Jonan Rempong Dicecar Senayan, Paket Deregulasi Tersendat
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto : Muid / Watyutink

14 September 2017 15:27
Penulis
Menteri Energi dan Sumber Saya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan, Rabu (6/9), dikritisi habis DPR atas delapan regulasi yang masih berlaku di sektor ESDM. Regulasi itu dinilai menghambat investasi, sehingga dikeluhkan dunia usaha. Suara  wakil rakyat yang juga mewakili suara dunia usaha ini tentu menarik.

Kedelapan regulasi itu, mulai dari persyaratan izin ekspor mineral, pokok-pokok perjanjian jual-beli listrik, hingga soal pengawasan kegiatan usaha di sektor migas. Jonan berjanji akan mengevaluasi kasus per kasus dan menindaklanjuti regulasi bermasalah itu. Kementerian ESDM sendiri, telah berusaha memperlancar iklim usaha dengan menyederhanakan proses perizinan sektor migas, dari 42 menjadi 6 izin.

Protes atas regulasi internal kementerian bukan hanya kali ini saja. Akhir Mei 2017, dunia usaha memprotes Menko Perekonomian Darmin Nasution. Yaitu, akibat 12 larangan terbatas (lartas) baru. Padahal 9 di antaranya tak sesuai dengan paket deregulasi ekonomi. Kok bisa ya lahir aturan kementerian yang bertentangan dengan semangat 13 paket deregulasi ekonomi?

Padahal deregulasi lima bidang usaha yang diumumkan MenKo Perekonomian, Darmin Nasution, Rabu 27/1/2017, bertujuan menindaklanjuti 13 paket kebijakan ekonomi jilid IX yang diberlakukan sejak September 2015. Yaitu untuk mempersingkat perizinan ekspor, membenahi sistem logistik, dan membuat road map industri logistik modern. Diharapkan deregulasi tersebut bisa meningkatkan daya saing ekonomi nasional.  

Masalahnya, pada level mana terjadi ketidaksinkronan paket deregulasi ekonomi dengan praktek di lapangan? Padahal, para pengambil kebijakan di Kementerian semua berdalih telah berkoordinasi dengan segenap aparatur di bawah?

Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara “Die Hard” bagi investor dalam negeri maupun asing. Dari soal pajak, birokrasi yang mata duitan dan bertele-tele, biaya siluman, hingga Dwelling Time  yang mencapai 4,7 hari. Belum lagi posisi larangan terbatas (Lartas) Indonesia saat ini masih 51 persen lebih dari 10.826 pos Tariff Harmonized System (HS) Buku Kepabeanan RI. Padahal rata-rata ASEAN hanya 17 persen loh.

Masalah ketidaksinkronan sebenarnya bisa diselesaikan jika koordinasi antar lini kementerian  berjalan baik.  Tapi adakah political will semua pihak?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(Pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Birokrasi Indonesia masih membawa sisa watak Repressive Developmentalist Regime  yang mengandalkan rente ekonomi dan komersialisasi jabatan. Jadi memang harus ada aksi “Saber” pungli untuk jasa publik service agar tidak membebani daya saing ekonomi.

Kebijakan yang tidak business friendly  bersaing dengan negara tetangga.  Jika birokrat RI tidak efisien tapi malah nenghambat, maka pasti daya saing Indonesia Inc. merosot.

Saya kira Presiden Jokowi sadar akan mental oligarki dwifungsi penguasa-pengusaha. Karena itu langkah melabrak korupsi di semua lini dilakukan agar efisiensi penggunaan modal yang ditambahkan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau ICOR (Incremental Capital Output Ratio - Rasio Tambahan Modal atas Pengeluaran) kita, bisa turun dari 6'4 sekarang ini.

Infrastruktur adalah prioritas utama seperti riwayat Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan China. Semua prioritas dilakukan agar pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 7 persen per tahun dan bisa doubling income dalam 7 tahun.

Secara matematis ekonomis, proyeksi optimistis RI sebagai negara dengan perekonomian terbesar nomor 4 sedunia pada 2045 realistis. Tentu saja tidak berlaku untuk oposisi yang selalu kritis terhadap incumbent

Jadi kesimpulannya, memang birokrat warisan Orde Baru masih sangat mengecewakan. Tapi regenerasi suksesi dan remunerasi yang membaik sekarang ini diharapkan dapat mewujudkan revolusi mental, terutama dengan panutan terhadap  leadership by example  oleh presiden Jokowi sendiri. (Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Birokrasi di Indonesia memang masih menjadi beban dan sumber permasalahan, ketimbang menjadi pengawal dari fungsi-fungsi utamanya, yakni melayani warga negara dan menjaga kepentingan nasional.

Birokrasi harus disebut sebagai salah satu sumber masalah di Indonesia, karena dua alasan. Pertama, birokrat berkolusi dengan pejabat politik secara kasat mata, dan kedua, birokrat merumitkan regulasi untuk kepentingan oknum birokrat tertentu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, demikian pameo yang menjadi seloroh kalangan birokrat, Kedua hal itu seharusnya tidak terjadi di negara-negara dengan sistem politik demokrasi yang normal dan mapan.

Birokrasi adalah institusi negara yang hadir bersamaan dengan kehadiran negara itu sendiri. Birokrasi berkembang sejalan dengan perkembangan negara, baik dalam hal jumlah maupun kompleksitas organisasional yang dimilikinya.

Sejak awal kehadirannya, birokrasi dimaksudkan untuk dua tujuan sekaligus, seperti disebutkan di muka. Yakni: melancarkan pelayanan negara (yang diwakili oleh pemerintah) terhadap warga, dan sekaligus menjaga kepentingan nasional yang terdistribusi pada banyak sektor.

Dalam konteks inilah, kita memahami bahwa birokrasi merupakan institusi negara yang sangat penting. Oleh karena itu, birokrasi harus memiliki birokrat-birokrat yang baik, cakap, paham dengan pekerjaannya. Dan, tentu saja harus digaji secara layak oleh negara agar menjalankan fungsi-fungsi dan kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana mestinya.

Memang, beberapa masalah terjadi akibat beberapa alasan. Seperti, birokrasi yang terlalu besar dari kebutuhan seharusnya, Atau, terlalu lamban akibat regulasi yang berlebihan, Bisa juga akibat terlalu terpecah-pecah karena pembagian departementasi yang kurang relevan.

Semakin mapan sistem politik demokrasi sebuah negara, maka birokrasi juga seharusnya semakin mapan dan bersih. Namun apa yang terjadi di Indonesia dalam dua dekade terakhir adalah sebuah anomali. Demokrasi berjalan dengan korupsi yang terus berlangsung.

Indonesia memiliki birokrasi yang bukan hanya tidak menjadi pelayan publik dan penjaga utama kepentingan nasional. Tetapi, justru menjadi penghambat bagi warga negara yang baik (termasuk swasta dan masyarakat sipil), untuk memaksimalkan kontribusi mereka bagi kepentingan nasional.

Rakyat tidak melihat birokrasi atau pemerintah sebagai pelayan dan tempat bertumpu, justru sebaliknya sebagai pemeras dan musuh. Birokrasi menjadi pelayan hanya pada sekelompok orang – pengusaha hitam dan politisi korup – dalam konteks berbagi keuntungan, alias rent seekers.   

Ungkapan ‘birokrasi keranjang sampah’ yang pernah dilontarkan Megawati ketika menjabat presiden, mungkin terdengar ketus dan sangat berterus-terang. Tetapi, memang kondisi semacam itulah yang kita hadapi. Meski telah melahirkan berbagai peraturan dan lembaga untuk menciptakan suatu birokrasi bersih dan melayani, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sistem politik demokrasi Indonesia belum berhasil melahirkan birokrasi bersih.

Gerakan revolusi mental yang tengah dijalankan pemerintah, seharusnya mengambil birokasi sebagai sasaran utama. Revolusi mental harus menjadi pintu masuk guna menghadirkan birokrasi bersih. Tanpa birokrasi bersih, maka potensi bangsa akan tidak berkembang maksimal. Bahkan daya saing – sesuatu yang menjadi sedemikian perhatian presiden – akan tetap terpuruk, sebaik apapun kebijakan yang dirumuskan pemerintah. (Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Kita sekarang sedang menyaksikan liberalisasi ekonomi paling agresif dalam sejarah Indonesia. 15 paket ekonomi, yang didominasi oleh liberalisasi, diluncurkan sejak Jokowi dilantik menjadi presiden kurang dari tiga tahun lalu.

Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi salah satu negara yang bersahabat dengan dunia bisnis. Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dari tiga tetangganya yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand yang memiliki peringkat lebih tinggi dalam kemudahaan berbinis.

Demikian bernafsunya pemerintah untuk mengejar ketertinggalan tersebut sehingga sistem perekonomian nasional kian mengarah pada tarung bebas (free fight competition). Sebuah sistem berdasarkan zero sum game  dimana pemenang mengambil semua. 

Di negara paling kapitalis di dunia seperti Amerika Serikat dan Jepang sistem ini sudah lama ditinggalkan. Negara-negara ini telah memberlakukan berbagai hukum (antitrust laws) untuk mencegah pembantaian wong cilik oleh para kapitalis lebih besar.    

Ibarat pertarungan tinju, berat badan atlit menentukan di kelas mana dia boleh bertarung atau tidak. Maka petinju kelas berat tidak mungkin bertanding melawan kelas bulu!

Sekarang ini di Indonesia para peternak ayam kelas kampung harus behadapan langsung melawan pesaing berkelas dunia. Lihat saja, mereka sekarang kalang kabut menghadapi agresifitas tiga perusahaan multinasional - Charoen Phokpand, Malindo Feedmill, Japfa Comfeed - yang menguasai sekitar 70 persen produksi pakan dan ayam di Indonesia.

Para raksasa perunggasan tersebut kini giat menebar ayam langsung ke tingkat eceran, dan telah menyebabkan kebangkrutan massal.

Dalam catatan Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Singgih Januratmoko, sejak akhir 2014 para peternak ayam rakyat merugi, dan jumlahnya mencapai triliunan rupiah per tahun.

Paling agresif adalah Charoen Phokphand  yang giat membangun toko ayam segar eceran bernama Prima fresh food  di segala pelosok negeri. Kenyataan semacam inilah yang  menyebabkan peternak rakyat hanya menguasai 18 persen dari populasi unggas nasional.  

Apakah pemerintah akan tetap sekadar mengejar pertumbuhan dengan mengutamakan masuknya modal asing, dan membiarkan ekonomi didominasi oleh para kapitalis besar? Bila jawabnya ‘ya’, sebaiknya jangan kaget bila suatu saat amuk massal akan terjadi lagi akibat akumulasi kecemburuan sosial tak terbendung.

Tidak ada salahnya bila pemerintah belajar dari negara-negara yang telah sukses membangun perekonomian seperti jepang, Amerika, Swedia, Jerman. Di negara-negara ini pemerintah setempat menciptakan kondisi dimana yang besar bukanlah pemangsa bagi yang lebih kecil, namun justru bersinergi dalam prinsip hidup berdampingan secara damai.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?