Koruptor Masuk Desa
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 01 July 2019 16:30
Watyutink.com - Dana Desa mencapai Rp257 triliun (26/03/2019) yang dialirkan ke 74.900 Desa. Sejak disahkan pada tahun 2015 sebagai tindak lanjut adanya Undang-Undang Desa, program pengentasan kemiskinan pedesaan ala Jokowi ini ditargetkan akan mencapai Rp400 triliun pada tahun anggaran 2019-2024. Angka yang fantastis bukan?

Berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan jumlah Desa di Indonesia adalah 74.957. Jumlah ini tentu bukan sedikit apalagi setiap Desa ditargetkan mendapatkan dana Desa sebesar Rp1 miliar. Namun, perlu dikritisi adalah sejauh mana efektivitas pengguyuran dana ini?

Pada kenyataannya, penggunaan dana Desa ternyata tidak semua tepat sasaran. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penyimpangan penggunaan dana Desa. Pada November 2018, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) jumlah kasus korupsi dana Desa terus meningkat sejak disahkannya pada tahun 2015 hingga 2018. Kasus korupsi dana Desa ini (data 2018) mencapai 181 kasus

Kasus terbaru korupsi dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa Tasikmalaya, Jawa Barat. Dilaporkan (26/06/2019), Kades Tasikmalaya menjadi tersangka korupsi dana Desa sebesar Rp878 juta. Jika kita hitung, maka korupsi ini mencapai 87.8 persen, dengan kata lain hanya Rp122 juta dana Desa di Tasikmalaya yang digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa. Kasus serupa lainnya (27/06/2019) yaitu penyimpangan dana  Desa di Asmat, Papua. Diperkirakan sekitar Rp16 miliar dana desa raib di Asmat meski jumlah tersebut mendapat bantahan dari Bupati Asmat.

Merespon banyaknya penyimpangan penggunaan dana Desa tersebut, bahkan sejak tahun lalu (18/11/2018), Eko Putro Sandjojo selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyiapkan strategi. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk menyelidiki dan memonitoring penggunaan dana Desa. Cara ini digunakan dengan menggandeng Kementerian Keuangan, pihak Kepolisian dan Bhabinkamtibnas yang ada di desa-desa. Namun, tampaknya antisipasi pembentukan Satgas ini belum signifikan untuk menghentikan penyalahgunaan dana Desa.

Mengingat pembangunan Desa adalah kunci pembangunan negeri, maka raibnya dana Desa ini tentu akan menghambat pembangunan nasional. Lalu, di mana letak nasionalisme anak bangsa jika korupsi terus merajalela bahkan hingga ke tingkatan Desa? Apakah korupsi seakan sudah menjadi ‘budaya birokrasi’ di Indonesia? Lantas, bagaimana langkah yang tepat untuk membangun negeri dari Desa?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Kasus korupsi dana desa memang banyak terkuak di beberapa wilayah, namun tidak kemudian menjadikan bahwa dana desa harus dikurangi ataupun dihilangkan. Dalam hal ini yang harus kita evaluasi mengenai bentuk pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa, seberapa efektif lembaga-lembaga yang ditunjuk dalam pembinaan dan pengawasan.

Pertama kita harus melihat efektivitas dalam pembinaan baik yang dilakukan oleh kemendagri maupun kemendes, Kemendagri telah memberikan kewenangan terhadap pemerintahan kabupaten untuk melakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa dari awal perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran, di sinilah kunci bagaimana pemerintah kabupaten harus mengarahkan penyelenggara desa untuk membangun sistem yang transparan dan akuntabel dibantu oleh Kemendes melalui pendamping desa.

Kedua, dari sisi pengawasan, Pemkab dan Inspektorat diberi mandat untuk melakukan monitoring implementasi dana desa, sampai sejauh mana penyelenggara desa dapat melakukan pengelolaan keuangan baik dari sisi administrasi, sistem pengendalian internalnya dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, bukan berarti pemkab melakukan intervensi sepenuhnya. Bukan lagi menjadi sebuah rahasia bahwa korupsi merupakan desain yang sdh terencana sejak awal, namun dengan bangunan sistem yang matang  peluang tersebut tidak akan mungkin dimanfaatkan oleh elite.

Dalam pemerintahan yang baru nanti, perlu segera dilakukan evaluasi menyeluruh dari sisi kelembagaan, keorganisasian dan SDM berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, evaluasi dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Dari sisi kelembagaan, Kementerian/Lembaga yang ditunjuk dalam program kewenangan bersama pengelolaan dana desa harus duduk bersama untuk menciptakan program bersama dalam pencegahan korupsi sehingga setiap Kementerian/Lembaga tidak mendesain program secara parsial yang cenderung egosektoral.

Di sisi keorganisasian, perlu adanya evaluasi aturan-aturan yang berlaku, terlalu banyak aturan yang dikeluarkan oleh setiap K/L yang membuat rumit implementasi di tingkat desa, dan menghindari tumpang tindih. Sedangkan dari sisi SDM, perlu ditingkatkan revolusi mental pada jajaran penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, karena dalam hal ini juga berbicara mengenai komitmen penyelenggara dalam membangun negeri, mengenai skill dalam pengelolaan keuangan desa perlu adanya intensitas evaluasi kapasitas dan intensitas pembinaan atau dampingan kepada penyelenggara desa. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Polisi Tunduk Pada Hukum             Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?