Insentif Fiskal Sepi Peminat, Kenapa?
berita
Ekonomika

Umber Foto: twitter.com

29 January 2018 13:00
Penulis
Kementerian Keuangan awal 2018 ini heran. Program insentif fiskal yang diberikan bagi pelaku usaha dan investor seperti tax allowance dan tax holiday selama 2017 minim peminat. Padahal program itu diharapkan dapat mendorong kinerja perekonomian terutama investasi dan nilai perolehan pajak negara selama 2017.

Sayang memang jika program insentif fiskal itu tidak dimanfaatkan optimal, padahal formulasi tax allowance dan tax holiday disiapkan sejak 10 tahun lalu semasa Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya, regulasi yang disiapkan sudah melalui tahapan-tahapan evaluasi dan revisi yang diperlukan pada jangka waktu tersebut.

Tax allowance merupakan pemotongan pajak untuk perusahaan tertentu, dan untuk kepentingan tertentu, sedang tax holiday diadakan guna meningkatkan ketertarikan investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Program insentif fiskal itu hanya beberapa dari sekian item kemudahan pajak yang disediakan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.  

Oleh sebab itu, menjadi aneh ketika insentif fiskal/ pajak yang dibuat untuk mengurangi beban pembayaran wajib pajak terutama pelaku usaha/ investor tidak dimanfaatkan. Bukankah di tengah pelemahan eknomi global, sebetulnya masih ada pergerakan ekspor yang cukup lumayan pada 2017 dan iklim investasi yang diupayakan menjadi kondusif berkat 16 paket deregulasi ekonomi? Apakah item-item tax allowance yang disediakan dirasa kurang seksi sehingga tidak dilirik oleh wajib pajak dan investor? Atau adakah sebab lain, terutama yang menyangkut kepercayaan terhadap infrastruktur investasi dan perekonomian?

Padahal, langkah intensifikasi (PPh, PPN, PPnBM) dan ekstensifikasi pajak (NPWP dan NPPKP) yang dilakukan pemerintah pasca tax amnesty, tercatat menghasilkan penerimaan sektor pajak sebesar Rp1.339,8 triliun dari target penerimaan pajak Rp1.472,7 trilun (91 persen APBN) pada 2017. Realisasi penerimaan itu termasuk hasil dari program tax amnesty yang berakhir pada 31 Maret 2017.  

Kinerja kenaikan penerimaan pajak 2017 semestinya bisa mengundang ketertarikan pada insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah. Namun nyatanya minim. Apakah hal tersebut karena pengaruh pelemahan ekonomi global yang berimbas pada realisasi investasi asing di tanah air? Atau karena regulasi dan infrastruktur investasi yang kurang mendukung? Atau jangan-jangan, karena iklim usaha yang belum pulih di dalam negeri sehingga sektor-sektor produktif tidak sempat memanfaatkan semua insentif fiskal?  

Awal 2018 ini adalah waktu yang sangat baik untuk membenahi aturan-aturan yang menghambat investasi, termasuk penyempurnaan tax allowance dan tax holiday.  Jika tahun ini konon adalah tahun perbaikan ekonomi global yang berimbas pada perbaikan kinerja ekonomi dalam negeri, kiranya hal tersebut juga akan mendorong penerimaan pajak yang melebihi pencapaian pajak tahun lalu, bahkan minimal bisa menyamai kinerja penerimaan pajak masa Orde Baru yang mencapai 14 persen. Mungkinkah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Insentif fiskal, baik tax allowance maupun tax holiday baru bisa dinikmati ketika investasinya jalan. Sementara kendala dan kesulitan investor adalah sebelum memulai usaha. Sekalipun EoDB (Ease of Doing Business) membaik, tapi berbagai kendala perizinan, pembebasan lahan dan kepastian hukum/regulasi masih banyak terjadi di berbagai daerah. Termasuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur, terutama energi dan logistik yang efisien.

Tax amnesty jelas gagal, upaya repatriasi tidak berhasil. Para pengusaha yang ikut tax amnesty juga pada 'nyesel', seperti dijebak menjadi objek pajak, seperti berburu di kebun binatang.

Persoalan rendahnya tax ratio lebih pada perbaikan data dan administrasi perpajakan, asas keadilan, dan law of enforcement.

Banyak Wajib Pajak besar sangat mudah melakukan penghindaran pajak. Sementara pengusaha yang patuh justru semakin mendapatkan beban pajak yang tinggi. Ini yang menjadi disinsentif investasi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

Pemerintah adalah pelaku utama dalam mendorong perekonomian. Ia mempengaruhi kinerja perekonomian melalui kebijakan fiskal yang terkait penerimaan dan belanja negara. Insentif fiskal berupa tax allowance dan tax holiday adalah upaya menarik investor untuk berinvestasi di sektor riil.

Inisiatif ini tidak diminati pelaku usaha mungkin karena kurang menarik skemanya, dan ada faktor lain yang lebih berpengaruh dalam keputusan berinvestasi seperti daya beli masyarakat, berbagai macam regulasi, struktur upah, dan hal-hal lainnya terkait kemudahan membuka usaha. Insentif fiskal tidak akan cespleng menarik investor jika daya beli masyarakat rendah, regulasi rumit, dan upah pekerja yang terlalu tinggi. Semuanya perlu dibenahi secara berbarengan.

Semakin banyak insentif yang mendorong masyarakat taat membayar pajak harus dicoba. Pemerintah perlu memperbaiki skema tax amnesty belajar dari rendahnya minat masyarakat pada program ini. Pemerintah juga perlu menyakinkan rakyat bahwa pajak yang mereka bayar benar-benar digunakan dengan baik untuk kemakmuran rakyat. Harus ada upaya untuk mengkoneksikan pajak dengan belanja negara yang efisien dalam mendorong kemakmuran bangsa.

Persoalan penegakan hukum di perpajakan perlu ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat merasa tidak adil gara-gara banyak pengusaha besar yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Juga Jangan sampai penegakan hukum perpajakan hanya tajam bagi pengusaha kecil namun tumpul menghadapi pengusaha besar. Seharusnya insentif pajak diberlakukan juga untuk pengusaha kecil terutama yang berbadan hukum koperasi. Jangan sampai pengusaha kecil dan koperasi dianaktirikan oleh pemerintah dalam kebijakan perpajakan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen dan Peneliti Pada Master Ekonomi Terapan (MET) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Indonesia

Kalo kita bicara usaha untuk menarik lebih banyak investasi, dimana pemerintah Indonesia menawarkan tax holiday dan tax allowance di beberapa sektor "perintis" seperti produksi logam hilir, telekomunikasi, kilang minyak, mesin, pengolahan pertanian, transportasi laut dan industri manufaktur yang beroperasi di zona ekonomi khusus, terlebih dulu harus melihat dari aspek pengusaha atau investor apakah punya benefit atau tidak. Misalnya, perusahaan yang menginvestasikan lebih dari Rp 1 triliun (sekitar 74 juta dolar AS) di sektor perintis dapat mengajukan permohonan tax holiday dimana persyaratan pajak penghasilan mereka dibebaskan selama lima sampai 10 tahun. Biasanya pajak penghasilan badan di Indonesia adalah 25 persen dari laba bersih perusahaan.

Contoh lainnya adalah pengurangan pajak penghasilan badan lima persen per tahun, sampai enam tahun. Panjang sebenarnya dari tunjangan pajak ini bergantung pada jumlah yang diinvestasikan oleh perusahaan. Sementara itu juga mencakup persyaratan pajak penghasilan yang lebih rendah untuk dividen.

Mengapa tidak ada investor yang mengajukan insentif ini terutama karena tingkat kepastian hukumnya agak rendah, oleh karena itu investor tidak yakin bahwa sebuah janji pemerintah yang dibuat sekarang akan disimpan di masa depan, terutama jika ada pemerintahan baru yang datang setelah atau terjadinya perubahan kekuasaan. Misalnya, ketika pemerintah mengumumkan UU Pertambangan Baru di tahun 2009, pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kontrak yang ada di sektor pertambangan dan terutama membuat bisnis pertambangan sulit dan tidak menarik bagi investor asing.

Sebelumnya, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, wajib pajak yang tidak mengungkap seluruh hartanya akan dikenai sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang dibayar.

Selain itu, diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Nah sekarang, Kementerian Keuangan akan merevisi PMK 118 tersebut sehingga membuka peluang bagi WP mengungkap dan melapor harta yang belum dideklarasikan.

Adapun pengungkapan harta yang belum dideklarasikan ini akan dikenakan tarif normal sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2017. Yaitu untuk WP Badan sebesar 25 persen, untuk WP orang pribadi (OP) sebesar 30 persen, dan WP tertentu sebesar 12,5 persen. Jika sudah melakukan, maka terbebas dari sanksi 200 persen seperti tercantum dalam Pasal 18 UU Tax Amnesty.

Berdasarkan fakta-fakta bahwa pertama, di dalam tax amnesty kemarin pesertanya kurang dari 1 juta, padahal seharusnya jauh lebih banyak. Kedua, aset yang dideklarasikan harusnya bisa lebih dari yang kemarin itu, nah dari fakta tax amnesty kemarin kita melihat masih banyak yang seharusnya masuk dalam skema tax amnesty. Pemberian insentif ini juga menjawab kekhawatiran WP, khususnya yang sudah mengikuti program tax amnesty, namun hartanya belum dideklarasikan.

Ini membuka ruang, dengan syarat tadi, ungkapkan sendiri bayar PPh normal tarif PP 36 bukan tarif tax amnesty, dan pengenaan sanksinya ditiadakan. Wajib Pajak/WP peserta tax amnesty maupun bukan, tidak melonggarkan penegakan hukum.

Artinya, jika surat permohonan pemeriksaan diterbitkan maka WP yang kedapatan belum mengungkapkan hartanya tetap kena sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni sanksi administratif hingga 200 persen.

Bicara tentang ketidakberdayaan pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkan adalah hal sering terjadi dengan ukuran pada minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke masyarakat termasuk sistem kontrol dari Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib pajak yang diharapkan mengikuti program tax amnesty ternyata tidak begitu merespons kebijakan ini. Hal lain juga terlihat bahwa penerapan kebijakan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar