Jokowi Korbankan Infrastruktur Demi Kurangi Defisit
berita
Ekonomika
Sumber Foto : suaranasional.com (gie/watyutink.com) 02 August 2018 12:00
Penulis
Presiden Joko Widodo akhirnya angkat tangan. Pembangunan infrastruktur yang masif selama masa pemerintahannya harus dibayar mahal dengan semakin defisitnya transaksi berjalan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan banyak bahan baku dan mesin yang harus didatangkan dari luar negeri.

Untuk mendatangkan bahan baku dan mesin harus tersedia dolar AS yang cukup sementara pasokan yang ada berkurang. Impor lebih cepat lajunya dari ekspor sehingga secara hitungan lebih banyak dolar AS yang keluar daripada yang masuk ke Indonesia. Kondisi ini membuat rupiah tertekan hingga terdepresiasi ke level Rp14.500 per dolar AS.

Meski BI sudah mengeluarkan banyak jurus untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah, mata uang Garuda itu tetap saja melemah. Instrumen moneter saja ternyata tidak cukup, sehingga perlu digunakan instrumen pengendalian impor, terutama yang terkait dengan proyek infrastruktur.

Pemerintah berinisiatif untuk mengevaluasi proyek infrastruktur, khususnya yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.  Setiap kementerian diminta mengevaluasi detail proyek yang memakai bahan baku impor. Nanti akan dilihat mana impor yang tetap dilanjutkan karena bersifat strategis, namun ada juga yang harus disetop, dikurangi, atau diturunkan.

Seperti tidak ingin didahului lagi oleh defisit transaksi berjalan, Jokowi cepat-cepat bertindak dengan  mematok target penghematan beli barang dari luar negeri untuk proyek infrastruktur yang cukup tinggi. Dia memperkirakan devisa yang bisa dihemat bisa mencapai 21 juta dolar AS per hari.

Badan Pusat Statistik mengungkapkan kenaikan impor yang terjadi pada semester I 2018 mengakibatkan terjadinya defisit neraca perdagangan. Sumbangan terhadap defisit tersebut berasal dari impor bahan baku untuk proyek infrastruktur, seperti besi baja yang naik 39 persen dan impor mesin serta alat listrik yang meningkat 28 persen pada bulan Mei 2018.

Infrastruktur memang sangat dibutuhkan Indonesia, namun mengapa pembangunannya sampai  menimbulkan defisit transaksi berjalan? Apakah ada yang keliru dengan perencanaannya? Bagaimana dengan pembangunan yang sudah terlanjur dimulai, apakah juga akan dihentikan?

Instruksi Jokowi itu langsung disambut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai bendahara negara.  Dia menegaskan tak berkeberatan jika pembangunan beberapa proyek infrastruktur ditunda hingga beberapa tahun ke depan. Namun dia meyakinkan kepada publik bahwa proyek tersebut tetap penting dan mendesak untuk dikerjakan, hanya perlu ditunda hingga tahun yang akan datang.

Salah satu pembangunan infrastruktur yang menyedot devisa cukup banyak berada di bawah Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan meninjau ulang beberapa proyek antara lain pembangunan Pelabuhan Patimban dan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Namun dia menegaskan proyek yang sudah berjalan tidak mungkin dihentikan. Hanya dia menjanjikan untuk proyek kereta cepat penggunaan komponen impor akan dikurangi menjadi 10 persen saja dari rencana semula 20 persen.

Semoga saja kesadaran pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan dengan mengevaluasi beberapa proyek infrastruktur bisa memberikan hasil secepatnya. Jika belum berhasil, apakah kemungkinan ada penyebab lain yang membuat transaksi berjalan defisit? Apakah pemerintah sudah menginventarisasi masalah lain yang mungkin jadi penyebabnya?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Salah satu biang keladi penyebab defisit adalah lonjakan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu membutuhkan bahan baku, bahan penolong serta bahan modal yang diimpor. Pembangunan proyek infrastruktur ini dikerjakan oleh investor asing, sehingga otomatis mereka mendatangkan alat dari luar negeri, bahkan tenaga kerjanya didatangkan dari luar juga.

Walaupun ada proyek infrastruktur yang pemenangnya BUMN karya, vendornya banyak dan tidak tertutup peluang asing masuk di dalamnya. Akhirnya mereka mendatangkan barangnya dari luar negeri juga.

Kalau kemudian proyek infrastruktur ditunda memang secara signifikan akan mengurangi permintaan terhadap dolar AS, sehingga mungkin akan lebih menguatkan nilai tukar rupiah. Tapi persoalan berikutnya adalah bagaimana pun itu akan mempengaruhi citra mengenai investasi di Indonesia. Investor asing yang masuk ke sektor riil akan mempertanyakan mengenai iklim investasi di Indonesia. Mengapa proyek yang sudah disetujui dan sudah berjalan tiba-tiba ditunda atau dihentikan.

Kebijakan ini memang tidak mudah untuk diimplementasikan. Jika dibiarkan seperti sekarang dengan sangat ambisius membangun infrastruktur konsekuensinya nilai tukar rupiah goyah. Tapi mengerem pun tidak mudah. Investor asing sudah terhubung dengan pemasok bahan baku di luar negeri. Kalau dihentikan pasti akan kena dampaknya. Ini akan mempengaruhi citra investasi Indonesia di mata investor global.

Penyebab lain terjadinya defisit transaksi berjalan adalah kenaikan impor barang konsumsi yang mencapai 23 persen lebih. Dalam rezim pasar bebas impor barang-barang konsumsi yang cukup besar tidak bisa dihindari. Begitu e-commerse melonjak tingkat penjualannya, impor pasti naik secara signifikan, apalagi hampir semua e-commerse didominasi produk asing.

E-commerce banyak dikuasai pemodal asing dan jaringannya pun asing. Produk yang dijual hampir sebagian besar, 85 persen, adalah produk asing. Salah satu keunggulan e-commerce adalah ia gampang di akses dari gadget, harganya lebih murah. Biasanya di negara-negara berkembang yang dilihat hal seperti itu, tanpa berpikir bahwa produk itu didatangkan dari luar negeri.

Siapa sebetulnya yang bisa mengatur ini? Ya mestinya pemerintah. Bagaimana kemudian yang menjual produk-produk dalam negeri mendapatkan insentif. Tidak hanya bagi e-commerse, tetapi juga bagi pasar tradisional sehingga bisa bersaing dengan produk luar.

Jadi kebocoran devisa kita itu ada dari proyek infrastruktur yang banyak memakan dolar AS dan impor barang konsumsi, yang juga meminta dolar AS demikian banyak. Jadi dua-duanya harus disumbat atau dikurangi bersamaan. Kalau pembangunan infrastruktur saja yang dikurangi tetapi tapi impor barang konsumsi tetap tinggi, maka defisit masih akan terus terjadi.

Penundaan pembangunan infrastruktur pasti akan menimbulkan dampak. Tidak ditunda saja ekonomi sudah melambat. Dengan mengurangi impor untuk pembangunan infrastruktur vendor-vendor yang terkait di dalamnya akan mengalami kesulitan kas. Efek selanjutnya kepada karyawan mereka.

Selain itu, ada dampak terhadap sektor lain. Penundaan pembangunan jalan tol, misalnya, akan menunda pembangunan fasilitas lain atau proyek lain yang akan memanfaatkan jalan tol seperti kawasan industri baru, perumahan, hingga UKM di tempat peristirahatan. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Belakangan pemerintah sadar akan dampak pembangunan infrastruktur yang besar-besaran terhadap defisit transaksi berjalan. Pemerintah memutuskan untuk menunda proyek-proyek strategis yang tidak mendesak karena mengganggu nilai tukar rupiah.

Yang juga perlu diperhatikan adalah kualitas belanja. Belanja pemerintah dalam APBN tidak berkualitas. Pemerintah lebih banyak melakukan belanja barang, sementara belanja modal relatif sedikit. Ada sedikit perubahan dari belanja barang ke belanja modal. Untuk belanja sosial, pemerintah sudah mulai mengurangi karena banyaknya kritik.

Pemerintah juga boros memberikan lisensi impor. Kementerian Perdagangan membuka keran impor sehingga gula berlimpah dengan kelebihan stok mencapai 3,8 juta ton. Rekomendasi diberikan untuk mengimpor gula 3,7 juta  ton pada awal tahun sementara yang dibutuhkan hanya  2,3 juta ton.

Pada kesempatan berbeda, pemerintah melalui Bulog mengimpor beras pada Januari-Mei 2018 sebanyak 896 ribu ton dan diperkirakan akan mencapai 1,3 juta ton hingga akhir tahun. Ini merupakan yang tertinggi.  Pemerintah juga memaksakan untuk mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton.

Impor pada 2013 hingga 2016 pertumbuhannya minus tetapi sejak  2017 naik menjadi 13,4 persen dan pada 2018 mencapai 23,5 persen. Produk tekstil luar negeri membanjiri pasar domestik sehingga banyak pengusaha tekstil di Bandung mengeluh, akibat ekonomi rente melalui jual beli lisensi impor.

Ini juga yang turut meningkatkan volume impor kita, sehingga kita mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 1 miliar dolar AS selama Januari-Juni 2018 sehingga mempengaruhi nilai tukar rupiah. Hal ini tidak berhenti pada proses politik tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan rakyat.

Pemerintah berencana mengatasi defisit transaksi berjalan dengan membangun industri substitusi impor tetapi  ini membutuhkan waktu panjang.

Ada juga fenomena pengalihan beban ke BUMN (state capitalism) karena ketidakmampuan pemerintah dan dilakukan tanpa tender, penunjukan langsung, sehingga muncul kemubaziran. Beberapa proyek diberikan kepada BUMN tetapi terjadi inefisiensi. Kereta ke Bandar Udara Soekarno-Hatta, misalnya, terlalu banyak jumlah keretanya dibandingkan penumpang. Satu kereta hanya terisi 5-6 orang penumpang. Terjadi kemubaziran sementara pembangunan didanai dari utang. Utang semakin banyak karena untuk meningkatkan pertumbuhan dibutuhkan dana dan investasi yang besar. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu