Maskapai Asing, Solusi Tekan Harga Tiket?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 June 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Isu paling panas selain sidang sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini adalah, ide memasukkan maskapai penerbangan asing yang akan diizinkan beroperasi untuk rute domestik.

Usulan untuk mengizinkan maskapai asing melayani rute domestik, mencuat seiring dengan berlanjutnya karut marut mahalnya tiket pesawat maskapai penerbangan nasional yang berujung pada “angkat tangan” nya Menteri Perhubungan.

Hal tersebut sontak menimbulkan kecaman publik karena sebagai pejabat dengan otoritas tertinggi yang dapat mengatur bisnis penerbangan nasional, dianggap tidak mampu  mengatasi kemelut harga tiket pesawat.

Publik pun menyesalkan argumen dari ide memasukkan maskapai asing yang dianggap akan menumbuhkan iklim persaingan di bisnis penerbangan nasional, dan diharapkan memberikan efek penurunan harga tiket pesawat dalam negeri.

Padahal masalahnya tidaklah sesederhana itu. Naiknya harga tiket pesawat dalam negeri, ditengarai sebagai buah dari amburadulnya mekanisme pengawasan persaingan usaha dalam negeri, sehingga disebutkan konon memunculkan duopoli dan bahkan kartel penerbangan dari dua group besar perusahaan penerbangan yang beroperasi.   

Mengapa kemelut harga tiket pesawat tidak kunjung teratasi, bahkan cenderung menjadi liar dengan usulan memasukkan perusahaan penerbangan asing ke dalam negeri? Apakah benar dengan masuknya penerbangan asing pada rute domestik akan menurunkan tarif tiket pesawat?

Seminar online Indef kemarin (16/6/2019), mencoba menguak kemelut kenaikan tarif tiket pesawat, yang selain memukul konsumen penerbangan dalam negeri, juga berpengaruh besar pada kacaunya bisnis logistik dan ekspedisi karena tarif kargo udara menjadi naik amat tinggi.

Belum lagi dampak buruk dengan menurunnya volume kunjungan wisata ke berbagai destinasi wisata dalam negeri. Hal itu jelas amat memukul pertumbuhan industri pariwisata dalam negeri sebagai sektor yang menjadi salah satu alternatif pemasukan devisa dan pertumbuhan ekonomi.

Anehnya, meski mendapat kecaman luas, tarif tiket pesawat tak juga bergerak turun, bahkan maskapai penerbangan yang beroperasi dengan tiket mahal seolah menjadi entitas bisnis tak tersentuh. Ditambah lagi, isu masuknya maspakai penerbangan asing ke dalam negeri juga tidak mendapatkan penjelasan memadai dari otoritas terkait, selain narasi mendukung usulan tersebut.

Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah maskapai penerbangan murah juga lancar saja berjalan di berbagai negara dengan minim gejolak tarif tiket pesawat dan dijalankan dengan profesional dan efisien?     

Sudah selayaknya, isu mahalnya tarif tiket pesawat menjadi fokus bahasan penting. Berbagai pihak yang concern terhadap tumbuhnya bisnis pariwisata dan dukungan terhadap ekonomi rakyat di destinasi wisata, harus diberikan prioritas. Sektor pariwisata harus terus tumbuh menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri.  

Demikian pula bisnis logistik/ekspedisi. Biaya logistik dalam negeri yang selama ini menjadi salah satu titik inefisiensi biaya sektor ekspor impor--saking mahalnya--harus segera pula dikendalikan. Terutama ekses negatif dari kenaikan tarif tiket pesawat yang akan menambah runyam upaya penghematan sektor ekspor impor. Namun, apakah segala himbauan tersebut akan menjadi angin lalu saja bagi para pelaku kartel penerbangan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Transportasi penerbangan adalah urat nadi ekonomi nasional dan penting bagi dunia usaha. Jika transportasi ini tidak efisien dan mahal, maka ada pengaruhnya terhadap ekonomi nasional.

Kiranya perlu diberikan butir-butir pemikiran terkait industri penerbangan dan ide memasukkan maskapai asing:

Pertama, Pasar industri penerbangan nasional adalah pasar yang sangat besar dan bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkannya menjadi pasar yang sehat, pelaku bersaing dan efisien, serta berakhir pada kesejahteraan masyarakat.  Pasar yang besar ini adalah modal ekonomi nasional yang besar, yang harus dikelola dengan sentuhan kebijakan yang tepat sehingga tidak merugikan secara nasional pula. 

Selama ini industri penerbangan sudah bersaing secara sehat selama dua dekade dan itu menandakan industri kita mampu lebih baik dari negara-negara lain. Jika pasar dibuka secara gegabah, maka banyak kerugian yang akan diperolah dimana manfaat pasar dalam negeri yang besar akan dinikmati asing.

Jadi kepentingan untuk membuat industri bersaing, harga tiket murah dan menjaga potensi nasional agar tidak merugikan kepentingan bangsa harus dijaga secara bersamaan. Tidak boleh hanya salah satu dijadikan dasar untuk membuat kebijakan nasional. Untuk membuat harga tiket murah dan efisien, maka pasar industri ini dikorbankan.

Kedua, Jika pertimbangan kebijakan hanya satu sisi dan mengorbankan sisi yang lain, maka perkiraan saya bisa merugikan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Kita tidak mendapat kesempatan untuk membangun industri dan pelaku usaha yang sehat jika solusinya gegabah,hanya dengan cara mengundang maskapai asing tapi melupakan akar masalahnya. Kerugian tersebut akan terlihat pada akumulasi pendapatan primer Indonesia, akan lebih meningkatkan defisit jasa dan defisit neraca berjalan nasional. Ini adalah masalah krusial sudah hampir setengah abad dan defisit itu memburuk selama 4 tahun terakhir ini. Jika kebijakan ini dilakukan, maka pemerintah telah membangun fondasi ekonomi yang rapuh ke depan. Kerugian masa depan akan jauh lebih besar jika pemerintah menjalankan kebijakan instan yang gegabah seperti ini.

Perlu diingat bahwa selama dua dekade terakhir ini kebijakan industri penerbangan dan pengelolaan persaingan yang sehat berjalan dengan baik, dimulai tahun 2000. Sekarang indikasi penyakit kartel monopoli kumat kembali seperti terlihat dari menkanisme harga-harga yang disinkronisasi secara duopoli oleh pelaku usaha.

Ketiga, Hal yang paling penting diketahui bahwa industri penerbangan adalah industri yang melakukan praktek kartel sebelum tahun 2000 dan harga tiket yang terjadi pada waktu itu mahal. KPPU melarang kartel dan pelaku penerbangan melakukan persaingan sehingga setelah tahun 2000 sampai 2018 industri ini bersaing ketat dan harga tiket bersaing dan murah.

Setelah tahun 2018 harga tiket menjadi mahal kembali dengan pelaku usaha yang duopoli terjadi indikasi praktek kartel tapi dibiarkan berjalan terus sehingga harga tiket mahal kembali. Di sini akar masalahnya.

Industri penerbangan nasional selama dua dekade bisa dan pernah bersaing secara sehat dan dijaga serta dikelola dengan kebijakan yang baik. Tetapi sekarang kembali lagi ke periode sebelum tahun 2000 dimana praktek kartel berjalan justru didukung penuh dan diridhoi oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Keempat, Kembali lagi ke pertanyaan dasar. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah praktek monopoli kartel tersebut sehingga jika mengundang maskapai asing juga tidak akan menyelesaikan masalah.

Bagaimana dengan ide presiden? Cara kebijakan tersebut mungkin mendapat masukan yang salah dari orang sekitarnya. Langkah mengundang maskapai asing adalah jalan instant atau cara eskapis, menyerah karena tidak mempunyai strategi kebijakan dan pengembangan kelembagaan persaingan yang sehat. Maskapai asing masuk ke dalam negeri sangat  merugikan pihak Indonesia terutama pasar dalam negeri.

Kelima, Perlu diketahui bahwa pasar penerbangan di tingkat internasional diatur dengan asas reprositas. Pasar domestik di negara yang besar diatur oleh pemerintah sendiri, tidak diberikan kepada pihak asing kecuali dengan asas reprositas tadi. Jika maskapai asing masuk sama dengan menyerahkan mentah-mentah peluang pasar yang besar kepada pihak asing.

Keenam,Perlu saya sampaikan kepada media, pada tahun 2000 sampai 2018 sekarang pasar penerbangan domestik berjalan dengan persaingan yang sehat dan bahkan menjadikan pasar domestik indonesia jauh lebih efisien daripada airline lain di dunia. Ini adalah hasil kebijakan persaingan yang sehat dimana KPPU sepakat untuk menjalankan persaingan usaha yang baik. Ini adalah hasil kebijakan yang menyentuh ke akar masalah, bukan kebijakan instan. Jadi, untuk membangun industri yang bersaing sehat, perlu kembali pada kebijakan persaingan. KPPU perlu berperan jangan cuma watchdog melongo, yang harus didukung oleh pemerintah.

Jangan seperti sebelum tahun 2001 pasar domestik penerbangan Indonesia adalah pasar yang buruk karena praktek kartel yang dijalankan oleh negara, BUMN dan penerbangan swasta. Harga tiket sebelum tahun 2001 sangat mahal sebelum adanya Undang-undang persaingan sehat dan anti monopoli. Kondisi sekarang  persis seperti yang terjadi pada tahun sebelum UU persaingan 1999, indikasi praktek kartel sangat kuat tapi dibiarkan. Memang tidak mudah untuk melawan praktek kartel ini. Dengan kerja keras pun tidak mudah menemukan, apalagi cuma melongo watchdog seperti sekarang.

Ketujuh, Jadi pasar domestik pernah efisien tetapi sekarang kembali masuk ke dalam praktek kartel duopoli.  Dulu yang menyelesaikan praktek kartel sebelum 2001 adalah KPPU dan sekarang yang mempersembahkan praktek kartel adalah KPPU yang lemah dan naif serta pemerintah yang eskapis, putus asa sampai mau menyerahkan mentah-mentah pasar domestik yang besar dengan memasukkan maskapai asing ke pasar domestik.

Kedelapan, Kesimpulan yang kita dapat dari kasus ini, masalahnya adalah, indikasi praktek kartel duopoli yang dibiarkan oleh KPPU dan pemerintah. Ini yang mesti diselesaikan.

Kesembilan, Kesimpulan lain terkait dengan ide presiden, jika pemerintah ngotot memasukkan maskapai asing ke dalam negeri dampaknya ke dalam sistem ekonomi akan lebih rapuh dimana pendapatan primer di neraca berjalan akan lebih jebol lagi.

Sekarang sudah jebol. Sektor jasa semakin defisit, neraca berjalan semakin buruk dalam jangka menengah. Selain potensi nasional dimanfaaatkan oleh pelaku asing dan belum tentu harga tiket turun karena banyak penerbangan asing juga tidak efisien, dampaknya pada ekonomi nasional semakin buruk terutama defisit jasa dan neraca barjalan.

Investasi maskapai asing yang masuk ke indonesia untuk mengeksploitasi pasar dalam negeri adalah investasi yang buruk bagi ekonomi nasional. Investasi tersebut tidak untuk ekspor dan tidak menghasilkan devisa untuk ekonomi nasional. Hasil dari investasi akan menjadi outflow ke luar dan menggerus devisa Indonesia seperti sekarang. 

Sekarang sudah parah, akan lebih parah lagi dengan kebijakan gegabah seperti ini. Dalam jangka menengah dan panjang kebijakan ini merugikan ekonomi nasional dan pemerintahan berikutnya akan cuci piring kotor.

Padahal, di dunia ini sudah banyak model bisnis budget airline. Saya sudah puluhan kali terbang dengan budget airline di Eropa. Tiket murah sangat banyak contohnya dan bisa dijalankan dengan efisien. Jadi periode 2000-2018 adalah periode efisien dan tiket murah. Kalau Garuda sudah rugi dari dulu dan cukup membaik bahkan pada era persaingan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Komisioner KPPU RI

Beberapa hal dapat diutarakan dalam masalah mahalnya tarif tiket pesawat dalam negeri:

Pertama, Masih mahalnya harga penerbangan maskapai yang ada saat ini diduga diakibatkan oleh terjadinya penyesuaian-penyesuaian harga yang menyebabkan hilangnya kompetisi di pasar maskapai domestik. Penyesuaian itu terlihat dari pola perubahan harga penerbangan. Satu maskapai menaikan harga, maskapai lain mengikuti dengan menaikan harga. Sebaliknya, satu maskapai menurunkan, satu lagi akan ikut menurunkan.

Kedua, Praktik penyesuaian terjadi di beberapa kasus persaingan. Penyesuaian yang tidak dikomunikasikan biasa disebut sebagai praktik price leadership. Namun, penyesuaian yang dikomunikasikan disebut sebagai "Kartel".

Ketiga, Pada umumnya, pemain di pasar akan memperebutkan konsumen melalui strategi bisnisnya. Maka jika ada satu pemain yang menaikkan harga, biasanya akan direspon oleh pesaingnya dengan cara menjaga harga atau bahkan menurunkan harganya. Strategi ini ditempuh agar konsumen dapat berpindah. Itu jika ada kompetisi di pasar.

Keempat, Mengundang maskapai asing masuk tidak akan banyak merubah keadaan saat ini. Bahkan, saat ini sebetulnya sudah ada maskapai asing yang beroperasi di Indonesia seperti AirAsia Indonesia. Namun hal tersebut tidak merubah harga dari maskapai domestik lainnya. Hal ini karena selain hanya diberikan rute domestik yang terbatas, juga terjadi diskriminasi di dalam pasar terhadap maskapai ini.

Kelima, Adanya kerjasama antara travel agent dan maskapai domestik adalah sebagai bentuk diskriminasi di dalam pasar yang membuat AirAsia Indonesia semakin tersingkirkan dan tidak dapat berkompetisi dengan pasar maskapai di Indonesia saat ini. Saat ini bisa kita lihat di beberapa travel agent yang menggunakan aplikasi, tidak ada AirAsia Indonesia. Kini AirAsia Indonesia terpaksa berjualan menggunakan platform yang mereka miliki sendiri.

Keenam, Lalu masalah grouping atau praktik joint operation dari tujuh maskapai saat ini. Seharusnya tujuh maskapai saat ini sudah cukup untuk memunculkan iklim kompetisi yang sehat, namun justru praktik grouping  ini yang berpotensi menimbulkan terjadinya upaya penyesuaian harga. KPPU perlu melihat apakah joint operation maskapai saat ini sudah legal dan apakah dapat mempengaruhi kompetisi di pasar maskapai domestik. Perlu ada audit mendalam mengenai joint operation ini.

Ketujuh, Terakhir dan yang paling penting adalah pemerintah sudah seharusnya perlu melakukan pencabutan tarif batas atas dan tarif batas bawah karena sangat merugikan konsumen.

Kedelapan, Tarif batas atas dan tarif atas bawah hanya akan membuat harga tiket mahal di off season atau musim-musim sepi. Ini akan merubah pola konsumsi masyarakat kita untuk membeli tiket penerbangan. Kita akan semakin kesulitan untuk berhemat dengan cara melakukan pembelian di bulan-bulan sebelum tanggal keberangkatan karena harganya akan tidak jauh berbeda dan cenderung masih mahal. Pencabutan tarif batas atas dan bawah juga diharapkan mampu mengembalikan pasar maskapai domestik agar semakin kompetitif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Dalam penyelesaian polemik tiket penerbangan domestik yang masih melambung tinggi, pemerintah mewacanakan membuka perizinan bagi maskapai asing untuk mengudara di penerbangan domestik Indonesia.

Harapannya adalah dengan adanya maskapai asing maka persaingan di industri penerbangan domestik menjadi ketat dan akan menurunkan harga. Pertanyannya adalah apakah hal itu cukup? tentu tidak karena ada 4 masalah besar pengelolaan industri penerbangan domestik.Terdapat empat persoalan utama industri penerbangan domestik, yaitu:

Pertama, inefisiensi penerbangan nasional. Inefisiensi bisa dilihat dari harga yang tidak turun meskipun sebagian besar maskapai domestik di Asia Tenggara menurunkan harganya. Hanya Maskapai asal Indonesia yang menaikkan di tengah-tengah penurunan harga di penerbangan domestik di Asia Tenggara.

Salah satu alasannya adalah tingkat Load Factor / Tingkat Keterisian yang belum mencapai Breakeven Load Factor (BLF). Padahal tingkat keterisian rata-rata maskapai di Indonesia sudah melebihi rata-rata BLF maskapai di Asia Pasifik. Artinya sudah sewajarnya mendapatkan keuntungan. Namun yang terjadi adalah kenaikan harga dengan alasan masih merugi.

Harga avtur juga menjadi kambing hitam oleh teman-teman INACA, namun sejatinya harga avtur di Indonesia lebih murah dibandingkan di Singapura dan Malaysia. Bahkan harga avtur di Indonesia dikatakan sudah turun.

Kedua, Pembiaraan Peng-konsentrasian Pasar dan Monopoli Power. Sejak tahun 2010, nyaris tidak ada penambahan kompetitor di industri penerbangan domestik. Akibatnya tingkat konsentrasi hanya terfokus pada dua group penerbangan besar domestik yaitu Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Kedua perusahaan tersebut menguasai lebih dari 80 persen pangsa pasar nasional. Terlebih pada tahun kemarin ada pengambilalihan Sriwijaya Group oleh Garuda Indonesia yang menyebabkan tingkat konsentrasi dua perusahaan besar mnejadi 96 persen.

Monopoli power perusahaan penerbangan meningkat pada low season di tahun 2019. Pada low season, dahulu harga ditentukan oleh proses permintaan dan penawaran di pasar, namun saat ini perusahaan bebas menentukan harga dan masyarakat tidak mempunyai daya tawar dan pilihan lainnya. Akibatnya ukuran monopoli power (dilihat dari lerner index) meningkat di low season antara tahun 2018 dan 2019.

Ketiga, peningkatan Tarif Batas Bawah (TBB). Alih-alih menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) pada awal isu harga ini muncul, pemerintah justru menaikkan TBB penerbangan domestik dari 30 persen dari batas atas menjadi 35 persen dari batas atas. Kenaikan ini berasalan untuk melindungi perusahaan. Namun masalahnya adalah perusahaan mana yang dilindungi ketika hanya ada dua grup perusahaan saja yang bermain dalam penerbangan domestik. Alasan tersebut sangat klise mengingat tidak adanya perusahaan yang perlu perlindungan. Justru perusahaan maverick (penggangu bagi kartel) yaitu Air Asia dihilangkan dari travel online agent (TOA) yang diduga ada desakan dari pelaku kartel.

Keempat, Pembiaran Pengambilalihan maskapai. Nilai HHI akibat adanya pengambilalihan Sriwijaya oleh Garuda Indonesia adalah 4624 atau bertambah lebih dari 200. ini patut dipertanyakan karena batasan pertambahan HHI akibat adanya pengambilalihan adalah 200.

Permasalahannya adalah Pengambilalihan Sriwijaya Group juga dinilai telah menghilangkan kompetitor yang bisa menjadi pengganggu dan pesaing utama Garuda Indonesia dan Lion Air Group. Penggabungan ini untuk meningkatkan kolusi dan koordinasi. Tinggal Air Asia sendiri yang bersaing dengan dua maskapai besar di Indonesia.

Jadi pada kesimpulannya, terdapat 4 permasalahan pengelolaan industri penerbangan domestik yaitu :

1. Inefisiensi penerbangan nasional

2. Pembiaran pengkonsentrasian pasar dan monopoli power

3. Peningkatan tarif batas bawah

4. Pembiaran pengambilalihan maskapai

(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua