JasMerah, Bung Jokowi!
berita
Ekonomika

Sumber Foto: buruh.co

06 January 2018 13:00
Penulis
Dengan berani Bung Karno memutus hubungan diplomatik dengan Belanda pada 13 Pebruari 1956, karena masalah Irian Barat. Melalui pidato di RRI yang disiarkan ke seluruh Indonesia, Bung Karno mengultimatum Belanda, meminta para buruh mengambil alih semua perusahaan Belanda bila tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

Melalui Undang-Undang No. 86/1958, tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang Berada Di Dalam Wilayah Republik Indonesia, Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang masih beroperasi diambil alih. Ada sekitar 700 perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Termasuk kelompok perusahaan The Big Five yang memonopoli perekonomian di Indonesia saat itu: NV Jacobson van den Berg, Internatio, Lindeteves, Borsuimy dan Geo Wehry. NV. Chemicalien Rathkamp &Co.,NV. Pharmaceutische Handel Vereneging J. Van Gorkom & Co, dan Bovasta Bandoengsche Kinine Fabriek dilebur menjadi PT Kimia Farma.

Nasionalisasi tidak hanya pada perusahaan Belanda, tapi juga perusahaan asing lainnya. Oei Tiong Hom Cocern juga diambil. Saat terjadi konfrontasi dengan Malaysia di tahun 1963, perusahaan-perusahaan Inggris dinasionalisasi oleh Bung Karno. Bung Karno mengatakan, pada dasarnya dan pada akhirnya tidak boleh ada modal imperialis yang beroperasi di Indonesia.”Ini langkah penting bagi RI yang dengan asas Berdikari, sedang menegakkan perekonomian yang bebas sama sekali dari imperialisme dan feodalisme,” tegas Bung Karno. Lantas, kenapa sekarang kondisi tersebut justru terbalik? Semua sumber daya alam Indonesia seolah diserahkan ke asing dengan dalih investasi. Mengapa?

Setelah 72 tahun Indonesia merdeka, di masa pemerintahan Jokowi yang mengaku mengadopsi Trisakti Bung Karno dengan slogan Nawacita seolah-olah membawa rakyat Indonesia pada romantisme masa orde lama. Namun faktanya? Jauh panggang dari api.

Presiden Jokowi justru mendesak sekuritisasi aset (pemindahan kepemilikan aset dalam bentuk surat berharga) BUMN kepada swasta nasional dan asing. Proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN, antara lain: 10 ruas jalan tol, 11 bandara, 20 pelabuhan reguler, dan 10 pelabuhan peti kemas, rencananya akan segera dilego. Bahkan tol Becakayu yang baru diresmikan pun langsung dijual. Apakah nantinya BUMN Tambang yang baru diholding dan BUMN Migas yang rencana diholding awal tahun 2018 akan ikut dijual? Mengapa pemerintahan Jokowi yang mengaku mengadopsi gaya pemerintahan Bung Karno justru berbuat sebaliknya dari nilai-nilai ekonomi Berdikari Bung Karno? Bahkan, Jokowi mengatakan BUMN yang menyimpan aset yang telah dibangunnya adalah adalah kuno. Bukankah langkah ini sama saja mengkhianati Bung Karno?

Saat menjadi Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie pernah menolak saat ditekan agar melepas Blok Cepu ke perusahan AS, karena bagi hasil tak seimbang. Indonesia cuma dapat 45 persen. Kwik mengutip ucapan Bung Karno: "Biarkan minyak kita tersimpan di bawah karpet sampai anak cucu kita bisa menggalinya." Sedangkan, pemerintah saat ini?

Mungkin kita perlu mengingatkan kembali Presiden Jokowi, Jangan sekali-kali melupakan sejarah, Bung!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Saya pikir ekonomi negara Indonesia sudah terlanjur terbuka. Orde Baru pelopornya. Masih ingat dengan istilah "Mafia Berkeley"? Orde Reformasi lebih frontal. Selain menerima bantuan asing, beragam undang-undang investasi lolos dari pantauan publik. Kini telah disetujui masa investasi selama 75 tahun.

Saya kini membuat 7 unit toko. Pada mulanya 2 unit saya ingin kelola sendiri dan 5 unit saya sewakan. Setelah progres pembangunan 80 persen, rencana berubah. Permintaan terhadap 7 unit sangat tinggi. Bahkan 2 unit yang rencana ingin dikelola secara mandiri (berdikari), terpaksa ikut saya sewakan. Alasannya sederhana: permintaan unit luar biasa banyak.

Atas dasar tersebut; masa kini dunia investasi sedang melirik negara berkembang yang memiliki potensi tanah nan luas dan remaja produktif. Soalnya: regulasi investasi di negaranya ketat. Apalagi soal lingkungan.

Jaman instan seperti sekarang; semua butuh cash cepat. Uang cash Rp100 juta hari ini lebih baik daripada Rp500 juta tetapi tahun depan. Ini disebut budaya transaksional. Tidak ada yang salah juga terkait strategi instan model begini. Karena, janji kampanye musti tuntas dalam 5 tahun.

Saya pikir, ini buah dari konsekuensi politik pasca reformasi. Orang-orang berpikir yg serba cepat dan instant. Sudah pernah ada yang meramalkan terkait kejadian zaman kini. Yaitu: Fritcof Capra. Lalu apa jadinya Indonesia masa depan?

Diam-diam seseorang musti bikin rencana ekstra. Disebut plan B. Yaitu sebuah plan nasionalis. Plan nasionalis musti bikin kurikulum jati diri. Sehingga ketika semua skenario instan berantakan, orang-orang dari golongan plan nasionalis tidak ikut tumbang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

OK, jadi semua negara bangsa (nation state) berkepentingan memiliki kekuatan ekonomi nasional dalam bentuk korporasi  yang sekarang ini sudah tidak perlu di’sakral’kan harus berupa BUMN atau perusahaan negara. Sebab, dua raksasa komunis: Uni Soviet dan Republik Rakyat China (RRC) sudah kapok dengan "etatisme" yang tidak efisien dan bangkrut, tidak bisa mendeliver sembako. Karena itu Deng Xiao Ping tidak peduli kucing bewarna hitam atau putih selama produktif bisa menangkap tikus, ya itu saja targetnya. Tidak perlu harus kucing hitam atau putih diperdebatkan.

Jadi kata kuncinya adalah corporate yang tangguh dan efisien produktif dan menguntungkan negara (nation state) meskipun berstatus modal asing (trans nasional). Kata kuncinya adalah koopetitif, kooperatif, dan kompeitif.

Jadi ada persaingan untuk efisiensi, untuk inovasi untuk mencegah monopoli yang mendikte konsumen dengan harga akibat konspirasi kartel. Itu kan diperkenalkan oleh capitalisme 2.0, Keynes Roosevelt, sebagai reaksi cerdas kapitalisme awal terhadap Marxisme komunisme. Daripada jatuh ke tangan diktator proletar, AS dan Eropa Barat mengakomodasi sistem jaminan soaial dan hak kaum buruh untuk menikmati pertumbuhan ekonomi, dengan sistim welfare State Eropa Barat. itulah yang diterjemahkan oleh Bung Hatta cs, dengan pasal 33 UUD 1945 yang sebetulnya ya sistem nilai Sosial Demokrat dari Eropa Barat untuk membendung komunisme .

Nah, setelah terbukti komunisme bangkrut, kemudian hanya menyisakan Kim Jong Un saja, maka kita tentu tidak perlu tergoda lagi memelihara "kesakralan", jampi-jampi, slogan "negara" dan sebagainya.

Yang lebih penting dan konkret adalah kinerja dari negara itu sendiri, dari lembaga negara seperti kabinet, legislatif, birokrat, korporasi untuk bisa mencapai tingkat kompetitif setara dengan korporasi dan lembaga negara lain, dalam persaingan global yang semakin terbuka pasar dan sistemnya. 

Jadi kata kunci harus kembali pada efisiensi, termasuk kemampuan membuat laba dan keuntungan serta deviden, juga pajak bagi negara. Buat apa BUMN kalau malah bangkrut atau jadi parasite. Lebih baik korporasi yang sehat, untung dan menyetor pajak dan deviden bagi negara serta menyediakan lapangan kerja dan devisa bagi negara.

Ukuran-ukuran dan parameter harus konkret, numerik, kuantitatif serta --tentu saja-- kualitatit bermutu. Kalau untung tapi dengan praktek monopoli, memeras konsumen dan menjual barang dan jasa dengan proteksi mahal tapi tidak mampu mentas tuntas, bersaing dengan negara lain ya buat apa?

Jadi kinerja akhirnya lah yang akan menentukan, seperti Ali Baba bisa jadi saingan Goggle, bukan dengan slogan tapi dengan kinerja. Jadi slogannya adalah kinerja.  Apa dan siapa, yang penting kinerja positif buat nation state. Kalau tidak, nanti kita cuma dijejali slogan dan "patrioitsme" simbolis yang kosong melompong, tidak ada delivery atau kisah nyatanya. Seperti  fatamorgana dan janji muluk, tapi kinerja lenyap seperti hancurnya sistim logistik nasional Nusantara ketika KPM diambil alih 1957.

Sampai detik ini, sistem logistik nasional Indonesia terbengkalai dan termahal sedunia, gara gara KPM disita jadi Pelni, namun secara kinerja kita tidak mampu mendeliver. Seperti kolom Erros Djarot tentang perbandingan Singapura-Jakarta yang bagaikan bumi dan langit. Kita harus mendeliver kinerja dan sistem yang produktif efisien, bukan "merk” sakral kedaluwarsa emosional. Spiritnya adalah spirit delivery, untuk ketangguhan ekonomi nasional. Indonesia Inc. terdiri dari korporsi yang tangguh setara dengan korporasi global. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik