Kontraktor Swasta Tumbal Infrastruktur (?)
berita
Ekonomika

Sumber Foto: investmen-kontan.co.id  (gie/Watyutink.com)

18 March 2018 13:00
Penulis
Ada temuan menarik dalam diskusi panel Kadin bertajuk “ Indonesia Infrastructure Incorporated” pekan lalu. Sekitar 37 ribu (42 persen) dari 80 ribu kontraktor konstruksi anggota Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional) gulung tikar. Penyebabnya tidak ada lagi pekerjaan yang bisa diperoleh para kontraktor tersebut. Padahal saat inu, pekerjaan konstruksi dan infrastruktur yang tengah gencar bisa dibilang proyek prioritas pemerintah.

Dari Rp4000 triliun anggaran pembangunan proyek infrastruktur nasional selama 2014+2019, sebanyak 55 persen porsinya dikuasai oleh 9 BUMN Karya. Tambahan informasi, di 2018 ini saja ada 4.971 paket pekerjaan konstruksi berbagai skala yang diperebutkan dengan nilai pekerjaan mencapai Rp59,96 triliun. Tapi kenapa banyak anggota Gapensi yang bangkrut?

Nah, karena angka 37 ribu kontraktor Gapensi yang bangkrut itu  bukan hal sepele,  ini adalah gambaran bahwa ada  kebijakan yang perlu dievaluasi. Bagaimanapun, naik turunnya sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya investasi dan konsumsi masyarakat. Bangkrutnya kontraktor swasta sebanyak itu mau tidak mau akan berefek domino pada perlambatan tumbuhnya daya beli masyarakat.  

Mengapa kebijakan negara saat ini cenderung mengarah ke etatisme seperti disinyalir beberapa pihak? Di Vietnam yang sosialis, BUMN tidak dimanjakan tetapi memperbesar peran UMKM/swasta dan berhasil menciptakan iklim investasi yang menarik? Apakah diberikannya porsi yang besar untuk BUMN karena mimpi untuk mewujudkan BUMN kelas dunia? Lalu bagaimana menjelaskan bangkrutnya 37 ribu kontraktor swasta tersebut?

Pada sekitar Juli tahun lalu, Presiden World Bank Group Jim Yong Kim melontarkan kritik kepada pemerintah RI agar berhenti memberikan keistimewaan bagi BUMN dalam membangun infrastruktur dan membuka kesempatan lebih luas kepada pihak swasta. Hal itu dimaksudkan agar sektor swasta juga bisa memberikan kontribusi kepada penguatan pertumbuhan ekonomi.

Tetapi di sisi lain, menteri Rini juatru menyebut pemerintah justru telah membeli izin pembangunan jalan tol di Jawa kepada ada pihak swasta, tapi pelaksanaannya mangkrak selama 20 tahun.

Mana yang benar? Yang jelas, kebijakan memberikan pekerjaan infrastruktur dan konstruksi hanya kepada BUMN terbukti kontraproduktif bagi sektor swasta yang seharusnya juga ikut berkembang, bukannya seolah menjadi ‘tumbal’. Terlebih penyerapan tenaga kerja di proyek-proyek infrastruktur ternyata tidak banyak memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja secara nasional.

Walaupun pihak BUMN berkilah bahwa telah memberikan juga jatah pekerjaan kepada swasta, tapi alangkah baiknya seandainya langkah joint operation antara swasta dan BUMN dilakukan. Daripada menyebutkan bahwa hanya 2-3 persen saja kontraktor swasta yang sanggup melaksanakan pekerjaan infrastruktur di atas Rp100 miliar. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?
(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) -  Surakarta

Mencermati perdebatan BUMN atau swasta, sebetulnya menurut saya tergantung orientasi pemerintahannya. Sejak zaman Bung Karno memang kalimat “dikuasai oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945, itu yang membedakan Bung Hatta dan Bung Karno. Kalau menurut Bung Hatta swasta boleh masuk, tapi kalo Bung Karno semuanya oleh Nlnegara.

Pada awal Orde Baru, oleh Soeharto semua diserahkan ke swasta, itu karena negara tidak punya dana sehingga semua diserahkan ke swasta. Jadi kalau ekonomi sedang bagus, yang digunakan adalah negara, tapi begitu ekonominya sedang turun, yang digunakan adalah swasta.

Kalau sekarang ini saya melihat negara sedang kuat, maka kemudian BUMN yang digunakan. Karena mungkin BUMN juga masih perlu banyak pekerjaan sebab tidak ada lagi penyertaan modal sehingga BUMN dimanfaatkan betul, dengan target-target tertentu.

Di beberapa tempat, misalnya saat pembangunan tol trans Sumatera, Pak Jokowi sering menyebutkan akan meninjau sebanyak empat kali supaya jalan tol itu jadii. Nah itu pasti menterinya akan datang meninjau 8 kali, Dirjen nya 13 kali, Direkturnya 32 kali, jadi selalu begitu. Dengan demikian kelihatan bahwa kenapa diserahkan ke BUMN itu bisa jadi karena ada target pembangunan yang diberi tenggat waktu secepatnya. Sepertinya masuk wilayah politik itu. Tapi dengan demikian risikonya ya sektor ril, tidak tumbuh seperti yang diharapkan.

Beda dengan SBY, dia menganggarkan Rp300 triliun tidak untuk infrastruktur, tetapi untuk subsidi, sehingga masyarakat bisa agak bernafas, kalau sekarang ini tidak ada subsidi. Lagipula sekarang infrastruktur yang dibuat itu padat modal bukan padat karya. Sehingga spin-over nya ke masyarakat tidak berdampak. Jalan memang jadi tapi ekonomi rakyat tidak bergerak.

Tapi lalu saya berpikir Pak Jokowi selama hampir satu periode ini memang kelihatannya sedang mencari bentuk. Sedang dicoba untuk ke arah infrastruktur itu berhasil apa tidak. Pak Harto dulu itu bisa hebat kan butuh waktu 32 tahun misalnya. Jadi memang untuk mengelola pemerintahan yang cuma llima tahun itu tidak gampang. Bukan berarti saya bicara harus dua periode. Tapi saya berpikir mungkin segala sesuatu sedang di ujicoba dulu. Ada faktor-faktor tertentu yang secara prioritas harus dilakukan. Mungkin ya infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN itu walau dengan dana utangan. Nanti yang bayar utangnya ya Negara, Negara berarti BUMN. Tujuannya BUMN yang membangun agar bisa dikontrol lebih ketat.

Jadi menurut saya kenapa porsi swasta amat minim diberikan, karena bisa jadi faktor penganggaran yang tidak memungkinkan diberikan kepada swasta, yang nampaknya biasa diberi pekerjaan ‘ngesub’ pekerjaan BUMN. Karena saat ini anggaran ketat, maka daripada urusan mengontrol swasta, maka lebih baik dikerjakan oleh BUMN sendiri saja. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kolumnis, Pemerhati Sosial

Belajar dari sejarah, sejak banjir proyek infrastruktur di era Orba (sekolah, jalan, jembatan, kantor dan lain-lain) kontraktor nasional yang dapat proyek gagal "naik kelas". mengapa?

  1. Proyek sarat rente dan korupsi terstruktur (pungli, high cost) sehingga kecil peluang mengakumulasi aset dan keahlian.
  2. Ketergantungan kontraktor terhadap proyek pemerintah merupakan sistem yang sengaja diciptakan untuk kepentingan politik (penunjukan rekanan tanpa tender dan lain-lain).

Sekarang mestinya merupakan kesempatan bagi kontraktor swasta untuk terjun ke proyek skala menengah namun dengan catatan tidak ada "red tape" yang menyebabkan tak ada akumulasi keuntungan untuk peningkatan kapasitas.

Infrastruktur yang dikerjakan BUMN tergolong proyek besar dengan pendanaan yang besar pula. tidak mudah bagi kontraktor swasta untuk mencari modal triliunan rupiah, apalagi dengan pola investasi jangka panjang. BUMN sendiri mencari modal dengan cara sindikasi atau right issue dengan memanfaatkan pasar uang dalam negeri.

Penguatan kapasitas holding BUMN infrastruktur dapat dipacu dengan banyaknya proyek yang dikerjakan. tapi ini tidak otomatis karena sangat bergantung pada good governance dan kemampuan mengkonsolidasikan semua kekuatan diantara BUMN infrastruktur. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sejak 1980 PDBI  selalu mensosialisasikan ide pemberdayaan Indonesia Inc mengacu kepada Japan Inc, Korea Inc, dan 4 macan Asia timur. Kata kuncinya adalah harmoni sinergi kekuatan birokrasi pengambil putusan di Jepang (MITI),  dan yang setara di Asia Timur dengan kekuatan enterpreneur swasta serta diberi peluang dan fasilitas luar biasa. Termasuk yang berbentuk semi BUMN seperti Posco di Korea, di mana Presiden Park Chung Hee memberi mandat kepada Jendral Park Tae Joon untuk membangun POSCO, dengan instruksi harus jadi top 5 pabrik baja dunia. Waktu itu Korea diperingatkan oleh World Bank ihwal kebutuhan proteksi luarbiasa. Presiden Park Chung Hee menginstruksikan, memimpin BUMN harus sama dengan memimpin perang tapi yang harus dimenangkan adalah pangsa pasar.

Nah di Indonesia, dengan beribu maaf kepada para birokrat dan korporat, mental yang menguasai BUMN Indonesia masih terbajak oleh "Kompeni Ku Klux Klan" yaitu perselingkuhan antara kriminal, koruptor dan "kudeta (pelaku)" yang maunya untung besar, kaya besar, mengeksploitasi "negara" untuk keuntungan partisan-sektarian yang dilakukan oleh rezim silih berganti, tapi intinya sama mengeskpoitasi kekayaan negara untuk kepentingan rezim berkuasa.

Setiap rezim membenarkan monopoli ala Kompeni Ku Klux KLan itu. Yang kiri (Bung Karno Sosialisme) tentu dengan  bendera Sosialisme Ekonomi Terpimpin. Tapi hasilnya adalah krismon 1965, ketika rupiah harus di sanering drastis ketiga kalinya. Tahun 1950 rupiah digunting oleh Syafrudin Prawiranegara (Masyumi), kemudian pada 1959 Juanda dan Notohamiprojo (keduanya teknokrat professional, tidak berpartai) tapi harus menembak gajah Rp1.000 cuma jadi Rp100, dan macan Rp500  jadi Rp50, serta menyita deposito di atas Rp25.000 dengan obligasi paksa 1959. Maka, pada 1965 ketika Sumarno (ayahanda Menteri Rini) dan Jusuf Muda Dalam mengganti Rp1.000 uang lama dengan Rp1 uang baru, dalam tempo tiga bulan sejak 13 Desember 1965, Bung Karno harus mengeluarkan Supersemar 11 maret 1966, karena situasi ekonomi terpuruk total.

Nah, rezim kanan Soeharto awalnya juga idealis dan muluk, seperti membuka PMA-PMDN besar-besaran. Tapi karena kemudian dimonopoli dan di jadikan rezim penumpukan kuasa monopolistik, maka berguguran satu persatu. Mulai dari Pertamina di bawah Ibnu Sutowo selama hampir 20 tahun (1957-1976), nyaris bangkrut mewariskan utang 10 miliar dolar AS. Lalu Bea Cukai harus dikontrakkan kepada SGS pada 1985 selama 10 tahun.

Orde Baru juga melakukan 5 kali devaluasi 1970,1971, 1978 oleh Ali Wardhana (pakar Berkeley mafia, Menkeu terlama 15 tahun), serta 1983 dan 1986 oleh Radius Prawiro, ekonom Rotterdam. Semuanya membuktikan bahwa rezim politik Indonesia baik Sukarno maupun Soeharto akan keok di bawah Kompeni Ku Klux Klan. Tidak jelas lagi siapa pejabat, siapa enterpreneur, siapa koruptor, siapa kriminal, karena campur aduk jadi satu tidak pernah dituntaskan. Kedua presiden itu sebetulnya menurut MPRS 1966 dan MPR 1998 harus diadili mis-manajemen dan skandal KKN nya, tapi bangsa ini menyapu di bawah karpet.

Hingga sekarang tidak jelas bagaimana pertanggungan jawab kedua rezim itu selain mewariskan utang kepada presiden yang sekarang yang harus memulai dengan kondisi yang memang tidak sehat dan tidak kuat.

Jadi sekarang ini kalau dalam sidang kabinet dipasang anatomi biopolitik, laporan kesehatan ekonomi Indonesia itu semua bagus. Ibarat pasien, kolesterol, tekanan darah,  denjut jantung, protein, karbon, semua sehat OK prima, tapi kok loyo seolah impoten tidak bisa tumbuh 7 persen. Istilah Biopolitik itu dan gambaran anatomi manusia sudah menjadi seperti baku untuk sidang kabinet. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Semua diingatkan agar efisien. Nah, dalam soal BUMN ini sebetulnya seluruh BUMN Karya itu adalah swasta di zaman Belanda, yang disita mendadak pada 1957 ketika seluruh perusahaan Belanda diambil alih oleh negara. Sebetulnya kan tidak perlu begitu karena itu berangsur dikembalikan oleh Orde Baru. Tapi setelah itu Orde Baru juga kambuh, bangkit penyakit Kompeninya.

Nah yang salah kaprah dari Indonesia ini adalah mau meniru yang muluk-muluk luhur istilah, tapi miskin delivery. Dulu orang bicara Sosialisme, terus Repelita Pembangunan dan sekarang Infrastruktur, tapi mentalnya tetap saja Kompeni Ku Klux Klan, "liberal", lu lu, gue gue menurut selera partisan sektarian. Jauh dari semangat etos Indonesia Inc yang seharusnya mengutamakan efisiensi nasional secara totalitas, bukan untung besar secara "sepihak". Seperti e-KTP sama-sama menikmati triliunan, tapi rakyat dan negara harus bayar 2 kali lipat dari biaya orisinal Rp5,3 triliun dikorupsi Rp2,7 triliun. Itu kan lebih gendeng dari goblok.

Jadi kalau sekarang ini terjadi kesemerawutan dalam manajemen kita tidak bisa juga menyalahkan menteri BUMN, karena BUMN justru ketiban proyek gara-gara swasta cuma mengangkangi izin tidak membangun. Jadi sekarang ini memang terjadi kerancuan luarbiasa.

Sebetulnya penguasa dan petahana, birokrat atau partai penguasa negeri ini tidak lagi menikmati sebagai the ruling party. Karena DPR mengontrol, dan partai oposisi juga ikut berperanan untuk menyetujui atau menolak APBN. Jadi yang punya kekuasaan di DPR  meski bukan incumbent juga bisa menjadi "penentu dan penyandera". Seperti yang dialami proyek infrastruktur yang selama ini diberikan ke swasta, kemudian swastanya ternyata cuma  bagian dari parasit penyelenggara negara unsur "bukan incumbent" maupun bagian dari incumbent, yang hanya rent seeker, memperjualbelikan proyek. Nah ini yang korupsi bukan cuma birokrat penyelenggara negara, tapi juga eks parpol demi mencari dana parpol.

Sekarang kebetulan BUMN dipercaya lagi, dan Bank Dunia mengingatkan supaya efisien. Kata kunci ini sebetulnya berlaku untuk siapa saja seharusnya. Siapapun harus efisien, tidak bisa minta diproteksi belasan tahun atau puluhan tahun dengan dalih harus diproteksi karena masih "industri balita". Akibatnya yang terjadi ialah pornografi industri dan ekonomi Indonesia, ditangan Kompeni Ku Klux Klan. Mengeksploitasi aset dan proyek ekonomi secara partisan, sektarian dan merugikan ekonomi nasional secara menyeluruh dalam bentuk kinerja loyo impoten maksimal tumbuh 5 persen karena digerogoti virus Kompeni KKK (korupsi, kriminal, kudeta (pelaku).

Negeri ini tetap terbajak tersandera oleh rezim inefisien. Pemerintah eksekutif, disandera legislatif, yudikatif ikut berpenyakit KKN, maka muncul KPK yang mau uber alles main tangkap semua (tapi masih tebang pilih dan pilih kasih juga). Maka jadilah kita teoritis sehat dengan ekonomi tumbuh 5 persen, tapi tidak segesit pesaing yang tumbuh 7 persen.  Jadi, kita semua harus mawas diri bahwa efisiensi dan pemerintah yang bersih dari KKN-KKK Kompeni adalah tuntutan mutlak mendesak dan urgen, bila kita tidak mau semakin impoten dalam jangka panjang.(pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Pertama, masalah BUMN itu sudah dibicarakan lama. Investor asing yang bertanya-tanya apakah Indonesia mengarah ke etatisme? Ketika itu saya masih membela, bahwa itu proyek-proyek strategis nasional (PSN), pemerintah berwenang ke pekerjaan terkait hajat hidup orang banyak. Waktu itu tahun pertama pak Jokowi.

Kedua, ternyata masalah bukanlah pada BUMN nya saja. Tapi juga persoalan anak cicit BUMN yang tidak jelas. Ada monopoli dan unfair. Karena semua pekerjaan infrastruktur hanya kepada anak cicitnya BUMN itu.

Ketiga, tempo hari ketika saya diundang BUMN, ternyata sekarang mereka itu ‘berkelahi’ sendiri. Ada kebingungan bagaimana menyusun bisnis plan, akibat kekisruhan antar BUMN Karya. Padahal owner nya sama. Masalah siapa yang mengerjakan instalasi di infrastruktur saja mereka ribut. Padahal BUMN punya spesialisasi masing-masing, misalnya untuk pipanisasi sudah ada WIKA Beton.

Keempat, sekarang rupanya swasta tidak kebagian sama sekali. Akhirnya sangat tertutup dan tidak transparan. Terlebih BUMN bisa menerbitkan global bond. Bagi BUMN tidak ada masalah finansial karena kebetulan bunganya rendah. Jadi sekarang bagi BUMN, dia yang merencanakan, mengeksekusi, juga mengawasi. Jadinya tidak jelas. Tidak heran banyak infrastruktur tidak memenuhi syarat kualitas, ambruk, dan segala macam.

Mestinya jika pemerintah mempunyai anggaran sebanyak 10 misalnya, sebetulnya bisa berkembang sebagai stimulus kegiatan swasta. Tidak semua harus pemerintah (BUMN). Pertumbuhan yang menyebar di banyak swasta  bisa menjadi pusat pertumbuhan. Tidak tergerus seperti sekarang.

Investasi jadi tidak ada, konsumsi masyarakat minim. Ada juga indikasi banyak sekali infrastruktur konstruksi tapi penyerapan tenaga kerja konstruksi turun. Penyerapan industri konstruksi juga pertumbuhannya stagnan. Sementara impor meningkat terus. Investasi yang tumbuh hanya di sektor tersier, sementara investasi sektor sekunder malah sepi.

Itu yang harus kita warning, investasi memang harus ada kejelasan timelag atau timeframe flow nya secara konsisten. Kalau sampai hari ini konfidensi dari investasi saja belum nampak, lalu kapan investor berminat investasi? Harus ada kejelasan kepada investor.

Kita tahulah BUMN, bagaimana pemenuhan terhadap standarisasi, bagaimana mereka comply kepada aturan internasional. Kalau swasta, begitu investasi nya dilihat tidak longterm, dan hanya sekadar murah tapi tidak awet dalam jangka panjang secara kualitas, pasti tidak mau karena pasti rugi. Sedang umur birokrat maksimal hanya 5 tahun dua periode.

Makanya sektor komersial itu sebaiknya diserahkan saja ke swasta. Jadi pemerintah hanya regulasi dan sektor hajat hidup orang banyak.

Ihwal holding kelas dunia, ketika Kemeneg BUMN kami tanya apa yang dimaksud dengan holding saja mereka tidak bisa menjelaskan. Entitas bisnis itu ukurannya sederhana : efisiensi dan daya saing. Konsep holding untuk menjawab dua kebutuhan itu seperti apa? Karena BUMN ini macam-macam sektor nya, hulu dan hilir. Sebaiknya konsep holding-nya dimatangkan dulu.

Misalnya holding di sektor energi. Apakah mau digabungkan PGN dengan Pertamina atau Pertagas misalnya. Nah kalau memang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, selama ini yang lebih efisien dalam penyediaan gas bukan PGN tapi Pertagas, secara laporan keuangan. Ini contoh yang mau di-holding tapi tidak efisien. Kalau cuma penggabungan biasa, itu memudahkan terjadinya rent seeker. Kalau itu terjadi jelas bertentangan dengan prinsip entitas bisnis, efisiensi dan daya saing.

Rekomendasi saya, mestinya kalau sektor strategis memang betul harus pemerintah.

Kedua, konsolidasinya itu harus di masing-masing BUMN. Bagaimana pemerintah membuat satu blueprint di BUMN mengenai pengaturan BUMN dan anak cicitnya.

Ketiga, bagaimana membuat satu holding yang tidak saling tumpang tindih policy direction-nya. Jangan sampai arah kebijakan industri dengan kebutuhan sektoralnya terjadi mismatch.

Kalau swasta, memang prinsipnya persaingan. Siapa yang efisien, itu yang menang. Itu wajar. Yang tidak wajar kalau ada dominasi BUMN yang justru mematikan usaha-usaha swasta. Itu yang salah. Artinya banyak usaha swasta yang tidak bisa efisien dan berdaya saing akibat dominasi oleh kebijakan-kebijakan yang cenderung etatisme tadi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Internasional Politics and  Economics of MNC, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara

Seorang pemikir ekonomi pada abad 13-14 yang berasal dari Tunisia pernah mengatakan, berkembang nya sebuah peradaban dan kokoh serta jatuhnya negara sangat tergantung dari kinerja ekonomi dari pemerintahan tersebut. Itu tertulis dalam buku Filsafat Sejarah Ibn Khaldun (Dr. Zainab Al-Khudhairi, Pustaka 1995).

Kinerja ekonomi yang dimaksud tentang bagaimana pemerintah mampu mendorong semakin terbukanya lapangan kerja sebagai kunci utama pendorong ekonomi. Lapangan kerja yang dimaksud bukan perburuhan semata, tetapi bagaimana negara mampu membuka alur distribusi perniagaan yang meningkatkan nilai dari proses pengadaan raw material menjadi produk setengah jadi, dan pada akhirnya menciptakan produk atau jasa akhir yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

Penyerapan produk dan jasa dalam negeri akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, dan akhirnya meningkatkan konsumsi masyarakat atau daya beli rakyat. Meningkatnya daya beli masyarakat merupakan pendorong kekuatan  industri dan  perdagangan sehingga akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang sehat adalah saat arus barang dan jasa seimbang dengan arus moneter.

Sebuah konsep pemikiran yang sudah cukup canggih menjelaskan fungsi negara dalam membangun perekonomian pada masa jauh sebelum Adam Smith. Menurut Ibn Khaldun, ketahanan ekonomi ini akan berdampak pada stabilitas politik dan sosial. Stabilitas politik dan sosial merupakan landasan penting bagi berlangsungnya perkembangan peradaban sebuah negara.

Pada masa kesultanan, Ibn Khaldun pun mengkritik dan menentang keras adanya monopoli yang dilakukan oleh pemerintah dalam perekonomian negara. Pemerintah yang sekaligus menjadi competitor masyarakat dalam sebuah sistem perekonomian adalah tidak fair. Distorsi pasar akibat conflict of interest dan kolusi menjadi momok yang akan menghancurkan efektifitas dan efisiensi ekonomi pasar.

Kita harus mendudukkan kembali tujuan negara mengembangkan BUMN. Menurut Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa BUMN memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

Fenomena  37 ribu kontraktor Gapensi yang bangkrut itu merupakan salah satu pertanda terjadinya ketidakefektifan dan in-efisiensi ekonomi yang sedang berlangsung di republik ini, BUMN pada khususnya. Pasal 2 UU yang sama menyebutkan, BUMN turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Oleh sebab itu, menjadi anomali jika  BUMN yang seharusnya sebagai agen pendorong perekonomian nasional malah tidak berpihak terhadap pengusaha lokal.

Di penjelasan UU tersebut, ada beberapa poin yang secara umum menyebutkan BUMN memiliki peran antara lain sebagai alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian negara; penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran; membantu dan mengarahkan ekonomi golongan lemah, UKM, dan koperasi; serta memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi nasional

Ternyata hal itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dimana selama 3 bulan berturut-turut neraca perdagangan tercatat terus mengalami defisit, sejak Desember 2017-Februari 2018. Kinerja ekspor Februari pun anjlok 3,14 persen dibanding Januari 2018. Kedua, Industri manufaktur dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami deindustrialisasi alias porsinya anjlok terhadap PDB, pada 2017 porsi sektor manufaktur hanya 20,16 persen dari PDB, turun jauh dibanding 2008 sebesar 27,8 persen. Padahal, 14 persen tenaga kerja terserap dalam sektor ini (Bhima Yudhistira, 2018).

Dari hal-hal di atas dengan sederhana bisa diajukan pertanyaan: untuk siapa pembangunan ini? Apanya yang salah?

Terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan pembangunan dengan realitas di lapangan. Tidak efektifnya implementasi program kerja atau yang lebih parah terjadi ketidaksinkronan antara ideologi politik ekonomi vs kebijakan ekonomi politik? Pertanyaan mendasar ini harus dijawab oleh pemangku kebijakan pembangunan negara ini. Harus segera dilakukan perbaikan yang mendasar. Karena seperti pengalaman Ibn Khaldun bahwa salah satu keterpurukan pemerintahan apabila tidak mampu menghadirkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk