Kebut-kebutan Holding BUMN ala Rini
berita
Ekonomika

Sumber Foto: kanalhukum.id

16 December 2017 12:00
Penulis
Empat BUMN tambang resmi diholding pasca Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2017. PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam Tbk (Bukit Asam) mengalihkan saham pemerintah ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) sebagai induk holding. Ketiganya pun rela status Badan Usaha Milik negara (BUMN) nya hilang dan turun derajat menjadi anak perusahaan BUMN. Apakah dengan holding, BUMN tambang bisa menguatkan industri tambang nasional? Atau justru sebaliknya? Mengingat sebagai induk holding, Inalum adalah perusahaan baru, belum terdaftar di lantai bursa dan belum berpengalaman seperti halnya Antam, Timah dan Bukit Asam, sehingga rawan mengalami fraud?

Tentu permasalahan holding tambang ini menjadi bahan pertanyaan publik. Senayan pun merasa holding tambang ini seolah dipaksakan, dengan menihilkan peran DPR. DPR menyebut, penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN harus melalui persetujuan DPR. Sementara di sisi lain, sudah hampir tiga tahun Menteri BUMN, Rini Suwandi tidak pernah lagi menyambangi senayan karena diboikot. Rini bahkan bersikukuh bahwa holding BUMN bisa dilakukan tanpa ada persetujuan DPR. Bagimana bisa antara lembaga saling mempertahankan ego dengan saling boikot? Bukankah nasib rakyat ada di pundak mereka?

Belum juga selesai polemik holding tambang, Rini kembali berancang-ancang membentuk holding BUMN Minyak dan Gas (Migas) yang rencananya akan diselesaikan pada bulan Februari 2018. Skema holding BUMN migas terdiri atas PT Pertamina sebagai induk holding dengan kepemilikan saham 100 persen dimiliki oleh Negara, yang akan menguasai PT Perusahaan Gas Negara  Tbk (PGN) sebagai anak holding melalui pengalihan 57 persen kepemilikan saham. 

Sebelumnya, dalam surat yang dikirimkan oleh Rini yang ditujukan kepada PGN, yang beredar di kalangan media pada Senin (4/12/2017), Rini meminta Direksi PGN untuk mengadakan RUPSLB. Bahkan Rini mengaku, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham Pertamina sebagai induk holding migas sudah disampaikan kepada Presiden.

Kenapa Rini seperti main kebut Holdingisasi BUMN sebelum tahun 2019? Benarkah dengan diholding, kinerja BUMN akan lebih efisien dan manajemennya lebih optimal?

Namun, jika pembentukan holding BUMN malah menambah jalur birokrasi, memperpanjang mata rantai pengambilan keputusan, sehingga menghambat kinerja BUMN yang berimbas kepada gagalnya peningkatan pendapatan BUMN, lalu buat apa diholding? jangan-jangan holding BUMN ternyata hanya bersifat eksperimental?

Jika tujuannya membentuk super BUMN yang sahamnya dijual di lantai bursa, dan penguasaan sahamnya diserahkan ke pasar. Artinya akan ada potensi di privatisasi. Bukankah itu akan melanggar UUD 45 pasal 33? Atau, mungkin Rini salah memaknai kalimat “dikuasai negara” dalam UUD pasal 33 tersebut?

Jangan-jangan holding BUMN dikebut ini karena ada hubungannya dengan pemilu 2019? Akankah holding BUMN mampu mengharumkan dan menaikkan elektabilitas Jokowi atau justru sebaliknya?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

60 tahun lalu, tepatnya 10 Desember 1957, Ibnu Sutowo ditunjuk oleh Bung Karno untuk mengelola eks pertambangan migas Belanda di Sumatera Utara yang telantar, ditinggalkan oleh Belanda. Itulah cikal bakal dari Pertamina sekarang ini.

Ibnu Sutowo memimpin Pertamina melalui merger PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina) yang didirikan 10 Desember 1957 tersebut dengan Permigan dan Permindo dalam Pertamina, yang kemudian ke depannya, membentuknya menjadi seolah merupakan "negara dalam negara" selama terjadi boom minyak sejak Perang Timur Tengah 1973 yang menaikkan harga minyak hingga belasan kali lipat.

Sayang bahwa kemudian rezeki minyak tersebut justru menghasilkan krisis dan skandal utang 10 miliar dolar AS, yang harus ditanggung Negara/Pemerintah.  Maka Ibnu Sutowo pun dipecat pada tahun 1976, setelah menjabat 19 tahun sebagai Direktur Utama Pertamina.

Sekarang usia Pertamina tepat 60 tahun dan Pemerintah membentuk holding sektoral yang akan diindukkan. Ya pelajaran dari krisis Pertamina 1974-1976 adalah bukti bahwa tidak ada lagi model negara dalam negara.

Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) mengusulkan pembentukan 4 super holding lintas sektoral yang masing masing holding itu mirip konglomerat yang memiliki mempunyai pelbagai perusahaan disegala bidang: mulai dari bank, asuransi, kontraktor, tambang, perkebunan, jasa, dan lain sebagainya. 120 perusahaan BUMN dibagi dalam 4 super Temasek yang masing-masing diisi 30 perusahaan, yang masing masing total assetnya Rp1500 triliun.

Nah, keempat super Temasek tersebut dipacu bersaing seperti Mitusi, Mitsubshi, Sumitomo, Marubeni, Itochu atau Samsung, Hyundai, LG, Posco dan lain sebagainya. Ini untuk mencegah monopoli yang diluar kontrol dan potensi korupsi yang bisa membuat bangkrut perusahaan seperti Pertamina pada zaman Ibnu Sutowo. 

BUMN diberi kekuatan, aset dan sumber dana. Kemudian di dorong supaya menjadi ujung tombak kekuatan Indonesia Inc. yang bisa bersaing dipasar global, dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sehingga, nantinya BUMN menjadi perusahaan yang setara dengan global corporation. Bukan malah jadi "parasit" cengeng, yang terus menerus meminta subsidi dari pemerintah dengan berdalih sebagai pelayanan umum.

Semua harus dibandingkan secara empiris dengan sesama BUMN milik negara tetangga. Bagaimana mereka melakukan efisiensi pada perusahaannya dan pelayanan publiknya. BUMN kan bukan cuma fenomena Indonesia, diseluruh dunia juga ada termasuk di negara kapitalis.

Tapi di seluruh negara maju yang memiliki BUMN besar global corporation, selalu memperhitungkan dalam melakukan kebijakan dan aksi korporasi yang menggunakan ukuran pada keberhasilan delivery, public service. Dan kemudian at the end of the day profit dan surplus deviden. Bukan malah selalu mengeluh rugi, keluh kesah dan kalah bersaing karena inefisiensi dan korupsi.(afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Masih ingatkah kita dengan salah satu iklan minyak kayu putih di televisi “Buat Anak kok Coba-coba”? Melihat proses marathon pembentukan Holding BUMN akhir-akhir ini oleh Menteri BUMN Rini Soemarno akan memiliki ekspresi yang sama: “Buat Holding BUMN kok Coba-coba”, tanpa perhitungan yang matang dan komprehensif.  Empat BUMN tambang dibuat holding pasca Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2017 antara lain: PT Timah Tbk -bergerak dibidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995; PT Aneka Tambang Tbk (Antam) – perusahaan pertambangan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (65 persen) dan masyarakat (35 persen); PT Bukit Asam Tbk (Bukit Asam) – perusahaan batubara yang mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia 2002 – dan  PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) – perusahaan BUMN yang bergerak dalam aluminium dan turunannya yang kemudian menjadi perusahaan holdingnya.

Belum reda diskursus Holding Pertambangan, Menteri BUMN Rini Soewarni kembali akan merencanakan Holding BUMN Minyak dan Gas (Migas) yang rencananya terealisasi di awal 2018. Mengikuti jurus holdingisasi sektor tambang, skema Holding BUMN migas terdiri atas PT Pertamina sebagai induk holding dengan kepemilikan saham 100 persen dimiliki oleh negara, yang akan menguasai PT Perusahaan Gas Negara  Tbk (PGN) sebagai anak holding melalui pengalihan kepemilikan saham (inbreng).

Pembentukan holding akan bermanfaat ketika perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam holding tersebut mampu melalukan beberapa sinergi bisnis. Pertama, economies of scale kondisi adalah kondisi dimana biaya total/unit akan semakin kecil nilainya (efisien) apabila unit yang diproduksi (dan terjual) semakin besar. Holdingisasi BUMN Pertambangan yang memiliki ouput yang berbeda beda (timah, batubara, metal dan aluminium) jelas tidak akan mendapatkan economies of scale. Bukti empiris, pembentukan holding PT Semen Indonesia - PT Semen Gresik (Persero) Tbk , PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa - yang produknya relatif sama-sama semen pun tidak berlangsung secara tiba-tiba. Jauh sebelumnya pada tahun 1995, ketiga perusahaan semen tersebut melakukan sinergi di bidang pemasaran dan operasional. Pada tahun 2012-2014, siklus penjualan SIG sempat melebihi siklus umum penjualan semen di Indonesia, namun pada periode-periode setelahnya ia masih mengikuti siklus umum penjualan semen di Indonesia. Dengan kata lain, dari sisi angka penjualannya SIG sebagai holding company masih mengandalkan tren penjualan semen secara umum, ia belum mampu meningkatkan penjualannya sehingga dapat berada di atas tren umum penjualan semen Indonesia.

Kedua, economies of scope adalah kondisi di mana dua atau lebih produk atau bisnis yang berbeda, akan lebih efisien jika diproduksi oleh satu perusahaan dibandingkan dengan apabila masing-masing produk/bisnis diproduksi/dijalankan oleh perusahaan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi sebagai akibat dari karakteristik produk atau bisnis yang menggunakan sinergi dan common resources; bahwa untuk menghasilkan berbagai produk yang berbeda memerlukan sumber daya (aset) yang sama. Pengalaman empiris di SIG menunjukkan bahwa kelemahan pembentukan holding company yang lain terletak pada resistensi sumberdaya manusia eksisting. Pembentukan holding company memang tidak akan mengurangi jumlah karyawan namun justru menambah jumlahnya karena tambahan kebutuhan di perusahaan holding. Namun, posisi manajemen eksisting akan berubah dari semula bertanggung jawab kepada shareholder menjadi kepada parent holding company.(afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Ketiga, specialized investment, yaitu suatu investasi pada suatu pertukaran (produk/bisnis) yang tidak dapat dikembalikan pada pertukaran yang lain. Contoh: pada industri gas bumi, baik di sektor hulu maupun hilir, sangat banyak aset tetap yang bersifat khusus (dedicated) yang hanya bisa digunakan untuk memproduksi produk/layanan tertentu saja. Jadi meskipun sama-sama pertambangan, produk yang berbeda (timah, batubara, metal dan aluminium) kecil kemungkinannya untuk menciptakan sinergi specialized investment.

Keempat, firm size adalah ukuran perusahaan yang salah satu faktor penting dalam menentukan daya tawar (mampu menawarkan produk/layanan yang murah, mampu menekan bargaining cost dalam negosiasi bisnis dengan vendor, cost of capital yang rendah karena dianggap kurang berisiko, dan sebagainya) dan daya saing (ukuran perusahaan yang besar biasanya juga menjadi market leader: market share terbesar, inovatif dalam layanan/produk, penentu harga di pasar, dan sebagainya). Melalui penggabungan (merger) dua perusahaan, maka akan tercipta ukuran perusahaan yang besar.

Kelima, capital structure adalah rasio antara hutang (jangka panjang) terhadap modal sendiri (equity) yang sering disebut dengan DER (debt-to-equity ratio). Semakin tinggi DER, semakin tinggi penghematan pajak sehingga Return on Equity (ROE) yaitu rasio antara laba bersih terhadap modal sendiri akan semakin besar. Hal ini yang diharapkan oleh para pemegang saham. Namun semakin tinggi DER juga menyebabkan perusahaan dinilai semakin tinggi risikonya, terutama risiko kebangkrutan akibat beban keuangan yang semakin tinggi yang pada level tertentu tidak diimbangi dengan kenaikan laba bersih. Naiknya risiko ini mengakibatkan kenaikan biaya modal (cost of capital) yang akan menurunkan nilai perusahaan (value of the firm).

BUMN sudah semestinya tidak hanya dipandang sebagai tempat berinvestasi tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai alat negara untuk menjalankan fungsi penguasaan negara, pengelolaan, efisiensi, pemerataan dan keadilan terutama di sektor strategis yang mengusai hajat hidup orang banyak. Sehingga BUMN sewajarnya tidak boleh dianggap sebagai korporasi biasa (PT). PP No. 72 Tahun 2016 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 21 P/HUM/2017, dalam implementasinya membutuhkan kehati-hatian dan akan lebih baik menunggu revisi undang-undang dan peraturan lain terkait dengan berbagai konsideran.

Pertama, pembentukan holding BUMN hanya dengan mekanisme inbreng merupakan bentuk privatisasi BUMN yg dijadikan anak perusahaan meskipun pemerintah memiliki satu lembar saham dwi warna. Kedua, dengan mekanisme inbreng saham, telah terjadi perubahan pencatatan dari “kekayaan negara yg dicatat negara dan diawasi pengelolaannya oleh DPR” menjadi “saham sebagai kekayaan badan usaha holding”. Ketiga, dari lesson learnt holding semen terlihat bahwa langkah penyederhanaan proses pembentukan holding hanya dengan inbreng berdasar No. 72 Tahun 2016 sangat berisiko dan membutuhkan langkah persiapan yg matang dan tidak bisa terburu buru. Keempat, pembentukan holding BUMN hanya dengan mekanisme inbreng dan tidak melihat keunikan sektor apalagi sektor yang strategis adalah sangat riskan. Perlu perencanaan penciptaan economies of scale, economies of scope dan specialized investment  dari holding BUMN yang terbentuk. Dan, tidak hanya mengedepankan firm size dan capital structure. Kelima, memperhatikan pergerakan saham BUMN yang Tbk. Setiap kali ada isu holding, BUMN yang bersangkutan mengalami penurunan, misalkan: saham Antam (turun 3 persen), Bukit Asam (turun 5 persen), PGN (turun lebih dari 10 persen), menjadi indikasi persepsi investor atas investasi di Indonesia melalui BUMN.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998