Komedi Gas Indonesia
berita
Ekonomika

Sumber foto : Eramuslim.com

18 September 2017 10:00
Penulis
Straits Times dan beberapa media di Singapura begitu antusias memberitakan tentang keberhasilan dua perusahaan trader Singapura, Keppel Offshore & Marine and Pavilion Energy, menjalin kontrak kesepakatan (Heads Of Agreement/HOA) dengan indonesia dalam hal suplai gas cair (Liquefied Natural Gas/LNG ) untuk PLN. Kesepakatan yang ditandatangani di sela kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi bersama rombongan dalam rangka menghadiri perayaan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia-Singapura.

Keppel Offshore dan Pavilion Gas akan mensuplai kebutuhan LNG dengan kapal LNG ukuran kecil untuk PLTGU kapasitas 25 MW sampai 100 MW untuk wilayah bagian barat Indonesia. Bukankah itu sama saja dengan impor gas? Kok lucu, bagaimana bisa perusahaan dari negara yang tak memiliki sumber alam gas menyuplai LNG ke Indonesia yang merupakan produsen gas terbesar se-Asia-Pasifik? Bukankah Indonesia adalah penyuplai terbesar gas ke Singapura lewat pipa bawah laut dari lapangan Natuna dan Lapangan Grissik Sumatera selatan? Kesepakatan HOA ini seolah sebuah pertunjukan komedi di dunia migas kita.

Istilah "impor" ini dibantah oleh Menko Kemaritiman pada 13 September 2017. Luhut menyebut, HOA tersebut bukanlah kesepakatan impor gas, melainkan kerjasama pertukaran gas. Tapi, di bulan Agustus, sebelum  kesepakatan ini ramai disorot, ia pernah menyebut kemungkinan membuka impor gas dari Singapura, "kita impor dari mana saja kalau murah. Mereka (Keppel) tawarkan lebih murah,"  ucap Luhut, yang dikutip dari okezone.com. Kenapa statemennya lantas berubah? Kenapa pemerintah begitu semangat dengan kerjasama ini, sementara dari data ESDM, masih ada 66 kargo LNG di akhir 2016 yang masih belum terserap pasar? Apakah kerjasama dengan Singapura ini bertujuan untuk memutus rantai permainan mafia migas? Atau justru sebaliknya, kerjasama ini memang dikehendaki para mafia migas?

Singapura hanya memiliki fasilitas regasifikasi terapung saja (Floating Storage Regasification Unit/FSRU). Tapi, Indonesia juga memiliki fasilitas yang sama di Arun, Aceh. Kenapa bukan FSRU Arun saja yang dimanfaatkan? Ada agenda apa di balik kerjasama LNG ini? Apakah pola untuk mengisi pundi logistik menjelang kontestasi pemilu 2019?

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Produsen merangkap pedagang memang seharusnya lebih punya advantage dalam persaingan bisnis merebut pasar atau porsi bisnis. Nah dalam hal jual beli gas antar sesama  "BUMN" dibanding transaksi eksternal impor-ekspor memang kadang kadang sulit di"pahami" comparative advantage nya. Siapa menguntungkan siapa, dan bagaimana mencapai win win solution, dua duanya untung, pembeli dan penjual. Apa  perlu "nasionalisme" sesama BUMN boleh pasang harga "lebih murah" ketimbang harga untuk konsumen non BUMN? Semacam solidaritas BUMN –saling memberi bisnis satu sama lain dengan harga kompetitif. Nah, kalau sudah begitu, malah dituduh lho itu sindikat, kartel BUMN, tidak sesuai "Demokrasi Ekonomi".

Jadi kita ini kebanyakan perang slogan tapi kehilangan nuansa atau justru "core masalah". Akar masalahnya itu apa? Negeri kita ini kadung mengidap penyakit Incremental Capital Output Ratio (ICOR) tinggi 6,4. Untuk tumbuh 1 persen dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP) kita harus invest  6,4 persen. Sedangkan, negara lain angka ICORnya 2-3. Ya Indonesia Inc. pasti akan kalah, ketinggalan dari pesaing dengan ICOR yang tergolong tertinggi di dunia itu.

Inilah yang bolak-balik sampai bosan dikampanyekan Presiden untuk memerangi ICOR 6,4 itu harus turun kalau bisa jadi antara 2-3 saja. Ya, kata kuncinya efisiensi. Mulai dari pengurangan rente birokrasi tinggi dan menciptakan efisiensi dengan saber pungli dan pembrantasan korupsi.                       

Sayangnya perang DPR-KPK soal e-KTP menyita energi dan juga reputasi kepresidenan Jokowi. Namun segera harus dicatat bahwa sudah terlalu banyak orang atau pusat kekuasaan yang merasa jadi malaikat, padahal hanya manusia biasa penuh kelemahan, termasuk oknum komisioner KPK. Terbukti 2 orang Ketuanya pernah terpidana atau diberhentikan, yakni ketua ke-2 dan ke-4 nya. Begitu pula DPR tidak sepi dari kasus pemidanaan sampai ke figure Ketua DPR, ketika Marzuki Darusman jadi Jaksa Agung.                       

Menurut saya, selama kita rasional 2 + 2 = 4, ya harus keluar angka efisiensi. Kontrak LNG Singapore itu kan mudah dijelaskan secara fakta, bukan fiktif, rasionya, kalkulasi untung ruginya. Semua harus pakai alasan matematis ekonometri. Yang sulit kalau alasan itu dibungkus dan dikemas pakai "emosi ideologi nasionalisme" yang abstrak, dan tentu saja you have to pay for gengsi. Anda itu mau efisien atau mau gengsi-gengsian? Jangan sampai seperti tahun 1957, ketika KPM (Perusahaan pelayaran milik pemerintah kerajaan Belanda: Koninklijke Pakketvaart Maatschappij--Red) dinasionalisasi, maka punahlah sistem reguler liner services (pelayanan terjadwal). Dan sejak saat itu pula sistem dan beaya logistik Indonesia menjadi termahal sedunia.

Sekarang Jokowi mau memperbaiki dengan Tol Laut dan Poros Maritim, hingga 50 tahun, konfiskasi hantam kromo sita KPM, hasilnya malah beaya logistik Indonesia termahal sedunia. Ongkos jeruk dari Pontianak ke Jakarta lebih mahal dari jeruk Mandarin yang dari Shanghai ke Jakarta. Ini kalau kita bicara soal "big mouth nationalism" yang abstrak. Jadi gampang saja menurut saya, semua kalkulasi dibuka tuntas, selesai semua "kecurigaan konspirasi" pat-pat gulipat. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Yang seharusnya dilakukan Pemerintah Jokowi adalah memanfaatkan gas yang ada di dalam negeri, bukannya malah mengimpor dari Singapura. 

Opsi impor yang dilakukan merupakan pilihan pragmatis dari pemerintah, karena harga gas alam cair (LNG) dari konsorsium Singapura hanya senilai 3,8 dolar AS/Million British Thermal Units (MMBTU). Lebih murah dibandingkan mayoritas industri dalam negeri yang membeli harga gas domestik 10-11 dolar AS/MMBTU. 

Indonesia sendiri sebenarnya sudah menjalankan proyek impor gas, di antaranya dengan Corpus Christi (SPA telah ditandatangani) jumlah gas mencapai 1,5 mtpa durasi waktu 2019-2041. Ditambah dari Total Gas and Power Ltd (SPA telah ditandatangani) dengan jumlah gas 1,0 mtpa durasi waktu sampai 2034.

Dengan dibukanya keran impor gas dari Singapura, akan berpotensi bermainnya para mafia migas, karena pengawasan terkait migas di Indonesia masih lemah. Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan jika keran impor terus dibuka maka akan mematikan industri gas dalam negeri.

Harusnya pemerintah Indonesia belajar dari Singapura, negara kecil yang tidak memiliki sumber alam gas tapi bisa menjual gas alam cair (LNG) jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran di Indonesia yang memiliki pasokan gas berlimpah. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998