Katanya Cabut Subsidi Premium? Konsisten Dong Bro..
berita
Ekonomika

Foto Ilustrasi : Muid / Watyutink

16 September 2017 16:35
Penulis
Pemerintahan Jokowi dianggap berhasil melakukan strategi anggaran dengan mengalihkan belanja yang kurang produktif ke program yang lebih produktif. Salah satunya, mencabut subsidi premium dan mengalihkan ke program infrastruktur.

Saat Jokowi masuk istana di 20 Oktober 2014, harga minyak dunia tengah anjlok di harga 82,37 dollar AS per barel. Tiga bulan kemudian, menyentuh level 43 dollar AS per barel. Kondisi ini membuat harga keekonomian premium domestik ikut anjlok, dari Rp9.200 jadi Rp6.000 per liter.

Harga premium yang sebelumnya Rp8.500 berturut-turut turun jadi Rp7.600 per liter 1 Januari 2015, Rp6.600 per liter 19 Januari 2015, dan Rp6.450 pada 1 April 2016 yang bertahan hingga saat ini. Selain menurunkan BBM, Jokowi juga mengumumkan mencabut subsidi premium pada 1 Januari 2015.

Jika dilihat, penurunan harga keekonomian premium sejak Januari 2015 hingga Maret 2016 mengikuti turunnya harga minyak dunia. Turunnya harga keekonomian telah memberikan margin, yang secara otomatis menghilangkan subsidi pada premium tersebut dengan sendirinya, tanpa harus dicabut.

Dana untuk subsidi BBM biasanya diambilkan dari penerimaan Negara di sektor migas. Besaran subsidi dan penerimaan migas sama-sama dipengaruhi harga minyak dunia. Saat subsidi premium hilang di tahun 2015, penerimaan Negara sektor migas ikut anjlok dari Rp 217 triliun menjadi Rp 78,4 triliun. Artinya, sumber dana untuk subsidi premium juga hilang.

Berdasarkan data BPH Migas awal Januari 2017, rerata harga keekonomian premium Rp 7.371,5 per liter. Ini adalah harga premium yang ditetapkan pemerintah, Rp 6.450 per liter. Yang juga berarti ada subsidi yang harus dibayar pemerintah untuk menutup selisih harga. Lalu, dari mana sumber dananya diadakan?

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, subsidi BBM dinaikkan menjadi Rp 44,5 triliun. Apakah kenaikan tersebut untuk menambal selisih harga premium atas harga keekonomian? Bukankah seharusnya harga premium dinaikkan mengikuti harga keekonomiannya? Jika premium dinaikkan, tentu beresiko menggerus suara di tahun 2019. Jika tidak, justru akan memperlihatkan Jokowi lebih mementingkan popularitas ketimbang konsistensi. Yakinlah bro, rakyat lebih menghargai sikap tegas dan konsiten pemimpinnya

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Masyarakat dibuat tercengang melihat gebrakan pemerintahan Joko Widodo pada awal pemerintahannya. Khususnya, terkait pengalihan susbsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Belanja Modal dan Infrastruktur (selanjutnya disebut Belanja Modal saja). Media pun memberitakan secara spektakuler: anggaran Belanja Modal tembus rekor tertinggi setiap tahun, hingga sekarang.

Namun banyak yang bertanya-tanya. Benarkah ada pengalihan dari “subsidi” BBM ke Belanja Modal seperti pemberitaan yang spektakuler itu? Dan, kalau ada,  apa dampaknya terhadap ekonomi?

Sinopsis watyutink mengatakan tidak ada pengalihan dari “subsidi” BBM ke Belanja Modal. Saya sepakat. Dengan jatuhnya harga minyak dunia sejak pertengahan 2014, “subsidi” BBM secara otomatis akan terhapus. Oleh karena itu tidak ada pengalihan. Artinya, pada tahun 2015 sebenarnya sudah tidak ada “subsidi” BBM lagi, meski harga BBM tidak dinaikkan.

Kalau dilihat dari nilai nominal, memang anggaran Belanja Modal pada awal tahun pemerintahan Jokowi (APBN-P 2015) naik sangat fantastis. Masyarakat terbuai dibuatnya. Anggaran Belanja Modal dinaikkan 71,5 persen menjadi Rp 275,8 triliun di APBN-P 2015. Namun sayang realisasinya hanya Rp 215,4 triliun, atau 78,1 persen dari APBN-P. Namun tetap harus diakui, nilai nominal Belanja Modal ini cukup besar.

Tahun 2016 lebih hebat lagi. Dalam APBN 2016, Belanja Modal dianggarkan jadi Rp 317,1 triliun naik 25,4 persen dari APBN-P 2015. Tetapi, anggaran ini kemudian turun jadi Rp 206,6 triliun (APBN-P 2016). Ternyata realisasinya hanya Rp 169,5 triliun atau 82,0 persen dari anggaran di APBN-P 2016. Bahkan cuma 53,4 persen dari anggaran di APBN 2016. Sangat rendah.

Ini permasalahan pertama. Anggaran dibuat setinggi langit, tapi pencapaiannya sangat rendah. Yang penting sudah promosi dulu?

Kedua, nilai nominal seharusnya tidak tepat dijadikan rujukan. Untuk komparatif, sebaiknya digunakan nilai relatif. Yaitu persentase. Dalam hal ini, saya akan bandingkan Belanja Modal terhadap defisit APBN untuk melihat berapa besar dari defisit APBN yang digunakan untuk Belanja Modal.

Menurut pemerintah sendiri, semakin besar rasio ini, - dalam arti semakin besar porsi defisit yang dialokasikan untuk Belanja Modal,- maka semakin baik dan semakin sehat APBN kita. Karena, defisit dibelanjakan untuk hal produktif. Ini yang selalu dikumandangkan oleh pemerintah: defisit APBN (sejak 2015) digunakan untuk belanja produktif. Apakah benar demikian?

Di bawah ini rasio Belanja Modal terhadap defisit APBN untuk periode 2010 – 2016.

- 2010: Belanja Modal Rp 86 triliun, defisit Rp 46,8 triliun; rasio 183,76 persen:

- 2011: Belanja Modal Rp 117,9 triliun, defisit Rp 84,4 triliun; rasio 139,6 persen

- 2012: Belanja Modal Rp 145,1 triliun, defisit Rp 153,3 triliun; rasio 94,7 persen:

- 2013: Belanja Modal Rp 180,9 triliun, defisit Rp 211,7 triliun; rasio 85,4 persen:

- 2014: Belanja Modal Rp 147,4 triliun, defisit Rp 226,7 triliun; rasio 65,0 persen:

- 2015: Belanja Modal Rp 215,4 triliun, defisit Rp 298,5 triliun; rasio 72,2 persen:

- 2016: Belanja Modal Rp 169,5 triliun, defisit Rp 308,3 triliun; rasio 55,0 persen:

Dari data di atas dapat dilihat rasio Belanja Modal terhadap defisit APBN masa pemerintahan SBY rata-rata jauh lebih besar. Karena itu jauh lebih produktif dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi. Rasio Belanja Modal terhadap defisit tahun 2016 sebesar 55 persen. Artinya, hanya 55 persen dari defisit APBN 2016 yang digunakan untuk belanja produktif. Sisanya, apa untuk non-produktif?

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Sepanjang Januari hingga pertengahan September 2017, harga minyak mentah cenderung mengalami fluktuasi dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan harga minyak mentah 1 minggu terakhir telah menyentuh angka 50 USD per barel untuk jenis WTI. Hal ini membuat Pemerintah was-was untuk menjaga harga BBM bersubsidi diangka Rp6.450 per liter untuk jenis Premium.

Oleh karena itu siasat menstabilkan harga BBM dilakukan lewat dua cara. Pertama, merubah anggaran belanja subsidi energi di APBN-P 2017. Subsidi BBM dan LPG 3 kg naik hingga 37,7 persen dari rencana sebelumnya. Asumsi harga minyak pun dinaikkan dari 45 Dollar AS menjadi 48 Dollar AS per barel.

Peningkatan subsidi energi itu yang kemudian paling bertanggung jawab atas pelebaran target defisit anggaran dari 2,41 persen jadi 2,92 persen. Angka 2,92 persen selain mendekati batas aman 3 persen sesuai penjelasan UU Keuangan Negara, juga merupakan batasan defisit tertinggi sejak tahun 2003. Akibat membengkaknya defisit, utang Pemerintah pun akhirnya bengkak hingga Rp3.779 triliun per Juli 2017. Atau naik Rp1.000 triliun lebih dalam 3 tahun terakhir.

Pemerintah sengaja menambah subsidi energi untuk menjaga harga BBM dan LPG 3 kg tak mengalami kenaikan tahun ini. Karena citra Pemerintah Jokowi-JK sempat memburuk saat pencabutan subsidi listrik 900 VA yang memukul 18,9 juta rumah tangga. Pemerintah tak ingin daya beli rakyat kembali merosot akibat pengurangan subsidi. Karena itulah APBN kembali dipertaruhkan untuk melindungi citra Pemerintah.

Cara kedua yang dilakukan Pemerintah untuk menyelamatkan harga BBM adalah menambah utang ke Pertamina. Dengan sandiwara menjaga harga BBM bersubsidi plus, Pemerintah ngotot agar program BBM satu harga terus berjalan, Pertamina harus berkorban. Akibatnya kerugian Pertamina  membengkak hingga Rp12 triliun semester I 2017 karena "penjualan BBM penugasan'. Total utang Pemerintah ke Pertamina yang belum dibayar tercatat sebesar Rp24 triliun. Bahkan Direktur Pertamina sebelumnya, Dwi Sucipto yang menolak program BBM satu harga, terpaksa diganti oleh Menteri BUMN. Semua skenario ekonomi politik harus dimainkan agar terpilih di dua periode.

Sementara itu karena terpepet, Pertamina memainkan siasat menurunkan jumlah pasok BBM jenis premium di daerah. Strategi mengurangi pasokan Premium agar masyarakat berpindah ke Pertalite atau Pertamax. Jurus ini ampuh untuk menekan kerugian akibat subsidi BBM. Tapi sebenarnya ini menyengsarakan masyarakat miskin. Kebijakan yang begitu kejam ini seolah jalan tengah di antara tarik ulur kepentingan Pemerintah dan BUMN Pertamina.

Jadi dapat disimpulkan bahwa harga BBM bukan terbentuk dari itikad baik Pemerintah, melainkan dari kalkulasi politik jangka pendek. Subsidi adalah alat politik yang paling efektif untuk meraup suara menjelang Pemilihan Umum 2019 mendatang. Pada tahun 2018, subdisi energi naik 15 persen jadi Rp103,3 triliun. Padahal asumsi harga minyak tetap sama 48 Dollar AS per barel.

Jadi wajar pada akhirnya publik bertanya, sebenarnya sandiwara apa yang sedang dimainkan Pemerintah? Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan permainan untuk ambisi politik semata. (Afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Mengenai naiknya subsidi BBM di APBN-P 2017, dan rencana kenaikannya lagi di RAPBN-P 2018, setelah dicabutnya subsidi premium sejak 1 Januari 2015 lalu, menurut saya, ini disebabkan karena pemerintah terlambat mengambil momen. Ketika harga minyak mentah masih rendah, yang juga mempengaruhi harga keekonomiannya, mestinya pemerintah segera mengambil kebijakan untuk meningkatkan produksi BBM dengan RON di atas 90, yang tingkat emisinya lebih baik. Lalu menurunkan pasokan pemium yang kualitas RON nya rendah. Indonesia ini sudah sangat tertinggal dari negara lain kandungan gas emisi BBM. Negara lain sudah menerapkan emisi Euro 4, Indonesia untuk lepas dari emisi Euro 2 saja belum mampu. Bahkan kita kalah dengan Malaysia, yang sudah menerapkan BBM dengan RON terendah 95.

Ketika harga minyak dunia turun, otomatis harga keekonomian dari BBM dengan RON tinggi juga turun. Misalnya Pertamax atau Pertamax Plus, harganya juga pasti rendah. Bisa dijangkau oleh masyarakat. Sehingga, pencabutan subsidi untuk premium tidak akan berpengaruh. Karena masyarakat sudah terbiasa menggunakan BBM ber-RON tinggi. Nah, ketika harga minyak dunia mulai naik, seperti saat ini, akan sulit menerapkan kebijakan tersebut.  

Meskipun, kalau mau jujur, pengguna BBM yang aktif di masyarakat itu kelas menengah-atas. Namun begitu, implikasi dari efek pencabutan subsidi terhadap rakyat miskin sudah tentu ada, walaupun tidak terlalu signifikan. Kecuali kalau pencabutan subsidi tersebut mengganggu stabilitas harga pangan, dan pemerintah tidak mampu menjaga tersedianya pasokan pangan serta kebutuhan pokok. Ini pasti akan berpengaruh besar terhadap rakyat miskin.

Kecuali untuk para nelayan. Pencabutan subsidi BBM maupun kenaikan harganya, sudah tentu akan sangat berpengaruh. Harus ada kebijakan dan perlakuan yang berbeda terhadap mereka. Karena, sebagian besar nelayan kita masih hidup dalam garis kemiskinan. Banyak skema yang bisa dipakai. Salah satunya penggunaan Kartu yang selama ini menjadi kebijakan unggulan pemerintah. Kartu yang bisa digunakan untuk membeli BBM dengan harga khusus di SPBU khusus nelayan. Dibutuhkan sarana pengumpulan database jumlah nelayan, untuk disesuaikan dengan jumlah pasokan BBMnya. Juga agar BBM tersebut tidak sampai dijual atau diselundupkan ke pihak lain.

Selanjutnya, terkait BBM penugasan satu harga, saya akui, memang bagus, dan saya setuju.  Kebijakan ini perlu untuk mendorong laju pembangunan ekonomi dari daerah-daerah yang jauh di luar pulau Jawa yang selama ini terkendala dengan tingginya harga BBM. Namun jangan sampai kebijakan tersebut justru memberatkan operator kebijakan seperti Pertamina yang secara mandatory mendapatkan tugas untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya energi, termasuk BBM ini ke seluruh Indonesia. Apalagi sampai dibawa-bawa ke ruang lingkup politik. Ini yang saya tidak setuju.

Untuk mengirim BBM ke Papua, cost yang harus dikeluarkan bisa sampai Rp29.000 per liter. Nah, biaya tersebut kemudian dibebankan kepada Pertamina. Ini kan nggak adil. Cost distribusinya saja lima kali lipat dari harga BBM-nya.

Pertamina ini kan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang orientasinya profit, jadi jangan dibebani dengan hal-hal yang bersifat politis. Kalau Pertamina rugi, seperti saat ini, hingga mencapai 12 triliun, lalu kinerjanya dievaluasi. Padahal, Pemerintah lah yang memberikan perintah. Tapi, Pertamina yang babak belur. Jika pemerintah mau fair, maka pemerintah juga harus rela dipotong dividennya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Jika mau konsisten dengan Undang-undang, dan mengaku sebagai pemerintahan yang memegang teguh konstitusi, seharusnya Pemerintah dalam mengatur dan menetapkan harga untuk BBM yang merupakan kebutuhan rakyat, tidak boleh mengikuti pasar. Pemerintah harus berani menetapkan sendiri sesuai dengan kemampuan.

Meski begitu, selisih penurunan ataupun kenaikan harga keekonomian akibat fluktuasi harga minyak dunia juga sangat perlu diperhatikan. Karena hal itu berpengaruh dengan penetapan harga BBM ke masyarakat, dan sudah barang tentu akan sangat berpengaruh dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kalau tidak diperhitungkan secara jeli, maka akan banyak penambalan dari APBN, yang memiliki konsekuensi yang cukup tinggi. Jika APBN ruang fiskalnya sempit, maka bisa saja kebijakan akan diarahkan ke berhutang.

Penetapan harga maupun subsidi tidak bisa serta merta dihitung secara konvensional, perlu ada kajian secara komprehensif secara makro, sehingga tidak dianggap sebagai kebijakan yang jatuhnya pencitraan saja nantinya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei