Jaga Kestabilan Politik, Ekonomi Butuh Kesejukan
berita
Ekonomika
22 April 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Gonjang ganjing Pemilih Presiden (Pilpres) 2019, nampaknya masih akan panjang. Petahana Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang menurut versi Quick Count (QC) menang dengan 54,5 persen dibanding penantangnya Prabowo Subianto dan Sandi Salahuddin Uno (45,5 Persen), menghadapi kerasnya penolakan atas klaim kemenangan oleh pihak penantang. Kubu Prabowo-Sandi lebih percaya pada data real count yang dimiliki.

Situasi saling klaim kemenangan yang mengarah pada ketidakpastian politik, sungguh amat mencemaskan dari segi upaya recovery ekonomi yang sedang butuh treatment serius.

Siapapun mengerti, bahwa mereka yang akan jadi pemenang pilpres 2019, menghadapi begitu banyak kerja-kerja raksasa untuk memperbaiki iklim perekonomian dalam negeri.

Maklum saja, sampai dengan triwulan I/2019 kondisi perekonomian terlihat masih belum menggembirakan. Beberapa indikator kinerja dalam negeri seperti neraca perdagangan--yang mengalami defisit terbesar dalam sejarah republik-- neraca barang dan jasa serta neraca transaksi berjalan (CAD) yang juga mengalami defisit (Januari 2019 defisit besar, sehingga defisit CAD diperkirakan masih berkisar 2,8-3 persen PDB). Belum lagi pertumbuhan ekonomi yang hanya mampu “main” di kisaran 5 persen-an, jauh dari target 7 persen PDB. Kondisi ekonomi global 2019 juga diramal mengalami penurunan pertumbuhan.

(Baca juga : Mengukur-Kinerja-Perekonomian-2019-Triwulan-I 2019)

Hal itu disadari sebagai akibat dari kinerja perekonomian nasional yang belum dapat menstimulus industri dalam negeri untuk sebanyak-banyaknya memproduksi barang hasil olahan untuk di eskpor. Hal mana juga dapat menciptakan diversifikasi produk ekspor sebagai variasi penerimaan devisa, agar tak melulu mengandalkan komoditas.

Namun, alih-alih pada periode 2019 ini dapat segera cepat menyusun kerangka kerja, situasi politik pasca pilpres 2019 malah menjadikan handycap tersendiri bagi recovery ekonomi akibat kisruh saling klaim sebagai pemenang pilpres 2019.

Apa yang harus segera dikedepankan untuk memberi kepercayaan kepada pelaku ekonomi dalam dan luar negeri bahwa situasi ekonomi akan baik-baik saja? Bagaimana dengan dunia investasi yang sejak tahun lalu dikabarkan masih bersikap wait and see? Tidakkah dengan adanya saling klaim kemenangan, akan menghambat upaya pertumbuhan angka investasi (FDI) di dalam negeri?

Bagaimanapun, prasyarat dari keberhasilan kinerja perekonomian, memang selalu dilandasi oleh kestabilan iklim politik dan kondusifnya iklim perekonomian bagi pelaku usaha dan investor dalam dan luar negeri.

Upaya keras para pengambil keputusan perekonomian untuk memperbaiki kinerja perekonomian patut dihargai. Meskipun di sana sini terdapat berbagai kelemahan. Namun, upaya keras tanpa ditopang oleh iklim investasi dan perekonomian yang kondusif akibat memanasnya suhu politik paska pilpres 2019, akan semakin memperberat upaya recovery perekonomian yang pada tahun ini menjadi target pemerintahan Jokowi.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Sebenarnya sejauh masih dalam konteks tidak adanya pengerahan massa dan lain-lain tindakan hingga mengganggu keamanan, sebetulnya tidak ada impact-nya ke ekonomi.

Situasi terakhir, beberapa indikator jangka pendek juga relatif menguat paska pemilu seperti nilai rupiah dan IHSG. Hal itu berarti ada respon jangka pendek yang positif dari para pelaku di pasar modal dan pasar keuangan.

Hanya, situasi ini jika berlanjut terus tentu membutuhkan solusi. Jika kedua pasang yang berlaga di Pilpres terus saja saling klaim kemenangan, maka lama kelamaan yang kasihan akhirnya masyarakat. Ketidakpastian sebetulnya muncul dari para politisi ini.

Cara mencegahnya memang harus bersepakat bahwa jika keduanya masih berkeras, maka gunakan saja data real count yang dari KPU. Karena wasitnya adalah KPU. Jika setelah penetapan hasil pemenang ada yang tidak puas, maka itu sudah pasti ada.

Tetapi bagaimanapun tetap harus ada satu acuan yang sama. Oke saja jika semua nya punya quick count, exit poll dan lain-lain yang hasilnya berbeda-beda. Tapi semuanya harus tetap punya kemampuan menahan diri dengan tidak setiap hari saling klaim kemenangan. Semuanya terlalu dini untuk diambil kesimpulan dan disampaikan ke publik padahal wasitnya saja belum memutuskan.

Jadi baiknya semuanya tetap menunggu hasil pengumuman oleh KPU. Dan semua harus bisa menerima. Andaipun ada yang tidak bisa menerima, maka harus diselesaikan di Mahkamah Konstitus (MK).

Itu adalah mekanisme yang sesuai, agar hiruk pikuk politik ini tidak mengganggu ekonomi secara keseluruhan. Kalau semuanya diselesaikan secara mekanisme institusi formal yang ada (KPU dan MK), maka sejauh koridor itu yang dilaksanakan maka ekonomi masih tetap bisa berjalan baik.

Jsutru kalau protes-protes itu dilakukan dengan tetap menghormati mekanisme hukum yang ada, maka hal itu sebetulnya bisa juga menggambarkan optimisme ekonomi. Karena ternyata Indonesia sudah cukup dewasa dalam berdemokrasi. Semua pasti tidak 100 persen sempurna.

Gugatan atau protes tetap harus dengan data-data yang kuat. Hindari pengerahan massa. Masalahnya sekarang yang berlaga hanya ada dua pasang, lain halnya kalau tiga pasang calon, maka akan ada yang menetralisir.

Satu-satunya cara memang serahkan saja pada real count KPU.

Sekarang ini sebenarnya semuanya terkendali. Aktivitas masyarakat berdagang atau bekerjapun sudah berjalan seperti biasa. Hanya dikeruhkan oleh suasana politik yang tidak kondusif karena terus menerus didengungkan klaim kemenangan dari kedua belah pihak.

Pengamatan sejauh ini, sitausi ini belum berpengaruh ke ekonomi. Tapi jika nanti ada kondisi dimana apabila sudah diputuskan MK dan ada kubu yang tetap tidak mengakui, maka itu impact ekonomi nya bisa saja terjadi. Hal itu berpengaruh terutama pada persepsi investor terhadap perekonomian Indonesia. Juga, akan ada refleksi awal terhadap indikator jangka pendek, berupa nilai mata uang rupiah yang turun dan IHSG yang goyah. Itu semua, pasti akan mengganggu neraca-neraca keuangan yang defisit.

Disamping itu semua, pastinya butuh situasi politik yang stabil dalam rangka membangun kembali ekonomi yang sehat. Kedua pasang calon presiden harus punya sikap negarawan sejati. Harus diupayakan nanti adanya rekonsiliasi politik seperti dulu pada 2014. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Setiap pilpres memang sesuatu yang selalu dinantikan. Tetapi itu lebih pada "efek pilpres" dan bukan “efek presiden”nya. Pilpresnya sudah tentu akan selalu disambut positif, tapi lalu bukan pada “Jokowi Effect” atau “Prabowo Effect”.

Sebetulnya efek paska pilpres dengan penentuan pemenang selalu berdampak positif. Contohnya ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menang, lalu Megawati juga begitu. Bahkan dalam sejarah dunia ketika ditarik datanya ke luar Indonesia misalnya di Amerika (AS), ketika Trump terpilih juga disambut positif, meskipun itu adalah di luar ekspektasi pasar.

Jadi yang lebih tepat memang sebetulnya “Pilpres Effect”, dan bukan “Jokowi Effect” atau “Prabowo Effect”.

Tipikal market atau investor itu adalah “agnostic”. Dia tidak punya keyakinan tertentu, tetapi melihat lebih pada “kepastian”. Mereka lebih melihat “setelah ini, lalu apa…”.

Kenapa mereka wait and see, terutama bagi investor jangka panjang (FDI) yang selama ini wait and see karena dalam beberapa tahun terakhir kebijakan ekonomi Indonesia memang tidak konsisten. Sehingga itu membuat mereka agak reluctant masuk ke Indonesia.

Pilpres ini akhinya seperti “gong” nya. Mereka sangat butuh kepastian.

Lain halnya dengan portofolio investment atau investasi jangka pendek, sudah terlihat bahwa sejak Januari hingga Maret 2019, arus modal masuk sudah lebih dari Rp90 triliun. Bahkan sempat setelah pilpres 17 April 2019 ada tren positif kembali pada sisi rupiah maupun IHSG. Hal itu juga didorong oleh portofolio investment tadi.  

Efek perbaikan di atas memang efek yang alami setelah pilpres, tapi bukan berarti pasar lebih percaya Jokowi. Investor itu agnostic, tidak perduli siapa yang terpilih.

Memang ini moment yang positif, tapi kita juga harus memperhatikan bahwa tipikal portofolio investment ini gampang masuk dan gampang terbang keluar. Moment positif memang, tetapi harus terus dijaga.

Sekarang pekerjaan rumah nya adalah, bagaimana FDI kita pada tahun ini bisa meningkat. Investor FDI itu adalah investor PMA yang berjangka panjang, yang mana mereka memang wait and see sebagai imbas dari beberapa kebijakan beberapa tahun belakangan. Kebijakan yang dinilai sangat populis atau sangat memperhatikan efek elektoral, tetapi membuatnya menjadi tidak konsisten.

Pada sisi yang lain, ketika pilpres sudah selesai, yang juga perlu mendapat perhatian ke depan adalah bagaimana nanti pada Oktober 2019 setelah pelantikan presiden, maka susunan kabinet akan kembali dilihat, apakah sesuai dengan ekspektasi pasar.

Biasanya efek pilpres ini hanya euphoria sesaat dan itu sangat alami, bagi investor yang agnostic, setelah mendapat kepastian siapa presidennya, lalu mereka butuh tahu, siapa nanti yang akan mengisi kabinet.

Hal itu juga suatu hal yang penting buat mereka. Karena dengan info itu mereka bisa membuat prognosa kebijakan pemerintah ke depan dari menteri-menteri yang ada di kabinet. Terutama dari menteri-menteri yang sektoral.

Apakah nanti sampai tanggal 22 Mei 2019 akan ada sudden reversal dan lain-lain, sepertinya tidak terjadi. Market sudah sangat mature, begitu juga demokrasi kita yang sudah sangat dewasa.

Kabinet yang diharapkan oleh pasar, sepertinya kabinet yang diisi oleh orang-orang yang profesional, karena sekarang ketakutan dari pasar adalah diisi oleh orang-orang koalisi. Pasar juga melihat, jika Jokowi lanjut, koalisi sekarang sepertinya terlalu besar.    

Bila terjadi lagi bagi-bagi kekuasaan seperti pada periode pertama, dan pada periode ke dua nanti koalisinya akan lebih banyak lagi yang bergabung, maka itu adalah sebuah gimmick yang tidak bagus buat pasar. Dan pasar akan melihat bahwa ini hanya bagi-bagi jatah saja.

Ke depan, yang harus lebih diperhatikan adalah bagaimana porsi partai politik tidak terlalu besar di kabinet. Diharapkan hanya diisi oleh orang-orang yang memang kompeten. Tetutama di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ekonomi pada umumnya, baik Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian dan lain-lain. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tak hanya kesejukan politik dibutuhkan oleh perekonomian nasional agar tumbuh lebih cepat. Kekompakan kabinet,  tranparansi keuangan negara, dan perencanaan juga memainkan peran sangat penting. Tak ada gunanya stabilitas politik kalau sesama anggota kabinet suka bertengkar bahkan di depan umum, dan pembangunan dilaksanakan secara sembrono.

Maka menyalahkan Pilpres sebagai faktor tunggal lesunya perekonomian nasional adalah mengada-ada. Sebelum Pilpres pun defisit neraca perdagangan dan pembayaran sudah kian menganga akibat kegagalan menggenjot ekspor agar melebihi impor. Akibatnya rupiah tetap mengambang di seputar 14 ribu terhadap dollar AS. Sedangkan pertumbuhan ekonomi cuma di seputar 5 persen, jauh dari kebutuhan untuk memerangi pengangguran.

Pertumbuhan realisasi investasi tahun lalu, kata kepala BKPM Thomas Lembong, "mengecewakan". Alasannya, bila pada 2017 tumbuh 13,1 persen, tahun lalu cuma 4,1 persen.

Para investor tampaknya sadar betul bahwa pembangunan infrastruktur secara massif yang sedang berlangsung sesungguhnya dilaksanakan tanpa studi kelayakan memadai. Akibatnya manfaatnya ibarat panggang yang jauh dari api.

Di darat ada jalan tol trans Jawa yang terlalu mahal untuk transportasi barang dan manusia, dan LRT yang butuh subsidi 9 miliar rupiah per bulan. Untuk pelayanan udara, ada bandara internasional Kertajati yang sepi. Di laut, setiap bulan subsidi puluhan miliar digelontorkan untuk kapal-kapal tol laut yang kering muatan.

Rendahnya kepercayaan para investor sesungguhnya tampak dari tuntutan mereka agar pemerintah membayar bunga yang tinggi, bahkan tertinggi di Asia, untuk semua bond yang diterbitkan. Menurut Asian Development Bank, beban bunga  bond pemerintah saat ini adalah sekitar 7,6 persen untuk yang berjangka waktu 10 tahun. Hal ini tentu saja terkait dengan ketidakpercayaan pada kemampuan pemerintah dalam mengelola utang, dan memacu pertumbuhan ekonomi

Para investor paham betul,  dalam membangun infrastruktur pemerintah berprinsip 'yang penting punya dulu'. Secara politik,  prinsip ini memang sangat efektif untuk menjaring simpati publik, meski membuat para investor kian waswas karena bisa membuat banyak dana publik terbuang percuma.

Maka jangan terlalu berharap, bila kegaduhan politik usai, perekonomian bakal tumbuh lebih cepat. Bila sesama petinggi pemerintah masih suka bertengkar sehingga tak bisa menghasilkan keputusan yang jelas dan terarah, reformasi birokrasi hanya manis di mulut, dan perencanaan cuma jadi pelengkap penderita.

Terakhir tapi tak kalah penting adalah  prinsip 'right friend on the right place' yang belakangan ramai diperbincangkan publik,  tentu saja tak kalah menganggu bagi perekonomian. Maka,  siapapun yang akan keluar sebagai pemenang dalam Pilpres kali ini,  termasuk Jokowi sendiri,  bila tetap berprinsip 'biar boros asal membangun' akan membuat pemulihan ekonomi kian berat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi