Ketika PLN Oleng Akibat Surplus Setrum
berita
Ekonomika

Sumber Foto: rakyatsulteng.com  (gie/Watyutink.com)

07 April 2018 16:00
Penulis
PLN menerapkan cicilan dengan DP Rp0 bagi pemasangan listrik baru dan tambah daya demi menggenjot penjualan listrik. Program ini menyasar pelanggan golongan rumah tangga tegangan rendah 450 Volt Ampere (VA) hingga 197 ribu VA. Angsuran berlaku hingga 24 kali tanpa uang muka. Golongan bisnis dan industri juga bisa mendapatkan yang hampir serupa, cuma fasilitas tambah daya untuk golongan ini dibebani DP minimal Rp1 juta. Kenapa PLN sekarang jadi mirip perusahaan properti?

Langkah ini dilakukan karena saat ini PLN mengalami surplus (over supply) daya listrik. Dari rencana awal konsumsi listrik sebesar 8,3 persen, ternyata ini hanya tumbuh rata-rata 6,9 persen pertahun. Akibatnya, PLN memangkas target tambahan kapasitas listrik dari 77 giga watt (GW) menjadi hanya 56 GW.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027, perusahaan listrik plat merah ini memasukkan asumsi bahwa bahwa akan ada permintaan konsumen skala besar terutama dari industri di 12 kawasan ekonomi khusus (KEK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta fasilitas pengolahan dan pemurnian. Padahal, kondisi sebagian kawasan KEK yang dikembangkan pemerintah maupun swasta tengah lesu. Bahkan, di KEK Sei Meingkei, Medan dan Tanjung lesung, Banten masih sepi investor. Apakah dalam penyusunan RPTL, PLN hanya berekspektasi dan tidak mempertimbangkan fakta yang sebenarnya?

Dalam catatan PLN, sepanjang  2017, pertumbuhan konsumsi listrik untuk industri di kawasan Banten hanya 4,4 persen saja. Turun tajam jika dibandingkan 2013 dimana permintaan listrik untuk industri di banten mencapai 16 persen. Pun di Jawa Barat, sepanjang 2017 pertumbuhan konsumsi listrik hanya sebesar 5,5 persen. Jauh dibanding 2013 yang permintaannya mencapai 8,7. Penjualan listrik dari Banten dan Jawa Barat merupakan penyumbang utama pendapatan PLN.

Selain itu, penyerapan listrik dari fasilitas pengolahan dan pemurnian juga meleset dari perkiraan. Beberapa pabrik pengolahan beroperasi di wilayah yang jauh dari jaringan PLN. Jika dipaksakan dipasok PLN, biaya yang dikeluarkan cukup besar. Sehingga, sebagian besar pabrik pengolahan dan pemurnian membangun pembangkit listrik sendiri, serta menggunakan teknologi untuk mengurangi penggunaan listrik, antara lain dengan menggunakan teknologi tanur tiup atau dapur tinggi (blast furnace).

Di sisi lain, PLN membuat Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) selama 25 tahun dari produsen listrik swasta berbasis batu-bara. PLN harus mengalokasikan 76 miliar dolar AS untuk PJBL. Dipakai atau tidak listriknya, PLN harus tetap bayar. Jika listrik yang sudah terbeli tersebut tidak terserap (terjual), PLN bisa merugi 16,2 miliar dolar AS alias Rp215,4 triliun.

Setelah sebelumnya diingatkan oleh Menteri Keuangan mengenai utangnya yang mencapai Rp300 triliun, yang terancam gagal bayar (cross default), apakah langkah PLN membuat program cicilan dengan DP 0 rupiah menunjukkan bahwa perusahaan plat merah ini dikelola dengan manajemen yang buruk dan tidak prudence?

Lantas, buat apa dipaksakan pembangunan (penugasan) listrik 35.000 MW,  jika saat ini saja PLN sudah mengalami surplus daya? Bukankah jika proyek ini terealisasi, ke depan persero akan semakin terbebani, fiskal negara juga akan terseret kepada beban tersebut, dan yang mendapatkan untung adalah swasta!

Sementara rakyat, seperti semut di dalam tampah: digoyang kesana-kemari, pusing, berjalan oleng, lalu lama-lama mati!  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Memang agak sulit mengukur kesehatan atau ketahanan perusahaan dengan pelbagai konvensional dan tradisional lainnya. Sebab angka-angka pra-digital economy itu agak "konservatif"

Tapi di era Ali Baba dan Amazon dan start up dan venture capitalderivative yang dimanage oleh private equity dan wealth management canggih, maka ada future valuesperspective yang "mengalahkan” semua rasio tradisional itu. Segala macam yang di investasikan waktu Amazon jualan buku itu kan sebetulnya secara realitas bukan "raksasa".

Tapi kemudian Amazon berubah image jadi perusahaan delivery segala macam barang dan orang percaya future prospect-nya maka Amazon melejit. Begitu  pula Alibaba. Jack Ma mengatasi faktor psikologis kesaling-tidakpercayaan antara pembeli dan penjual dalam digital economy.

Ali Baba berperan sebagai trustee dengan moda Ali Pay. Yang punya duit setor ke Ali Pay karena yakin tidak akan dikemplang oleh Jack Ma. Yang jual barang mau kirim ke Alibaba juga yakin bakal dilunasi. Jadi modalnya adalah social trust yang mutual.

Dalam kasus ini, sudah telanjur ada distrust terhadap PLN baik karena kurang profesional, tidak deliver, maupun isu KKN dalam penunjukan kontraktor. Semuanya dibumbui, politisasi kontrak, karena faktor penguasa, pengusaha, dan kontraktor pelaksana, yang juga merupakan penguasa politik di negeri ini. Jadi persoalan klasik Indonesia adalah dwifungsi penguasaha kita ini tidak jelas, kapan seseorang menjadi penguasa dan kapan menjadi pengusaha, yang dapat menikmati order dari dirinya sendiri sebagai penguasa politik.

Menteri Rini mungkin menganggap PLN bisa super kreatif jadi kayak Bezos Amazon atau Jack Ma Alibaba. Punya future values di luar kalkulasi akunting pra-digital. Nah Presiden Jokowi adalah insinyur yang lebih condong pada real delivery, bukan fiktif utopia. Jokowi adalah Sang Janoko yang berpikir realistis.

Memang, sebagai presiden yang punya ambisi infrastruktur Indonesia melejit seperti Tiongkok, ia bercita-cita membangun sehebat hebatnya; dalam hal ini, mungkin visi model Rini Bezos bisa memacu orang membangun proyek dengan ambisi seperti PLN.

Tapi karena PLN sendiri masih mewarisi mental birokrat pemburu rente dan birokrat yang bukan melayani pelanggan, terjadilah gap antara kinerja riil PLN dengan ambisi lompatan jauh ke depan. Tetap saja jawabannya ialah: balik ke hukum besi ekonomi. Jer Basuki Mawa Bea, jangan besar pasak daripada tiang. There is no free lunch in the world you have to pay for your lunch. Anda harus produktif dan Anda harus surplus. Tidak bisa Anda memproduksi fiksi, fiktif, dan impian perspektif future values, kalau Anda harus deliver listrik betulan, bukan listrik fiktif. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Sumber-sumber energi primer –seperti batu bara dan migas– untuk menghasilkan energi listrik harus dikelola dengan baik oleh negara untuk menciptakan kesejateraan masyarakat. Tidak salah kalau kemudian harus terjadi perubahan paradigma tatakelola energi saat ini dari “energi sebagai komoditi” yang bebas diekspor untuk menghasilkan devisa, menjadi “energi sebagai modal dasar pembangunan” yang memiliki dampak multiplier pada daya saing seluruh sektor perekonomian.

Jokowi menargetkan pembangunan pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Target tersebut didasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 7 persen, namun kenyataannya dalam 3 tahun terakhir di masa kepemimpinan Jokowi perekonomian hanya tumbuh di kisaran 5,1-5,2 persen.

Bahkan target pertumbuhan 2018 sekitar hanya 5,4 persen. Dengan melihat kondisi perekonomian yang stagnan, kelebihan pasokan listrik (excess supply) yang terjadi dan dialami oleh PLN saat ini, hingga mencicilkan pemasangan baru instalasi listrik dengan DP Rp0, membuka fakta tentang perlunya memikirkan kembali pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW tersebut.

Saya melihat pemerintahan Jokowi dalam pembangunan energi lebih memilih pola “road follows the trade”, bangun dulu pembangkit listriknya biarkan aktivitas ekonomi yang mengikutinya.

Sedangkan, pembangunan dengan pola seperti itu butuh perencanaan matang dari berbagai aspek kelistrikan: panawaran (supply), permintaan (demand), substitusi/komplemen (substitute/complement), perusahan listrik baru (entrant) dan persaingan dinamik (dynamic rivalry). Target pembangkit listrik 35.000 MW adalah aspek penawaran.

Dari sisi permintaan, pemerintah harus mampu mendorong permintaan listrik melalui intensifikasi (pelanggan listrik yang ada) dan ekstensifikasi (pelanggan baru). Penyederhanaan golongan listrik untuk rumah tangga bisa dikategorikan sebagai langkah intensifikasi. Rumah tangga diberikan keleluasaan “lebih boros listrik” untuk menyerap kemungkinan kelebihan excess supply akibat target yang terlalu optimis.

Dari aspek substitute/komplemen dan aspek perusahaan baru (entrant), listrik oleh PLN atau pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) juga menjadi permasalahan pelik tersendiri. Tidak sedikit pengembang kawasan, misal kawasan industri justru beralih menjadi penjual listrik ke PLN, bukan mengembangkan industrinya.

Dari aspek persaingan dinamik (dynamic rivalry), persaingan tidak hanya di industri listrik melainkan dengan industri energi primernya –batu bara dan migas. Perbaikan tatakelola yang tepat terkait batubara dan migas untuk listrik harus segera dilakukan.

Data dari ESDM (2017) menunjukkan bahwa sejak diberlakukan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), alokasi batubara untuk dimestik kurang dari 30 persen, sisanya lebih dari 70 persen untuk tujuan ekspor. Pusat Studi Energi UGM (2017) menemukan permasalahan DMO bukan saja kuantitasnya, tetapi juga menyangkut spesifikasi (kualitas batubara), ketidakpastian harga, ketepatan waktu penyerahan dan supply chain.

Presiden Jokowi tidak perlu merasa malu untuk merevisi target pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MW, jika ke depan target tersebut susah terserap oleh pasar. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter