Maju Tak Gentar Melawan Dolar AS
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 September 2018 16:00
Penulis
Semangat maju tak gentar, agaknya perlu diserukan guna melawan dominasi mata uang dolar AS terhadap rupiah. ‘Kelakuan’mata uang negeri Paman Sam yang ‘tidak punya hati’ melemahkan banyak mata uang negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Saat ini upaya sungguh-sungguh nampaknya sedang digalang oleh otoritas moneter dan keuangan RI agar mata uang rupiah kembali menguat.

Teranyar, pemerintah telah menunda proyek kelistrikan dengan kapasitas 15.200 MW atau sebesar 15,2 giga watt (GW). Langkah itu sejalan dengan kebijakan sebelumnya yang menunda semua proyek infrastruktur untuk mengurangi kebutuhan impor bahan baku dari luar negeri. Upaya lainnya, setelah Devisa Hasil Ekspor (DHE) dihimbau untuk dikembalikan atau diendapkan dulu minimal 6 bulan di dalam negeri, kini korporasi juga diminta menjual cadangan dolar AS yang dimiliki untuk ditukar dengan rupiah. Tentu dengan maksud ikut menstabilkan gejolak rupiah.  Pilihan menaikkan sukubunga acuan BI untuk kelima kalinya masih menjadi alternatif yang bisa jadi akan ditempuh.

Yang menarik, adanya usulan untuk mengambil langkah yang disebutkan ‘madu pahit tapi perlu’ yakni menaikkan harga BBM non subsidi di dalam negeri. Sebab, impor minyak merupakan komponen paling besar yang selama ini menyebabkan terjadinya defisit current account pada neraca keuangan Indonesia. Dengan menaikkan harga BBM, diharapkan defisit bisa dikurangi sekaligus menolong keuangan BUMN Pertamina yang sudah ‘berdarah-darah’. Simultan dengan kenaikan harga BBM dalam negeri, implementasi biodiesel B20 yang mulai digencarkan diharapkan juga ikut mengurangi impor minyak dan ikut pula membantu mengurangi defisit current account.

Namun, bukankah menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang tidak populer di tahun politik ini? Siapkah jika langkah tersebut menuai pengaruh kepada elektabilitas terkait 2019 karena dimanfaatkan kubu oposisi? Kalau iya langkah menaikkan harga BBM Non subsidi yang dipilih, kenapa baru sekarang setelah rupiah jatuh ke Rp15.000 per dolar AS, dan bukan sejak dulu ketika harga minyak dunia merangkak naik?

Menteri Jonan dan Menkeu Sri Mulyani pagi-pagi sudah menolak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Sri menyebutkan untuk 2018 ini tidak akan ada kenaikan harga BBM dalam negeri sebagai antisipasi ambruknya rupiah. Penyesuaian BBM sudah direncanakan tahun depan pada RAPBN 2019 yakni dengan menambah subsidi untuk solar dari Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter.

Perlu tidaknya menaikkan harga BBM di tengah situasi kritis seperti ini memang butuh kajian cepat dan mendalam. Sebab, perjuangan melawan kedigdayaan mata uang dolar AS sepertinya tidak cukup dengan langkah parsial untuk segera memperbaiki posisi rupiah terhadap dolar AS. Terbukti, 4 kali kebijakan moneter menaikkan sukubunga acuan BI selalu saja kandas diterpa perfect storm gejolak ekonomi dunia. Impelementasi Biodiesel B20 masih perlu persiapan panjang sebelum akhirnya bisa settle untuk dapat diandalkan sebagai pengganti kebutuhan impor BBM luar negeri. Pun demikian halnya dengan rayuan pemerintah kepada para eksportir untuk memindahkan DHE ke dalam negeri.

Apakah cukup efektif menaikkan harga BBM sebagai tindakan darurat mengantisipasi tergerusnya nilai rupiah terhadap dolar AS? Bagaimana dengan daya beli masyarakat? Kalau kenaikan BBM dianggap tidak cukup efektif, apakah strategi bertahan dengan menunda impor bahan baku cukup jitu untuk menahan laju pelemahan rupiah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Tidak ada urusannya menaikkan harga BBM dengan mengurangi impor minyak. Impor itu dibutuhkan karena dalam negeri kekurangan produksi BBM. BBM itu kebutuhan pokok dalam negeri. Bisa dihemat tapi penghematannya perlu dihitung. Seperti sekarang ada pembatasan ganjil genap kendaraan itu malah efektif mengurangi penggunaan BBM.

Kedua, dalam kondisi daya beli masyarakat yang rendah seperti sekarang, apakah akan efektif? Karena yang dibutuhkan adalah mengembalikan daya beli. Sekarang tinggal dikalkulasi kalau pemerintah menambah subsidi, itu artinya ada pengeluaran yang harus dikurangi tetapi masih bisa menjaga daya beli masyarakat. Memang harus dilihat lebih efektif mana.

Porsi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi itu hanya sekitar 8 persen. Sementara konsumsi rumah tangga 54 persen. Artinya, kalau misalnya yang porsinya tinggi ini terganggu maka akan menghantam pertumbuhan ekonomi. Tapi katakanlah jika pemerintah mengerem belanjanya, maka dampaknya hanya berkisar dibawah 10 persen karena kontribusinya hanya 8 persen. Jadi secara hitungan profesional dan bukan politis, itu bisa dihitung lebih efektif mana. Itu adalah pilihan tetapi memang menjadi tidak populis. Karena akan ada beberapa kebutuhan anggaran yang akan dikurangi contohnya untuk daerah dan sebagainya. Jangan sampai itu menimbulkan kegaduhan seperti 2016 lalu.

Tetapi kalau yang dipilih adalah kebijakan yang menghantam daya beli masyarakat maka akan lebih gaduh lagi.

Padahal dulu kita punya kesempatan ketika harga minyak dunia rendah, mestinya segera dilakukan konversi energi atau diversifikasi energi. Subsidi yang dikurangi dari BBM mestinya bukan untuk yang lain-lain tapi untuk diversifikasi energi. Tapi itu tidak dilakukan. Sekarang kondisinya malah jadi simalakama semua.

Jadi menaikkan harga BBM itu tidak akan efektif karena daya beli masyarakat kita rendah. Karena bagaimanapun kita harus mengacu pada fakta di lapangan. Memang betul yang menikmati BBM itu lebih banyak golongan menengah ke atas, tapi begitu harga BBM dinaikkan maka multiplier effect nya langsung kepada golongan menengah ke bawah yang paling menderita. Kondisi kita yang belum seperti negara-negara maju. Kecuali, kita tidak mengalami ketergantungan terhadap BBM. Kalau BBM dinaikkan maka harga-harga kebutuhan pokok pasti naik. Nah, yang tidak mempunyai ‘bantalan’ itu justru golongan menegah ke bawah. Golongan menegah ke atas tidak akan masalah jika harga BBM naik Rp1.000 atau Rp2.000 per liter.

Sebenarnya tidak butuh waktu lama untuk segera memulihkan keadaan. Infrastruktur penting, tapi mbok yao jangan semua dengan bahan baku impor. Itu sudah berkali kali diberi masukan, tetapi tidak direspon. Karena keinginannya semua segera secara fisik terlihat. Padhal kalau infrastruktur itu  terencana dengan baik, mestinya minimal kebutuhan semen, besi baja dan lain-lain bisa diadakan dari dalam negeri, bukan dari impor. Karena kalau semuanya impor itu akan menyebabkan tekanan defisit current account seperti sekarang. Apalagi kemarin demi keberhasilan Asian Games penyiapan infrastruktur nya banyak dari impor. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Ini persoalan manajemen sebenarnya. Sekarang ini analoginya ada orang sakit tapi tidak mau dibilang sakit, malah ada tuduhan-tuduhan nyinyir dan lain-lain. Kalau begitu jadinya tidak ada mitigasi risiko karena semua nya dianggap everything is oke. Jantung memang sehat tapi ginjal kita sudah kronis, itu umpamanya. Persoalannya, cadangan devisa kita sekarang tinggal 110 miliar dolar AS saja lagi. Jadi tidak bisa lagi mengaku cadangan devisa masih cukup 6 bulan impor atau rasio utang terhadap GDP, dan lain-lain. Sebab, kalkulator pelaku keuangan bukan itu lagi. Itu konvensional dan zaman dulu. Sekarang yang menjadi acuan kesehatan sektor keuangan kita menurut Bloomberg berada pada urutan 6 ke bawah. Pedomannya adalah rating neraca pembayaran, utang luar negeri, bagaimana efektifitas pemerintah, dan juga cadangan devisa. Itu yang akhirnya menjadi dasar dari rating kesehatan keuangan Indonesia. Kita disebut ada di 6th fragile, oleh karenanya wajar berisiko tinggi dan terjadi capital flight walau pertumbuhan ekonomi 5 persen.  

Lain halnya kalau pemerintah mengakui ada masalah dengan ekonomi kita, lalu mengajak untuk sama-sama berkontribusi dalam perbaikan secara menyeluruh.

Menurut saya memang mengendalikan impor jauh lebih penting. Memang sakit sekali, tapi jauh lebih sakit daripada seperti Turki. Di sana 50 persen kabinetnya di pangkas. Cuma masalahnya apa resep penyembuhannya? Yakni insentif untuk sektor-sektor riil dalam negeri kita mestinya segera diberikan. Itu skala prioritas.

Jadi kesimpulannya menaikkan harga BBM itu tidak efektif dan bukan pilihan. Tapi tidak fair juga kalau semuanya Pertamina yang menanggung. Okelah subsidi karena pemerintah masih punya budget.

Sebenarnya ekspor kita masih bisa digenjot. Dengan kondisi perang dagang sekarang ekspor terbesar kita adalah CPO/sawit, tapi CPO kita di band oleh pasar Eropa dan USA. Kedua, ekspor terbesar ke 2 ke India tiba-tiba menaikkan bea masuk 54 persen sehingga CPO kita sudah tidak kompetitif tidak bisa masuk. Kita memang tidak bisa memaksa India menurunkan tarif dan menembus parlemen Eropa. Harus dengan perjuangan keras. Tetapi Indonesia bisa memutuskan untuk tidak membebani bea ekspor CPO termasuk LPDP. LPDP sekarang, walau harga jatuh tapi tetap bisa jalan walau tidak ada subisidi. Artinya itu kebijakan yang menyesuaikan keadaan. Kalau misalnya bea masuknya dikurangi, maka minimal harga sawit kita masih bisa masuk pasar India dan beberapa pasar ekspor. Tempo hari kita diskusi dengan GAPKI, barang yang tersedia digudang mereka itu banyak yang tidak bisa terjual. Itu karena ada hambatan tarif dan sebagainya. Tapi pemerintah kita tidak melakukan apa-apa, padahal Presiden sudah menginstruksikan untuk memburu dolar AS dengan ekspor dan upaya lain. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Akhirnya kurs Rupiah tembus Rp15.000 per Dolar AS. Melemahnya rupiah lebih dikarenakan faktor eksternal, baik perang dagang USA dan China, juga kebijakan suku bunga tinggi USA sehingga hampir semua negara di belahan bumi, termasuk Indonesia terkena dampak pelemahan mata uangnya.

Selain faktor eksternal, ekspor Indonesia merosot sedangkan impor terus meningkat. Impor BBM masih sangat tinggi sekitar 900 ribu barel per hari, yang memperparah neraca pembayaran.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi impor BBM dengan mewajibkan penggunaan B20. Diharapkan kebijakan B20 bisa menurunkan defisit Neraca Pembayaran yang menguatkan rupiah. Hanya kebijakan B20 ada time lag sekitar 3 sampai dengan 6 bulan ke depan baru efektif berkontribusi menguatkan rupiah

Memang dilema bagi Pemerintah, tapi penaikan harga BBM akan memperparah perekonomian, khususnya inflasi. Kenaikan inflasi menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok menjadi mahal, yang akan membebani rakyat miskin. Namun, kalau Pemerintah tidak menaikkan harga BBM (Premium dan Solar) beban Pertamina semakin berat, potential loss semakin membengkak.

Dalam menghadapi dilema yang mengarah pada trade off, Pemerintah tidak boleh gegabah. Dalam kondisi trade off tersebut, Pemerintah harus mencari titik equilibrium alias keseimbangan dengan mendahulukan kepentingan lebih besar, yakni kepentingan rakyat. Namun, Pemerintah juga tidak boleh membiarkan Pertamina menanggung potential loss berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah bisa alokasikan subsidi. Tambahan subsidi untuk solar hingga Rp2.500 per liter sudah sangat membantu Pertamina mengurangi potential loss.

Dengan demikian, tidak ada urgensi bagi Pemerintah untuk menaikkan harga BBM, Premium dan Solar. Alasannya, akan semakin menurunkan daya beli masyarakat dan menaikkan inflasi, yang memberatkan rakyat miskin.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Usulan kenaikan harga BBM perlu dipertanyakan untuk BBM jenis yang mana, karena premium sudah tidak ada dalam APBN nya pemerintah, yang ada hanya solar. Jadi premium sudah tidak di subsidi.

Jenis BBM pertalite dan pertamax,di tengah kenaikan harga minyak dunia dan melihat komponen harga BBM di SPBU memang semestinya naik, tapi Pertamina mungkin mempertimbangkan kondisi apakah daya beli masyarakat sudah memadai. Dengan adanya LRT dan MRT mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan bisa beroperasi. Hal itu bisa membantu mengurangi konsumsi minyak mentah.

Minyak mentah kita memang produksinya makin lama makin turun, karenanya harus dikompensasi dengan impor. Upaya pemerintah membuat jadwal nomor kendaraan ganjil-genap hanya awalnya saja yang bagus, tetapi hari ini saja sudah terjadi lagi kemacetan panjang.

Biasanya kalau harga BBM naik memang menimbulkan efek ikutan. Harga-harga yang lain juga pasti ikut naik. Tetapi karena pemerintah sudah melepas premium yang sebagian besar dikonsumsi masyarakat kita, saya kira keputusannya ada di Pertamina, apakah akan menaikkan pertamax atau pertalite.

Pengambilan keputusan ada di Pertamina, karena pemerintah sudah tidak mensubsidi lagi premium hanya solar. Solar pun kalau dinaikkan harganya mungkin harus konsultasi dulu dengan DPR, dan saya kira pemerintah mungkin mempertimbangkan efek ikutannya kalau menaikkan harga BBM.

Konsumen sekarang sepertinya sudah lebih banyak ke pertalite dan pertamax. Jadi sudah bergeser. Kalau kita liat ada di SPBU orang-orang mengisi bahan bakar untuk sepeda motor kebanyakan sudah pertalite dan pertamax. Jadi memang  ada kesanggupan. Walaupun nanti ketika ada kenaikan harga pertamax bisa jadi konsumen menurunkan konsumsi nya ke pertalite. Harga pertalite masih terjangkau karena harga pertalite ke pertamax itu ada spread

Memang benar perjuangan saat ini agar dapat mengurangi impor minyak mentah dari luar negeri. Repotnya, itu tidak bisa dihindari karena masyarakat kita bertumbuh serta pendapatan yang membaik. Mau tak mau mobilitasnya semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya mobilitas maka dibutuhkan energi yang meningkat pula. Hanya saja energinya ini harus kita impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Hal ini harus dipikirkan dengan baik karena ke depan public transportation bisa menjadi alternatif pengurangan penggunaan mobil pribadi sebesar 20 persen.

Implementasi biodiesel B20 saya kira dalam jangka panjang bisa mengurangi impor BBM. Tapi apakah kita sudah siap saat ini untuk B20 nya? Sepertinya belum.

Tetapi kalau B20 sudah di persiapkan di SPBU saya kira subsidi solar untuk tahun depan dipertimbangkan bisa di cabut. Sebab, jika masyarakat disuruh memilih maka kebanyakan masyarakat akan membeli solar daripada B20.

Usulan saya pemerintah dapat memberikan subsidi B20 dengan harga solar, sehingga harga B20 menjadi lebih murah dari harga solar. Apabila harga B20 lebih murah daripada harga solar maka masyarakat akan mempertimbangkan untuk membeli B20. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Ada yang mengatakan untuk mengurangi tekanan rupiah akhir-akhir ini sebaiknya harga BBM dalam negeri dinaikkan. Saya tidak mengerti alasannya, dan hubungan sebab-akibat-nya. Yang pasti adalah, karena rupiah melemah (atau tertekan) terus, maka akibatnya harga BBM akan naik. Tetapi, kenaikan harga BBM tidak bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah selama konsumsi BBM tidak berkurang sehingga impor juga tidak berkurang. Apakah dengan harga BBM yang lebih tinggi, konsumsi BBM akan berkurang? Sepertinya tidak, kecuali naiknya sangat signifikan sekali, misalnya dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat. Kenaikan harga BBM premium yang cukup signifikan pada 18 November 2014, dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter, dan solar naik dari Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter, tidak membuat konsumsi BBM turun.

Untuk kondisi seperti ini, dalam ilmu ekonomi, BBM masuk kategori barang yang tidak elastis terhadap harga: perubahan harga tidak membuat jumlah permintaan berubah signifikan.

Yang pasti, merosotnya kurs rupiah akan berdampak besar pada meningkatnya belanja subsidi BBM apabila harga BBM (bersubsidi) dalam negeri tidak dinaikkan, dan akan memicu defisit APBN yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan APBN yang sudah dalam kondisi kritis, defisit sudah mendekati batas maksimum 3 persen, pemerintah sepertinya tidak ada pilihan lain kecuali menaikkan harga BBM (bersubsidi). Karena banyak asumsi di APBN 2018 sudah melenceng jauh, baik itu kurs rupiah terhadap dolar AS maupun harga minyak mentah.

Untuk menjaga agar rupiah tidak merosot lebih dalam lagi, di samping intervensi langsung di pasar uang, Bank Indonesia  sepertinya akan menaikkan suku bunga acuan. Tergantung berapa besar tekanan terhadap rupiah, saya perkirakan sampai akhir tahun suku bunga acuan BI bisa naik dari 5,5 persen menjadi  6,0 persen, bahkan 6,5 persen. Apakah kenaikan ini akan efektif? Sejauh ini, kenaikan suku bunga acuan hingga Agustus 2018 (dari 4,5 persen) menjadi 5,5 persen tidak memberi dampak berarti.

Alternatif lain, pemerintah sedang berupaya membatasi impor untuk menjaga kurs rupiah agar tidak anjlok lebih dalam lagi. Menurut saya, kebijakan ini jauh lebih realistis, tetapi harus dilakukan secara hati-hati, karena berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi, di samping juga berpotensi digugat di WTO. Tetapi ini memang harus dihadapi mengingat pembatasan impor yang paling realistis dilakukan karena akan langsung mengurangi beban defisit transaksi berjalan.

Soal Dana Hasil Ekspor (DHE), harus dicari data yang valid untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan, jangan hanya menduga-duga saja. Dalam hal DHE tidak kembali ke Indonesia, hanya ada satu kemungkinan hal tersebut dapat terjadi, yaitu terjadi transfer pricing. Sebab, kalau Indonesia melakukan transaksi ekspor langsung ke pembeli di luar negeri, maka dananya DHE pasti 100 persen masuk ke Indonesia. Terjadinya transfer pricing dan DHE tidak 100 persen masuk ke Indonesia hanya dimungkinkan jika transaksinya melalui perantara atau broker atau trader, di mana trader tersebut merupakan afiliasi eksportir tersebut sehingga bisa memainkan harga produk. Oleh karena itu harus diperiksa apakah para eksportir itu dalam transaksi ekspor menggunakan trader atau tidak. Dan diidentifikasi siapa yang bertindak sebagai trader.

Dengan demikian, secara legal, menurut saya tidak ada DHE yang tertahan di luar negeri. Kalau ada DHE yang tertahan di luar negeri itu bagian dari praktik illegal alias transfer pricing. Kalau hanya 15 persen dari DHE yang dikonversi ke rupiah dalam negeri itu soal lain. Mungkin saja para eksportir juga memerlukan DHE untuk impor bahan baku atau bayar utang dalam mata uang asing, sehingga tidak 100 persen yang dikonversi ke rupiah. Tetapi, hal ini tidak berarti ada ‘penyelundupan’ DHE. Jadi, secara resmi seharusnya tidak ada DHE di luar negeri, kecuali yang tidak resmi.

Adapun jika merevisi UU Lalu Lintas devisa dengan membatasi ‘Devisa Bebas’, maka sangat besar kemungkinan terjadi pelarian modal ke luar negeri, atau setidak-tidaknya terjadi pengurangan investasi di Indonesia. Salah satu daya tarik pasar Indonesia adalah justru devisa bebas tersebut. Dengan adanya pembatasan lalu lintas devisa bebas, maka daya tarik Indonesia akan berkurang.

Jadi jika kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk membenahi perekonomian kita hanya bersifat parsial, maka bisa berbahaya. Kita tidak punya visi menyeluruh, apa masalah utama ekonomi kita dan bagaimana solusinya. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan atau reorientasi atas sistem ekonomi kita secara menyeluruh, total economic reform. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Pengusaha Harus Aktif Lobi AS             Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial