Krisis di Tahun Angka 8. Akankah Terulang?
berita
Ekonomika

Ilustrasi: Muid/watyutink.com

11 January 2018 19:00
Penulis
Benarkah angka 8 adalah angka hoki? Mungkin bagi masyarakat Tionghoa yang meyakini fengshui, angka 8 yang dilafalkan sangat mirip dengan "Fa" yang berarti kemakmuran ini membawa rezeki yang tiada putusnya. Namun, bagaimana jika angka ini dikaitkan dengan perekonomian nasional?

Untuk angka 8, sepertinya ekonomi Indonesia tak se-hoki fengshui China. Tahun berakhiran angka 8 selalu terjadi krisis ekonomi. Meski, krisis di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri berdasarkan statistik ekonomi, tapi berkaitan dengan kondisi global. Tapi, selama 40 tahun, Indonesia selalu berulang mengalami krisis di angka itu. Kita tengok saja, tahun 1978, 1988, 1998, dan 2008. Seolah kita terjebak dalam siklus krisis 10 tahunan di tahun berangka 8. Benarkah demikian?

Krisis 1978 disebabkan oleh harga minyak dunia. OPEC mengembargo negara-negara pendukung Israel, pasca perang Yom Kippur di tahun 1973. Peristiwa yang dikenal dengan Deep recession ini berefek luas. Indonesia mengalami devaluasi rupiah sebesar 50 persen pada November 1978.

Lalu, krisis 1988 diawali oleh jatuhnya harga saham di Hong Kong di akhir tahun 1987 yang menjalar ke seluruh Asia, Eropa. dan Amerika. Peristiwa yang dikenal dengan Black Monday ini membuat kondisi ekonomi dunia melambat. Pemerintahan Soeharto kala itu menerbitkan Pakto 88. Salah satu ketentuannya mempermudah pendirian bank swasta nasional. Akibatnya, jumlah bank yang saat itu hanya 108, melejit menjadi 1.525 unit.

Imbas dari booming pendirian bank ini mendorong terjadinya krisis 1998. Hal ini terjadi karena sebagian besar bank yang lahir dari konglomerat digunakan untuk membiayai diri sendiri. Akibatnya, 100 bank jatuh terkena badai krisis. Nilai krisis saat itu setidaknya mencapai Rp650 triliun, di dalamnya ada Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Inilah ledakan krisis terbesar yang pernah terjadi di Indonesia yang berimbas pada krisis multi dimensi: diawali krisis ekonomi, terjadi guncangan krisis politik, kemudian terjadi ledakan krisis sosial. Krisis ini dimanfaatkan oleh IMF untuk masuk ke Indonesia dan membawa ekonomi Indonesia ke perangkap ekonomi neo-liberal.

Krisis tahun 2008 dipicu oleh subprime mortgage. Pasar modal mengalami kejatuhan dan bank-bank tertekan likuiditasnya. Jatuhnya Bank Century menjadi drama yang masih bertahan hingga saat ini. Menteri Keuangan saat itu dijabat oleh orang yang sama: Sri Mulyani.

Lantas, bagaimana dengan 2018? Akankah Indonesia kembali mengalami siklus krisis 10 tahunan? Benarkah sinyalemen yang disampaikan oleh Sri Mulyani pada bulan November 2017 lalu akan terjadi?

Perekonomian global masih penuh ketidakpastian. Perkembangan geopolitik internasional, terutama masalah Korea Utara, perlu diwaspadai. Di dalam negeri, yang perlu diperhatikan ialah pinjaman luar negeri. Dengan jumlah yang terus meningkat, dari Rp2.604 triliun pada 2014 menjadi Rp3.866 triliun pada September 2017. Bunga utang dibayar dengan utang baru.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di kisaran 5,06 persen di tahun 2017, akankah Indonesia aman jika terjadi krisis global 2018? Apalagi 2018 adalah tahun politik. Ada yang berani jamin?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Menurut saya kita tidak perlu terpukau dengan angka sial menurut ajaran agama atau adat apa saja. Misalnya, barat ketakutan dengan angka 12 atau 13. Kadang-kadang ada yang takut 12, biasanya takut pada angka 13. Tapi almarhum Masagung alias Tjio Wie Tay, pendiri Gunung Agung, justru percaya angka 13 adalah hok kie. Karena dari toko buku kios kecil di Jalan Bunderan Kramat nomor 13, bisa berkembang jadi konglomerat. Karena itu dia malah hobi pakai angka 13, termasuk buat plat mobil.

Kalau bos Djarum dan banyak orang Tionghoa takut sama angka 4 karena berbunyi Si (mati). Jadi misalnya, Grand Indonesia tidak ada level 4. Adanya 3A. Apartement dan office tower juga menghindari angka 4 atau yang berakhiran 4. Jadi tidak ada lantai 4, 14, 24, 34, 44, 54, dan seterusnya. Juga nomor 13 tidak dipakai.

Mengenai ekonomi Indonesia, kaitannya dengan tahun 1978 dan tahun 1998 bisa juga ditelusuri sejak awalnya, yaitu tahun 1967 dan tahun 1997. Malah tahun 1957 sebagai tahun nasionalisasi seluruh perusahaan Belanda. Tapi ini berakibat sial, karena gara-gara Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (Perusahaan pelayaran milik pemerintah kerajaan Belanda/KPM) diambil alih, sistem logistik nasional lenyap ditelan nasionalisasi. Sejak itu, ongkos logistik kirim jeruk dari Pontianak ke Jakarta lebih mahal dari jeruk Shanghai ke Jakarta. Jadi setiap tanggal, tahun, hari atau nomor apapun bisa saja jadi perkara, petaka. Tapi juga bisa jadi boom tahun bonanza, bonus, dan berkelimpahan.

Indonesia menurut anatomi semuanya sehat tapi memang mengherankan kenapa tumbuhnya maksimal 5 persen. Itu yang dikeluhkan dan dicurhatkan Presiden pada 5 Januari 2018. Itu juga yang diceramahkan Faisal Basri di forum INTI, Selasa 9 Januari 2018. Ya, kesimpulannya memang seluruh birokrat dan elite harus all out menerapkan efisiensi dan produktivitas. Menurunkan angka ICOR yang sekarang ini 6,4 menjadi 2-3. Semua pungli dan korupsi harus dibasmi habis. Jangan terjebak penyakit populisme seperti kontrol harga pasar karena itulah kegagalan Uni Soviet dan Republik Rakyat China (RRC) yang dikoreksi oleh Deng Xiaoping.

Jangan sampai populisme reaksioner ini justru menyusahkan rakyat kecil, menengah-bawah. Pemilih kan bagian besar dari golongan menengah bawah. Mereka harus diamankan dari frustrasi dan terjebak pada ekstremitas memilih calon bukan petahana, bila dianggap tidak memberikan kenyamanan ekonomi pada tingkat sembako dan kebutuhan.

Kontrol yang kelewat ketat terhadap harga sembako belum tentu mengamankan rasa aman mereka dari kesulitan ekonomi. Jika ekonomi justru menciut ditelan ketakutan dikejar pajak dan polisi untuk pelanggaran kasus ekonomi. Kriminalisasi perdagangan ini bikin pengusaha juga takut dan stress, akibatnya ekonomi bisa turun. Dan semboyan paling tepat yang harus ditakuti relawan mestinya yang dipasang Clinton ketika mengalahkan George Bush Sr pada 1992: “It's the economy, stupid”. Akibatnya George Bush Sr hanya bertahan 1 termin, tergusur oleh Clinton. Padahal Alan Greenspan selaku gubernur Bank Sentral AS sudah berusaha membantu Bush Sr. Jadi tidak ada angka spesifik hok kie dan sial, semua angka baik tergantung pengelola dan pengambil kebijakan.

Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) tetap optimis, kalau saber pungli sukses menurunkan ICOR dan tahun politik lewat dengan aman, nyaman, dan damai, maka Indonesia bisa tumbuh 7 persen dan sesuai proyeksi PWC dan World Bank, serta berbagai lembagai think-tank Indonesia bakal jadi nomor 4 sedunia tahun 2030. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Kita tentu pernah mendengar istilah “konyungtur naik” dan “konyungtur turun” dalam ilmu ekonomi. Marx menyebutnya sebagai “Kapitalismus im Austieg und Kapitalismud im Niedergang”. Selanjutnya dalam keadaan Austieg atau naik (berjaya), maka terciptalah kolonialisme dan imperialisme. Sebaliknya, dalam keadaan Niedergang atau menurut kapitalisme bermuara kepada peperangan seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Jadi tidak ada sama sekali kaitannya dengan fengsui atau angka 8 seperti dipahami oleh (sebagian) budaya Tionghoa.

Setiap krisis ekonomi tingkat nasional maupun international, kecil ataupun besar, umumnya terjadi akibat pengelolaan politik, ekonomi, keuangan yang terlalu dipaksakan atau kurang prudence.

Contoh klasik ialah embargo minyak mentah oleh OPEC terhadap negara-negara Barat pascakekalahan negara-negara Arab terhadap Israel seusai perang Yom Kippur. Efek berantai resesi global gara-gara embargo minyak OPEC pun akhirnya ikut membuat sengsara Indonesia sehingga mata uang rupiah ikut terjun nilainya lewat devaluasi. Ironinya, Indonesia adalah pendukung Arab dan anti Zionisme Israel, namun ikut mengalami dampak negatif gara-gara embargo OPEC.

Perekonomian dunia tahun 2018 mengundang ketidakpastian bukan disebabkan oleh tahun ini berakhir dengan angka 8. Bisa saja nanti meledak menjadi krisis besar ekonomi dunia di tahun 2019, tidak di tahun 2018. Kita tahu kebijakan "America First" menimbulkan flash point politik, misalnya di Korea Utara, dan flash point ekonomi dengan tekad de-globalisasi ekonomi AS untuk menegasikan kebijakan globalisasi perdagangan, keuangan, investment, dan teknologi dunia.

Sekiranya flash points ini terlalu jauh "dimainkan" oleh AS sehingga menjadi lepas kendali maka jangan heran jikalau krisis gigantis ekonomi, politik ,dan keamanan dunia terjadi kembali semisal timbulnya thermo nuclear fission dengan daya ledak luar biasa.

Demikian pula dengan utang luar negeri Indonesia yang terus bertambah akibat kebutuhan investasi infrastruktur besar-besaran di masa Presiden Jokowi. Oleh karena telah dirancang dengan saksama di tingkat menteri-menteri terkait, mestinya tidak akan menimbulkan gejolak besar jika dikelola secara prudence. Namun, seperti telah disebutkan, jika ada gejolak besar di tahun 2018 serta 2019 sebagai dampak tahun politik, tentu utang luar negeri sebesar itu bisa saja berbahaya.

Jika utang an sich, negara mana yang sekarang ini tidak memiliki utang? Amerika saja utangnya sudah setara GNPnya, yakni sebesar 17 triliun dolar AS. Jepang malah berlipat kali GNPnya yang hampir 5 triliun dolar AS. Memang mereka tidak mengenal tahun politik oleh karena mereka mampu mengelola pemilu legislatif, pemimpin daerah serta pusat, dengan track record baik. Kita perlu belajar banyak mengenai hal ini.

Tidak ada yang mistis tentang angka 8 atau angka lainnya. Kenapa begitu? Karena hanya budaya Tionghoa yang "memuja" angka 8. Di Rusia justru angka 7. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Tabik (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Meramalkan ekonomi di masa datang merupakan hal yang sangat digandrungi banyak pihak meski sering tidak akurat. Baik secara ilmiah maupun non-ilmiah, banyak versi dikeluarkan oleh berbagai pihak untuk memperkirakan dinamika ekonomi suatu negara atau region bahkan dunia. Ramalan atau prediksi ekonomi tersebut dipakai demi berbagai maksud dan tujuan. Terkadang, prediksi ekonomi yang sama dimaknai berlainan tergantung pihak yang berkepentingan.

Salah satu cara memproyeksikan wajah ekonomi ke depan adalah melihat tren masa lalu dari dinamika ekonomi lewat berbagai peristiwa dan catatan baik yang terasa manis maupun pahit. Angka 8 (delapan) menjadi salah satu bacaan tren masa lalu tersebut di bidang ekonomi. Berharap dengan angka tersebut maka beberapa pihak memiliki optimisme memperkirakan ekonomi di masa datang. Meski ada pula yang mengingatkan datangnya krisis ekonomi.

Bank Dunia, salah satu lembaga yang rajin mengeluarkan versi prediksi ekonomi baik untuk tingkat negara, regional, hingga dunia, pada awal 2018 telah merilis laporan berjudul: “Global Economi Prospects - Broad-based upturns, but for how long?”. Di dalamnya terungkap nada optimistis perekonomian dunia 2018 yang masih tumbuh 3,1 persen karena dukungan pulihnya sektor investasi, manufaktur dan perdagangan. Diprediksi perekonomian dunia masih dalam siklus pertumbuhan untuk beberapa tahun ke depan meskipun ada risiko penurunan. Indonesia diramalkan Bank Dunia di tahun 2018 akan mengalami pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen, lebih tinggi dari Malaysia dan Thailand, namun lebih rendah dibanding Vietnam, Myanmar, dan Filipina.

Indonesia yang sudah berpengalaman dalam naik turunnya perekonomian, termasuk berbagai krisis ekonomi, membuat banyak orang mulai menghitung interval datangnya krisis tersebut. Ada pihak yang mencoba mencari indikator kedatangan krisis ekonomi dengan maksud mempersiapkan kondisi sehingga dampaknya bisa minimum. Berbagai indikator keuangan dianggap dapat menjadi peringatan dini datangnya krisis ekonomi, salah satunya adalah rasio utang negara. Selain itu indikator dari dunia usaha semacam kredit di sektor properti disebut-sebut dapat digunakan memperkirakan datangnya krisis ekonomi. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyatakan bahwa setidaknya di 2018, kondisi perekonomian Indonesia tidak perlu dikhawatirkan berlebihan, walau berbarengan dengan pilkada serentak yang disebut Moody's Investor Service dapat memperlambat reformasi ekonomi. Sebaliknya even pilkada serentak dan Asian Games diharapkan dapat memicu geliat ekonomi Indonesia di 2018.

Apabila kita cermati dinamika perekonomian di berbagai belahan dunia hingga saat ini, maka semakin terhubungnya perekonomian sebuah negara dengan perekonomian negara lain melalui teknologi menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dan semua saling mempengaruhi.

Meski demikian, prediksi adanya siklus krisis ekonomi yang intervalnya semakin pendek sebagaimana disampaikan beberapa pihak bisa terwujud ataupun tidak terwujud, tergantung pada optimisme, kepercayaan, dan harapan para pelaku ekonomi yang menggerakkan mesin perekonomian. Indonesia yang saat ini sedang bertaruh dengan pembangunan infrastruktur masif di seluruh nusantara, memerlukan optimisme, kepercayaan, dan harapan dari segenap komponen bangsa agar perekonomian Indonesia tidak jatuh dalam krisis, karena bukankah kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi tujuan bersama yang disepakati oleh pemerintah maupun pihak yang sedang tidak memerintah. Mari kita mengawali tahun 2018 dengan semangat untuk Indonesia lebih baik. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik