Krakatau Steel (KRAS), Runtuhnya Sebuah Legenda
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 June 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Pabrik besi baja Krakatau Steel (KRAS) di Cilegon-Banten, dulu bak legenda bagi rakyat kecil. Keberadaannya sudah lama menjadi kebanggaan bagi siapa saja yang berkesempatan lolos seleksi dan bekerja di pabrik yang dulu menjadi terbesar di propinsi paling barat Pulau Jawa. Sebagai industri vital strategis, mestinya KRAS menjadi industri paling depan dalam ikut membantu pertumbuhan perekonomian.

Produk-produk KRAS sendiri menjadi produk utama dalam industri-industri yang menggunakan bahan baku besi baja di berbagai level industri, apalagi industri pertahanan. Digunakan juga dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi berbagai matra. Saking vitalnya, semestinya industri seperti KRAS berada dalam enclave industri yang dilindungi oleh negara dalam hal kesinambungan dan masa depan produksinya. Sama seperti yang dilakukan oleh berbagai negara dalam memperlakukan industri vital strategis.

Namun yang terjadi, industri besi baja KRAS saat ini malah berada dalam “kondisi berat” seperti yang dilontarkan oleh Menteri BUMN Rini Suwandi beberapa hari lalu. Selama tujuh tahun berturut-turut, laporan keuangan KRAS mencatatkan rugi bersih. Bahkan pada 2018, KRAS mencatatkan rugi bersih senilai 74,82 juta dolar AS atau Rp1,05 triliun (kurs Rp 14.000).

Sementara saldo kerugian selama tujuh tahun telah terakumulasi menjadi 821,4 juta dolar AS atau Rp11,49 triliun. Hal yang menyebabkan terjadinya defesiensi (pengurangan) modal selama bertahun-tahun. Ditambah, KRAS pun saat ini mempunyai utang yang sangat besar yakni 2,49 miliar dolar AS atau Rp34,86 triliun (kurs Rp14.000) pada akhir 2018. Naik 10,45 persen dibanding tahun 2017 sebesar 2,26 miliar dolar AS.

Info yang didapat, saat ini sedang diupayakan restrukturisasi utang yang membengkak karena permasalahan struktur utang di masa lalu.

Hal tersebut, tentu saja menambah berat kondisi industri dalam negeri yang memang sedang mengalami perlambatan dan butuh terapi serius untuk sebuah revitalisasi industri nasional.

Mengapa sebagai industri vital strategis, KRAS terkesan dibiarkan bertahun-tahun berada dalam kondisi memprihatinkan? Jika industri vital dan strategis seperti KRAS saja mengalami kondisi minus, bagaimana mau mengharapkan industri nasional yang tumbuh dan berkembang seperti diharapkan? Apa yang terjadi sebenarnya?
Ironisnya, selama empat tahun ini, Indonesia justru sedang “hebat-hebatnya” membangun infrastruktur di berbagai bidang baik jalan, jembatan dan bangunan vital seperti bandara, pelabuhan laut dan bendungan.

Pada pembangunan infrastruktur itu, seharusnya peran KRAS bisa mengisi kebutuhan produk besi baja yang pasti dibutuhkan dalam jumlah amat besar. Bahkan, jika pemanfaatan produk besi baja KRAS optimal, dipastikan neraca keuangan KRAS bisa diperbaiki dan utang bisa dikurangi.

Tetapi ternyata, infrastruktur yang dibangun mayoritas menggunakan baja impor dari China, bahkan dengan harga yang lebih murah 28 persen (detikfinance,28/3/2018). Produk baja impor yang lebih murah dari produk baja lokal tersebut tentu saja membuat produk baja lokal menjadi sulit bersaing. Apalagi, pembangunan industri besi baja di Morowali Sulawesi Tengah juga menjadi pesaing sempurna bagi produk baja lokal. Belum lagi, rencana pembangunan pabrik baja terbesar se Asia milik China di Kendal, Jawa Tengah senilai 2,54 miliar dolar AS.

Dengan demikian, apa sebaiknya rencana strategis ke depan untuk menyelamatkan segera KRAS?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Menyehatkan perusahaan sakit harus diketahui benar apa penyebabnya agar obat penyembuh dapat diresepkan dengan benar. Demikian juga menghadapi kondisi PT Krakatau Steel saat ini. Fakta yang dihadapi adalah sudah tujuh tahun terakhir merugi dengan nilai akumulasinya mencapai 821,4 juta dolar AS atau Rp11,49 triliun. Rini Soemarno, Menteri BUMN yang malang melintang sebagai profesional puncak di Astra Group khususnya di bidang keuangan seharusnya dengan cepat dapat mendiagnosa penyakit PT Krakatau Steel jika memang ingin menyehatkannya. Rencana turn around strategy harus dibangun oleh tim eksekutif PT Krakatau Steel yang diimplementasi dengan dukungan penuh pemegang saham, yakni Pemerintah Indonesia.

Salah satu contoh perusahaan yang mulai bangkit dari sakit menahunnya karena dihimpit hutang jumbo adalah PT Bumi Resources, Tbk. Diperlukan hampir 10 tahun sejak 2009 untuk merestrukturisasi sekitar 6 Miliar dolar AS hutang perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut. Terakhir pada April 2019, telah dibayar cicilan pokok dan bunga hutang Trench A sebesar 19,85 juta dolar AS. Manajemen PT Bumi Resources, Tbk., berhasil mengimplementasi turn around strategy mengatasi krisis yang disebabkan hutang dengan dukungan penuh keluarga Bakrie yang rela tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali. Selain itu bisnis batu bara masih memiliki prospek bagus untuk diandalkan PT Bumi Resources, Tbk.

Bagaimana dengan PT Krakakatau Steel yang juga memiliki hutang jumbo 2,49 Miliar dolar AS per Desember 2018?

Silmy Karim, Presiden Direktur PT Krakatau Steel nampaknya sudah memiliki turn around strategy jangka panjang dan jangka pendek untuk mengatasi masalah hutang jumbo tersebut. Strategi jangka panjang adalah divestasi kepemilikan saham pada anak usaha melalui penjualan saham secara langsung, penerbitan dana infrastruktur dan penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dengan opsi buyback. Strategi jangka pendek adalah perpanjangan utang, negosiasi bunga utang, dan utang ditukar dengan saham perusahaan. Untuk strategi jangka pendek nampaknya perlu dukungan Kementerian BUMN karena kreditur Krakatau Steel mayoritas perbankan BUMN. Sekarang tinggal implementasi strategi tersebut secara konsisten dengan berharap iklim bisnis baja ikut mendukung kinerja perusahaan.

Menjadi pertanyaan bila PT Krakatau Steel sudah relatif stabil pasca restrukturisasi hutangnya, adalah bagaimana rencana pengembangan bisnis selanjutnya?

Industri baja apakah memang harus dikelola oleh pemerintah? Banyak industri baja di dunia ternyata tidak kelola oleh pemerintah. Dari daftar 20 produsen baja terbesar di dunia per 2017 hanya delapan yang dimiliki pemerintah dan itu semua dimiliki pemerintah China. Sebaiknya pemerintah menjadi regulator pasar dan tidak ikut menjadi pelaku pasar. Rencana besar Habibie untuk membangun industri strategis yang menjadi motor kemajuan industri Indonesia memerlukan dukungan pabrik baja maka dilahirkan PT. Krakatau Steel. Namun situasi dan kondisi saat ini sudah jauh berbeda dibanding saat itu. Persaingan sengit produk baja harga murah di pasar khususnya produk baja China tidak bisa ditahan oleh pemerintah sehingga strategi baru perlu dipertimbangkan.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah membuka kepemilikan mayoritas PT Krakatau Steel kepada produsen baja raksasa dengan sejumlah prasyarat yang menarik untuk investasi. Hal kunci yang harus dipegang pemerintah adalah jaminan ketersediaan produk baja domestik dengan harga stabil dari investor swasta tersebut.   

Baja memang diperlukan untuk infrastruktur dan infrastruktur diperlukan untuk mobilitas ekonomi yang efisien. Oleh karena itu bila pemerintah serius membenahi sektor industri baja maka jangan buang waktu untuk segera merancang paket kebijakan investasi produk baja yang menarik bagi investor baja kelas dunia.  Semoga industri baja Indonesia tidak terus menerus sakit dan terpuruk. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Kondisi industri baja di tanah air banyak dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron dengan upaya penguatan industri domestik, seperti misalnya kebijakan post border inspection yang melakukan relaksasi pada prosedur impor.

Kebijakan ini awalnya dibuat untuk menekan dwelling time, dengan cara mempercepat inpeksi kepabeanan yang tadinya di kawasan kepabeanan di pelabuhan (border) menjadi setelah melewati pelabuhan (post border).

Salah satu yang direlaksasi adalah impor produk besi dan baja yang banyak dibutuhkan oleh proyek-proyek infrastruktur yang sedang marak. Tapi relaksasi ini malah dimanfaatkan oleh importir besi dan baja untuk mengimpor produk-produk besi baja dari China dengan cara merekayasa produknya agar masuk kategori impor yang dibebaskan bea masuknya, sehingga barangnya menjadi lebih murah di pasar dalam negeri.

Padahal tanpa fasilitas bebas bea masuk pun harga umumnya lebih murah (meskipun kualitas mungkin tidak lebih baik atau belum benar-benar sesuai spec atau standar yang dibutuhkan di dalam negeri).

Belum lagi potongan pajak (tax rebate) yang diberikan oleh negara asal (China), akibatnya terjadi perbedaan harga yang jauh antara produk impor dengan produk domestik (KS). Sehingga mengakibatkan produk domestik semakin tidak terserap oleh pasar dalam negeri.

Padahal kapasitas produksi industri domestik sebenarnya masih lebih tinggi dari tingkat konsumsinya. Kapasitas produksi industri domestik 15,5 juta ton, sementara konsumsi tahun 2018 adalah 14,2 juta ton. Lebih dari separuh produk besi baja yang dikonsumsi berasal dari luar negeri (impor). (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Indonesia dan dunia sedang menyaksikan pergeseran dari "Perang Dingin" Barat - Timur yang sudah selesai sejak “Tembok Berlin” runtuh 1989 dan bubarnya Uni Soviet 1991 menjadi Perang Dagang Amerika Serikat (AS) - Tiongkok sejak Trump menjadi Presiden AS pada 2016.

Perang Dagang itu menggantikan dagang perang, atau perang lokal di pelbagai kawasan diluar AS dan Eropa yang menikmati kedamaian selama setengah abad lebih. 

Perang Dingin blok Barat vs Timur memang unik, sebab setelah Perang Dunia II yang disebabkan Jerman-Hitler menolak membayar pampasan perang kekalahan Jerman pada Perang Dunia I, maka pasca PD II, justru negara yang menang (AS) malah harus mendrop bantuan Marshall Plan untuk menyelamatkan Eropa Barat dan Jepang dari ancaman komunisme.

Nah, selama 30 tahun sejak 1945 -1975 Jerman dan Jepang menikmati payung nuklir AS dan membangun ekonomi dengan luar biasa, sehingga ekonomi AS  kewalahan dan Nixon menghentikan pertukaran dolar AS dengan emas pada 1971. 

Donald Trump 2016 lebih "preman" dari Nixon, dia menagih uang satpam, uang perlindungan nuklir dan penempatan pasukan AS di Jepang dan Korea miliaran dolar AS.

Kalau selama abad ke XX AS merupakan godfather, gembong mafia yang ditakuti dan disegani, maka sejak era Trump merosot jadi gembong "Mafia" global yang tidak rela tekor menjadi satpam kelurahan global.

Maka negara yang minta dipayungi dan “dibackingi” ya harus membayar lunas tuntas dalam miliaran dolar AS. 

Nah, sementara itu Korea Selatan merupakan model perubahan dwifungsi militer dari perang melawan komunis menjadi perang menguasai pasar. Maka lahirlah Posco, pabrik besi baja Korea yang menurut Bank Dunia tidak akan mampu bersaing karena Korea tidak punya sumber daya mineral. Tapi Presiden Park Chung Hee memerintahkan Presiden Posco, Jendral Park Taye Joon bahwa perintahnya adalah sebagai panglima tertinggi Presiden Korea. Instruksi Presiden Posco untuk merebut pasar baja dunia bukan cuma jago kandang di Korea.

Maka jadilah Posco salah satu top produser baja dunia.

Nah, Indonesia ini juga punya doktrin dwifungsi, punya militer yang siap terjun ke BUMN dari Ibnu Sutowo sampai Prabowo Subianto dan Luhut Panjaitan, itu jenderal bisnis entah swasta entah BUMN.

Hukum besinya itu yang penting anda untung dan tidak rugi atau menggerogoti keuangan negara atau dana publik. Apapun bentuknya swasta atau BUMN yang penting bisa untung seperti kata Deng: kucing putih atau hitam yang penting tangkap tingkus.

Soal status BUMN atau swasta yang penting transparan dan produktif dan efisien. Selama anda memimpin unit secara produktif dan efisien ya akan aman saja. Tapi kalau anda berspekulasi dan berpetualang gaya Soros, maka pasti akan jatuh seperti nasib Ibnu Sutowo dalam kemelut Pertamina 1976. 

Sekarang posisi Cawapres Ma’ruf Amin diributkan. Juga pernah ribut soal lahan yang dikuasai  Prabowo dan Luhut, ya sudahlah semua perwira memang berbisnis untuk kaya, tidak bisa dari gaji. Masalahnya sekarang di Indonesia adalah kapan kita bisa produktif sebagai bangsa keseluruhan dan bukan zero sum game.

Presiden pertama harus digulingkan presiden kedua winner takes all, zero sum game, dan seterusnya.

Kalau di negara lain kan ya sudah kalah pemilu gak apa-apa, tidak usah kukut dan tutup buku disita semua hartanya. Harus mulai belajar beradab berbudaya tidak main rampas seenaknya. 

Celakannya sekarang justru Trump mempelopori dengan etika negara preman, sesama preman harus saling tahu bayar setor upeti, tidak bisa gratisan minta dibackingi sama Amerika. Trump sudah nyata-nyata jual jasa "preman global".

Ini peta politik dunia 2019 yang memang menyedihkan. Sedang kita sendiri juga masih berdebat soal BUMN, soal tetek bengek yang buang waktu dan energi.

Maka akhirnya kita tidak bisa apa-apa, tidak kebagian apa apa, dan juga ketinggalan dari Korea dan Vietnam yang berdagang model perang. Perang menaklukkan dan menguasai pasar barang dan jasa global.

Sedang kita asyik perang-perangan sendiri tidak rela melihat orang lain sukses. Penyakit SMS, senangmelihat orang susah, dan sedih melihat orang sukses. ini yang menjadi biang keladi kaprahnya Krakatau Steel dan atau sistem politik dan ekonomi kita. Kita cari penyakit sendiri semacam Hypochondria. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua