Kembalikan BPJS Kesehatan ke Relnya
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 19 September 2018 12:30
Penulis
BPJS Kesehatan dan transaksi berjalan seperti punya kegemaran yang sama, defisit. Sejak BPJS Kesehatan resmi mendampingi rakyat berobat pada 2014, defisitnya meningkat terus. Mula-mula hanya Rp3,3 triliun pada 2014, naik menjadi Rp5,9 Triliun pada 2015, naik lagi ke Rp9,7 Triliun pada 2016, dan naik lagi ke Rp9,75 triliun pada 2017.

Tahun ini defisit dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2018 diperkirakan mencapai Rp12,1 triliun, plus Rp4,4 triliun yang dibawa dari tahun lalu sehingga totalnya sebesar Rp16,5 triliun. Namun pemerintah mengoreksi angka tersebut.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, nilai defisit yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan itu dikoreksi oleh BPKP sebesar Rp5,96 triliun sehingga defisitnya menjadi ‘hanya’ Rp10,98 triliun. Hasil yang berbeda itu muncul  karena ada perbedaan metodologi dan asumsi perhitungan. Namun ‘penurunan’ jumlah defisit tidak menghilangkan substansi masalah bahwa BPJS Kesehatan memang perlu ditambal.

Defisit terjadi karena pendapatan iuran dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak lebih tinggi dari klaim. Tahun lalu, misalnya, iuran yang bisa diraup hanya sebesar Rp74,25 triliun, sementara jumlah klaim mencapai Rp84 triliun.

Pemerintah tengah mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi defisit BPJS yang terus terjadi sepanjang tahun. Kiat-kiat yang tengah disusun antara lain memotong transfer daerah atas tunggakan iuran pemda selaku pemberi kerja, membatasi dana operasional BPJS Kesehatan, menggunakan dana pajak rokok, memperbaiki manajemen klaim fasilitas kesehatan untuk mendeteksi fraud, memperbaiki sistem rujukan dan rujuk balik, dan mensinergikan antarpenyelenggara jaminan sosial.

Solusi tersebut diharapkan dapat memangkas defisit menjadi Rp8 triliun saja. Namun apakah jalan keluar ini cukup efektif memangkas defisit? Mengapa tidak ada opsi menaikkan  iuran bagi pemberi kerja yang mempunyai kemampuan lebih sehingga ada subsidi silang? Apakah tidak ada sumber pendanaan lain yang bisa digali pemerintah selain pajak rokok yang menjadi hak daerah?

Solusi yang ditawarkan pemerintah pun belum menyentuh kelembagaan BPJS Kesehatan. Apakah BPJS sebagai lembaga penyalur subsidi atau perusahaan asuransi?  Selain itu, apakah tidak diperlukan pembenahan tata kelola di badan tersebut?

Yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana membayar tunggakan klaim sejumlah rumah sakit. Ini artinya harus segera ada uang untuk membayarnya. Pemerintah menyatakan telah menyediakan dana talangan sebesar Rp4,9 triliun yang akan cair pekan ini atau pekan depan. Uang tersebut akan diambil dari dana cadangan JKN dan merupakan bantuan APBN yang tidak akan diminta kembali.

 Bantuan APBN sebesar Rp4,9 triliun belum akan menutup keseluruhan defisit BPJS Kesehatan. Jumlahnya pun jauh lebih kecil dibandingkan dengan subsidi energi  untuk listrik dan BBM yang mencapai sekitar Rp200 triliun.

Mengapa pemerintah tidak menutup defisit  BPJS Kesehatan seluruhnya? Bukankah jaminan kesehatan bagi rakyat merupakan amanat UUD 45, sementara subsidi energi tidak diperintahkan dalam UUD 45?  Apakah BPJS Kesehatan akan dibiarkan terus defisit?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Persoalannya pemerintah dari awal mengambil pilihan susah, mengambil pilihan jangka pendek, karena takut diprotes sehingga memasang tarif yang rendah, takut kalau nanti dananya kebanyakan  membuat dokter atau rumah seenaknya, tetapi pada akhirnya tiap tahun BPJS mengalami defisit.

Padahal dari awal sudah disampaikan hitung-hitungan berapa besaran iuran yang harus dibayarkan, tetapi pemerintah memilih besaran sendiri tanpa ada dasar perhitungannya.  Akhirnya seperti ini.

Iuran PBI, misalnya, DJSN mengusulkan Rp36.000, sementara saya mengusulkan Rp40.000, tetapi pemerintah  memutuskan Rp23.000. Begitu juga dengan PPU sektor formal, dimana serikat pekerja dan saya mengusulkan batas upah yang cukup tinggi yakni Rp30 juta, tetapi pemerintah menetapkan batas upah Rp8 juta. Akibatnya, yang kaya tidak membayar iuran atau kontribusi lebih banyak. Tidak terjadi subsidi silang.

ASN yang seharusnya membayar iuran yang dipotong dari take home pay, hanya dipotong dari besaran gaji pokok sehingga timbul defisit. Pemerintah cari penyakit sendiri, bikin susah sendiri sehingga setiap tahun jadi begini terus, defisit.

Sikap pemerintah juga tidak konsisten. Pada kondisi susah seperti sekarang dimana harga minyak naik dan rupiah melemah, subsidi BBM ditambah. Kenapa pemerintah tidak mau menambah anggaran untuk BPJS Kesehatan? Orang-orang di Kementerian Keuangan ‘membeku’ pola pikirnya, mengirit tetapi tidak konsisten.

Ini seperti orang  yang ngirit makan. Takut uangnya habis dia pilih makanan kecil tetapi tidak kenyang, terpaksa beli makanan lain lagi, akhirnya malah lebih boros.

Jalan keluar mengatasi defisit cukup sederhana, kembali ke masalah fundamental dengan membenahi iuran, membayar sesuai hitungan yang diperlukan. Jangan bermain dengan banyak alasan tidak ada anggaran fiskal. Yang tidak ada itu  kemauan, bukannya anggaran.

Memang kondisi sedang sulit. Tapi justru pada saat sulit kita harus mencari sesuatu yang inovatif. Jangan karena merasa sulit rumah sakit dan para dokter dikorbankan untuk menjalankan sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah. Pemerintah harus konsisten.

Menutup defisit BPJS Kesehatan, pemerintah menggunakan dana yang berasal dari pajak rokok, bukan cukai rokok.  Pemerintah tidak mau menaikkan cukai rokok, padahal saya sudah berkali-kali memberikan hasil perhitungan. Yang dilakukan pemerintah sekarang bukan menaikkan cukai, tetapi  diambil dari cukai yang ada. Pemerintah justru ‘merampok’ uang daerah, yakni pajak rokok yang menjadi hak daerah. Hal ini tidak menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat untuk bidang kesehatan .

Sejak 2016 hingga RAPBN 2019, alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI)yang dibayarkan pemerintah untuk orang miskin kepada BPJS Kesehatan tidak naik-naik, hanya Rp25 triliun, sementara anggaran kementerian naik.

Padahal menjamin kesehatan rakyat itu merupakan tugas negara, kewajiban UUD  tetapi tidak dijalankan. Di sisi lain, UUD tidak mewajibkan subsidi BBM atau subsidi listrik. Tetapi pemerintah memberikan subsidinya Rp150 triliun hingga Rp200 triliun. Ini jadi pertanyaan, ada apa sebetulnya? (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Pertama, BPJS Kesehatan itu formulasinya asuransi tetapi pembiayaannya sampai jebol. Di dunia ini tidak ada tata kelola dengan formula asuransi yang seperti ini.

Kedua, BPJS mengalami defisit Rp9 triliun pada tahun lalu, sementara defisit pada tahun ini dua kali lipatnya. Secara ekonomi ini sudah tidak rasional, tidak masuk akal. Artinya, model tata kelolanya ada yang salah.

Dalam pelayanan mestinya ada indikasi alarm system, tetapi ini tidak jalan yang membuktikan bahwa salah satu penyebabnya adalah tidak ada integrasi data. Kalau tidak ada integrasi data, persoalannya apa?  Padahal semua rumah sakit sekarang sudah tidak menggunakan cara-cara manual, konvensional seperti dulu. Semuanya sudah computerized, pendataan sudah dengan teknologi informasi. Lalu apa susahnya sampai belum terintegrasi.

Kalau datanya terintegrasi maka setiap bulan sudah akan terlihat, kalau dalam keuangan, seperti neraca. Berapa pelayanan, berapa besarnya tagihan, arus kas, dan sebagainya sehingga langsung termonitor bebannya. Di dalam tata kelola keuangan, apalagi di dalam model asuransi, beban ini langsung direasuransi sehingga dari awal hal ini sudah bisa dilakukan, karena preminya jelas, bank pertanggungannya juga jelas.

Kalau model bisnisnya seperti asuransi tetapi jebol, terus menerus merugi pasti  ada yang salah di tata kelolanya. Jadi yang pertama harus dibenahi adalah integrasi data dan ada perbaikan governance dari pengelolaan dana tersebut.

Yang mengelola dana mestinya bukan birokrat tetapi  manajer investasi  yang menghitung dana masuk, mengelola, dan menempatkannya. Karena sifatnya fluktuatif untuk menutup kebutuhan berobat yang bisa terjadi secara tiba-tiba, maka penempatan dananya di instrumen investasi yang aman, sesuai dengan obyek tata kelola keuangannya.

Tidak pas kalau dana BPJS diinvestasikan di  infrastruktur karena akan mismatch. Berbeda dengan dana pensiun yang cocok berinvestasi di infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Pembenahan tata kelola BPJS Kesehatan ini menjadi satu kesatuan dengan pengintegrasian data.

Ketiga, terkait dengan moral hazard.  Harus diperjelas apakah BPJS Kesehatan ini subsidi atau asuransi? Kalau asuransi, maka orang cenderung melakukan moral hazard karena merasa sudah membayar premi dan berobat gratis maka sakit apapun, ringan, sedang, atau berat semua menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang sama. Bukan masalah penggunaannya tetapi perlakuan yang sama. Di asuransi, kalau tidak rawat inap tidak ditanggung, ada klasifikasi.

Di samping itu, sistem penanganannya. Pada masa Presiden Soeharto, pasien yang sakit ringan selesai di Puskesmas. Saat ini Puskesmas hanya memberikan rujukan sehingga orang yang memegang kartu BPJS itu menjadi urusan rumah sakit. Orientasi masyarakatpun ingin dilayani di rumah sakit, tidak lagi di Puskesmas.

Demikian juga dengan obat-obatan. Jika bisa disembuhkan dengan obat generik, masyarakat tidak perlu ke rumah sakit semua. PR-nya ada pada pengawasan, ada jaminan bahwa obat yang dijual di luar aman bagi mereka.

Dalam jangka pendek masalah defisit ini harus diselesaikan karena rumah sakit akan komplain, bagaimana bisa melayani pasien dengan baik. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei