Infrastruktur Rasa Asing
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto: Muid/ watyutink.com

06 December 2017 10:00
Penulis
Pemerintahan Jokowi-JK menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai signature kepemimpinannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan 245 proyek, biaya pembangunan infrastruktur hingga 2019 mencapai Rp5.519,4 triliun, 40,1 persennya berasal dari APBN. Jika dirata-rata per tahun, pemerintah membutuhkan anggaran infrastruktur Rp1.100 triliun.

40 persen bahan baku utama pendukung proyek infrastruktur ditopang oleh baja dan semen. Meski begitu, Krakatau Steel (KS) sebagai BUMN dan produsen baja terbesar nasional justru mengalami kerugian sejak tahun 2015 hingga semester III tahun 2017. Direktur Keuangan KS, Tambok Setyawati mengatakan, di tahun 2015 KS mengalami kerugian 360 juta dolar AS, tahun 2016 sebesar 160 juta dolar AS, dan di semester III-2017, KS rugi 39,6 juta dolar AS. Loh, kok bisa? Bukankah semakin tinggi pembangunan infrastruktur, semakin tinggi kebutuhan baja? Apakah proyek infrastruktur menggunakan baja impor?

Menurut Standard & Certification Committee The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), Basso Datu Makahanap, pada tahun 2020 kebutuhan baja mencapai 20 juta ton per tahun. Jika pemerintah tidak ikut berperan aktif dalam menumbuhkan investasi memperbesar produksi baja lokal, hanya bergantung impor, maka industri baja lokal akan rugi Rp 52 triliun per tahun.

Segendang sepenarian dengan industri baja, industri semen pun mengalami penurunan 30 persen di tahun 2017. Hal ini disebabkan karena terjadi kelebihan produksi (overcapacity) semen nasional yang mencapai 92,7 juta ton dari permintaan yang hanya 65 juta ton. Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Widodo Santoso menjelaskan, kelebihan kapasitas produksi sudah terjadi sejak tiga tahun terakhir. Apakah overcapacity ini terkait dengan maraknya ekspansi perusahaan semen asing di Indonesia, seperti: Wilmar Singapura yang mendirikan Pabrik Cemindo Gemilang dengan merk dagang Semen Merah Putih di Banten, Taiwan dengan Semen Garuda di Karawang, Anhui Conch dari China membangun pabrik semen di Kalimantan Selatan, yang dalam roadmapnya akan membangun 15 juta ton pabrik semen di Kalimantan dan Papua? Apakah perusahaan-perusahaan semen asing ini yang sekarang menyuplai proyek infrastruktur ? Jika ini dibiarkan, bukankah ekspansi mereka akan mematikan perusahaan semen nasional?

Di sisi lain, Chief Economist Bank Mandiri, Anton Hermanto Gunawan menyebutkan, pekerja lokal di sektor konstruksi jumlahnya berkurang 500.000 orang sepanjang tahun ini.  loh, bukankah ini anomali jika melihat padatnya  proyek infrastruktur yang sedang digarap pemerintah? Apakah ini karena serbuan tenaga asing terutama dari China?

Kenapa pembangunan infrastruktur digenjot tapi tidak menimbulkan multiplifier effect terhadap industri nasional dan tenaga kerja lokal? Kok program yang sebagiannya didanai APBN ini justru lebih memberi keuntungan kepada perusahaan-perusahaan asing, khususnya dari China, untuk melakukan invasi ekonomi? Apakah ini strategi Jokowi untuk kegiatan investai tidak melulu didominasi Barat? Atau memang sudah kebablasan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta

Sejak Indonesia merdeka, APBN selalu Defisit setiap tahunnya. Artinya siapapun yang menjadi Presiden dari sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, ada satu tugas yang harus selalu dikerjakan, yakni: menutupi defisit APBN dari utang Luar Negeri. Bahwa utang negara yang dilakukan oleh Pemerintah bagi suatu negara tidak hanya terjadi pada Pemerintah Indonesia, negeri lain juga mengalami hal yang sama.  Saat ini, rasio utang pemerintah masih dikisaran 2,30 persen dari PDB.

Pada prinsipnya, utang oleh siapapun harus dikembalikan/dibayar, termasuk Pemerintah Indonesia. Untuk itu, langkah pemerintah menganggarkan utang untuk kegiatan produktif, contohnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, itu saya kira sudah tepat. Dengan penggunaan utang untuk pembangunan infrastruktur ini diharapkan, agar hasil pembangunannya mempunyai multi guna, diantaranya: pertama, Infrastruktur strategis yang dibangun, bila sudah dioperasionalkan maka akan mendatangkan pendapatan bagi pemerintah sehingga dapat digunakan untuk cicilan pokok utang + bunga hingga lunas. Dengan kata lain, pemanfaatan utang yang hasilnya untuk mengembalikan utang.

Kedua, Infrastruktur mempunyai multiplier effect: Menjadi sarana pokok memperlancar aktivitas, efektifitas dan efisiensi kegiatan ekonomi dan bisnis. Sehingga, dengan pembangunan infrastruktur tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan sektor usaha/bisnis, serta memperlancar kegiatan  sosial dan budaya. Ketiga, mengurangi pengangguran. Infrastruktur yang dibangun seperti jalan raya dan irigasi adalah program padat karya, sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Keempat, menjadi Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan infrastruktur.

Kelima, pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan keenam, Meningkatnya pendapatan masyarakat, tentu akan berakibat ikut meningkatnya pendapatan nasional, termasuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak untuk membiayai  pengeluaran rutin dan pembangun pada tahun- tahun mendatang.

Dengan demikian pembangunan infrastruktur secara massive, diharapkan  menjadi kegiatan yang meningkatkan aktivitas  pelaku ekonomi oleh individu maupun perusahaan  dalam pasar input maupun pasar output sektor riil yang meningkatkan pendapatan masyarakat maupun keuntungan yang diperoleh perusahaan. Siklus keterkaitan antara pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan bisnis perusahaan menjadi suatu siklus dalam satu kesatuan sistem, yang terakumulasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagai salah satu indikator performence suksesnya pembangunan ekonomi oleh Pemerintah Indonesia.

Bahwa mungkin ada infrastruktur yang dibangun oleh Asing, namun jika melihat beberapa sampel dari pembangunan infrastruktur tersebut, yang saya lihat justru dibangun oleh BUMN, seperti Wijaya Karya (WIKA), Adhi Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, Nindya Karya , dan lain-lain. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Multiplier effect pembangunan infrastruktur masih kecil terutama dampak langsung ke industri baja dan semen, karena memang keterlibatan investor asing (satu paket dengan jaringan suppliernya) cukup besar. Sehingga ketika proyek-proyek infrastruktur dikerjakan investor asing, maka mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga instrumen lembaga keuangannya akan lebih melibatkan asing juga.

Dampak selanjutnya, industri nasional, tenaga kerja, dan lembaga keuangan kurang terlibat dalam hiruk-pikuk pembangunan infrastruktur saat ini

Pemerintah perlu lebih mendorong peran swasta nasional dan penggunaan tenaga kerja lokal, termasuk insinyur-insinyur dari Indonesia agar dampak penggandanya (multiplier effect) dapat dirasakan. Pembangunan infrastruktur fisik perlu lebih melibatkan industri domestic. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Sejak pemerintahan Jokowi naik tahta, masyarakat dibuai dengan mimpi indah bahwa pertumbuhan ekonomi akan meroket. Pemerintah langsung menggenjot APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2015 dengan kenaikan sangat fantastis. Dari sisi Pendapatan, pemerintah menganggarkan penerimaan pajak naik sangat tinggi, yaitu naik 30,5 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014, atau naik dari Rp 1.103 triliun menjadi Rp 1.440 triliun! Dari sisi Belanja, pemerintah merencanakan meningkatkan Anggaran secara spektakuler dengan cara mengalihkan Subsidi (BBM) dan kenaikan penerimaan pajak tersebut ke Belanja Modal dan Infrastruktur. Diharapkan peningkatan Belanja Modal ini akan memberikan double impact untuk membuat pertumbuhan ekonomi meroket.

Faktanya cukup mengecewakan. Realisasi penerimaan pajak 2015 ternyata jauh di bawah hasrat pemerintah yang sedang bermimpi. Realisasi penerimaan pajak 2015 stagnan. Tidak ada jalan lain, Anggaran Belanja harus dipangkas agar defisit anggaran bertahan di bawah 3 persen dari PDB, yaitu batas maksimum yang dibolehkan oleh Undang-Undang Anggaran.

Tahun 2016 terulang lagi. Pemerintah masih menggebu-gebu tanpa perhitungan matang. Atau lebih tepatnya mungkin karena ketidakpahaman dalam menyusun kebijakan APBN. Realisasi penerimaan pajak 2016 juga anjlok dibandingkan anggarannya. Penerimaan dari program Tax Amnesty yang sangat kontroversial juga tidak dapat menyelamatkan APBN 2016.

Tetapi, dengan komunikasi (atau tepatnya pencitraan?) yang kurang tepat masyarakat terbuai dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Di setiap kesempatan pemerintah meng-klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur. Tetapi faktanya sangat bertolak belakang dengan kenyataan.

Memang benar realisasi Belanja Modal dan Infrastruktur mengalami kenaikan di tahun 2015. Belanja Modal naik dari Rp 147,3 triliun (2014) menjadi  Rp 215,4 triliun. Di dalam Belanja Modal ini, kenaikan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan (baca: Infrastruktur) hanya naik dari Rp 65,6 triliun (2014) menjadi Rp 98,6 triliun (2015). Kenaikan ini karena Belanja Modal dan Infrastruktur 2014 anjlok akibat tahun Pemilu.

Tahun 2016, realisasi Belanja Modal dan Infrastruktur bahkan menciut. Belanja Modal turun (dari Rp 215,4 triliun) menjadi Rp 169,5 triliun saja. Belanja Modal Infrastruktur juga turun (dari Rp 98,6 triliun) menjadi Rp 64 triliun. Dari data APBN ini jelas terbaca bahwa realisasi Belanja Infrastruktur tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, dan oleh banyak pihak.

Untuk kompensasi Belanja Infrastruktur yang sangat mengecewakan ini, pemerintah mendorong perusahaan negara (BUMN) untuk membangun, khususnya ,jalan (tol). Hal ini akan membahayakan posisi BUMN yang awalnya hanya kontraktor pembangunan infrastruktur menjadi investor jalan (tol). BUMN ini bisa mendapat kesulitan membayar kembali investasi yang menggunakan pinjaman yang kebanyakan dari bank pemerintah. Kalau ini sampai terjadi, maka bisa berdampak sistemik, dan bank pemerintah bias mengalami kesulitan.

Tahun 2017 sepertinya tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak 2017 juga akan anljok dibandingkan anggarannya. Sampai akhir November 2017 realisasi penerimaan pajak hanya 78 persen dari anggaran. Diperkirakan akan terjadi shortfall sedikitnya Rp 200 triliun, dan akan memaksa pemerintah memangkas lagi anggaran Belanja Modal dan Infrastrukturnya karena defisit anggaran sudah membengkan mendekati 3 persen dari PDB.

Seiring tahun-tahun berlalu masyarakat dan banyak pelaku usaha mulai menunjukkan pesimisme. Tidak heran kalau perusahaan pendukung infrastruktur mulai merasakan pahitnya kenyataan bahwa belanja infrastruktur tidak seperti yang citrakan.

Sebaiknya pemerintah mulai menyadari hal ini dan tidak memberi harapan berlebihan (baca: palsu) ke masyarakat dan pelaku usaha. Menggelembungkan APBN di luar kemampuan riil hanya membohongi dan membodohi diri sendiri. Bangunlah dari mimpi dan hadapi kenyataan ini. Mengakui kondisi sebenarnya dan bicara jujur kepada masyarakat mungkin dapat menuai simpati. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Untuk saat ini, proyek-proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi-JK memang masih membebani keuangan negara lantaran proyek infrastruktur yang bernilai ribuan triliun rupiah tersebut masih belum rampung.  

Pembangunan infrastruktur kita memang punya timeline. Tetapi tidak serta merta langsung memberikan efek. Kalau kita lihat sampai triwulan III-2017, memang ada perbaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 5 persen.  Tapi setelah kita lihat, ternyata belanja modal yang tumbuh kemarin itu adalah penjualan alat-alat berat untuk membangun infrastruktur. Bukan belanja modal yang support di sektor riil kita. Artinya sektor produksi kita di triwulan IV-2017 akan tetap stagnan.

Proyek-proyek infrastruktur pemerintah tidak memberikan multiplier effect ke industri nasional khususnya industri baja dan semen. Hal ini terjadi lantaran, kondisinya saat ini sejumlah penugasan pembangunan infrastruktur diberikan kepada BUMN. Penugasan tersebut membuat BUMN, dengan investasi menggunakan pinjaman yang sebagian besar dari bank pemerintah, hanya berpikir bagaimana mengerjakan proyek itu dengan efisien dan tidak memikirkan efek jangka panjang. Artinya mereka enggak berpikir jangka menengah panjang, bagaimana proyek itu bisa berkesinambungan. Terkait business planning korporasi yang bersangkutan. BUMN akhirnya akan cari cara-cara yang instan.

Kalau kita lihat di  semester I tahun 2017, kita banyak mengerjakan proyek infrastruktur. Tapi yang terjadi, saat ini kita mengalami over supply  semen. Selain itu, tidak ada satu baja pun dari dalam negeri. Karena apa? Karena BUMN mencari jalan instan, yakni cara bahan baku yang murah dan cepat. Yang murah ya impor. Ini yang akhirnya membuat percepatan proyek infrastruktur kita tidak memiliki multiplier effect dalam jangka pendek, karena semua capital insentive. Apalagi bahan bakunya juga disupport dari barang-barang impor.

Di satu sisi, penerimaan pajak masih kurang untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur tersebut, maka jalannya adalah dengan berutang. Namun, perlu ada pemilihan proyek prioritas yang dibiayai oleh utang untuk bisa memberikan percepatan dalam pembiayaan utang setelah pemerintah tambah utang lagi. Mestinya harus diprioritaskan lebih dulu untuk pembiayaan infrastruktur yang bisa refinancing. Supaya tidak menambah beban defisit keseimbangan primer. Dengan kata lain, proyek proyek infrastruktur pemerintah minimal bisa refinancing, tidak gali lubang tutup lubang. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Proyek infrastructure yang menjadi signature program pemerintah JKW-JK memang masih menghadapi sejumlah persoalan seperti ketersediaan dana (proyek kereta api cepat Jkt-Bandung), komposisi tenaga kerja khusus nya asing Tiongkok, faktor alam berupa ketersediaan lahan yang terbatas dan belum bisa dibebaskan sepenuhnya (MRT) .

Padahal, jika lancar, proyek infrastructure berbasis masyarakat diproyeksikan mendatangkan peluang kerja yang besar. Media Indonesia mencatat misalnya, untuk alokasi penangan proyek jalan dan jembatan tahun 2018 saja sepanjang 44.366 km terdapat alokasi dana Rp 887 milyar dengan 2.217.500 Hari Orang Kerja (HOK) untuk 22.175 orang.

Sebenarnya sejak proyek pembangunan infrastructure dijadikan program pamungkas oleh presiden Roosevelt semasa berkecamuknya resesi dunia yang dikenal dengan Malaise di akhir tahun 20an memasuki tahun 1930an, berupa program New Deal, program infrastructure dikenal dapat menjadi insensitive cukup mujarab untuk memacu perekonomian ketika pertumbuhannya kurang memadai.

Bahwa pilihan investors saat ini, seolah-olah terfokus kepada Tiongkok tentu bukan by design, melainkan by default menurut saya. Mau gimana lagi ketika AS dan EU memiliki masalah politik sekaligus ekonomi yang sedang tidak baik. Raja Salman yang diharapkan berkunjung ke Indonesia membawa hadiah investasi besar ternyata hanya membawa uang investasi recehan bagi negara kaya dollar ukuran Saudi Arabia.

The show must go on, perekonomian memerlukan dana besar dan nampaknya hanya ada Tiongkok yang mau dan mampu menjadi negara investor besar saat ini.

Apa boleh buat sebab rakyat memerlukan lapangan pekerjaan yang hanya bisa tercipta jika perekonomian tumbuh dengan berkualitas di atas 5 persen per tahun. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter