Infrastruktur: Dikritik Bank Dunia, Diminati Investor
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 February 2019 19:15
Penulis
Kritik Bank Dunia terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dinilai berkualitas rendah dan tanpa studi kelayakan yang memadai ternyata tidak menyurutkan minat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank swasta maupun investor untuk membiayai pembangunannya.

Sejumlah bank negara seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI menyatakan tetap akan mengincar proyek infrastruktur dengan menyalurkan kredit bagi pembangunannya yang pada tahun lalu sudah mencapai Rp330,2 triliun.

Pada tahun lalu tiga bank BUMN tercatat menyalurkan kredit infrastruktur. Bank Mandiri menggelontorkan dana sedikitnya Rp182,3 triliun, disusul Bank BNI senilai Rp110,6 triliun, dan Bank BRI sebesar Rp37,3 triliun.

Bank BNI menargetkan ekspansi kredit untuk pembangunan infrastruktur pada tahun ini akan mencapai 12 persen. Jumlah tersebut memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 23 persen dari total kredit perseroan. Kredit tersebut sebagian besar akan disalurkan untuk pembangunan konstruksi jalan tol. Proyek infrastruktur lain yang dibidik adalah kelistrikan, transportasi, dan telekomunikasi.

BNI menyatakan telah menyusun strategi dalam mengelola risiko kredit infrastruktur dan bersikap selektif terhadap proyek yang akan didanai yang memang dijamin pemerintah. Bank plat merah itu juga akan memperhatikan ketentuan batas maksimum pemberian kredit.

Tak mau ketinggalan, Bank Mandiri juga menyatakan akan mendanai  pembangunan infrastruktur. Proyek yang dibidik pada tahun ini adalah proyek jalan tol Solo-Ngawi bersama dengan Jasa Marga.  Strategi pendanaannya adalah dengan membiayai proyek yang segera dibangun sehingga penyerapan kreditnya bisa lebih cepat.

Bank swasta yang tertarik mendanai pembangunan infrastruktur adalah Bank BCA melalui skema sindikasi. Tahun lalu bank tersebut menyalurkan kredit infrastruktur dalam skema sindikasi sebesar Rp20 triliun.  Pada bulan lalu sudah ditandatangani kredit sindikasi senilai Rp12 triliun.

Proyek pemerintah dinilai tetap menarik tahun ini, apalagi sudah dialokasikan dana sebesar Rp415 triliun dalam APBN 2019 untuk membangun infrastruktur. Hal ini menunjukkan pembangunan sektor tersebut masih menjadi prioritas.

BUMN yang membangun infrastruktur dinilai tidak hanya menjadi motor penggerak pertumbuhan tetapi juga menjadikan Indonesia menarik di mata investor global. Mereka tertarik berinvestasi di Tanah Air dan ikut membangun setelah berkolaborasi dengan BUMN.

Selain terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur, investor asing menanamkan modalnya melalui instrumen pasar modal seperti obligasi dan saham. Contohnya, ketika PT Jasa Marga Tbk menerbitkan obligasi yang diberi nama Komodo Bond di London dalam mata uang rupiah, banyak investor yang  membelinya.

Apa yang membuat proyek infrastruktur tetap menarik bank dan investor asing untuk mendanai? Apakah proyek tersebut menjanjikan return yang menarik? Atau apakah karena ada jaminan dari pemerintah RI sehingga apapun kondisinya kredit mereka pasti dilunasi?

Sektor apa saja dari proyek infrastruktur yang menarik investor? Apakah kritik Bank Dunia tidak menjadi bahan pertimbangan investor sebelum menyalurkan dananya bagi pembangunan infrastruktur?  Apakah tidak ada kekhawatiran terjadi default?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Pembangunan infrastruktur yang didanai bank ini berarti proyek yang akan datang.  Proyek ini tetap menarik untuk didanai, pertama, karena infrastruktur masih menjadi prioritas bagi pemerintah. Walaupun pemerintahan saat ini akan selesai  periodenya, siapapun presidennya nanti tetap akan mendorong pembangunan infrastruktur jika dicermati dari kampanye para capres-cawapres, sehingga ada kepastian untuk jangka panjang.

Kedua, ada pilihan proyek infrastruktur yang akan dibiayai, misalnya, jalan tol. Jalan tol adalah salah satu proyek infrastruktur yang komersial bagi swasta maupun BUMN. Ada tingkat pengembalian investasi yang didapat penanam modal. Bagi bank, proyek ini merupakan salah satu yang bisa dibiayai walaupun bersifat jangka panjang dari sisi pembangunannya.

Jalan tol memberikan pemasukan dari tarif yang dibayarkan pengguna, yang dinilai layak dari sisi feasibility study, apalagi jika jalan tol tersebut berlokasi di pulau Jawa yang merupakan jalur gemuk.  Ini menjadi bagian dari pertimbangan bank.

Untuk proyek infrastruktur di luar Jawa swasta kurang tertarik. Proyek tersebut lebih banyak didanai oleh APBN maupun APBD.  Kemungkinan dilibatkan juga bank BUMN dalam pembangunannya dengan berbagai variasi skema pinjaman.

Salah satu skema yang ditempuh bank BUMN adalah dengan membeli surat utang yang diterbitkan oleh BUMN karya yang membangun proyek infrastruktur.  BUMN karya mencairkan surat utang tersebut di bank BUMN untuk mendanai pembangunan. BUMN karya berutang kepada bank BUMN. Namun semuanya tetap harus melalui studi kelayakan. Jika dinilai tidak layak, tidak memberikan keuntungan, maka bank BUMN akan sangat hati-hati. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Pembiayaan infrastruktur oleh bank BUMN sifatnya direction, top down, penugasan dari pemerintah, bukan masalah tertarik tidak tertarik menyalurkan kredit.  Meskipun bank BUMN tersebut merupakan perusahaan publik, tetapi dirutnya bisa dipecat jika tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Pemerintah pemilik saham mayoritas di bank BUMN.

Mengenai penerbitan obligasi Jasa Marga Komodo Bond di London yang dibeli investor asing, dasarnya adalah imbal hasil yang ditawarkan menarik, tidak terkait dengan proyek infrastruktur jalan tol.  Apalagi penjamin obligasi tersebut adalah negara, dan tidak ada negara sebesar Indonesia bangkrut.

Minat investor membeli surat utang tergantung pada imbal hasil yang ditawarkan. Selain imbal hasil, juga dilihat siapa yang menawarkannya. Sekalipun yield yang dijanjikan tinggi tetapi lembaga yang menerbitkannya tidak kredibel, tidak ada kepercayaan terhadap lembaga tersebut, investor akan berpikir dua kali. Mereka tidak mau terjebak pada harapan palsu. Dengan garansi pemerintah RI surat utang tersebut menjadi laku.

Selain itu, reputasi Indonesia di mata investor tidak pernah ngemplang utang sekalipun kondisi ekonominya tidak selalu baik. Dengan begitu potensi gagal bayar (default) secara solvabilitas tidak akan terjadi.  Seandainya BUMN penerbit surat utang sampai gagal bayar maka akan diprivatisasi. Privatisasi BUMN tetap menarik bagi investor.

Ukuran satu proyek feasible atau tidak bukan pada minat investor membeli surat utang yang dikeluarkan BUMN karya yang membangun proyek infrastruktur. Investor lebih tertarik pada imbal hasil dan kredibilitas lembaga yang menjamin surat utang tersebut.

Bagi pemerintah, pembangunan infrastruktur tidak hanya dihitung berdasarkan cost and benefit secara finansial, tetapi juga dari manfaat dampak ekonomi. Namun manajemen pembangunan yang baik harus berpijak pada opportunity cost.

Dengan demikian pemerintah harus menghitung dengan cermat dengan dana yang ada apakah akan membangun jalan tol atau proyek infrastruktur lain yang memiliki dampak berantai yang paling besar, bukan melihat nilai proyek.

Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, infrastruktur yang cocok dibangun dengan tujuan menurunkan logistic performance index mestinya lebih diprioritaskan pengembangan jalur kareta di darat dan jalur laut sebagai public choice, sehingga lebih efisien, bukan jalan tol.

Pemerintah memang membangun tol  laut tetapi intensitas dan kemasifannya tidak seperti jalan tol.  Intensitas dan kemasifan menunjukkan pembangunan yang dilakukan merupakan skala prioritas.

Khusus untuk proyek jalan tol di Jawa, tanpa jaminan pemerintah pun, menarik bagi investor karena potensi permintaannya. Apalagi antarjalan tol sudah tersambung, hanya tinggal sedikit, sehingga secara komersial  menjanjikan.

Swasta ragu masuk dalam investasi jalan tol sebelum ada kepastian mengenai lahan. Namun dengan terbitnya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ada kepastian dalam pembebasan lahan, sehingga mereka berminat untuk menanamkan dananya. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik