Mampukah Mendongkrak Kinerja Ekonomi di Akhir 2017?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: therecordblog.com

10 October 2017 09:00
Penulis
Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai 5,2 persen sebagaimana target pemerintah, tapi maksimal hanya sekitar 5,1 persen saja. Sebabnya, selain konsumsi rumah tangga yang masih di bawah 5 persen, investasi dan belanja pemerintah juga belum terlihat ekspansif.

Pada semester I/2017, konsumsi rumah tangga Indonesia hanya tumbuh 4,9 persen. Turunnya konsumsi rumah tangga salah satunya karena pencabutan subsidi oleh pemerintah yang menyebabkan inflasi, serta mengurangi daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak membantah sinyalemen itu.

Syarat-syarat untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah adanya konsumsi rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, eksport, investasi dan belanja pemerintah. Dari situ terlihat masih ada kendala di sektor konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah. Dengan masih adanya kendala tersebut, mampukah pemerintah mencapai target 5,2 persen sekaligus menepis prediksi Bank Dunia?

Investasi dan belanja pemerintah, tentu saja, membutuhkan suntikan dana cukup besar sebagai syarat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut bakal sulit dipenuhi mengingat sampai dengan Juli 2017 saja pemerintah sudah mengeluarkan Rp 346,7 triliun untuk membayar cicilan utang plus bunga pinjaman, yang terdiri dari Rp 216,7 cicilan pokok dan Rp 130,8 triliun untuk bunga.  

Konsumsi rumah tangga masyarakat yang mempengaruhi sektor ritel, sampai saat ini masih mengalami pelemahan daya beli, sehingga sektor ritel terpuruk. Ini terlihat dari ditutupnya beberapa gerai besar seperti Hypermart, Matahari dan Ramayana. Meskipun ada bantahan terhadap pelemahan daya beli, melainkan peralihan gaya konsumsi masyarakat  ke e-commerce, ternyata pengaruh peralihan itu hanya sekitar 1 persen saja dari total penjualan ritel modern.

Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mendorong pertumbuhan, dengan fakta kondisi keuangan negara yang masih memprihatinkan? Mengharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, masih perlu upaya keras, mengingat sampai September 2017 lalu penerimaan pajak baru mencapai 60 persen dari target Rp 1,307,7 triliun.

Jika dikatakan cadangan devisa Indonesia aman, apakah cukup kuat untuk mendorong transaksi ekonomi ataupun bertahan jika terjadi guncangan keuangan global?

Suatu negara yang memasuki fase resesi, biasanya ditandai antara lain oleh ekonomi tumbuh lebih lambat di bawah tren, turunnya harga saham dan harga komoditas, adanya uang ketat, suku bunga yang cenderung mengalami kenaikan, dan turunnya nilai properti. Apakah kondisi Indonesia sekarang bisa dikatakan mulai memasuki fase resesi? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Bank Dunia tentu konservatif karena tren dunia juga masih moderate, sedang Indonesia tentu lebih agresif karena tahun politik ini harus men-deliver janji kampanye maupun kinerja yang merupakan penarik voters.

Semboyan "Its the economy, stupid" yang dipakai Bill Clinton 1992 relevan buat semua capres dimanapun. Amerika ataupun Indonesia. Presiden Jokowi ini mantan wali kota dan gubernur yang benar-benar secara mikro tapi "riil dan merakyat" memahami kebutuhan rakyat.

Gara-gara lima gubernur pasca Ali Sadikin tidak ada yang membangun MRT, maka MRT dibangun setelah 25 tahun. Akibatnya seperti yang dirasakan, baru saja dilakukan studi kemacetan DKI oleh Menteri Bappenas, diketahui bahwa kerugian Rp 65 triliun gara-gara macet karena ketiadaan MRT yang mutlak perlu.

Nah, pandangan itu diproyeksikan ke Indonesia jadi konkret. Ribuan kilometer jalan tol dibangun, sebab praktis pemerintah Orde Baru hanya membangun sebentar sebelum runtuh, sehingga jalan raya Jawa itu tidak pernah dibangun sampai 200 tahun sejak Daendels pada 1800-an. 

Karena itu infrastruktur menjadi ikon Jokowi dan itu juga yang menjadi rahasia suksesnya Jepang dan Tiongkok ketika mereka membangun infrastruktur dengan pertumbuhan double digit. Sebab bila ekonomi tumbuh 7 persen per tahun, maka dalam tempo 7 tahun akan double income.

Hal itu dialami Jepang 1960-an di bawah PM Hayato Ikeda. Juga yang terjadi di bawah Deng Xiao Ping 1990-an sampai 2000-an. Jadi pertumbuhan di atas 5 persen memang suatu kewajaran yang tidak utopias bila kita bisa menekan inefisiensi seperti angka ICOR yang masih tidak efisien 6,4 menjadi 2.

ICOR ini menjadi tumit achilles Indonesia, kelemahan mendasar dalam balapan lari bersaing. Syukur secara subyektif WEF sudah menaikkan peringkat competitiveness RI 2017 dari urutan 41 ke 36.  Dengan konsistensi pertumbuhan di atas 5 persen--bahkan bisa 7 persen jika ICOR turun ke 2,3, maka Indonesia pasti akan mentas tuntas dari Jebakan Middle Income Trap pada 2024. 

Pertumbuhan ekonomi tergantung kinerja produsen dan ekonomi riil. Tidak bisa dipaksakan. Kalau cuma 5,1 persen ya masih oke, kalau bisa lebih tentu lebih oke, tapi tidak perlu sampai kayak kiamat lah.

Begitu juga target pajak kalau akhir September 2017 baru Rp 770,16 triliun dari Rp 1.307,7 triliun dan 3 bulan harus mengejar Rp 537 miliar, ya upayakan optimal tapi tidak perlu mengkiamatkan dunia usaha dengan "pemerasan wajib pajak habis habisan".

Semua tentu ada hukum-nya tidak bisa "seenaknya" menggebuk warga pajak. Ingat Not Taxation without Representation adalah slogan bangkitnya revolusi demokratis pertama sedunia yang menghasilkan Amerika Serikat sebagai superpower.

Jadi jangan sampai pajak malah membuat kemitraan warga pajak dengan pemerintah menjadi "musuh bebuyutan" yang malah akan memperburuk ekonomi secara holistik.

Kalau orang luar melihat positif dan mengapresiasi kinerja kita, janganlah kita sendiri selalu pesimistis dan mengidap penyakit hypochondria, semacam sakit jiwa. Tidak sakit merasa sakit, sedikit sakit terasa berat seakan mau mati. Ini penyakit yang dipelihara oleh oposisi untuk menciptakan gejala hypochondria dan membuat orang loyo pesimistis, kinerja minimal, bahkan destruktif. 

Kita harus menolak Hypochondria yang ditebarkan oleh kaum Ochlocracy, (Mobocracy, penggerak demo anti pemerintah) yang kepentingan utamanya cuma menjatuhkan incumbent dengan segala cara yang tidak simpatik, termasuk kekerasan dan "bunuh diri politik" dengan isu sara dan macam-macam aksi.  Pemerintah jangan dan tidak boleh terpancing dan terjangkit virus hypochondria dan terjebak ke gendang para ochlochrat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Saya tidak terlalu optimistis kalau pemerintah dapat mengejar target pertumbuhan di angka 5,2 persen. Sebab meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menciptakan lapangan kerja dalam waktu dekat sangat sulit akan dilakukan oleh pemerintah.

Belanja modal dalam bentuk infrastruktur yang mimpinya di awal bisa meningkatkan angka pertumbuhan sebaiknya perlu di evaluasi kembali. Karena ini salah di awal perencanaan, tidak dapat juga kita membuat kebijakan darurat untuk mengatasi hal ini, karena ada sistem yang tidak berjalan dengan baik di pemerintahan, terutama di aspek penerimaan negara.

Satu-satunya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah efisiensi dan efektifitas belanja program maupun proyek di kementerian/lembaga. Perlu ada pemilihan prioritas dalam menjalankan belanja berdasarkan rencana kerja pemerintah.

Jika penerimaan negara tidak optimal, maka belanja untuk menopang kesejahteraan rakyat--seperti suntikan untuk meningkat konsumsi atau daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, maka hal ini akan tergerus oleh belanja-belanja yang lain. Lebih dikawatirkan lagi jika pemerintah tiba-tiba membuat kebijakan penarikan utang dari swasta maupun luar negeri untuk memenuhi target-target pemerintah sehingga membawa indonesia pada jebakan utang lagi.

Kemungkinan lain yang akan terjadi, dengan kondisi penerimaan negara yang tidak optimal, pemerintah tidak akan optimal dalam mencapai target kinerja pemerintah berdasarkan rencana kerja

Peningkatan daya beli atau tingkat konsumsi itu banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga pemerintah tidak bisa juga menopang spending dari satu aspek saja.

Lapangan kerja masih belum bisa mengakomodasi di sektor non formal, padahal tenaga kerja di sektor non formal ada 55 persen di indonesia.

Ada banyak yang harus dipikirkan lagi seperti apa desain untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Kebijakan untuk mengarahkan APBN ke aspek infrastruktur tidak bisa menjadi salah satu andalan juga dalam mencapai target ekonomi makronya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Target pertumbuhan 5,2 persen di 2017 akan sulit dicapai. Bahkan bisa dibilang tidak akan tercapai. Dengan menggunakan perhitungan rata-rata sederhana, diperlukan pertumbuhan sebesar 5,4 persen di triwulan tiga dan triwulan empat untuk mencapai angka pertumbuhan 5,2 persen. Hal ini dikarenakan pada triwulan pertama dan kedua ekonomi hanya tumbuh masing-masing sebesar 5.01 persen. 

Sejak 2014, pertumbuhan ekonomi triwulan (year on year) tidak pernah mencapai angka 5,4 persen. Angka pertumbuhan tertinggi sejak 2014 hingga sekarang adalah sebesar  5,18 persen di triwulan kedua 2016.

Pelambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh berakhirnya commodity booms sebagai akibat dari masih belum membaiknya perekonomian dunia pasca krisis 2008. Akhir dari commodity booms berdampak pada kinerja ekspor Indonesia yang tertekan. Seperti diketahui, barang ekspor Indonesia masih didominasi oleh barang-barang hasil tambang dan perkebunan.

Kinerja ekspor Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir mengalami tekanan. Share ekspor terhadap PDB turun dari 24,3 persen di 2010 menjadi 20.88 persen pada 2016. Pada triwulan kedua 2017 share nya terhadap PDB sebesar 20.64 persen. Penurunan share ini bukan saja diakibatkan oleh pelambatan namun juga penurunan ekspor sejak 2011. Jadi, jangan terlalu berharap banyak pada ekspor, meskipun pada dua triwulan awal 2017 kinerjanya tumbuh 8.21 persen dan 3.36 persen. 

Kebijakan yang harus dilakukan untuk menjaga pertumbuhan, setidaknya pada level 5 persen, adalah dengan menjaga daya beli masyarakat. Kenapa? Hingga kini, konsumsi rumah tangga masih memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi kita.

Porsi konsumsi rumah tangga berada di atas angka 50 persen dari PDB. Terakhir, di triwulan kedua 2017, konsumsi rumah tangga berkontribusi pada pembentukan PDB sebesar 55,50 persen, lebih rendah dari triwulan pertama 2017 sebesar 56,94 persen. Berita baiknya, berdasarkan survei BI, ekspektasi konsumen di triwulan empat akan meningkat. Jadi, akan lebih powerful apabila pemerintah juga mengusahakan kebijakan yang mendorong konsumsi.

Bisa diprediksikan bahwa akhir tahun ini akan ada shortfall pajak. Alasannya sudah tidak ada tax amnesty, ditambah perekonomian yang masih melambat sehingga tidak bisa men-generate pajak secara optimal.  Diprediksi, shortfall akan menembus angka Rp100 triliun. Risiko bagi cashflow pemerintah, di awal tahun akan kesulitan untuk membayar belanja rutin seperti belanja pegawai. Untuk mengurangi shortfall, pemerintah lebih baik melihat kembali berbagai proyek/program untuk memilih mana program/proyek yang bisa dihentikan sementara guna mengurangi tekanan terhadap anggaran belanja.

Daya beli masyarakat kita tertekan akibat adanya kenaikan harga listrik dan BBM di triwulan pertama 2017. Akibatnya, alokasi pengeluaran yang digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang sekunder seperti barang pakaian jadi, dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran tagihan listrik. Kenaikan indeks daya saing, di antaranya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang masif--terutama pembangunan kawasan perbatasan, serta investasi pemerintah di pendidikan dan kesehatan.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur saat ini kurang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, karena teknologi pembangunan infrastruktur yang ada menggunakan teknologi yang lebih maju dan kurang menyerap tenaga kerja. Pun dengan pendidikan dan kesehatan, dalam jangka pendek belum bisa menjadi pendorong untuk peningkatan daya beli. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Guru besar ekonomi UII Yogyakarta, Wakil Ketua PP ISEI

Rasanya sangat sulit kalau mewujudkan target 5,2 persen untuk 2017. Ini sebetulnya sudah disadari pemerintah belakangan ini, juga DPR, sehingga merevisi target pertumbuhan ini menjadi 5,1 persen.

Ini juga tidak mudah kalau melihat berbagai indikator yang menjadi komponen pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, maupun net ekspor. Konsumsi masyarakat juga melemah, daya beli menurun, dan nilai tukar rupiah melemah, akan berkontribusi juga pada daya beli yang menyulitkan peningkatan signifikan konsumsi masyarakat. Padahal ini pembentuk utama PDB kita, porsinya paling besar dalam struktur PDB.

Potensi kenaikan pajak sudah tereksploitasi tahun lalu dengan tax amnesty dan lain-lain. Akibatnya sulit untuk menaikkan secara signifikan sehingga target penerimaan pajak tahun ini  hampir pasti tak mewujud. Dengan asumsi yang ada dan given, membuat target-target pembangunan tak tercapai--termasuk pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah bukan tidak berupaya keras untuk mengejar wajib pajak ini, hingga urusan pajak yang tak terlalu besar seperti pajak penerbitan buku ataupun pajak royalti pengarang pun diuber. Namun karena potensinya sudah terkuras dan situasi ekonomi berat, ya sulit untuk dinaikkan.

Apakah tak ada jalan lain? Ada, yaitu melakukan penghematan dan menutup peluang pemborosan, inefisiensi, korupsi, dan sebagainya. Ini yang belum dilakukan secara serius.

Kultur belanja birokrasi kita masih tak berubah, misalnya seminar di luar kota dan hotel, perjalanan dinas, dan sebagainya. Ini potensi penghematan yang masih mungkin agar relokasi anggaran optimal.

Kemudian risiko terhadap cashflow utamanya untuk proyek pembangunan harus direvisi. Untuk belanja rutin seperti gaji tak mungkin dikurangi atau ditahan.

Tentang daya saing yang naik, itu tidak otomatis menaikkan pertumbuhan ekonomi. Itu banyak aspek dan banyak juga sifatnya persepsi, dampaknya pun tak seketika tapi ada time lag. Misalnya ketika daya tarik investasi tinggi tidak serta merta investasi naik, dan kalaupun naik, dampaknya juga baru beberapa waktu ke depan.

Kalau sekarang ini belum terlihat potensi resesi. Pertumbuhan lima persen itu masih cukup tinggi, dan itupun trennya flat tiga tahun terakhir ini. Kalau resesi kan anjlok, yang bisa negatif growth. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Penerimaan pajak sampai akhir September 2017 baru mencapai Rp770,7 triliun atau sekitar 60 persen dari target APBNP 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Melihat pencapaian seperti ini, target pajak di APBNP tersebut pasti sulit tercapai. Dengan sedikit beruntung, dengan berbagai intimidasi terhadap masyarakat, penerimaan pajak tahun ini maksimal hanya 85 persen. Artinya, ada potensi shortfall sekitar Rp200 triliun, sebuah jumlah yang tidak sedikit.

Berkurangnya penerimaan pajak ini tidak menjadi masalah kalau pemerintah bisa menutupinya dari utang, atau defisit, sehingga anggaran belanja negara masih bisa dipertahankan sesuai APBN. Tetapi, masalahnya kondisi APBN saat ini sangat ketat dengan defisit terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sudah mendekati 3 persen, yaitu angka maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang. Dalam kondisi seperti ini, shortfall penerimaan pajak tersebut harus diikuti dengan pemangkasan belanja negara, yang tentu saja akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang sedang mengalami tekanan terus sejak 2011.

Faktor utama melemahnya ekonomi Indonesia dipicu oleh anjloknya nilai ekspor dari 203 miliar dolar AS (2011) menjadi 150 miliar dolar AS (2015) akibat rontoknya harga komoditas andalan ekspor Indonesia selama 4 tahun berturut-turut. Hilangnya devisa ekspor sebesar 50 miliar dolar AS lebih ini membuat pendapatan di sektor perkebunan dan pertambangan turun drastis, mengakibatkan daya beli dan permintaan (demand) juga turun. Lemahnya permintaan membuat pertumbuhan investasi melemah di tahun 2013 dan 2014, di mana pertumbuhan investasi riil turun tajam: dari 9,13 persen (2012) menjadi 5,01 persen (2013), dan turun lagi menjadi 4,45 persen (2014).

Dengan melemahnya investasi, peran pemerintah untuk meingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsumsi menjadi kritikal. Untungnya, kapasitas defisit pada APBN 2015 masih cukup tinggi sehingga pemerintah dapat mengerek total konsumsi rill pemerintah meningkat cukup signifikan, yaitu 5,32 persen, yang membuat investasi riil juga naik sebesar 5,01 persen. Hal ini dapat dicapai karena defisit APBN 2015 naik dari Rp226,7 triliun menjadi Rp298,5 triliun, atau naik 31,7 persen. Rasio defisit terhadap PDB juga naik dari 2,25 persen (2014) menjadi 2,6 persen (2015). 

Tetapi, di tahun 2016, konsumsi riil pemerintah mengalami kontraksi 0,15 persen akibat penerimaan pajak (meskipun ada tax amnesty) tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak ada ruang gerak lagi dari utang/defisit yang sudah mendekati batas maksimum 3 persen. Defisit pada APBN 2016 hanya naik sedikit, yaitu dari Rp298,5 triliun menjadi Rp308,4 triliun, atau hanya naik 3,3 persen saja (nilai nominal).

Begitu juga dengan 2017, sampai dengan semester 1, konsumsi riil pemerintah masih stagnan dengan pertumbuhan 0,0 persen. Artinya, peran APBN (baca: pemerintah) dalam menggerakkan ekonomi sudah tidak ada dayanya lagi. Estimasi shortfall pajak 2017 yang cukup besar membuat konsumsi rill pemerintah akan mengalami kontraksi lagi, dan pertumbuhan ekonomi semester 2 dapat lebih buruk dari semester 1.

Pertumbuhan ekonomi yang lemah pada gilirannya akan membuat penerimaan pajak 2018 masih suram, dan peran pemerintah dalam memberi stimulus ekonomi juga semakin lemah.

Semoga dewi fortuna masih berpihak kepada rakyat Indonesia: semoga harga-harga komoditas andalan ekspor Indonesia bisa naik cukup signifikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan di sektor perkebunan dan pertambangan yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi.

Jadi singkatnya, ekonomi Indonesia saat ini tergantung dari sisi permintaan (konsumsi rumah tangga dan pemerintah) yang sedang mengalami penurunan. Investasi hanya bisa bergairah kalau permintaan konsumsi naik. Sayangnya konsumsi pemerintah sudah pada titik puncaknya dan tidak berdaya menggerakkan ekonomi. Oleh karena itu, kenaikan harga komoditas (di dalam ekonomi disebut exogen, artinya tidak dalam kendali kita) bagaikan durian runtuh yang dapat membuat konsumsi rumah tangga naik. Semoga awan gelap yang sedang menyelimuti ekonomi kita tidak menjelma menjadi badai. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar