Insentif Ekspor Bikin Tekor
berita
Ekonomika
Sumber Foto : bisnis.tempo.com 28 March 2019 16:30
Penulis
Watyutink.com - Ekonomi sehat jika ditopang oleh sumber pendapatan yang baik, yakni ekspor. Penjualan barang ke luar negeri menghasilkan devisa yang mensuplai kebutuhan likuiditas di dalam negeri, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan memperkuat makro ekonomi sehingga perekonomian menjadi kuat.

Oleh karena itu negara-negara di dunia berlomba meningkatkan ekspor dengan memberikan berbagai macam insentif kepada perusahaan lokal agar dapat bersaing di pasar internasional, tidak terkecuali Indonesia. Bentuknya bermacam-macam mulai dari keringanan fiskal, bantuan teknis, hingga penguatan kelembagaan.

Baru-baru ini Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

Hasilnya, kedua fasilitas tersebut diketahui membawa dampak yang positif dalam mendorong perekonomian di berbagai sektor industri di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan langkah strategis yang tengah diupayakan pemerintah dalam mendorong ekspor nasional.

Selain merilis dampak ekonomi kedua fasilitas tersebut, Bea Cukai juga mengeluarkan aturan baru sistem aplikasi KITE berbasis online (e-KITE) yang merupakan penyerderhanaan aturan dan ditujukan untuk memperluas rantai pasok bahan sebagai substitusi barang impor, memperluas saluran ekspor hasil produksi, dan mengakomodasi perkembangan proses bisnis.

Menurut Bea Cukai, hasil pengukuran dampak ekonomi KB dan KITE secara nasional untuk tahun 2017 menunjukkan rasio ekspor terhadap impor yang menggunakan fasilitas KB dan KITE sebesar 2,40. Artinya setiap nilai 1 dolar AS bahan baku yang diimpor dengan kedua fasilitas tersebut telah menghasilkan nilai 2,4 dolar AS produk yang telah diekspor.

Sederet manfaat  lainnya adalah kontribusi nilai ekspor KB dan KITE mencapai Rp780,83 triliun atau setara dengan 34,37 persen nilai ekspor nasional, nilai tambah KB dan KITE terhadap perekonomian Rp402,5 triliun, dan jumlah tenaga kerja yang diserap dari pemanfaatan fasilitas ini mencapai 1,95 juta orang di mana 97 persen dari total tersebut diisi oleh tenaga kerja lokal.

Selain  itu, nilai penerimaan dari pajak pusat mencapai Rp 85,49 triliun dan pajak daerah  sebesar  Rp5,11 triliun, nilai investasi yang dihasilkan dari kedua fasilitas ini mencapai Rp178,17 triliun, serta menciptakan indirect economy activities di antaranya tumbuhnya jumlah 95.251 jaringan usaha langsung, dan 268.509 usaha tidak langsung yang meliputi usaha akomodasi, perdagangan, makanan, dan transportasi.

Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pemberian fasilitas KB dan KITE sangat luar biasa bagusnya, tetapi mengapa kinerja ekspor cenderung melempem? Apakah ada yang salah dalam pemberian insentif tersebut?  Siapa saja yang seharusnya menikmati fasilitas tersebut? Insentif ekspor diberikan tetapi mengapa malah tekor? Apakah pemberian insentif tersebut tidak menimbulkan moral hazard?

Di sisi lain perlu dipertanyakan faktor fundamental apa yang menyebabkan kinerja ekspor tidak membaik? Apakah semata-mata faktor eksternal pelambatan ekonomi  negara-negara tujuan ekspor atau memang daya saing Indonesia yang melemah? Solusi apa yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki kinerja ekspor?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Kementerian Keuangan membuat review mengenai  kebijakan fasilitasi Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Kebijakan ini dianggap berdampak positif terhadap peningkatan ekspor.

Namun setelah dilihat kembali, fasilitas KITE yang merupakan insentif ekspor dinikmati oleh industri makanan dan minuman, elektronik, dan sebagainya. Kebutuhan impor untuk industri  makanan dan minuman sangat besar porsinya, di kisaran 60-80 persen. Demikian juga industri elektronika, komponen impornya sangat tinggi.

Sementara itu, ekspor didominasi bukan oleh produk makanan dan minuman maupun elektronika. Kontribusi produk makanan dan minuman serta elektronika terhadap ekspor nasional kurang dari 10 persen. Tanpa menggunakan analisis panjang lebar, dapat dipertanyakan mengapa industri yang kontribusinya terhadap ekspor kurang dari 10 persen diberikan fasilitas KITE.

Fenomena ini  menunjukkan betapa urgennya validasi data. Jika data dari Bea Cukai tidak divalidasi dengan baik dan dijadikan basis dalam pengambilan keputusan kebijakan maka insentif yang diberikan oleh pemerintah hanya dinikmati oleh industri yang populis, seperti  makanan dan minuman yang tumbuh begitu impresif sebesar dua digit sebelum 2018 dan satu-satunya yang tumbuh tinggi dibandingkan dengan industri lain yang hanya tumbuh 4-5 persen. Cara-cara seperti tidak bisa dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini kebijakan memberikan insentif untuk mendorong ekspor kemungkinan hanya berdasarkan feeling.

Kebijakan yang sama diberikan kepada industri elektronika sehingga dapat menikmati fasilitas KITE. Pengembangan industri  ini dimaksudkan juga untuk substitusi impor, namun pemerintah tidak boleh memberikan fasilitas KITE, karena ia hanya diberikan untuk tujuan ekspor. Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan memberikan faslitas hanya untuk industri berorinteasi ekspor.

Jika pemerintah ingin memberikan fasilitas untuk mendorong ekspor maka semua pihak yang melakukan ekspor diberikan fasilitas. HaI ini justru tidak akan menimbulkan moral hazard. Pemerintah cukup membuat aturan bahwa hasil devisanya tidak disimpan di luar negeri. Dengan begitu orientasi dan tolok ukur kebijakan  menjadi jelas dan konkrit.

Industri tertentu diberikan fasilitas impor melalui KITE tetapi yang terjadi justru membunuh industri dalam negeri. Mereka memperoleh  fasilitas impor sehingga mendapatkan bahan baku yang lebih murah tetapi produknya dijual di dalam negeri.

Tidak ada koordinasi antarkementerian dan lembaga dan basis data yang digunakan lemah. Data cukup tersedia tetapi menganalisanya harus detail dan komprehensif, tidak menggunakan kaca mata kuda. Ini terjadi karena tekanan lobi. Jika melihat alokasi insentif yang diberikan jelas merupakan hasil lobi sehingga fasilitas untuk mendorong ekspor diberikan kepada komoditas yang bukan ekspor. 

Data Bea Cukai harus dapat dipetakan untuk mengetahui apa saja yang diimpor selama ini. Setelah itu diteliti value chain dari barang yang diimpor, berapa besar nilai tambah dari barang yang diimpor, sehingga respon kebijakan yang akan dikeluarkan menjadi jelas dan terarah. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ekspor ini masalahnya faktor eksternal, di luar kontrol Indonesia. Jika negara tujuan ekspor mengurangi impornya dari Indonesia maka menjadi satu hal yang tidak bisa dipengaruhi. Yang bisa dijaga adalah membuat strategi ekspor dengan mengalihkan atau mendorong ekspor ke negara-negara yang selama ini bukan merupakan tujuan utama tetapi mempunyai potensi besar.

Selama ini ekspor Indonesia bertumpu pada negara-negara yang secara tradisional menjadi tujuan utama penjualan barang dan jasa. Sedikitnya 13 negara merupakan pasar utama yang nilainya besar dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor di luar 13 negara tersebut.

Ekspor ke 13 negara tujuan utama tumbuh sekitar 7 persen pada 2018, tetapi ekspor di luar negara tujuan utama hanya tumbuh sekitar 3 persen. Pertumbuhannya jauh lebih rendah. Ini yang perlu didorong agar lebih tinggi lagi, dioptimalkan seperti ke Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika yang ekonominya sudah mulai tumbuh cepat.

Dilihat dari besaran pasarnya memang tidak sebanding dengan negara-negara tujuan utama seperti China, Eropa, AS. Namun pengembangan pasar di luar 13 negara tujuan utama dapat digunakan untuk memaksimalkan ekspor, karena Indonesia tidak bisa mengontrol perlambatan di negara-negara tujuan utama.

Penurunan ekspor karena melemahnya daya saing Indonesia tidak terjadi saat ini saja, saat ekspor mengalami kontraksi.  Melemahnya daya saing sudah terjadi lama, terutama di sektor manufaktur. Hanya saja tertolong oleh ekspor komoditas yang harganya relatif tinggi dan permintaan negara tujuan utama juga besar.

Namun pada saat permintaan dari negara tujuan ekspor turun, harga komoditas juga turun maka efek lemahnya daya saing, terutama sektor manufaktur, sangat terasa saat ini. Jika daya saing Indonesia kuat maka bisa meredam efek pelemahan harga komoditas.

Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam mengalami masalah yang sama dengan Indonesia. Negara utama yang menjadi tujuan ekspor mereka juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permintaannya. Namun mereka dapat meredam sehingga tidak sampai mengalami defisit neraca perdagangan karena  ekspor manufakturnya cukup kuat secara nilai maupun volume.

Permintaan terhadap produk ekspor Indonesia turun sejak Desember 2017, sudah lebih dari 1 tahun. Tetapi permintaan domestik masih kuat. Industri masih ekspansif jika dilihat dari Purchasing Managers’ Index pada 2018. Mulai awal 2019 PMI mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam 1 tahun terakhir.

Kontraksi PMI belum dapat disimpulkan bahwa ekonomi domestik lesu karena baru terjadi sebulan. Sejumlah indikator juga masih menunjukkan hal positif seperti penjualan sepeda motor yang tumbuh dua digit. Namun sebagian besar indikator lain memang sudah menunjukkan pelemahan. Ini masih dipantau terus sampai bulan depan.

Adanya pemilu seharusnya memberikan dampak terhadap kenaikan permintaan. Pada tahun-tahun pemilu tren yang terjadi investasi turun karena pelaku usaha menahan atau menunda keputusan bisnis yang penting, besar. Namun di sisi lain konsumsi atau permintaan semestinya meningkat karena ada pengeluaran pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan pemilu dalam bentuk kampanye dan gelaran acara di sana sini, dan pengadaan barang. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik