Jokowi Hadapi Tantangan Berat Ekonomi
berita
Ekonomika
Sumber Foto : jpp.go.id 23 May 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Joko Widodo akan menduduki kursi panas kepresidenan untuk periode kedua mendatang. Pasalnya, persoalan yang dihadapi bukan semakin mudah walaupun dia sudah berjuang keras membangun infrastruktur besar-besaran.

Di tengah perjalanan pemerintahannya, AS dan China terlibat dalam perang dagang. Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor bagi produk China menjadi 25 persen.  Apabila dalam kurun waktu dekat China juga membalas dengan kenaikan tarif impor sebesar 25 persen maka produk domestik bruto (PDB) kedua negara dan seluruh dunia akan terkena dampaknya.

Jika tanpa ada efek penularan ke negara lain (contagion) maka pertumbuhan China akan terkoreksi hampir 1 persen PDB pada 2021, yakni tahun kedua sejak Trump mengambil kebijakan pengenaan tarif, sementara AS akan kehilangan ekonominya sebesar 0,9 persen PDB pada tahun keempat (2023).

Eropa akan kehilangan 0,37 persen PDB pada tahun keempat (2023) dan perekonomian dunia akan terkoreksi sebesar 0,6 persen setelah tahun keempat.  Efek ini akan berkurang namun secara umum tetap menurun sebesar 0,2 persen setelah 10 tahun (KPMG, 2018). Ini artinya jika benar-benar perang dagang maka sudah pasti ekonomi Indonesia juga akan terkena imbasnya lebih besar lagi.

Penurunan PDB China akan menurunkan permintaan ekspor ke Indonesia sehingga akan menurunkan PDB Indonesia. Penurunan 1 persen PDB negara itu akan menurunkan PDB Indonesia sebesar 0,14 persen, sementara apabila penurunan 1 persen PDB Amerika akan menurunkan PDB Indonesia sebesar 0,05 persen.   Artinya, PDB Indonesia akan terkoreksi secara bersamaan sekitar 0,19 persen tanpa contagion effect.  Efek ini akan lebih besar apabila menjalar ke negara-negara lain yang kemudian berdampak bagi Indonesia.

Pemerintah harus mengantisipasi perlambatan ekonomi yang mulai dirasakan sejak 2019 hingga beberapa tahun mendatang. April tahun ini saja Indonesia sudah diganjar defisit neraca perdagangan hingga mencapai 2,5 miliar dolar AS. Bagaimana membalikkan keadaan menjadi surplus dalam waktu dekat? Adakah hal fundamental dibalik defisit tersebut?  apa saja yang harus dibenahi?

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tercatat rata-rata sekitar 5 persen per tahun, jauh dari target Jokowi sebesar 7 persen.  Pemerintah memprediksi pertumbuhan 5,3 persen tahun ini dan 5,5 persen pada  2020. Jokowi terjebak pada pertumbuhan 5 persen. Perlu ada upaya keras untuk keluar, tapi bagaimana caranya?

Dengan pertumbuhan yang stagnan di 5 persen, sulit untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk rakyat.  Tingkat pengangguran mendekati  tingkat terendah dalam 20 tahun, yakni 5,34 persen. Kelihatan mengecil, tetapi sesungguhnya menyembunyikan masalah sebenarnya dimana pengangguran  semakin naik.

Rakyat menanti  jawaban konkrit atas problem ekonomi tersebut. Mampukah  tim ekonomi Jokowi menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan tepat? Rakyat yang lapar tidak bisa menunggu. Perlu dicarikan resep jitu untuk mengatasinya.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Tantangan ekonomi presiden terpilih periode 2019-2024 adalah menyelesaikan beberapa rapor merah yang belum dapat diatasi yakni defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi yang masih di kisaran 5 persen. Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pelaku usaha juga berharap iklim usaha lebih bagus dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Hal-hal ini harus menjadi fokus utama dalam 5 tahun ke depan.

Hal urgen yang perlu dilakukan pemerintah adalah menetapkan agenda utama dalam 100 hari pertama pemerintahan dan 5 tahun ke depan. Yang perlu diprioritaskan pemerintah adalah melakukan revitalisasi manufaktur. Masalah defisit  pada neraca perdagangan dan transaksi berjalan, melemahnya investasi dan pertumbuhan bermuara pada lemahnya daya saing sektor manufaktur.

Prioritas revitalisasi sektor manufaktur tidak harus menggeser program pembangunan yang saat ini sudah berjalan seperti  proyek infrastruktur yang bukan sektor unggulan, tetapi ia menunjang sektor unggulan.

Proyek infrastruktur bisa terus berjalan untuk mengejar ketertinggalan yang sudah terlalu jauh. Hanya pemerintah perlu fokus, tidak hanya membangun fisik tetapi perlu ada arah. Jika prioritas pada revitalisasi manufaktur maka infrastruktur yang dibangun harus sejalan dengan target-target perbaikan di industri manufaktur. Bukan membangun infrastruktur apa saja tetapi yang harus menunjang daya saing sektor manufaktur. Yang perlu diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur di kawasan industri, pelabuhan, industri perkapalan yang menunjang ekspor-impor.

Pemerintah harus memperjelas kebijakan revitalisasi sektor manufaktur untuk menunjukkan komitmen sebagai satu prioritas. Dengan begitu swasta akan mengikuti arah pemerintah. Selama ini juga seperti itu, pada saat pemerintah terlihat serius membangun infrastruktur dan pariwisata, investasi  yang terkait dengan infrastuktur, konstruksi, dan jasa ikut naik. Karena ada kejelasan arah dari pemerintah, swasta ikut tertarik membangun.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan peta jalan revitalisasi manufaktur. Tidak semua manufaktur direvitalisasi, tetapi difokuskan pada bidang yang menjadi keunggulan Indonesia, yang  mempunyai   daya ungkit paling kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga perlu menyiapkan insentif untuk mendukung revitalisasi manufaktur, seperti insentif fiskal dan non fiskal setelah jelas agenda dan peta jalannya.

Permasalah di sektor manufaktur sudah ada sebelum adanya perang dagang AS-China. Keterkaitan industri kecil-besar, hulu-hilir sangat lemah, sehingga setiap ada upaya mendorong ekspor produk manufaktur, diikuti oleh kenaikan impor yang besar juga. Begitu juga saat membangun infrastruktur, diikuti oleh impor kebutuhan proyek infrastruktur yang besar juga.

Adanya perang dagang AS-China semakin menghambat pasar ekspor manufaktur dan investasi Indonesia. Tetapi tidak semua negara mengalami pelemahan ekspor.  Banyak negara yang mencatat surplus pada neraca perdagangannya dan manufakturnya tumbuh. Faktor eksternal memang mempengaruhi tetapi tidak lantas upaya untuk melakukan revitalisasi industri tidak memiliki peluang.

Pasar dalam negeri  Indonesia besar  untuk bisa menjadi modal dalam menyerap produk yang diproduksi di dalam negeri. Dengan memanfaatkan pasar dalam negeri saja secara maksimal akan bisa mendorong sektor manufaktur.

Dalam sejarah, negara yang sukses membangun industri manufaktur adalah dengan membangun pasar dalam negeri dulu sebagai penopang utama dan pembeli dari produkyang dihasilkan.  (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Hal mendasar yang harus segera diatasi dan dipenuhi pemerintah mendatang, pertama, adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan diberikannya akses terhadap lapangan pekerjaan.

BPS mencatat banyak pengangguran terutama dari kalangan terdidik, yakni mereka yang memiliki pendidikan SLTA, D3 dan S1.  Pada tingkat pendidikan yang lebih rendah seperti SD dan SMP tingkat pengangguran lebih kecil tapi mereka bekerja di sektor informal yang tidak memberikan penghasilan yang layak dan prospek masa depan yang baik.

Ini persoalan terbawah yang belum disentuh. Sekalipun inflasinya rendah dan relatif terkendali selama 3 tahun terakhir tetapi tidak mampu mendorong daya beli masyarakat. Buktinya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita stagnan di angka 5 persen sehingga berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5 persen.

Kedua, secara makro yang menjadi  persoalan paling urgen adalah tekanan defist neraca perdagangan. Persoalannya tidak hanya terletak pada jumlah yang dibeli (impor) lebih banyak dari yang kita jual (ekspor), tetapi hal itu berarti daya saing Indonesia rendah, tidak mampu menjual produk yang kompetitif, sementara pasar dalam negeri terbuai oleh barang-barang dari luar negeri.

Defisit neraca perdagangan memberikan peringatan bahwa daya saing dari industri domestik dan nasional Indonesia kalah kompetitif. Banyak hal yang membuat industri di Tanah Air tidak kompetitif seperti ketergantungan kepada bahan baku impor.

Defisit neraca perdagangan ini mempunyai implikasi persoalan yang luas, terkait dengan produktivitas, daya saing, perlindungan terhadap industri dalam negeri, dan beberapa hal lain. Dalam jangka pendek hal ini mutlak harus mendapatkan jawaban.

Harapan paling konkrit untuk meningkatkan produktivitas dalam jangka pendek adalah investasi. Tetapi sering latah yang dijadikan ukuran adalah investasi PMA. Semua kebijakan dan usaha pemerintah adalah bagaimana menfasilitasi dan memberikan insentiif untuk menarik PMA masuk melalui relaksasi Daftar Negatif Investasi, pemberian insentif fiskal dan non-fiskla dan lain-lain. Padahal porsinya investasinya tidak sampai 15 persen. Sebagian besar justru UMKM.

Jika kebijakan investasi tidak berpihak kepada UMKM, tapi malah menggulung eksistensi mereka maka persoalan peningkatan produktivitas di sektor riil tidak akan menemukan solusi yang fundamental.  (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar