Kartu Kredit Satker PNS, Solusi atau Masalah Baru?
berita
Ekonomika

Sumber Foto : inews.id                          &nbs 26 February 2018 17:00

Penulis
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, punya kreativitas baru. Mulai 2018 ini, semua satuan kerja (satker) di Kementerian dan Lembaga (K/L) harus menggunakan kartu kredit dalam setiap belanja barang untuk belanja operasional, non-operasional, sewa, persediaan, pemeliharaan dan perjalanan dinas sesuai peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 17 tahun 2017. 

Kartu kreditnya sendiri diterbitkan oleh bank pemerintah. Kabarnya, sekitar 500 satker telah siap mengganti pola persediaan uang tunai dengan penggunaan kartu kredit. Alasan diterapkannya penggunaan kartu kredit selain memperkuat pola nontunai yang tengah tren, juga agar semua transaksi K/L dapat dikontrol. Satker juga tidak perlu mencairkan anggaran untuk mengisi persediaan, dan transaksi tidak butuh lagi kuitansi pembayaran. Bukti tinggal di print dan semua catatan transaksi akan muncul. Efektif dan efisien.

Masalahnya, apakah benar penggunaan kartu kredit tersebut efektif menurunkan tingkat korupsi, terutama dilingkungan perangkat kerja pemerintahan? Lalu nama siapa yang tertera pada kartu kredit satker? Dengan plafon yang diberikan sebesar Rp50-200 juta, gaji PNS mana yang bisa mengcover plafon sebanyak itu? Bukankah gaji adalah komponen utama penilaian dari provider kartu kredit untuk menyetujui plafon yang diterbitkan? Bagaimana dari aspek keamanan? Kasus kartu kredit dipalsukan beberapa kali terjadi. Bagaimana jika digunakan untuk kepentingan pribadi?

Penggunaan kartu kredit untuk belanja pemerintahan memang mempersingkat prosedur penyediaan dana dalam kegiatan rutin K/L. Semangat untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di bidang pemberantasan korupsi harus dimulai dari hal-hal paling kecil dan dianggap sepele seperti mekanisme pancairan dana.

Konon, pat-gulipat dalam mekanisme pencairan dan penggunaan dana berikut berbagai teknik manipulasi laporan pertanggungjawaban sudah mewabah lama. Semuanya bermuara pada pola pembayaran cash atau tunai yang gampang dimanfaatkan.

Namun pengalaman mengajarkan, betapapun baiknya sistem dan mekanisme yang diciptakan untuk pencegahan, semuanya akan ‘memble’ oleh persekongkolan. Prosedur, mekanisme dan sistem yang diciptakan sepertinya sudah hampir sempurna, tapi selama ini angka temuan kasus korupsi oleh KPK bukannya berkurang malah makin bertambah memprihatinkan.

Data PPATK merilis, terdapat transaksi mencurigakan sebesar Rp747 triliun pada 228 rekening bank dan lembaga keuangan milik 19 orang yang diduga berasal dari korupsi, pencucian uang dan praktik ilegal lainnya (Suwidi Tono, Kompas 2018).  

Mungkinkah pemberlakuan sistem pembayaran melalui kartu kredit selain efektif dan efisien untuk memperlancar ritme kerja satker, juga efektif memberantas praktik penyalahgunaan anggaran Negara di level aparatur pemerintahan? Sampai sejauh mana peluang penyalahgunaan dana dapat terdeteksi meski sudah menggunakan kartu kredit? Bagaimana jika terjadi persekongkolan pemegang kartu kredit dengan pihak-pihak yang berkepentingan?  
     
Apa pendapat Anda? Watyutink?
(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Praktisi Perbankan

Kartu kredit untuk pembayaran belanja pemerintah, seperti belanja operasional, non operasional, sewa, persediaan, pemeliharaan dan perjalanan dinas, oleh satuan kerja kementerian dinilai sangat baik karena dapat mempercepat realisasi anggaran pemerintah, mendorong cashlesssociety, serta meningkatkan transparansi penggunaan anggaran pemerintah.

Dari sisi perbankan, penggunaan kartu kredit untuk pembayaran belanja pemerintah tentunya dapat mendorong kinerja perbankan di bisnis kartu kredit, seperti peningkatan jumlah kartu, sales volume, outstanding, dan fee based income. Potensi bisnis terbesar yang diharapkan perbakan adalah peningkatan fee based income seiring dengan penggunaan kartu kredit untuk pembelian tiket pesawat perjalanan dinas, belanja barang operasional dan persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan operasional serta non-operasional.

Kartu kredit yang digunakan oleh Satuan Kerja Kementerian harus sudah include accident insurance, gratis executive lounge di bandara di Indonesia, penyesuaian besaran limit kartu sesuai kebutuhan setiap satuan kerja, serta terdapat penyajian data tagihan dalam bentuk grup atau individual sehingga penggunaan kartu kredit tetap sesuai Good Corporate Governance (GCG) dan penyelewengan atau korupsi dapat dihindari.

Kedepan, diharapkan penggunaan kartu kredit juga dapat diterapkan untuk pembayaran belanja pemerintah daerah. Selain untuk mendorong inklusi keuangan di daerah, penggunaan kartu kredit dapat mendukung program pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri mengenai Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah berlaku sejak 1 januari 2018. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Terkait sistem kontrol terhadap penggunan kartu kredit satker PNS, masalah kontrol  bisa dilakukan dengan limit kartu serta dokumentasi setiap transaksi yang dilakukan. Penggunaan kartu kredit untuk transaksi belanja K/L memang efektif untuk mempersingkat prosedur. Tidak ada lagi pencairan anggaran untuk mengisi persedian, tetapi bukti transaksi/stroke atau kuitansi tetap diperlukan.

Pencegahan korupsi yang kerap terjadi justru dapat kurangi oleh penggunaan kartu kredit di lingkungan pemerintahan. Korupsi biasanya berupa komisi secara tunai dan pungutan liar. Adapun ihwal nama pengguna pada kartu kredit satker, bisa digunakan nama lembaga/badan seperti di corporate card. Di perusahaan-perusahaan besar corporate credit card sangat biasa dilakukan. Dengan catatan, penggunaan corporate credit card  tidak diperuntukkan untuk penggunaan pribadi sehingga yang membayar adalah badan/lembaga perusahaan dimana dia bekerja. Atau juga bisa dibuat debit card dimana sudah tersedia sejumlah uang yang dibatasi. Yang harus jelas adalah, kartu tersebut peruntukannya untuk lembaga atau pribadi?

Soal keamanan, baik kartu kredit maupun kartu debit sudah ada sistem keamanan yang dibuat oleh bank. Hanya yang harus diperhitungkan adalah, sistem keamanan apapun akan selalu coba ditembus oleh para maling. Terutama bila terjadi kolusi antara yang menggunakan kartu dan yang menjaga/pemberi otorisasi. Maka jika itu terjadi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dimungkinkan.

Di kebanyakan kasus korupsi, selalu ada orang dalam yang bisa mengatur atau mengelabui sistem pengawasan. Bila sistem semakin sedikit interference nya, maka kolusi atau pencurian/pembobolan bisa dikurangi. Penjahat memang akan selalu mencari kelemahan dari suatu sistem.

Untuk mencegahnya dapat dilakukan sistem pendeteksian dengan penggunaan kartu kontrol tiap bulan, kelebihan penggunaan, serta otorisasi penggunaan (misalnya dengan penggunaan password, pin, tanda tangan, atau finger print ).

Teknologi bisa digunakan untuk mempercepat proses, meningkatkan akurasi, membuat pelaku transaksi nyaman serta meningkatkan keamanan. Tapi teknologi juga bisa dibuat untuk membobol dan mencuri. Nah, untuk mengurangi risiko persengkongkolan, manusia bisa diganti dengan mesin sehingga kolusi bisa dikurangi/dihindari. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Perkembangan teknologi membawa perubahan pada sistem pembayaraan transaksi ekonomi. Kemajuan teknologi mulai menggeser peran uang tunai sebagai alat pembayaran yang jamak digunakan oleh masyarakat. Efektifitas dan efisiensi dianggap sebagai alasan utama penggunaan transaksi nontunai yang mulai digemari.

Saat ini, sudah umum disediakan fasilitas pembayaran nontunai. Tidak perlu lagi membawa uang kartal kemana-mana. Pembayaran nontunai dilakukan dengan  kartu sebagai alat pembayarannya secara online/offline. Jika online prosesnya seperti transfer sedangkan offline menggunakan sistem top up.

Tidak hanya kartu, smartphone pun saat ini bisa menjadi sarana transaksi. Sistem yang menggunakan perangkat elektronika memberikan kemudahan dalam proses transaksi by gadget.

Pada sistem pembayaran nontunai, Bank Indonesia (BI) berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing (valas). Pada sistem pembayaran nontunai, sebagaimana international common practice, sistem pembayaran di Indonesia di klasifikasikan menjadi sistem pembayaran yang bersifat Systemically Important Payment System (SIPS), System Wide Important Payment System (SWIPS) dan sistem pembayaran yang bukan sebagai SIPS dan SWIPS. SIPS adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran yang bernilai besar dan jika terjadi kegagalan dalam sistem pembayaran ini dapat menyebabkan terjadinya systemic risk yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas sistem keuangan, contohnya adalah sistem BI Real Time Gross Settlement (BIRTGS).

Sedangkan SWIPS adalah sistem pembayaran yang digunakan oleh masyarakat luas, yang apabila terganggu misalnya karena seringnya terjadi system breakdown atau adanya fraud akan mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat dan pada gilirannya dapat  menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat atas sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses melalui sistem tersebut.

Di Indonesia yang termasuk dalam kategori SWIPS adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Jika rencana pemerintah ingin mengurangi transaksi tunai, harus melakukan kajian terhadap aturan perbankan sehingga tidak berpeluang adanya kejahatan virtual account.

Dalam proses transaksi di wilayah hukum Indonesia penggunaan nilai tukarnya harus menggunakan rupiah. Hal itu termuat pada Pasal 23 UU No.7 Tahun 2011 ayat 1 tentang Mata Uang: “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah”.

Penggunaan rupiah diatur dalam Pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang: "Rupiah wajib digunakan dalam  setiap transaksi tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya". Artinya jelas bahwa fungsi rupiah sebagai mata uang yang digunakan di Indonesia.

Dalam konteks transaksi, transaski yang menggunakan mata uang rupiah terdiri dari transaksi tunai dan transaksi nontunai. Namun setiap transaksi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip transaksi yang telah diatur oleh BI sebagai Bank Sentral. Prinsip-prinsip BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy.

Implikasi positif dari pembatasan transaksi tunai antara lain: efisiensi, peningkatan penerimaan pajak, penghematan biaya cetak uang dan pengamanan, peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan bank, serta memudahkan pengawasan transaksi yang mencurigakan.

Sedangkan implikasi negatifnya adalah: kurang memadainya ketersediaan infrastruktur keuangan, budaya masyarakat tertentu yang belum akrab dengan perbankan dan alat pembayaran nontunai, serta bahaya kejahatan cybercrime terhadap transaksi nontunai. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Pencatatan arus masuk ataupun penggunaan dana operasional dan perjalanan dinas PNS saat ini masih menggunakan pencatatan manual dengan uang cash. Dampaknya memang keuangan akan sulit dikontrol dengan pencatatan yang minimal pengawasannya.

Praktek ini kadang membuat geram pemerintah terutama Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab masalah keluar masuk arus kas pemerintah. Maka pencatatan yang baik dan akuntabel menjadi hal yang patut diwujudkan. Salah satu pencatatan yang baik dan akuntabel saat ini adalah perbankan dengan pencatatan yang hampir semuanya sudah tersistem dengan baik.

Transaksi arus kas masuk dan arus kas keluar tercatat dengan baik dan sistematis, bahkan saat ini sudah terintegrasi dengan perangkat seluler untuk pengontrolan secara mandiri oleh nasabah. Sistem inilah yang ingin diterapkan Bu Ani melalui kementerian yang dipimpinnya.
Dengan menggunakan kartu kredit, pencatatan akan terekam secara sistematis dan diawasi oleh stakeholders terkait. Pencatatan yang baik ini akan lebih memudahkan pembuatan laporan pertanggung jawaban.

Para pemegang kuasa anggaran pun akan lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam penggunaan anggaran. Pengeluaran  harus sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan sebelumnya. Baik secara spesifik maupun jumlah anggarannya. Dengan demikian penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi dapat dicegah. Pengguna anggaran dengan menggunakan kartu kredit juga dapat mempercepat penyaluran anggaran agar lebih cepat tanpa harus menunggu pencairan dana.

Selama ini penyaluran dana sering menjadi masalah untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor. Jika operasional itu penting maka dapat ditalangi lebih dahulu oleh pihak perbankan. Hal ini sangat berguna apabila ada kebutuhan operasional kantor yang bersifat penting dan mendesak sehingga kegiatan kantor tidak akan terganggu. Dengan menggunakan kartu kredit, transfer dana ke satker di daerah juga akan lebih efisien dan cepat.

Satker di daerah tidak perlu menunggu pencairan dana yang lama yang sering kali menjadi salah satu alasan kenapa kinerja operasional di daerah terganggu. Satker di daerah tidak akan lagi beralasan belum adanya dana operasional sebagai hambatan peningkatan kinerja.

Penunjukan bank BUMN sebagai bank kerja sama dalam menerapkan sistem ini yang patut dipertanyakan. Alasannya pertama, penunjukkan ini akan menimbulkan kecemburuan antar bank terutama untuk perbankan yang termasuk dalam 10 bank terbesar secara aset. Keempat bank tersebut menempati urutan masing-masing BRI (peringkat 1) Bank Mandiri (2), BNI (3), dan BTN (6). Ada 2 bank swasta yang asetnya berada di 5 besar namun tidak dilibatkan dalam pelaksaan sistem penyaluran dana lewat kartu kredit ini. Hal ini juga akan berpotensi semakin tertinggalnya bank-bank swasta (terutama swasta kecil) padahal persaingan ketat yang sehat diperlukan untuk menggenjot perekonomian yang lebih efisien.

Kedua, sistem ini jangan sampai dijadikan salah satu pendapatan utama perbankan terpilih. Yang kita ketahui bersama, pendanaan dari pemerintah sangatlah besar dan setiap perbankan pasti tertarik mengelolanya. Dengan dana yang besar dan pastinya rutin tersebut akan menjadi potensi sebagai pos pendapatan baru bagi perbankan.

Ketiga, penggunaan transaksi kantor yang tidak dapat dijangkau atau dibayar menggunakan kartu kredit juga masih ada dan jumlahnya pun tidak sedikit. Jangan sampai dengan kaharusan menggunakan kartu kredit membuat pihak satker memaksakan diri untuk belanja secara tidak efisien. apalagi bila memang belanja dengan uang cash jauh lebih murah biayanya.

Pada akhirnya, memang kebijakan Bu Ani ini sebuah transformasi birokrasi keuangan yang sangat maju, tidak heran jika Beliau diberikan predikat sebagai menteri terbaik dunia. Namun demikian, ada aspek-aspek yang juga harus diperhatikan dalam penerapan sistem baru meskipun sistem tersebut sangat bagus dan menunjang kegiatan operasional. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua