Karikatur Jokowi dan Nasib Kereta Cepat China
berita
Ekonomika

Sumber: Twitter @hiroshionan (Saat ini telah dibanned)

27 February 2018 16:00
Penulis
Setelah memantik reaksi publik, karikatur Presiden Jokowi, akhirnya ditarik oleh sang pembuatnya, Onan Hiroshi. Melalui akun twitternya,  Onan menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia, dengan menampilkan foto dirinya melakukan ‘dogeza’.

Meski begitu, polemik Kereta Cepat China sudah terlanjur hangat kembali di masyarakat. Di tambah lagi laporan yang baru-baru ini disampaikan oleh konsorsium bersama proyek, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang menyebut nilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak. Proyek yang awalnya senilai 5,988 miliar dolar AS atau sekitar Rp81,5 triliun, saat ini telah membengkak menjadi 6,071 miliar dolar AS atau sekitar Rp82,7 triliun. Kok bisa?

Proyek yang 75 persennya didanai pinjaman China Development Bank (CDB), dan 25 persen sisanya dari ekuitas pemegang saham KCIC (40 persen dimiliki Beijing Yawan dan 60 persen dikuasai konsorsium 4 BUMN: Wijaya Karya, Jasa Marga, KAI, dan PTPN VIII), meski groundbreaking telah dilaksanakan pada 21 Januari 2016 silam, ternyata dana pinjaman insvestasi hingga saat ini belum cair. Penyebabnya, belum selesainya masalah pembebasan lahan, sebagai salah satu prasyarat. KCIC hanya bisa berharap pinjaman tahap pertama dari CBD sebesar 500 juta dolar AS atau sekitar Rp6,8 triliun bisa cair di bulan Maret 2018 ini. Sudah 2 tahun lebih groundbreaking dilaksanakan kok masih belum cair investasinya? Kok seperti buru-buru dan dipaksakan pengerjaan proyek ini? Lagian kok aneh, dana pinjaman investasi belum juga cair kok sudah naik nilai investasinya?

Di sisi lain, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini tidak ada dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas). Berdasarkan RIPNas, 10 program utama yang akan dilaksanakan hingga tahun 2030. Salah satunya, proyek kereta cepat Jakarta – Surabaya yang rencana pembangunannya dimulai 2021-2030, dan kereta cepat Merak-Jakarta dan Surabaya-Banyuwangi pada periode 2026-2030.

Proyek Kereta Cepat ini sebenarnya digagas sejak era Presiden SBY. Pada 2008, Bappenas dan Kementerian Perhubungan menggandengan Japan Internasional Corporation Agency (JICA) untuk merancang proyek kereta cepat jurusan Jakarta–Surabaya dengan jalur sepanjang 700 km. Kemudian, di masa Presiden Jokowi proyek kereta cepat ini direalisasikan.

Hanya saja, peta proyek berubah seiring dengan masuknya China dalam proyek tersebut. Jokowi yang menginginkan skema Business to business (B to B), menunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno meng-handle proyek ini. Proyek pun jatuh ke China. Hal ini membuat Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga sampai mengatakan "Arienai!" (tak masuk akal) saat mengetahui proyek tersebut urung didapatkan Jepang.

Salah satu faktor pemerintah memilih China yang mengerjakan proyek ini, karena dalam proposalnya, China menjanjikan proyek bisa selesai dalam waktu 3 tahun –pihak Jepang menyodorkan waktu 6 tahun, yang artinya proyek ini selesai di tahun 2019? Kok sampai 2018, belum terlihat hasilnya sama sekali?

Jika kemudian nilainya terus membengkak, dan BUMN tak sanggup melunasi hutang investasi, apakah pemerintah akan men-take over? Atau keempat BUMN tersebut dijadikan jaminan?

Skenario seperti ini telah terjadi di Angola, Zimbabwe, Tibet, Srilangka, dan Pakistan, hingga memaksa mereka menyerahkan aset vital negaranya kepada China. Apa hal itu juga akan terjadi kepada Indonesia?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Menurut saya, kalau diperpanjang setelah kowtow minta maaf, Onan Hiroshi ya dibiarkan saja. Kalau tidak malah membesarkan dia. Segala masalah di Indonesia akhirnya toh tidak terpecahkan secara "adil dan layak"  jika semua di politisir dan yang menang malah mengherankan "rasa keadilan".

Publik bingung bagaimana KPU meloloskan partai dinasti Cendana yang oknumnya ‘belepotan’ kasus  kriminal besar "convicted murderer". Sementara dua partai yang dipimpin profesor ahli hukum tata negara dan mantan menteri kepala BIN malah tidak lolos KPU.

Kalau kita kembali ke Pemilu 1955, maka PM yang berkuasa waktu itu masih sistem parlementer, dimana kabinet dan PM berkuasa. Sedang presiden hanya simbolik saja menurut UUDS RI 1950. Kabinet yang dipimpin oleh PM Burhanudin Harahap dari Masyumi adalah petahana (incumbent). Tapi, yang memenangkan pemilu suara terbanyak adalah PNI. Sedang Masyumi di nomor 2. Namun, karena koefisien dapil yang berbeda maka jumlah kursi PNI dan Masyumi sama 57, disusul NU ditempat ketiga dan PKI sebagai 4 besar.

Kemudian pada pemilihan DPRD 1957 PKI menjadi pemenang umum di seluruh Indonesia., tapi negara sudah diumumkan dalam keadaan perang, karena kabinet hasil Pemilu pertama yaitu Kabinet Ali Roem Idham bubar Maret 1957.

Sejarah politik Indonesia tidak pernah dituntaskan secara hukum yang legal formal. Semua dipendam, dikubur, dibawah karpet. Tidak pernah jelas justrungannya. Termasuk RI harus mengakui utang Hindia Belanda, menjadi satu satunya negara  berkas terjajah yang harus membayar utang kepada bekas penjajah, dengan hutang senilai US$1,1 milyar yang dilunasi 85 persen padai 1956 dan kemudian 1957 Bung Karno memerintahkan penghentian pembayaran utang dan malah menasionalisasi seluruh perusahaan Belanda.

Tapi dampaknya juga lebih parah. Karena sejak nasionalisasi perusahaan Belanda di 1957 tersebut malah jaringan logistik nasional KPM yang diambil alih oleh Pelni, lenyap ditinggal kapal KMP. Sejak saat itu, ongkos angkut jeruk dari Pontianak ke Jakarta lebih mahal dari ongkos kapal Shanghai-Jakarta.

Menurut saya ya sudah kasus Onan Hiroshi ini disetop sampai disini saja. Kalau diperpanjang terus malah membesarkan si Onan, sesuai namanya yang berasal barangkali dari tokoh Taurat Onan, anak Yehuda yang melahirkan istilah onani masturbasi.

Jadi jangan kita malah membantu si Onan bermastrubsasi di sosmed, semakin heboh dan membuatnya semakin terkenal. Justru kita yang malah dipermalukan. Jadi, sudah ditutup buku saja. Kecuali kalau mau menelusuri seluruh ketidakberesan dalam manajemen politik, termasuk lolosnya 2 partai Cendana, setelah 20 tahun lengser.  Tampaknya Orba mau jadi Napoleon yang pernah diturunkan sebentar tapi bisa balik lagi. Baru setelah dua kali naik, maka berakhir Orde Napoleon. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Onan Hisrohi hanya mengekspresikan pandangan umum masyarakat Jepang, utamanya di kalangan diplomatik dan bisnis, tentang betapa buruknya hubungan Indonesia-Jepang di era Jokowi. Bahkan tak sedikit yang menganggap saat ini hubungan kedua negara berada pada titik terendah, dan masih akan merosot lagi,  sejak pembukaan hubungan diplomatik lebih setengah abad silam.

Kenyataan ini sangat berbeda di awal kepresidenan Jokowi. Masyarakat Jepang pada umumnya yakin betul bahwa hubungan Jakarta-Tokyo akan makin erat. Mereka yakin betul bahwa, mengingat posisinya sebagai pebisnis mebel kelas internasional, Jokowi akan bersahabat kepada Jepang yang sudah lama menjadi investor dan kreditor terbesar Indonesia.

Maka mereka sangat terkejut dan terhina ketika mengetahui hasil kerja keras Jepang membuat studi kelayakan untuk membangun jalur kereta cepat Jakarta-Bandung jatuh ke tangan RRC. Negara komunis ini kemudian bahkan dipercaya sebagai pelaksana pembangunannya.

Bagaimanapun juga tak hanya kasus kereta Jakarta Bandung yang memacu kegeraman sekaligus kekhawatiran Jepang bahwa Indonesia akan jatuh lebih dalam ke cengkeraman RRC. Hal ini juga tak lepas dari usul Partai Komunis Cina untuk tidak membatasi masa jabatan presiden Xi Jinping. Menurut undang undang yang masih berlaku,  seorang presiden hanya boleh menjabat dua periode atau 10 tahun.

Di kancah dunia Xi Jinping terkenal karena konsep Jalur Sutra Modern, one Belt One Road. Termasuk disini adalah Jalur Sutra Maritim yang meliputi seluruh kawasan Laut Cina Selatan, sampai Indonesia. Jalur Sutra Maritim ini telah disambut hangat oleh presiden Jokowi karena bisa diintegrasikan dengan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim.

Mengancam kebebasan pelayaran di Laut Cina Selatan dengan memperkuat basis militer di Laut Cina Selatan. Berbagai citra satelit yang dilansir oleh Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), RRC telah merampungkan tiga pangkalan militer di kepulauan Spratly, yang dilengkapi dengan pelabuhan kapal perang, radar, fasilitas peluncuran Rudal.

Semua anggota Asean di kawasan Laut Cina Selatan, kecuali Indonesia, telah berulang kali memprotes pembangunan pangkalan militer tersebut. Mereka curiga, RRC akan memanfaatkan kekuatan militernya untuk memberangus kebebasan berlayar di Laut Cina Selatan.

Hal lain yang merusak hubungan Indonesia-Jepang adalah ketika Inpex disandera oleh pemerintah untuk membangun terminal LNG blok Masela di darat. Sebelumnya Inpex telah merampungkan studi kelayakan dan merekrut tenaga kerja untuk membangun megaproyek tersebut di lepas pantai. Menteri ESDM, ketika itu Sudirman Said, sudah setuju. Membangun di darat biayanya terlalu mahal dan tidak ekonomis.

Tapi presiden tiba-tiba menyatakan pembangunan harus di darat karena memiliki multiplier effect yang lebih bermanfaat bagi Indonesia. Menanggapi kekhawatiran bahwa pihak investor akan kabur, Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan bahwa investor tak akan kabur karena sudah terlanjur menanamkan investasi miliaran dollar. Alhasil, megaproyek ini mangkrak sampai sekarang.

Pukulan lain datang dari blok Mahakam, yang menghasilkan sekitar sepertiga minyak dan gas Indonesia. Setelah berpura-pura berniat memperpanjang kontrak pengelolaan blok tersebut, dengan minta business plan sampai tiga kali, tahun lalu pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak blok Migas yang dikelola bersama Inpex dan Total (Perancis) itu.

Bila hubungan Jakarta-Tokyo masih saja sebatas basa-basi dan memburuk, tentu bisa bermunculan berbagai karikatur baru yang akan membuat masyarakat Jepang kian geram. Dari pihak muncul mungkin akan muncul hal yang sama . Bagaimanapun juga kita lihat saja nanti apakah akan berlanjut ke perang dagang dan diplomatik atau tidak. (afd)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Skema B to B untuk sebuah proyek jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung mestinya tidak bisa dilakukan jikalau memang tidak termasuk dalam RIPNas. Memang bisa dipertanyakan mengapa untuk jarak Jakarta-Bandung yang relatif hanya memerlukan waktu perjalanan 2,5 jam saja dengan kereta api, atau 3 jam dengan Mobil masih perlu di percepat lagi?

Ditinjau dari segi kelayakan Bisnis atau Feasibility Study, proyek bernilai sekitar Rp 82,7 triliun berapa lama payback period diperlukan guna mencapai titik impas alias break even point? Lalu berapa harga tiket kereta yang mesti ditentukan? Jika terlalu tinggi, apakah penumpangnya lebih memilih untuk naik bis antar kota yang cukup nyaman namun juga cukup murah? Atau malah memilih naik pesawat udara saja sekalian?

Bahwa proyek ini selalu bertambah molor akibat pembebasan lahan yang tetap belum bisa dilakukan, pasti bakal menaikkan project cost lagi.

Mengenai kemungkinan nantinya proyek tersebut bakal over invest dan bisa jadi gagal bayar –dengan segala akibat buruknya, sampai menyeret BUMN Indonesia sebagai avalist pinjaman. Tentu hal ini harus dikaji dulu, bagaimana perjanjian tadi diatur di antara para pihak-pihak tersebut. Bagaimana kewajiban fiducier atas pihak yang melakukan wanprestasi alias gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian tersebut.

Cuma, tentu Menteri Negara BUMN sudah melakukan pengkajian yang lengkap, mendalam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Sebab, konsekwensinya bakal gawat sekali andai kata BUMN-BUMN tersebut sampai harus di-Angola-kan atau di-Zimbabwe-kan. Amit-amit! (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998