dan ketepatan waktu distribusi yang bermasalah (Tony Prasetiantono,4/8/2018).

Betulkah persoalan inflasi desa terletak pada persoalan pasokan barang dan distribusi yang tidak lancar? Apakah kelangkaan yang berakibat pada kenaikan harga bahan pangan dan barang konsumsi karena desa tidak lagi mandiri dalam menyediakan bahan pokok pangan dan barang konsumsi sehari-hari? Atau, adakah persoalan lain?

Masalah yang terjadi pada petani dan dunia pertanian di Indonesia sesungguhnya telah lama terpetakan dengan jelas. Semakin menyempitnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi industri dan perumahan, tidak berdayanya petani dalam mekanisme pembentukan harga produk pertanian, masalah pasar dan distribusi hasil pertanian/kebun, telah sejak zaman orde baru diketahui dengan jelas. Sayangnya, unsur-unsur dan faktor penyebab terjadinya inflasi di desa beserta tidak memadainya nilai tukar petani pada produk bahan pangan (NTP tanaman kebun rakyat per Juli/2018 sebesar 97,01, dibawah standar NTP 100) selama ini belum nampak adanya perbaikan yang signifikan. Petani tetap defisit (NTP<100) dan kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibanding kenaikan harga barang konsumsi.

Haruskah desa akan terus dibiarkan bertransformasi menjadi pasar bagi barang-barang industri, dan akan terus bergerak menaikkan angka inflasi ? Apakah retail-retail modern yang boleh berdiri sampai pelosok desa akan terus diizinkan beroperasi dan turut menjadi faktor perusak budaya pedesaan? Sampai kapan desa dibiarkan menjadi amat tergantung pada proses industrialisasi perkotaan yang kemudian “menjajah” kemandirian desa?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

 

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Ada dua hal persoalannya, yakni nilai tukar petani yang tidak kunjung naik. Saya diberitahu kemarin oleh serorang pakar yang saya percayai bahwa baik upah riil buruh tani, maupn upah riil buruh konstruksi, dan gaji riil pembantu, itu ketiga-tiga nya tidak naik. Ketiga profesi itu pelakunya sama yakni rumah tangga buruh tani. Pada saat ada kegiatan di pertanian suami-istri itu kerja, atau jadi buruh, kerja nyakap atau apa yang jelas mereka kerja. Tatkala musimnya tidak lagi meminta kegiatan di pertanian sang suami jadi buruh konstruksi, sedang istri jadi pembantu. Jadi dari ketiga-ketiganya itu selama ini tidak naik. Mereka katakanlah rugi, jika inflasi makin lama makin meningkat maka mereka akan termaginalkan.

Kalau secara sederhana itu istilahnya disebut sebagai “urban bias” , kebijakan yang selalu berpihak pada orang perkotaan yang lebih bisa menuntut dalam menyuarakan haknya dengan jangkauan yang lebih terorganisasi. Sedangkan petani dari jaman dulu susah terorganisir. Di pedesaan Indonesia, setelah DI/TII dan G30S/PKI , orang tidak berani protes di pedesaan.

Hal kedua yang penting untuk diketahui adalah, pertama-tama desa menjadi minus pangan tatkala perkebunan besar masuk. Yang paling nyata, sempat dicatat oleh The Kian Wee yang menulis disertasi tentang keadaan perkebunan besar di Deli, Sumatera Timur. Beliau mendapatkan data-data bahwa Sumatera Timur itu menjadi pengimpor pangan. Karena ada dua hal serentak yang bekerja, pertama, tanah petani di daerah itu diambil oleh para sultan dan diberikan kepada “Kompeni”/VOC setelah Undang-Undang 1870, di sisi lain ketika itu buruh dibawa dari luar. Mula-mula bukan buruh dari Jawa tapi dari China, lalu India yang kerja di sana. Tapi belakangan Belanda melihat ada orang Jawa disitu. Masalahnya, para buruh perkebunan itu harus diberi makan.

Ketika saya menyusun tesis, ada temuan saya bahwa kuli kebon Belanda itu tidak dibenarkan memiliki tanah sendiri. Sebabnya, jika para buruh itu memiliki tanah dan menggarap tanah mereka, maka besok nya mereka tidak akan cukup kuat untuk bekerja di perkebunan. Maksud saya adalah, memang pekerjaan perkebunan besar itu justru jadi sektor ekstraktif. Jadi beda sekali ketika dulu orang Eropa datang—sebelumnya ada orang Persia, Arab yang datang berdagang ke Nusantara—bangsa kita kebanyakan adalah petani kecil dan tidak ada perkebunan besar. Hasil rempah-rempah seperti vanilli dan sebagainya itu yang menjadi daya tarik para pendatang asing ke Nusantara. Ketika itu bangsa Indonesia mayoritas para petani kecil yang cukup mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas baik. Sehingga hal itu menjadi daya tarik para pedagang asing untuk membeli produk pertanian kita. Petani kita pun cukup terpercaya menjadi pemasok mereka. Baru belakangan VOC mempergunakan kekuatan untuk memaksa, yang dikenal kemudian dengan tanam paksa, setelah VOC berkuasa.

Sebetulnya memang, sedari dulu itu soalnya adalah pada moda of production itu. kalau kita kembali pada pandangannya Marx, orang yang menguasai means of production (capital goods), maka dialah yang menguasai masyarakat. Means of production ini diambil oleh pengusaha dan mendapat pembiaran oleh pemerintah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Sekarang jalan keluarnya, saya kira langkah pak Jokowi untuk mensertifikasi lahan penduduk itu langkah awal yang baik. Tapi langkah yang lebih penting lagi adalah mengambil kembali tanah-tanah yang sudah ada pada perkebunan besar. Tentunya dengan ganti rugi. Saya menyebutnya “agrarian reform” yakni pembagian tanah yang dibarengi langsung dengan pembagian prasarana produksi, juga pendampingan kepada petani dan bantuan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas serta menyiapkan pembeli-pembeli dengan harga yang memadai. Petani itu sebetulnya butuh produk nya dibeli dengan harga yang wajar.

Sekarang itu harus dikaji ulang, kenapa presiden silih berganti tapi nilai impor pangan naik terus? Hanya Bung Karno yang menyadari dan lalu membuat PP No 10. Padahal konsep kebangsaan proklamator sangat inklusif. Tujuannya, adalah memberikan economic space bagi marhaen. Itu terkait dengan konsep saya bagaimana untuk keluar dari tangga kemiskinan. Jadi hal pertama, pengendalian jumlah penduduk, kedua, kecukupan pangan dan gizi, ketiga, pelayanan kesehatan yang menjangkau dan terjangkau, keempat, pendidikan yang menjawab tantangan,dan infrastruktur.

Seandainya saya penasehat presiden sekarang, maka saya akan sarankan jangan membangun jalan dulu, tapi bangun infrastruktur broadband, supaya petani dipedesaan juga bisa menguasai teknologi. Jadi Hand Phone (HP) itu bukan sebagai alat konsumsi. Tujuan utama pemerintahan manapun adalah merobah HP yang ada di tangan rakyat menjadi alat yang meningkatkan kemampuan individu, produktivitas dan efisiensi, juga bargaining position. Jadi pada intinya rakyat menjadi mandiri. Orang nya dulu yang mandiri baru kita bangun desa yang  mandiri.

Jadi agrarian reform itu sebetulnya jalan keluar yang cukup bijak. Pemodal itu bisa menyingkir kapan saja. Bagi pemerintahan yang arif, maka dia akan memperkuat rakyatnya sehingga rakyatnya tidak akan kemana-mana. Lain kalau pemerintahan yang bersahabat dengan pemodal, maka menurut saya pemerintahan itu sudah bunuh diri. Pemerintahan sejatinya harus memperkuat rakyat yang dimulai dari pedesaan. Rakyatlah yang akan menjadi kekuatan. Agrarian reform itu sudah dicontohkan dengan baik oleh Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Vietnam dan China. Di Jepang, rakyatnya sudah membangun kekuatan pertanian sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi teknologi Jepang itu mulai bangkit bukan serta merta oleh Honda atau lainnya. Bangkitnya itu dari industri sutra, dari sana mereka mulai meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas, dengan mempergunakan teknologi. Bangsa Jepang tidak pernah tinggalkan itu. Korea memang pernah dijajah, betul. Tapi Korea selatan ketika bangkit justru memulainya dari pertanian.

Kalau kita lihat negara-negara yang berhasil menggapai teknologi tinggi tanpa kehilangan jatidiri, adalah bangsa yang paling awal memperkuat pertanian dan perdesaannya. Itu landasannya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Inflasi yang tinggi di desa disebabkan karena pertama, banyaknya aliran dana yang dikucurkan ke desa. Ada Bansos, PKH, dan lainnya sehingga uang beredar di desa semakin banyak. Ketika semakin banyak tentu untuk generate consumption ada yang namanya expected inflation yakni inflasi yang terbentuk karena banyaknya dana dari pemerintah yang mengalir ke desa dan berpengaruh terhadap pola pembentukan harga di desa. Jadi itu kesempatan bagi yang ada di desa untuk menjual lebih mahal. Hal itu yang menjadikan inflasi meningkat.

Skala perekonomian desa sendiri masih kecil. Industri di desa tidak terlalu besar seperti di kota--kebanyakan seperti Bumdes—industri yang ada masih tahap low atau middle, kategori kecil.

Pemberdayaan masyarakat itu ada, kalau kita lihat bahwa ada cash flow lock 30 persen dari Bansos itu sebetulnya untuk kerja, tetapi yang 30 persen itu ternyata hanya jenis-jenis pekerjaan yang dibawah 36 jam per minggu. Jadi sifatnya hanya temporer saja seperti pengaspalan, pasang gapura dan  perbaikan jalan. Nah, ketika semua itu telah selesai dilaksanakan, selanjutnya orang desa mau kerja apa? Itulah yang menjadi permasalahan sebetulnya. Kita butuh ada yang sustain, adanya industri di desa yang pada hakekatnya dapat menyerap tenaga kerja yang ada di daerah tersebut.

Permasalahannya, industrialisasi pedesaan itu tidak pernah terwujud dan itu sebenarnya tidak dapat dikerjakan untuk  satu desa. Bisa jadi diciptakan kerjasama antara satu desa dengan desa yang lain. Misalnya di desa A memiliki tenaga kerja yang mumpuni untuk menciptakan industri. Disatu sisi desa B umumnya adalah petani, jadi bisa link and match antara keduanya. Tidak bisa hanya di satu sisi saja. Konsep dari Bumdes adalah menggali adanya sumber-sumber desa yang menciptakan nilai tambah. Jika potensi desanya sebagai penghasil jagung terbesar paling tidak bisa diolah menjadi sereal atau yang paling rendah adalah pakan ternak. Selama ini hanya di jual begitu saja, maka itu yang menjadi permasalahanya.

Bumdes hadir disitu, tetapi kita belum melihat industri dari pinggir. Kalau misalnya industri dari pinggir (baca: desa) ada dan tenaga kerja dari desa terserap, maka kita tidak akan melihat ketimpangan didesa yang sekarang cukup besar ketimbang di kota.

Permasalahannya sekarang, 20 persen yang ada didesa dilihat dari struktur pengeluaran itu 20 persen teratas, 40 persen menengah dan 40 persen di bawah. Sekarang justru yang 20 persen teratas tidak berkurang tetapi meningkat, sedangkan yang paling bawah justru turun. Ketimpangan ini justru terjadi di desa. Artinya, kita harus mempertanyakan juga Bansos ini mengapa jenis dana yang diberikan kepada masyarakat itu tanpa ada kelanjutannya? Ataupun kalau memang cash for wor--dikasih dana tapi syaratnya bekerja--tapi bekerjanya apa dulu? Ternyata bekerjanya seperti tadi, bukan bekerja yang sustain seperti industrialialisasi di desa.

Yang menjadi “PR” utama pemerintah adalah ketika tenaga kerja dari desa tidak bisa memenuhi kebutuhan industri yang dibangun di desa. Akhirnya tenaga kerja dari kota datang ke desa untuk bekerja. Itulah yang sekarang menjadi permasalahan.

Makanya tadi saya sebutkan akhirnya penduduk yang di lapisan bawah yang pendidikannya kurang tidak bisa bekerja, dan hanya bekerja serabutan saja. Belum lagi ketika ada bantuan dari pemerintah untuk infrastruktur (membuat irigasi), ternyata pemilik lahannya itu yang 20 persen di lapisan atas. Sedangkan yang bekerja disana adalah golongan 40 persen kebawah yaitu para buruh tani.

Hal itulah yang harus diperbaiki sebetulnya sebelum kita mengarah kepada integrasi antar desa, atau menghasilkan produk dari satu desa. Struktur ketimpangannya saja masih tinggi. Karena pemilik lahan menikmati lebih banyak daripada yang menggarap. Jika hal tersebut bisa berubah saja maka ketimpangan di desa akan berkurang karena Bansos ini sangat masif sekali.

Maka akhirnya infrastruktur yang dibangun ini tidak tepat sasaran. Menurut World Bank tingkat kesalahgunaannya lebih tinggi untuk masalah Bansos daripada PKH. Itu berdasarkan penelitian pada 2015. Sedangkan untuk PKH tingkat penyalahgunaannya masih kecil karena diberikan dengan cara-cara tertentu, misalkan anda harus ikut sekolah beberapa tahun, baru diberikan.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Kalau saya lihat itu not necessarily karena industri yang penetrasi ke desa. Saya melihatnya wajar saja karena mestinya kota dan desa itu saling sinergi. Bahan-bahan pangan dari desa semestinya memang dijual ke perkotaan dan barang-barang hasil industri manufaktur itu seharusnya memang lebih banyak dijual di kota. Masalahnya sekarang barang industri juga beredar masif di pedesaan.

Ada beberapa penyebab, pertama, idealnya inflasi di desa itu rendah khususnya untuk bahan pangan.Tapi kalau inflasi bahan pangannya tinggi berarti para penduduknya lebih banyak membeli bahan pangan dari luar dari pada memproduksi sendiri.

Hal itu memang harus diteliti karena bahan pangan tidak mungkin diproduksi dari kota, berarti ada kemungkinan masuk dari luar negeri. Jadi kemungkinan dari barang impor yang masuk melalui pelabuhan ke kota, lalu mendistribusikan barang impor itu ke desa-desa. Itu yang membuat barang impor dari luar begitu sampai ke pedesaan harganya lebih mahal, karena adanya rantai perjalanan yang panjang sehingga butuh biaya distribusi yang barangkali tinggi. Harganya otomatis akan lebih mahal begitu sampai di pedesaan. Itu salah satu penyebab penting menurut saya. 

Jadi apa yang diproduksi desa itu semakin lama semakin berkurang baik dari sisi jumlah maupun macamnya. Semestinya desa bukan hanya bisa menghasilkan beras saja. Ada palawija dan sayur mayur. Artinya sudah semakin banyak dari sisi jumlah dan dari sisi jenisnya, barang-barang itu dipasok dari impor. Bukan hanya impor beras tapi juga yang lain-lain. Itu juga yang membuat kita melihat impor barang konsumsi termasuk bahan pangan meningkat pesat termasuk di tahun ini.

Kalau hal itu berlangsung terus menerus bisa membuat pertanian pedesaan menjadi tidak kondusif makanya kemudian terjadi alihfungsi lahan pertanian. Itu yang membuat petani jadi malas karena dihadapkan pada persaingan dengan barang impor di pasar yang memang lebih efisien. Karena barang impor itu dari negara asalnya mendapat dukungan luar biasa dari pemerintahnya, antara lain mungkin mendapat subsidi, lalu mekanisasi dan sebagainya. Sementara petani kita di desa hanya punya lahan yang kecil-kecil. Skala ekonominya juga kecil, jadi bagaimana mereka bisa menghasil sesuatu yang berdaya jual kalau tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Harusnya petani kita memang mendapatkan dukungan pemerintah dari berbagai sisi. Dari sisi benih, pupuk, kepastian pembelian yang juga penting dari pemerintah. Karena ada keluhan juga dari petani kalau dia memproduksi sesuatu maka seringkali harga produknya berada di bawah harga pasar.

Itu yang menyebabkan petani kita makin lama semakin tidak berdaya saing. Produksi petani jadi semakin sedikit dan akhirnya desa menjadi semakin tergantung untuk bahan pangan dan barang kebutuhan yang lain dari luar desa yakni dari kota, dan sebagiannya dari impor.

Dampak berikutnya memang akhirnya banyak petani kita yang alih profesi ke kota. Atau paling tidak paruh waktu diluar musim panen setelah musim tanam, maka dia akan ke kota untuk mencari pekerjaan, menjadi kuli bangunan dan sebagainya.

Karena memang betul dari sisi penghasilan NTP nya itu rendah. Tapi NTP nya bukan hanya dari tanaman perkebunan. Itu memang satu-satunya yang NTP nya di bawah 100. Tapi dari NTP tanaman pangan lainnya walaupun dia di atas 100 tapi angka indeks nya sangat tipis sekali, misalnya 102. Jadi walau di atas 100 tapi sangat tipis. Jadi kalau demikian halnya maka petani tetap saja tidak sejahtera. Itu satu hal yang patut menjadi catatan juga.

Jadi NTP petani itu walau di atas 100 tapi selama ini tidak ada perbaikan(stagnan). Kadang angka indeks nya naik tapi kemudian turun lagi. Itulah yang membuat petani menjadi enggan atau sukar untuk bertahan di pertanian. Apalagi pada generasi petani yang lebih muda. 

Reformasi agraria memang menjadi kunci tapi butuh political will yang kuat karena itu masalah lahan. Jadi sejauh mana kekuatan pemerintah untuk bisa menjalankan agenda tersebut karena tantangannya sangat besar. Tapi kalaupun tidak at least ada dari berbagai insentif yang diberikan pemerintah dan juga dukungan untuk menciptakan tata kelola dan tata niaga pangan yang harus baik. Juga kepastian pembelian yang menguntungkan bagi petani. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir