Manjakan Investor Dorong Ekspor
berita
Ekonomika
Sumber Foto : katadata.co.id 11 December 2018 18:00
Penulis
Kata ekspor sudah seperti mantra yang sering diucapkan untuk mengurai masalah kurangnya aliran dolar AS ke Tanah Air untuk membantu memperkuat cadangan devisa RI. Namun sayang kata tersebut kehilangan kekuatan magisnya justru karena ulah pemerintah sendiri yang dinilai kontraproduktif  dan salah obat.

Keinginan menggenjot ekspor lebih banyak lagi bukan sekali dua kali digaungkan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya,  menegaskan pentingnya meningkatkan ekspor untuk menaikkan  pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah akan memberikan kemudahan bagi  eksportir untuk menaikkan penjualannya ke luar negeri. Di sisi lain, dia juga menegaskan perlunya pengelolaan impor agar neraca transaksi berjalan bisa mengalami surplus.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong ekspor adalah dengan meniadakan pungutan pajak terhadap sektor manufaktur yang memproses produknya untuk tujuan ekspor.  Dihapuskannya pengenaan pajak ini agar timbul efek berantai dalam bentuk kenaikan investasi, ekspor, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fasilitas kemudahan fiskal tersebut diberikan untuk usaha yang bertempat di Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor  dan Pusat Logistik Berikat untuk memasok bahan baku kepada industri bertujuan ekspor. Di samping itu, untuk meningkatkan perdagangan luar negeri, Kemenkeu bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor lndonesia menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor dan jasa konsultansi  bagi perusahaan bertujuan ekspor.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ekspor sekaligus meningkatkan keterampilan para pelaku usaha dalam melakukan perdagangan luar negeri.  Jasa konsultasi akan diberikan tidak hanya kepada perusahaan besar dengan kemampuan akses pasar luar negeri yang baik dan modal yang besar, tetapi juga kepada perusahaan kecil dan menengah,dan diselaraskan dengan program pemerintah yang lain seperti Kredit Usaha Rakyat.

Sepintas kebijakan ini sangat pendukung peningkatan ekspor. Ada insentif fiskal yang ditawarkan, fasilitas pembiayaan yang kemungkinan akan sangat murah biaya dananya, jasa konsultasi, hingga sinkronisasi dengan kebijakan lain yang mendukung.

Namun data lain menunjukkan kondisi sebaliknya. Investasi asing belakangan malah turun sekitar 20 persen, realisasi investasi kurang dari 40 persen, kebijakan investasi yang berubah-ubah, indeks easy of doing business menurun, hingga tidak tepatnya strategi dagang yang disusun pemerintah.

Alih-alih ekspor meningkat, investor menunda realisasi penanaman modalnya, bahkan mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Tanah Air. Sejumlah keunggulan yang dimiliki Indonesia seperti pasar yang besar dan upah buruh murah belum mampu menundukkan hati investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Apa saja sebenarnya yang diperlukan untuk mendorong ekspor? Apakah kebijakan selama ini sudah dapat menarik minat investor menanamkan modalnya? Bagaimana dengan insentif dan fasilitas yang diberikan, apakah mampu mendorong ekspor?

Selain insentif dan fasilitas, kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh pemerintah dalam mendorong ekspor? Apakah obat yang diberikan selama ini sudah tepat?  Apakah penangangan ekspor ini sudah melibatkan banyak lembaga melalui koordinasi yang baik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Apakah paket kebijakan ekonomi ke-16 dapat menarik investor untuk masuk ke Indonesia, ternyata tidak. Persoalan yang dihadapi investor adalah bukan persoalan kepemilikan apakah mereka bisa memiliki 100 persen saham atau kurang, tetapi dari easy of doing business yang  tidak mengalami perbaikan, terutama terkait dengan masalah memulai usaha, diantaranya kepastian regulasi dan proses perizinan.

Investor mengeluhkan betapa kepastian berusaha ini menjadi barang mahal. Pengusaha yang sudah mendapatkan izin, begitu bupati berganti, izinnya dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ekonomi biaya tinggi masih menghantui para pengusaha.

Untuk industri yang bersifat footloose di sektor yang padat karya sulit mendapatkan jaminan ketersediaan bahan baku. Di samping itu, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan upah buruh murah.

Kendala-kendala ini membuat investor melirik negara lain yang memberikan kepastian seperti Vietnam. Negara tersebut menawarkan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, tax allowance tanpa ada syarat lain lagi. Begitu investor masuk ke dalam kawasan industri khusus maka pasti mendapatkan fasilitas tersebut.

Bisa ditanyakan kepada pelaku usaha yang sudah menanamkan modalnya di Tanah Air apakah pemerintah memberikan insentif pajak kepada mereka? Padahal di website Kantor Menko Perekonomian dinyatakan dengan gamblang bahwa pemerintah akan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal, tetapi hingga kini yang masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pun belum mendapatkan fasilitas tersebut.

Yang dibutuhkan bukan sekadar komitmen memberikan insentif tetapi bagaimana implementasinya.  Apa saja yang dibutuhkan investor maka ini yang direspon oleh pemerintah dalam bentuk pemberian insentif atau fasilitas yang menjadi solusi atas kendala-kendala yang dihadapi.

Investor sangat berminat menanamkan dananya di Indonesia. pada tahun lalu saja persetujuan investasi di BKPM mencapai Rp1.800 triliun, tetapi yang terealisasi hanya Rp600 triliun. Ini terjadi juga pada tahun-tahun sebelumnya dimana realisasi investasi kurang dari 40 persen.

Rendahnya realisasi investasi ini menunjukkan bahwa persoalan ada pada Indonesia. Perlu pembenahan sehingga memiliki daya saing. Di Batam, misalnya, kawasan industri yang sudah siap, enclave, letaknya strategis, dan bisa menjadi pusat logistik nasional tetapi tidak juga dibenahi, hanya sibuk pada urusan politik.

Untuk bisa menggenjot ekspor, Indonesia harus  memiliki dulu barang yang akan diekspor. Artinya mengundang investor lebih dulu, bagaimana mereka nyaman dan bisa berinvestasi dengan baik, tidak harus asing, karena dalam negeri pun banyak. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Indonesia (Gapmmi)

Singapura memiliki indeks keamanan pangan (food security)  pada urutan kedua di dunia, karena negara itu menjalin kerja sama dengan lebih dari 160 negara, memberikan fasilitas pembiayaan dan infrastruktur sehingga negara itu bersahabat dengan banyak negara, tidak khawatir walapun negara tersebut tidak mempunyai tanaman. Artinya, Singapura cerdas, mengetahui kelemahannya tidak mempunyai lahan yang cukup untuk tanaman, tetapi negara itu memberikan obat yang tepat.

Pemerintah memberikan fasilitas kredit ekspor murah untuk ke Afrika berbarengan dengan acara Indonesia-Africa Forum. Tetapi kredit itu tidak terpakai karena yang dibutuhkan sebenarnya bukan kredit murah. Masalah yang dihadapi oleh industri makanan, minuman, dan agro untuk ekspor ke Afrika adalah tarif bea masuk yang tinggi. Kalau bea masuknya di atas 30 persen maka diberikan kredit ekspor semurah apapun tidak akan jalan.

China, Thailand, Vietnam punya kiat yang cerdas bagi industri makanan dan minuman mereka untuk dapat masuk ke pasar AS. Mereka melakukan perjanjian bilateral meminta Presiden AS Donald Trump untuk membolehkan produk mereka masuk ke AS. Pada akhirnya produk mereka menguasai pasar AS, mengalahkan Indonesia. Namun ada pengusaha nasional yang cerdas, saat dilarang produknya masuk, dia justru mendirikan pabrik di AS.

Kehadiran produk Indonesia di pasar global masih rendah. Indonesia harus memperkuat koordinasi. Ada beberapa anggota Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPPMI) yang mengekspor produknya ke Iran, perbankan menegur untuk tidak ekspor ke Iran, karena negara itu diembargo AS sehingga tidak boleh terlihat ada transaksi pembayaran yang menuju ke negara tersebut. Tetapi seharusnya ini dikoordinasikan dengan pemerintah, perdagangan, dan perbankan untuk mengobati masalah ini. Intinya bagaimana memberikan obat yang tepat. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Kalau saya punya pabrik secara rasional saya akan pindahkan ke Vietnam. Pemerintah negara itu membuka ‘jalan tol’ bagi  produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri untuk dipasarkan ke seluruh dunia dengan bea masuk nol persen, sementara di Indonesia bea masuk yang dikenakan normal.

Vietnam berani ikut The Trans-Pacific Partnership (TPP), juga disebut Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik, yakni perjanjian perdagangan yang mengikat antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam, dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 4 Februari 2016.

Vietnam juga berani menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Negara itu benar-benar menyediakan ‘jalan tol’ untuk investasi asing di kawasan khusus, sementara Indonesia memilih ‘jalan macet’. 

Selain itu, negara itu menjaga konsistensi kebijakan, tidak mudah berubah seperti Indonesia yang mengeluarkan kebijakan relaksasi DNI tetapi seminggu kemudian diubah lagi. Bahkan ada kebijakan yang dalam 2 hari kemudian berubah. Teken dulu baru berpikir. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei