Karut Marut Penyerapan Anggaran Daerah
berita
Ekonomika
21 August 2017 00:00
Penulis
Masalah penyerapan anggaran APBD yang minim kembali dihebohkan. Beberapa provinsi serapan anggarannya masih rendah.  Misalnya, Kalimantan Utara dan Papua. Kalimantan Utara hanya menyerap 27,17 persen APBD, dan Papua yang hanya 20 persen APBD. Total anggaran yang masih “nganggur” sejumlah Rp220 triliun di seluruh Indonesia.

Sebabnya beragam. Karena lamanya  pencairan anggaran oleh pusat, sulitnya mencari SDM berkualitas untuk melaksanakan kualifikasi tender,  sampai dengan menyediakan SDM yang terampil menata sistem perencanaan dan penganggaran secara elektronik. Belum lagi campur tangan legislator daerah dalam pengesahan hasil Musrenbang.

Puncaknya, keengganan pejabat daerah dalam membelanjakan APBN/APBD dengan alasan takut tersangkut masalah hukum.    

Sebelum masalah penyerapan anggaran ini kembali muncul, pada April lalu efektifitas dan efisiensi penggunaan APBD terkait prioritas program juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Daerah dianggap tidak fokus dan tidak cermat menetapkan skala prioritas program.

Menjadi pertanyaan, mengapa perencanaan dan penyerapan APBD  selalu bermasalah? Bukankah di era otonomi daerah semestinya daerah sudah menyiapkan semua infrastruktur anggaran dengan baik?

Lalu para perencana di pusat, apakah tidak memahami persoalan umum di daerah tentang efektifitas serapan anggaran yang selalu bermasalah setiap tahun?

Konon, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) daerah masih terkendala oleh beberapa hal. Antaran lain “intervensi” legislator daerah yang merasa mempunyai hak budget. Hasil Musrenbang eksekutif seringkali berubah ketika disahkan DPRD. Bisa jadi terkait motif kepentingan politik maupun ekonomi legislator.

Keadaan seperti ini pasti mengganggu  pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan daerah yang menyangkut kepentingan publik pasti tertunda dan berdampak kuat pada dinamika perekonomian daerah tersebut.

Mengapa masalah minimnya penyerapan APBD ini tidak pernah diantisipasi dan  dituntaskan oleh pusat? Apa tidak bisa, sejak awal perencanaan sampai dengan penyusunan anggaran dilakukan secara  komprehensif agar implementable di berbagai daerah? Sampai kapan ‘gagal serap’ ini akan berlangsung? Apakah disengaja atau ada penjelasan lain?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pemerintah daerah selama ini dengan seribu alasan selalu berkelit ketika ditanya mengenai dana mangkrak di perbankan yang jumlahnya mencapai Rp220 triliun. Alasan menahan dana di perbankan pun beragam, mulai takut dimasukkan ke penjara oleh KPK, kepentingan anggaran Pilkada, hingga menyalahkan pemerintah pusat karena datanya dianggap salah.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin secara nasional per Maret 2017  bertambah sebanyak 6.900 orang. Siapa yang paling bersalah atas kenaikan penduduk miskin? Jawabannya adalah Pemerintah Daerah.

Sejak era otonomi daerah justru angka ketimpangan semakin tinggi. Pada tahun 1999, indikator untuk mengukur ketimpangan yakni gini rasio ada di angka 0,31, namun 15 tahun kemudian gini rasio justru naik di angka 0,39. Ini menjadi bukti bahwa desentralisasi fiskal dengan menyerahkan Rp760 triliun lebih dana dari pusat ke daerah tidak mampu menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan secara signifikan.

Apa yang mesti dilakukan? Pemerintah pusat sudah memberikan aneka sanksi seperti transfer dana alokasi umum (DAU) melalui skema non-cash atau surat utang. Cara ini memang membuat pemerintah daerah hanya mampu membelanjakan dana alokasi umum untuk sektor yang dituju pemerintah.

Namun, konversi dana idle pemda ke SBN (Surat Berharga Negara) terbukti tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Mangkraknya dana pemda di perbankan menjadi semakin parah. Hal ini kemudian yang memicu pemerintah pusat memangkas dana transfer daerah dalam RAPBN 2018 sebesar Rp5,3 triliun. Gelombang pemangkasan dana transfer daerah nampaknya akan berlangsung hingga tiga tahun mendatang. Tujuannya untuk membuat pemerintah daerah lebih disiplin dan tidak bergantung terus menerus dari dana transfer daerah.

Sekadar pemangkasan jumlah anggaran tentu tidak cukup. Oleh karena itu pemerintah pusat harus mulai melakukan moratorium dana transfer daerah baik DAU maupun DAK fisik spesifik per daerah. Yang dimaksud moratorium adalah penghentian transfer daerah secara total. Konsep moratorium tidak dipukul rata, hanya berlaku bagi daerah yang bandel. Moratorim kalau perlu dilakukan selama satu tahun masa anggaran agar efek jera ke pemda lebih terasa.

Pemerintah diminta untuk membuat aturan secara detail berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP tersebut dijelaskan kriteria sanksi moratorium dana transfer daerah. Caranya dengan membuat daftar pemda yang tidak mau bekerjasama dengan pemerintah dalam mempercepat penyerapan anggaran. Kriteria pemda yang mendapat sanksi moratorium sementara meliputi kinerja penyerapan anggaran selama tiga tahun terakhir, dampak DAU dan DAK terhadap perekonomian daerah, serta porsi belanja pegawai dari total belanja pemda.

Adanya aturan semacam itu diharapkan bisa melecut pemda yang malas segera mengeluarkan uang yang mangkrak di perbankan. Kalau itu berhasil dilakukan maka penyerapan anggaran menjadi lebih baik dan multiplier effect atas ekonomi daerah akan langsung terasa. Alhasil upaya pemerataan ekonomi tidak berhenti di tataran wacana tapi bisa segera direalisasikan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Ekonomi Center for Information and Development Studies (CIDES)

Rendahnya penyerapan anggaran daerah menyebabkan alokasi dana menjadi tidak efisien dan tidak  optimal dalam mendukung pembangunan daerah itu sendiri. Fenomena ini masih akan terus berjalan karena perbaikan yang signifikan belum dapat dilakukan.

Pemerintah daerah pada umumnya lebih mementingkan mempertahankan kekuasaannya daripada membangun daerahnya dengan memanfaatkan APBN secara lebih efektif.

Sinkronisasi pusat dan daerah sulit dilakukan karena otoritas pemerintah pusat dibatasi, dan tidak dapat memberikan sanksi langsung kepada pemerintah daerah berkaitan dengan pelaksaanaan anggarannya.

Bahkan pemerintah pusat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat langsung mengapuskan peraturan yang menghambat kegiatan ekonomi, tetapi harus melalui Mahkamah Agung. Dengan kata lain, efektif atau tidaknya penggunaan anggaran daerah sangat bergantung pada pemerintah daerah itu sendiri.

Sekalipun demikian sinkronisasi dalam penyerapan anggaran antara pusat dan daerah harus terus dilakukan, terutama dalam anggaran untuk pembangunan atau belanja modal. Pembangunan seperti infrastruktur harus disinergikan antara proyek yang dibiayai APBN dan APBD sehingga efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi lebih tinggi.

Permasalahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sekalipun belum memadai, tidak bisa dijadikan alasan rendahnya realisasi APBD. Kualitas SDM dapat diperbaiki, namun jika tata kelola (good governance) buruk, maka perbaikan SDM dalam pengertian kapasitas menjadi tidak efektif. Penyalahgunaan bantuan sosial adalah contoh  dari buruknya tata kelola. Dengan SDM yang ada di daerah sebenarnya penggunaan anggaran daerah dapat lebih baik jika governance diperbaiki.

Kepala daerah harus semakin menyadari bahwa cara efektif untuk terpilih kembali dan terhindar dari jeratan korupsi adalah dengan membangun daerah dan rakyatnya, utamanya adalah mempergunakan APBD degan baik dengan orientasi pembangunan dengan tata kelola yang baik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi FE UII Yogyakarta

Fakta tentang rendahnya penyerapan anggaran daerah sampai bulan Agustus tahun ini merupakan pukulan berat terhadap perekonomian lokal maupun naisonal. Di tengah situasi perekonomian yang diharapkan tumbuh lebih besar dari tahun sebelumnya, penyerapan anggaran pemerintah dengan berbagai program pembangunan mestinya menjadi faktor utama.

Masalah ini perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan daerah, sebagai bagian dari program “Nawacita” pemerintah. Oleh karena itu kendala penyerapan anggaran daerah memang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Jika dikaji sebab-sebabnya, penyerapan anggaran yang rendah ini bisa berasal dari berbagai faktor, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi pelaksanaan program-program pemerintah daerah.  Penyerapan anggaran yang merupakan sisi hilir dari siklus proses pelaksanaan rogram pembangunan di daerah ketika disahkan menjadi APBD diproses dengan melibatkan berbagai pihak:  eksekutif, legislatif, dan masyarakat.

Selama ini dana APBD sebagian besar berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu ketersediaan atau transfer dana dari pusat menjadi faktor penting. Jika diasumsikan bahwa dana dari pemerintah pusat sudah ditransfer, maka kendala penyerapan anggaran ada pada birokrasi pemerintah daerah.

Proses penyerapan anggaran yang lambat pada umumnya adalah program-program yang melibatkan pihak ketiga, baik dalam bentuk tender atau bentuk lain. Dapat diduga bahwa para birokrat di daerah  bertindak lebih hati-hati dalam pelaksanaan eksekusi tender tersebut. Faktor ini akan membuat penyerapan anggaran tak maksimal dari sisi waktu. Apalagi jika  proses lanjutan dari tender yang biasanya terdiri atas berbagai tahap akan menjadikan proses eksekusi berjalan lamban.

Kurangnya konsolidasi pemda dan pihak penyedia jasa juga sebagai salah satu faktor. Oleh karena itu proses tender proyek yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur harus dilakukan lebih awal. Tujuannya guna efisiensi waktu pelaksanaan program Pemda.

Program pemerintah bukan hanya untuk membelanjakan uang negara, namun berkaitan langsung dengan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses ini tidak berjalan optimal, maka hal ini akan bisa menjadi sumber kemunduran perekonomian daerah dan nasional.

Program-program pemerintah memiliki fungsi stimulus bagi kegiatan ekonomi sektor swasta. Oleh karena itu lambatnya penyerapan anggaran dapat berakibat pada tertundanya kegiatan ekonomi dan bisnis sektor swasta. Dampak lain adanya perlambatan penyerapan anggaran daerah ini adalah adanya potensi penurunan kualitas program karena dengan keterbatasan waktu yang ada sampai akhir tahun, pelaksanaan program pemerintah daerah menjadi kurang efektif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Penyerapan anggaran yang tidak maksimal di daerah akan selalu tejadi setiap tahunnya, dan menurut saya ini menjadi pembiaran yang tidak segera diatasi. Ada dua catatan penting yang dapat dipotret dalam hal ini,  pertama,  siklus perencanaan penganggaran dan kedua, sumberdaya birokrasi daerah.

Masalah perencanaan anggaran, transfer fiskal pusat ke daerah itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahap I di bulan April. Setelah pencairan dilakukan daerah pada bulan Mei, hingga Agustus/September melakukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPA) dan perubahan APBD.

Nah, dari situlah baru dilakukan DPA perubahan di instansi, kemudian melakukan pengadaan barang dan jasa. Asumsinya pemda membutuhkan waktu Agustus-September dalam teknis. Bisa dibayangkan, dengan tahapan perencanaan penganggaran yang sempit seperti itu, harus dilakukan oleh daerah hingga berpengaruh pada penyerapan anggaran. Karenanya setiap menjelang akhir tahun banyak daerah yang hanya menyerap di kisaran kurang dari 60 persen, karena mana mungkin dalam 3-4 bulan (Sept-Des) daerah harus menghabiskan uang sesuai output.

Pada masalah sumber daya birokrasi daerah, selain berbicara soal pengaruh dari siklus budgeting, SDM daerah juga memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pengelolaan keuangan.  Banyak SDM daerah yang sebarannya mengalami ketimpangan baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun keahlian sesuai bidang, tapi juga tidak seimbangnya rasio antara tenaga administratif dan tenaga fungsional. Sehingga dengan waktu yang sempit harus melakukan maksimalisasi penyerapan dengan tenaga yang tidak mumpuni, maka implementasi program atau proyek dapat terganggu.

Dalam sinkronisasi, terkadang muncul ketidaksesuaian antara pusat – daerah. Karena banyak daerah yang menjalankan program/proyek di aspek politis, atau lebih mengedepankan visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Padahal dalam UU Nomor 25/2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 disebutkan bahwa pembangunan nasional harus sistematis, terarah, terpadu antara pusat - daerah, namun hal ini tidak diperhatikan oleh kepala daerah saat membuat janji politik (visi misi) dalam kerangka pembangunan nasional.

Pemerintah harus melakukan reformasi secara manajemen dan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama soal reformasi dalam sistem perencanaan penganggaran. Contohnya, pemerintah menghapus pembahasan perubahan APBD. Kemudian pemerintah dalam hal transfer fiskal tidak dilakukan pada bulan April, namun bisa dilakukan pada bulan februari sehingga daerah mempunyai waktu yang panjang dalam melaksanakan program/proyek.

Mengenai kelemahan SDM daerah, diperlukan desain yang berbeda antar wilayah berdasarkan pendidikan maupun keahlian yang dimiliki. Peningkatan kapasitas masih diperlukan bagi SDM daerah terutama mengenai pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sebaran SDM antar wilayah, agar tidak terjadi ketimpangan. Soal lain adalah perekrutan SDM harus diperketat sesuai kebutuhan daerah, ini yang perlu diatur agar perekrutan tidak dijadikan peluang untuk dimainkan oleh daerah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua