Inovasi Benih Padi, Menunggu Langkah Bijak
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 12 August 2019 10:00
Penulis
Watyutink.com - Malang benar nasib Tgk Munirwan, Petani sekaligus keuchik Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Upayanya untuk meningkatkan hasil perolehan padi petani Aceh dengan melakukan inovasi atas benih padi IF8, mengantarkannya ke sel tahanan polisi. Tgk Munirwan diperkarakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh karena dianggap melanggar Pasal 12 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, juncto Pasal 60 ayat 1 huruf b. 

Padahal, inovasi yang dikembangkan Tgk Munirwan telah mengantarkannya menjadi Juara ke II tingkat Nasional ajang Bursa Inovasi Desa. Menteri Eko bahkan menyerahkan sendiri hadiah atas kemenangan tersebut. Polisi kemudian melepas Tgk Munirwan, setelah Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo meminta agar penahanannya ditangguhkan. Kini Tgk Munirwan wajib lapor setiap hari kamis.

Bagi Tgk Munirwan, selain ketidaktahuan atas Undang-undang, dia juga merasa benih yang dikembangkannya sangat membantu para petani di desanya yang memanen hasil perdana sebanyak 11,8 ton padi. Hasil sebanyak itu merupakan “rekor” tersendiri di kawasan Aceh Utara. 

Penahanan atas Tgk Munirwan, telah membuka selubung lebih jauh permasalahan petani di Indonesia. Selain terkepung masalah “laten” pertanian sejak masa pra tanam, tanam hingga paska tanam terkait persoalan perbenihan, pupuk, permodalan, dan juga distribusi hasil pertanian (baca : tengkulak), petani Indonesia ternyata juga “terbelenggu” oleh keterbatasan untuk bisa meningkatkan taraf hidup yang dilakukan melalui inovasi benih mandiri. Padahal, pada 2015 lalu telah dicanangkan program penciptaan 1000 Desa Mandiri Benih oleh pemerintah. 

Apa sebenarnya yang menjadi masalah besar hingga inovasi yang dilakukan petani kok malah diperkarakan? Bukankah jika inovasi benih ternyata berhasil meningkatkan hasil panen, itu artinya mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan? 

Inovasi benih yang dilakukan petani, diketahui tidak hanya dilakukan oleh Tgk Muniwan. Sebelumnya, Surono Danu petani asal Lampung lebih dulu dikenal publik dengan inovasi benih padi yang diberi nama “Sertani” dan “EMESPE-1”. Benih Surono Danu juga berhasil meningkatkan hasil panen dua kali dari biasanya atau sekitar 14 ton, disamping tahan air dan hama. Inovasi Surono Danu bahkan telah ditanam di seluruh Indonesia. Sayangnya, inovasi yang dilakukan petani asal desa Onoharjo, Lampung Tengah tersebut kurang mendapat sambutan memadai dari otoritas pertanian, apalagi dijadikan program nasional pemberdayaan benih padi. 

Selain Tgk Munirwan dan Surono Danu, di Indramayu ada Wa Darmin, tokoh pemulia benih yang mendapatkan penghargaan Apresiasi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) kategori petani pemulia, Universitas Brawijaya dan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI). Inovasi benih Wa Darmin juga berhasil meningkatkan hasil panen petani menjadi 11-11,5 ton per hektar. Kelebihan benihnya, hanya menggunakan perlakuan organik dan tak perlu pupuk kimia.   

Sepertinya dengan tiga tokoh di bidang inovasi benih di atas saja, Indonesia tidak akan kekurangan benih unggul guna meningkatkan hasil pertanian. Tentu saja juga bisa memperbesar peluang ketahanan dan kemandirian pangan rakyat, juga tidak butuh impor beras. 

Sudahkah kerja hebat para pemulia benih padi dijadikan platform untuk program kemandirian pangan rakyat? Sedangkan konon, Wa Darmin saja tidak tahu dan tidak dilibatkan dalam program penciptaan 1000 Desa Mandiri Benih?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Permasalahan pemulia benih seperti Tgk Munirwan di Aceh sebetulnya adalah masalah hak cipta atau royalti. Seseorang memang dilarang untuk mengembangkan benih yang semula berasal dari atau benih jagung merek x yang telah dipatenkan oleh korporasi misalnya, lalu ada pihak yang mengembangkan lebih lanjut benih tersebut, maka dia bisa kena delik hak cipta dan bisa dituntut secara hukum.

Pada titik ini kiranya pemerintah memang mengalami dilema. Di satu sisi dia harus tunduk pada Undang-undang tentang hak cipta atau royalti, sedangkan di sisi lain dia harus memikirkan tentang inovasi benih yang telah dikembangkan oleh para petani kita. Di situ kita paham terjadi satu kebuntuan tentang masalah ini.

Ihwal penciptaan 1000 Desa Mandiri Benih meski kita tidak tahu persis benih darimana yang diambil, tapi mungkin saja itu adalah benih dari korporasi dan bukan benih sendiri.

Penanganan ke depan untuk masalah perbenihan yang bisa diusulkan adalah Pertama, Pemerintah hendaknya harus mendukung inovasi benih padi lokal oleh petani. Jangan tergantung pada benih padi yang berasal dari perusahaan-perusahaan besar atau korporasi.

Kedua, Saat ini sedang digodok di DPR RUU Sumber Daya Genetik yang diusulkan oleh DPD Komite II. Kalau disetujui, Undang-undang itu akan menjamin semua varietas benih lokal di Indonesia. Di desa-desa kita mungkin banyak varietas lokal tertentu. Benih varietas lokal itu sudah seharusnya dilindungi jangan sampai kemudian dibeli oleh korporasi dan dijadikan hak cipta korporasi bersangkutan.

Oleh karena itulah pemerintah harus mendukung RUU Sumber Daya Genetik agar melindungi varietas lokal petani di seluruh Indonesia. Kalau dia secara genetik memang asli berasal dari Indonesia maka tidak ada salahnya petani ataupun perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengembangkan sendiri inovasi benih tersebut. Atau dikembangkan sendiri oleh semacam balai pemulia benih.

Peristiwa penahanan petani seperti di Aceh, memang semacam kewajiban pemerintah untuk memastikan perlindungan terhadap hak cipta yang sudah ada, tapi hendaknya pemerintah juga jangan ambigu dan secara sadar telah memasung kreativitas petani kita sendiri. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dekan Fakultas Pertanian UGM

Mestinya siapapun boleh melakukan inovasi dan itu terbuka saja. Lain halnya kalau teman-teman yang setiap hari melakukan usaha tani bisa mengamati langsung dan juga memilah atau menyilangkan dan seterusnya.

Yang dibutuhkan sebetulnya standarisasi varietas-varietas yang ada, apalagi varietas lokal. Bagaimana kemudian jika ada petani kreatif dan melakukan inovasi bibit padi seperti di Aceh itu kemudian ingin mengangkat dan melepas ke pasaran semestinya oleh pemerintah daerah itu sendiri yang mendukung.

Petani yang kreatif seperti itu seharusnya didampingi saja. Bisa didampingi oleh ilmuwan dari Perguruan Tinggi setempat. Kampus-kampus bisa dimintakan perannya untuk mendampingi petani-petani seperti itu.

Kalau soal pelepasan dan seterusnya kami juga banyak contoh dimana pemerintah daerah kemudian melepas varietas yang dimaksud. Jadi bisa didampingi oleh Pemda dan juga oleh Perguruan Tinggi.

Kalau pemulia, maka bisa jadi petani tersebut juga dilibatkan. Petani plus pemulia bisa melepas inovasinya ke pasar. Jadi jalan keluar agar para petani kreatif harus duduk berdampingan saja dengan para pemulia tanaman.

Kalau soal koleksi plasma nutfah yang dipersoalkan, hal itu sebenarnya masing-masing plasma punya “ketua” masing-masing atau F0 nya pasti ada.

Setiap varietas yang akan dilepas harus punya sejarah atau silsilah yang jelas. Silsilah nya memang harus disebutkan. Jadi yang perlu dicomply terhadap pelepasan varietas adalah bagaimana supaya silsilahnya terlihat dan tercatat dengan baik.

Turunan dari varietas itu jelas keterangannya, dari mana asalnya dan siapa yang mengoleksinya. Juga, “ketua” nya itu pernah dilepas oleh pihak lain ataukah belum. Semua memang mengambil dari alam, tapi sekarang sudah semakin terdeteksi koleksi plasma nutfah.

Bisa jadi mungkin ada pihak yang melepas sebelumnya, entah yang melepas perusahaan, Pemda, atau PerguruanTinggi, atapun Badan Penelitian. Yang penting ada sejarah dari varietas itu yang bisa ditelusuri.

Oleh karenanya teman-teman para pemerhati dan pelaku inovasi memang harus lebih care terhadap asal muasal ataupun silsilah dari persilangan tersebut.

Selama ini sebenarnya juga kurang sosialisasi saja karena masyarakat atau petani kreatif yang berhasil mengembangkan sendiri varietas padi unggul, harus mendapat pendampingan dari Perguruan Tinggi dan Pemda setempat. Agar dapat tertelusuri asal varietas tersebut, dan seterusnya.

Apalagi jika inovasi tersebut kemudian hendak dilepas ke pasaran, tentunya butuh backup dari ilmuwan dan pemda setempat. Tidak masalah jika menyilangkan jenis yang pernah disilangkan pihak lain, karena nantinya akan memunculkan varietas atau jenis baru.

Jika tidak ada pendampingan dari pihak kompeten, maka dikuatirkan akan dianggap sebagai karya plagiat. Padahal karya petani tersebut bukanlah plagiasi tapi melepas varietas yang sudah pernah dilepas sebelumnya.

Butuh pendampingan karena memang banyak petani yang belum memahami silsilah tersebut. Kalau pihak Perguruan Tinggi sangat siap untuk melakukan pendampingan.

Petani yang terkena kasus hukum kemungkinan karena ada pihak yang merasa dirugikan akibat beredarnya jenis atau varietas yang sudah pernah dilepas oleh pihak tersebut. Lain bila adanya pendampingan yang bisa ditelusuri asal usul dari varietas tersebut. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB

IF8 adalah varietas karya sedulur-dulur AB2TI Karanganyar yang melakukan seleksi selama beberapa tahun. Setelah stabil secara genetik, pada tanggal 27 April 2014 kemudian dilepas sebagai benih IF8 (Indonesian Farmer No 8) di Saptatirta, Matesih, Karanganyar. Saptatirta merupakan petilasan pangeran Sambernyowo, salah satu tempat sakral di Jawa Tengah.

Tahun 2014-2015 IF8 diuji di 13 kabupaten dengan potensi hasil ubinan tertinggi di Wonogiri sebesar 14,0 ton GKP/ha. Dari keseluruhan uji di 13 kabupaten tersebut terjadi peningkatan hasil dibanding varietas-varietas lain yang dilepas pemerintah sebesar 57,36 persen.

Karena ada permintaan untuk pemberdayaan petani di Aceh Utara, varietas IF8 dikirim ke Aceh Utara dan diterima Gubernur Aceh saat itu di bulan November 2017. Pada saat bersamaan dibentuk kepengurusan AB2TI di tingkat propinsi dan kabupaten di Aceh. Pak Munirwan ketua AB2TI Aceh Utara. IF8 kemudian di tanam di lahan 200 ha, pada saat bersamaan ditanam Ciherang di lahan 200 ha juga. Sembilan gampong menyediakan lahan dengan total 400 ha.

Bulan April 2018 panen raya dan produktivitas IF8 hampir dua kali lipat Ciherang. Permintaan akan IF8 kemudian menjadi sangat besar sehingga Pak Munirwan memfasilitasinya melalui Bumdes dan badan usaha di bawahnya. Badan Usaha (PT) dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara pada tanggal 29 Januari 2019 dan ditetapkan sebagai unit usaha di bawah BUMG tanggal 30 Januari 2019.

Tidak ada kepemilikan saham oleh pak Munirwan atau individu lainnya. Saham 100 persen dimiliki BUMG. Benih rencananya tetap diedarkan di dalam jaringan AB2TI Aceh (dalam kelompok), sehingga sebenarnya tidak ada aturan yang dilanggar.

Selain itu, benih yang dihasilkan petani kecil sesuai keputusan MK No 99/PPU-X/2012 terhadap uji materi UU No 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tidak perlu pelepasan oleh pemerintah, dan tidak perlu izin edar. Sehingga ada dua perlindungan yang dilakukan yaitu diedarkan dalam kelompok dan berdasarkan keputusan MK. Demikian semoga bermanfaat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar