Investor Domestik Kuat, Rupiah Selamat
berita
Ekonomika
Sumber Foto : SINDOnews.com (gie/watyutink.com) 25 September 2018 18:30
Penulis
Ketergantungan terhadap modal asing khususnya investasi portofolio yang kelewat besar, disadari membawa dampak tidak baik bagi kestabilan keuangan dalam negeri. Ekonomi Indonesia menjadi rentan gejolak. Di’hajar’ sedikit saja ombak dinamika perekonomian global, rupiah dan pasar saham langsung tersungkur. Modal asing khususnya investasi portofolio mencelat berlarian ke pasar uang luarnegeri yang lebih menjanjikan.

Pelajaran amat berharga akibat anjloknya rupiah saat ini akibat capital flight, nampaknya mulai disadari. Ketergantungan terhadap modal asing portofolio mulai dicoba untuk diakhiri. Pemerintah melalui Kemenkeu mengumumkan akan secara bertahap memperluas basis investor domestik. Caranya, dengan mengedukasi masyarakat untuk mengalihkan investasi dalam bentuk tabungan ke Surat Berharga dan bagi pemegang deposito akan didorong beralih ke obligasi. Untuk itu, diversifikasi instrumen investasi telah disiapkan antara lain surat berharga ritel, obligasi ritel, dan tabungan sukuk. Juga pengenaan pajak untuk bunga obligasi.

Apakah langkah tersebut akan menuai hasil seperti diharapkan? Sudah cukup siapkah instrument investasi Indonesia untuk menggantikan porsi kepemilikan asing SBN? Cukup tersediakah sumber daya dalam negeri untuk menyerap  instrumen yang disiapkan? Apa saja kendalanya?

Peranan modal asing dalam pembangunan suatu negara biasanya adalah pertama, sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat lalu diikuti perubahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing akan menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi.

Ironisnya, bagi Indonesia modal asing terutama portofolio belakangan telah tumbuh signifikan sebesar 40 persen SBN. Porsi yang besar tersebut praktis menjadikan perekonomian menjadi amat tergantung pada dinamika perekonomian global. Perekonomian global telah menjadi faktor dominan dalam naik turunnya nilai mata uang rupiah dan saham. Sementara fundamen struktur ekonomi dalam negeri rupanya belum cukup kuat meredam dampak gejolak. Akibatnya, sejak Januari sampai dengan juli 2018 terjadi capital outflow sebesar Rp48,9 triliun.

Upaya melepaskan diri dari ketergantungan modal asing dalam investasi portofolio memang bagus. Cuma sepertinya diversifikasi instrumen investasi (retail) yang ditawarkan pemerintah harus dikaji dulu kelayakan penyerapannya. Mengingat, masyarakat kita selama ini hanya mengenal jenis penempatan dana yang umumnya dipercayakan kepada pihak perbankan. Upaya memasyarakatkan investasi saham juga selama ini belum menggembirakan. Lagipula, perbankan juga membutuhkan tingkat likuiditas perbankan dari DPK yang tidak harus selalu dijaga batas minimal. Belum lagi dampak pelemahan rupiah dan nilai saham yang membuat konsumen surat berharga mau tidak mau harus bersikap waspada.    

Langkah apa saja yang harus dilakukan agar diversifikasi instrument surat berharga ke pasar dalam negeri dapat berhasil baik? Faktor apa saja yang harus dipersiapkan terlebih dahulu?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Kalau pemerintah ingin memperbesar total porsi obligasi domestik, maka itu hal sesuatu yang bagus karena porsi rupiah yang lebih besar dalam utang akan lebih membuat aman kondisi utang pemerintah. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kalau pemerintah mengambi dana dari dalam negeri maka hal itu seperti rebutan dengan pihak perbankan.

Karena kalau misalnya ada nasabah domestik ingin membeli ORI atau SBR maka nasabah paati akan menarik uangnya dari bank. Sebab, tabungan kita masih terbatas. Nasabah kita nanti bukannya mengambil uang dari sumber lain misalnya jual rumah lalu membeli ORI atau SBR, tapi dia akan pindahkan tabungan dia dari perbankan lalu dibelikan ORI atau SBR.

Kalau itu terjadi maka istilahnya ada perebutan likuiditas antara pemerintah dan perbankan. Kecuali Bank Indonesia (BI) juga ikut menambah uang beredar. Artinya, likuiditas yang tersedot ke pemerintah tadi ketika BI menambah uang beredar, likuiditas tidak berubah. Repotnya, kebijakan BI sekarang tidak dalam posisi menurunkan sukubunga atau menambah uang beredar. Yang BI lakukan tapi justru menarik uang beredar dan menaikkan sukubunga acuan. Hal itu tentu semakin menambah ketat likuiditas.

Hal itulah yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam waktu dekat ini, jangan sampai upaya pemerintah tadi membuat terjadinya penarikan dana dari perbankan oleh nasabah, lalu masuk ke kantong pemerintah. Walaupun secara sistem sebetulnya tidak berubah. Misalnya saya membeli ORI dengan mengambil uang di tabungan, lalu saya belikan obligasi pemerintah. Lalu pemerintah kemudian meletakkan dana tersebut bisa di BI bisa juga di bank komersial. Dengan demikian meski sistemnya tidak berubah, tetapi bank sendiri ketika dia mendapatkan dana dari pihak ketiga (DPK) di luar dana pihak pemerintah itu cukup berat. Itu yang perlu dipertimbangkan karena adanya keterbatasan tabungan di dalam negeri.

Baiknya memang kita jangan terlalu reaktif ketika sekarang mata uang dolar AS menguat, tetapi strategi-strategi mengatasinya juga harus memperhitungkan jangka waktu kapan bisa menaikkan porsi lokal dalam pasar obligasi pemerintah. Mencegah ketergantungan terhadap luar negeri baik, tetapi masalahnya di dalam negeri sendiri apakah terdapat cukup dana?

Realitasnya, tabungan kita memang rendah. Artinya sumber daya di dalam negeri ternyata tidak memadai untuk menutup kebutuhan investasi di Indonesia. Jadi mau tidak mau harus menarik pinjaman dari luar. Artinya, tabungan luar negeri harus dipergunakan. Itu yang realistis, manajemen utang yang baik akan bisa sangat membantu.

Rencana kenaikan sukubunga acuan BI nanti, mestinya harus diikuti dengan kenaikan yield atau kupon di pasar obligasi. Hal itu yang memang ditunggu oleh investor asing. Selama investasi portofolio kita menarik, maka pasti akan menarik investasi asing untuk masuk. Dan kita tidak bisa mencegah. Artinya, apakah pemerintah punya alat kontrol untuk membatalkan lelang dari investor asing. Karena kalau itu terjadi akan muncul isu bahwa ada langkah tidak fair karena kita masih menganut Undang-undang lalu lintas devisa bebas.

Jadi asing itu pasti akan keluar kalau melihat return yang ada tidak menarik lagi. Begitu pula sebaliknya. Saat ini return sangat ditentukan oleh rupiah. Rupiah yang terdepresiasi membuat investor asing meminta yield lebih tinggi. Jadi kalau pemerintah tidak sanggup menaikkan yield, maka jalannya adalah mencoba memobilisasi dana domestik. Kendalanya, mobilisasi dana domestik pasti membuat bank harus menaikkan bunga yang lebih tinggi untuk nasabah supaya memasukkan uangnya ke perbankan.

Jadi memang situasinya sangat dilematis. Kalau mau realistis mestinya mencari sumber pendanaan lain. Misalnya lewat PPN (Pajak Pertambahan Nilai). PPN itu yang jelas-jelas konsumen membayar ketika betransaksi. Apakah seluruh PPN sudah dibayarkan oleh retail kepada pemerintah sebesar yang semestinya atau tidak? Padahal kalau PPN bisa dimaksimalkan sebetulnya masih ada ruang untuk mendapatkan dana, itu menurut hitung-hitungan saya. PPN itu 10 persen dari transaksi. Kalau kita bicara transaksi yang ada di Indonesia, maka seluruh transaksi barang dan jasa di Indonesia itu hitungannya hampir sama dengan PDB. PDB kita sekarang Rp14.000 triliun, maka kalau 10 persen dari Rp14.000 itu adalah Rp.1.400 triliun. Itu dari PPN saja dan sudah hampir mencapai seluruh penerimaan perpajakan pemerintah. Anggaran penerimaan pajak 2018 itu Rp1.780 triliun. Jika 80 persen saja dari Rp1.400 triliun maka pemerintah sudah bisa terima PPN Rp1.120 triliun. Sementara pengumpulan PPN kita sendiri saat ini baru mencapai sekitar Rp500 triliun. (pso)                      

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Kalau arahnya untuk menggantikan porsi asing rasanya masih berat, karena ada problem di internal kita. Sebenarnya bagus usaha untuk  menggeser penguasaan asing. Produknya tetap SBN tetapi pembelinya dalam negeri, sehingga seperti di Negara-negara maju tidak gampang rentan terhadap gejolak global.

Arahnya sudah bagus, tapi sebetulnya kalau kita lihat Negara-negara maju misalnya Jepang, kenapa 80 persen surat berharganya dimiliki oleh domestik, demikian juga dengan Kanada serta negara-negara maju lainnya, itu sebetulnya berangkat dari keterbukaan mereka serta pemahaman masyarakatnya terhadap investasi itu sendiri.

Hal itulah yang merupakan tantangan terberatnya. Kalau kita mau mengemas model-model kebijakan yang sifatnya mendorong penguasaan obligasi ke dalam negeri. Sebenarnya sebagai benchmark bagi investasi yang sifatnya retail, Sukuk dan lain-lain itu kalau kita lihat sebetulnya adalah instrumen investasi di sektor keuangan yang belum banyak diketahui masyarakat sejauh ini.

Perbankan saja selama ini dikenal hanya memiliki 2 jenis penyimpanan seperti tabungan dan deposito. Masyarakat belum well educated bahwa sebetulnya instrumen perbankan tidak hanya itu. Banyak macam produk lainnya di sektor perbankan. Bahkan yang well educated seperti deposito pun masih sangat terbatas, rata-rata hanya di simpan di tabungan.

Itu merupakan gambaran betapa sebetulnya aspek edukasi dan aspek kesadaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang instrumen keuangan masih sangat terbatas. Kalau kemudian hal yang masih terbatas ini disasar sebagai market utama untuk menggantikan posisi asing, maka tantangannya akan sangat berat.

Bagaimana kemudian gairah investasi untuk ke obligasi bisa meningkat. Masyarakat harus mengerti untuk apa dan bagaimana. Imbal hasil (yield) nya juga harus menarik sekali sehingga mereka mau membeli atau menggunakan produk instrumen keuangan ini. Tantangannya ada di situ.

Problemnya, seperti kemarin yang FR 004 yang targetnya hanya Rp1 triliun, lalu dipecah juga menjadi retail, mungkin ada permintaan diawal yang agak tinggi tetapi problemnya lagi-lagi kepada aspek ketidak tahuan masyarakat. Sebenarnya cukup menarik karena yield di kisaran 8 persen. Kalau dihitung-hitung daripada di deposito yang hanya sekitar 5 persen, atau tabungan yang hanya 1 persen di bank-bank BUMN.

Untuk bisa mengintergrasikan keinginan mengeser menjadi yang lebih dikuasai dalam negeri dan masyarakat juga tahu manfaatnya. Hal itu yang belum match.

Saya rasa untuk bisa me matching kan ini butuh lembaga-lembaga perantaranya  yang bisa mengedukasi atau katakanlah manajer investasinya dan segala macamnya itu ikut dilibatkan bagaimana mengajukan proposal atau membujuk masyarakat yang kalangan menengah. Itu sebenarnya punya potensi cukup besar ke arah itu. Hanya saja banyak yang belum mengetahui apa keuntungannya membeli obligasi retail. Jika tidak ada perbedaan signifikan dengan deposito, kadang-kadang nasabah tidak akan mau karena lebih baik menabung di deposito yang sudah biasa dilakukan.

Seandainya bergeser ke obligasi yang yield nya lebih menarik seperti gerakan untuk menabung saham. Untuk saat ini efeknya saya kurang tahu seberapa besar--menurut dugaan saya belum seberapa besar--padahal sebetulnya istilah investasi saham itu pun sudah diganti dengan kata menabung saham, maksudnya adalah beli saham tersebut sama dengan menabung saham. Jadi masyarakat diberi tahu untuk mendapatkan deviden yang lebih besar, daripada hanya di simpan di tabungan atau deposito.

Padahal istilah menabung saham itu sudah sangat familiar tetapi ternyata efek di masyarakat  masih belum signifikan. Ironisnya  di sisi lain kita sering menemukan adanya investasi bodong. Hal itu juga merupakan keprihatinan. Disatu sisi ada upaya dari pemerintah yang cukup bagus melalui upaya gerakan-gerakan mengenalkan tabungan saham, tetapi di sisi lain masyarakat tidak begitu tertarik. Tapi yang sifatnya jelas-jelas tidak rasional justru banyak yang masuk ke hal itu.

Dengan demikian maka pendekatannya  harus klop. Ternyata uang di masyarakat itu sangat banyak dan memang kelihatan sekali jika dilihat dari likuiditas perbankan yang tumbuh bagus. Bahkan walau bunga tidak naik. Sebenarnya perihal bunga ini bukan merupakan faktor pemikat bagi orang yang menabung di bank. Tapi kadang faktor pelayanan, keamanan dan kemudahan yang membuat orang mau menabung.

Kasus investasi bodong tadi akibat sangat tidak well educated nya sektor keuangan di Indonesia. Munculnya  produk-produk yang sebetulnya bodong yang hanya mengimingi imbalan hasil tinggi seolah ada yang pernah sukses, dikapitalisasi satu dua orang yang sukses. Lalu disaat kehancuran, kita terbelalak menemukan bahwa ada yang menanamkan sahamnya dengan aset triliunan yang minta dikembalikan.

Harus kembali dipetakan dimana potensi-potensi keuangan itu ada dan ini bukan merupakan langkah jangka pendek tetapi agak menengah. Ke depannya itu bisa menggantikan investor asing. Investor asing hanya tertarik dengan suku bunga nya, sedangkan yang lokal tadi dugaan saya bukan hanya suku bunga, tetapi beberapa faktor tadi yaitu kemudahan dan kenyamanan.

Mungkin yang sudah well educated saya yakin kalau disurvei mengenai tata cara pembelian SUN bagaimana caranya, belum tentu ada yang tahu, tapi kalau menabung di depositu sudah banyak yang tahu. Itulah bedanya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu