Jalan Terjal RAPBN 2019
berita
Ekonomika
Sumber Foto : ekonomi.inilah.com (gie/watyutink.com) 31 August 2018 09:00
Penulis
RUU tentang APBN 2019 sudah bergulir untuk dibahas di DPR. Pembahasan dimulai dengan menggelar pandangan umum fraksi-fraksi DPR yang dilakukan awal pekan ini. Semua fraksi di DPR memberikan komentarnya mengenai postur RAPBN yang akan menjadi tahun terakhir pada 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Meski baru etape pertama, panasnya pembahasan sudah mulai terlihat. Rencana pemerintah menerbitkan utang baru dalam RAPBN 2019 mendapatkan sorotan tajam karena dengan kewajiban yang  baru nanti akan menimbulkan defisit 1,84 persen terhadap produk domestik bruto.

Utang dimaksud adalah rencana menerbitkan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp366,2 triliun. Di sisi lain, stok utang pemerintah sudah menembus Rp4.227 triliun, naik dari posisi Rp2.608 triliun pada tahun 2014. Apakah pemerintah akan menambah utang lagi? Bagaimana dengan beban pembayaran cicilan di masa yang akan datang? Apakah utang tersebut akan secara efektif digunakan dalam pembangunan?

DPR mendesak pemerintah agara terbuka  mengenai berapa ratus triliun surat utang baru yang diterbitkan untuk menutupi surat utang yang lama. Berapa lubang yang digali untuk menutupi lubang yang lama. Hal ini perlu diperjelas agar publik mengerti sehingga tidak timbul perdebatan yang tidak produktif tentang utang.

DPR juga menyoroti kondisi perekonomian yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Pemerintah mengatakan fundamental ekonomi solid, namun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus merosot menembus Rp14.600 per dolar AS. Di samping itu, daya beli masyarakat melemah dan pertumbuhan ekonomi terancam stagnan.

Ekonomi Indonesia ada dalam persimpangan naik ke kelas negara berpendapatan tinggi atau menengah bawah, sementara pemerintah dinilai tidak bersikap optimistis dalam mengajukan RAPBN 2019. Hal ini dapat dilihat dari target pertumbuhan ekonomi 2019 yang hanya 5,3 persen, menurun dibandingkan tahun lalu.

Dengan tingkat pertumbuhan yang hanya 5,3 persen, pemerintahan Jokowi dianggap gagal dalam mencapai target rencana pembangunan jangka menengah panjang , padahal dalam dokumen  RPJMN 2015-2019 disebutkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, sementara realisasinya rata-rata sekitar 5 persen.

Pemerintah juga didesak untuk selalu berpihak pada kepentingan rakyat, menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, wajib bagi pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah juga diingatkan mengenai kondisi perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian. Guncangan eksternal yang dahsyat dapat mengganggu ekonomi. Nilai tukar, inflasi, dan defisit neraca transaksi berjalan akan sulit dikendalikan.

Dalam kondisi tertekan oleh ketidakpastian ekonomi global dan tahun politik, RAPBN 2019 dirancang. Di satu sisi pemerintah harus berhati-hati dengan adanya gejolak perekonomian dunia, di sisi lain harus dapat merebut simpati rakyat menjelang Pilpres 2019 dimana Presiden Joko Widodo akan maju lagi sebagai calon presiden.

Dengan kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, apakah pemerintah akan menyusun RAPBN 2019 secara realistis atau populis demi elektabilitas di Pilpres 2019? Apakah postur RAPBN 2019 dapat menjawab harapan untuk lebih mensejahterakan rakyat, mendorong pertumbuhan, menekan defisit,  mandiri, menjaga kestabilan, dan semakin efektif?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Staf Pengajar Universitas Indonesia

Kenaikan target penerimaan pajak tidak terlalu tinggi pada RAPBN 2019. Namun jika melihat realisasinya pada tahun sebelumnya cukup tinggi. Pajak bisa jadi instrumen stimulus. Tapi hari-hari ini orang takut belanja. Tambah takut tambah tidak belanja. Dikhawatirkan akan kontraproduktif.  Target penerimaan pajak yang terlalu tinggi akan kontraproduktif di kemudian hari. Angka penerimaan pajak sudah cukup tinggi, saya khawatir tidak tercapai.

Dalam pos belanja pada setiap tahun politik, siapa pun pemerintahnya, selalu naik. Anggarannya naik, sifatnya populis, untuk membela rakyat. Yang jadi pertanyaan kemana anggaran itu arahnya, apakah ke para elit atau ke grass root yang nanti memberikan suara. Ini menjadi tantangan, tidak hanya tahun ini tapi sudah 20 tahun terakhir.

Kalau melihat angkanya menjadi menarik karena naik. Yang paling besar adalah anggaran perlindungan sosial yang di dalamnya ada Program Keluarga Harapan (PKH). Harusnya dana untuk PKH yang dibesarkan, tetapi ini tidak. Kalau bicara belanja perlindungan sosial yang dinikmati oleh rakyat, bisa diukur tidak, bahwa ia bisa sampai ke daerah dan menurunkan kemiskinan secara drastis?

Anggaran untuk UMKM juga cukup besar untuk jadi stimulus. Tetapi harus dilihat lagi ke mana arahnya. Progam stimulus untuk UMKM tidak hanya pada subsidi bunga, tetapi juga ada kebutuhan teknologi untuk bisa bersaing. Bagi UMKM yang akan sukses ke depan ia harus menguasai teknologi. Dukungan investasi di bidang ini jauh lebih penting dari sekadar subsidi bunga.

Kita bicara alokasinya bagaimana, sekadar memberikan subsidi bunga atau ada aset yang akan menjadi stimulus bagi perlindungan sosial atau mengurangi hambatan di kemudian hari bagi usaha paling mikro, kecil dan menengah. Ini yang belum terlihat hasilnya secara drastis.

Apakah anggaran ini realistik jika melihat kenaikannya? Ya, angka ini harus terus menerus naik. Tetapi prolemnya efektif atau tidak?  Angkanya besar Rp381 triliun tapi dampak perkembangan ekonominya tidak terlihat.

Artinya, aspek mana yang mau kita lihat. Sektor informal semakin besar, hanya sempat turun sedikit. Dengan anggaran perlindungn sosial yang naik, lalu masuk ke lapangan kerja yang baik maka ia akan masuk ke tenaga kerja formal, tetapi ternyata tidak. Ada problem alokasi anggaran sebesar ini. Tidak ada perubahan dalam 4 tahun terakhir. Sektor informal porsinya masih besar.

Mengenai pembangunan infrastuktur, itu penting, tapi infrastruktur yang mana dulu.  Infratruktur jalan tol perlu, infrastruktur jalan desa perlu tetapi alokasinya berapa persen. Selain itu, seberapa efektif pembangunan infrastruktur ini. Biaya per km pembangunan jalan tol dengan biaya pembangunan jalan desa berbeda jauh. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Pokja Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

Pemerintah mengatakan bahwa RAPBN 2019 dirancang sebagai kebijakan fiskal yang sehat, adil, dan mandiri. Penjelasan yang diberikan atas klaim sehat terdiri dari dua hal. Pertama, defisit APBN yang makin turun. Kedua, Keseimbangan Primer yang menurun menuju arah positif.

Defisit yang direncanakan adalah sebesar Rp297,16 triliun. Memang lebih rendah dibandingkan outlook APBN 2018 yang memperkirakan defisit sebesar Rp314.23 triliun. Disebut outlook, karena data realisasi ketika RAPBN disampaikan ke DPR adalah per akhir Juli. Biasanya Pemerintah memperlihatkan perbandingan dengan data APBN atau APBNP tahun sebelumnya. Artinya, outlook APBN 2018 itu belum tentu sesuai dengan realisasinya nanti.

Penurunan defisit terutama dari target kenaikan Pendapatan Negara, sebesar 12,59 persen dibandingkan outlook 2018. Outlook 2018 sendiri memperkirakan kenaikan 14,20 persen, setelah realisasi 2017 mencatat kenaikan sebesar 7,10 persen. 

Kenaikan pendapatan negara tahun 2017 dan 2018 sebenarnya tidak sepenuhnya didukung oleh kondisi perekonomian nasional yang stabil atau membaik. Ada berbagai faktor lain yang justeru lebih berpengaruh. Diantaranya adalah tren peningkatan harga minyak dunia dan kenaikan berbagai harga komoditas. Sedangkan faktor internal yang mendukung antara lain adalah kebijakan amnesti pajak dan reformasi perpajakan.

Kondisi pendapatan negara tahun 2019 tak akan sebaik 2018, dan targetnya terlampau tinggi. Harga minyak dan komoditas, seandainya naik atau bertahan, tentu tidak menyumbang tambahan dalam porsi yang setara. Apalagi target lifting minyak telah diturunkan. Dampak kebijakan reformasi perpajakan masih bisa dirasakan. Nominal penerimaan akan naik, namun dengan tambahan kenaikan yang menurun. Keuntungan dari uang denda dan perbaikan basis data pembayar pajak telah diperoleh pada tahun 2017 dan 2018. Tambahan pada tahun 2019 akan tertahan.

Target kenaikan pendapatan sebesar 12,59 persen tadi menjadi tidak realistis jika melihat rata-rata kenaikan selama lima tahun (2012-2016) yang sebesar 5,25 persen. Bahkan pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan. Tahun 2017 dan 2018 tak memadai menjadi acuan, karena faktor yang disebut di atas. Kenaikan yang lebih wajar adalah di kisaran 5-7 persen.

Jika ditelisik lebih dalam, beban lebih diberikan pada kenaikan penerimaan perpajakan yang mentargetkan 15,0 persen dari outlook 2018. Tampak realistis jika melihat Outlook 2018 sendiri memperkirakan kenaikan sebesar 15.3 persen. Akan tetapi catatan kenaikan penerimaan perpajakan selama enam tahun (2012 – 2017) hanya sebesar 7,49 persen. RAPBN 2019 terlampau ambisius dengan targetnya, mengingat “dampak positif” kebijakan amnesti pajak telah melemah jika dilihat dari aspek tambahan kenaikannya. Di sisi lain, Nota Keuangan belum mengemukakan kebijakan dan rencana aksi dalam hal perpajakan pada tahun 2019.

Klaim sehat juga berargumen keseimbangan primer yang konsisten turun sejak 2015. Diyakini akan mendekati nol rupiah pada akhir 2019.

Keseimbangan primer adalah suatu neraca, semacam neraca rugi laba dalam akuntansi, atau kondisi arus dana selama setahun. Neraca yang memperlihatkan pendapatan dikurangi belanja, namun besaran belanjanya tidak menyertakan pembayaran bunga utang. Jika nilainya positif (surplus) berarti bunga utang dibayar dari pendapatan. Jika negatif (defisit) berarti sebagian bunga utang dibayar tidak dari pendapatan, melainkan dari utang baru.

RAPBN memang merencanakan kondisi keseimbangan primer yang lebih baik, dan kondisinya telah membaik dibandingkan beberapa tahun terakhir. Tetapi jika dilihat bahwa targetnya masih sebesar minus Rp21,7 triliun, maka kondisi belum dapat dikatakan sehat. Dan dengan prakiraanku tentang target pendapatan yang terlampau tinggi, maka minusnya akan lebih besar dari itu.

Sementara itu, kenaikan pembayaran bunga utang sendiri cenderung terus meningkat. Dalam RAPBN 2019 direncanakan sebesar Rp275,42 triliun, mengalami kenaikan 10,4 persen dari outlook APBN tahun 2018. Target kenaikan yang justeru lebih rendah dibanding outlook 2018 sebesar 15,16 persen. Dan terlampau rendah jika dilihat dari rata-rata 2012-2017 sebesar 15,15 persen.

Secara umum dapat dikatakan bahwa RAPBN 2019 hanya sedikit lebih sehat dibanding APBN 2018 dan APBN 2017. Namun tetap belum sehat  (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

RAPBN 2019 tidak realistis.  Rencana Pemerintah dalam RAPBN 2019 sebenarnya tergolong baik. Itu terlihat dari peningkatan transfer dana ke daerah, termasuk dana desa. Selain itu, keseimbangan primer yang ditarget mengalami defisit semakin tipis, yakni sekitar Rp64 triliun, turun drastis dibanding 2017 sebesar Rp140 triliun. Tetapi yang harus didalami adalah pada detil penganggarannya. Bagaimana postur RAPBN itu menjawab pertanyaan apakah target yang ada bersifat populis atau realistis.

Target penerimaan pajak misalnya, harus dipastikan apakah dapat terealisasi. Kalau melihat penerimaan semester I pencapaiannya baik. Pada saat ada kebijakan pengampunan pajak pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan. Seandainya tidak ada tax amnesty maka defisit APBN menjadi  3 persen. Jadi target pemerintah itu bisa realistis, bisa juga populis, tergantung kepada kebijakan apa yang akan dikeluarkan, karena kadang mendadak.

Realisasi penerimaan pajak sampai Juli tercatat sudah mencapai 52 persen, tetapi dilihat detailnya pajak berasal dari migas yang naik, dari perdagangan juga naik karena impor dan ekspor naik, tapi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) turun. Ini menunjukkan sektor riil turun. Inventory banyak di gudang. Ini akan menjadi beban di semester 2.

Target penerimaan pajak yang naik Rp300 triliun dalam RAPBN 2019 akan dicari dari pelaku usaha. Pajak dari dunia usaha akan dinaikkan sementara kondisi mereka sedang turun dengan utilitas yang hanya 70 persen.

Dengan demikian APBN tahun depan akan memberatkan dunia usaha, padahal yang harus dijawab APBN adalah melakukan affirmative policy dan insentif bagi pengusaha yang sudah tiarap 2 tahun. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Pokja Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

Pemerintah mengatakan bahwa RAPBN 2019 dirancang sebagai kebijakan fiskal yang sehat, adil, dan mandiri. Klaim mandiri dijelaskan dengan dua hal. Pertama, kontribusi penerimaan perpajakan yang makin meningkat. Kedua, pembiayaan utang yang makin menurun.

Pemerintah mengedepankan kontribusi perpajakan terhadap Pendapatan Negara yang terus meningkat, dari 74,0 persen pada tahun 2014 menjadi 83,1 persen dalam RAPBN 2019. Argumen ini dapat diterima sebatas perbandingan via a vis dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Porsi PNBP memang cenderung menurun.

PNBP sendiri masih lebih mengandalkan penerimaan SDA, termasuk minyak dan gas. Porsinya masih 48,46 persen (Rp169,20 triliun) dalam outlook APBN 2018 dan direncanakan 49,33 persen (Rp178,11 triliun). PNBP dari bagian laba BUMN cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir, di kisaran 40 triliun rupiah, dan hanya ditargetkan Rp45,59 triliun. PNBP dari pendapatan BLU dan PNBP lainnya juga cenderung stagnan, karena memang secara langsung berkaitan dengan layanan publik yang notabene tidak mengejar keuntungan atau kenaikan pendapatan.

Bisa difahami jika argumen kemandirian lebih terkait dengan tak mengandalkan PNBP dari penerimaan SDA lagi, seperti di masa satu dua dasawarsa lalu. Penerimaan jenis ini memang amat fluktuatif dan bergantung kondisi global, terutama harga komoditasnya.

Meskipun demikian, mandiri mustinya lebih dikaitkan dengan sumber pendanaan dari utang. Mandiri jika tak lagi bergantung kepada penambahan utang baru. Pemerintah jelas mengerti hal ini, sehingga argumen yang disampaikan adalah fakta pembiayaan utang yang makin menurun.

Pembiayaan utang adalah tambahan utang secara neto, yaitu pencairan utang baru dikurangi pelunasan.  Ditargetkan sebesar Rp359,28 triliun. Target yang hanya sedikit turun dibanding outlook APBN 2018 sebesar Rp387,4 triliun. Bahkan, jika dilihat era 2015 – 2018 (pemerintahan Jokowi), tak terjadi penurunan yang signifikan (lihat gambar yang disalin dari publikasi Kemenkeu). Dengan kata lain, dana dari utang masih memiliki porsi yang amat besar dalam APBN.

Pembiayaan utang dalam RAPBN 2019 memang makin mengandalkan penerbitan SBN. SBN secara neto, penerbitan baru dikurangi yang jatuh tempo dan buyback, adalah sebesar Rp386,21 triliun. Lebih besar dibandingkan dengan rencana pembiayaan utang, karena pinjaman luar negeri neto direncanakan minus. Pelunasan pinjaman lebih besar dibandingkan pencairannya. Akan tetapi hal ini tidak serta merta menunjukkan kemandirian yang meningkat.

Hampir 40 persen SBN berdenominasi rupiah yang dapat diperjualbelikan dimiliki oleh asing. Hampir seluruh SBN berdenominasi valuta asing dimiliki asing. Pola kepemilikan ini tak ada petanda akan berubah dalam waktu singkat. Penerbitan SBN baru pun masih akan mengandalkan pihak asing untuk membelinya.

Dengan demikian, RAPBN 2019 memang tampak lebih mandiri dibanding outlook APBN 2018. Perlu diingat bahwa pembiayaan utang tahun 2015-2017 sempat meningkat, sehingga upaya 2019 ini dapat dikatakan lebih untuk memperbaiki kondisi sebelumnya. Secara umum, RAPBN belum dapat dikatakan mandiri. Masih cukup bergantung pada tambahan utang. Dan tambahan utang itu terutama sekali diperoleh dari pihak asing. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter