Melon Langka, 'Pemaksaan' ke Bright Gas?
berita
Ekonomika

Sober Foto: Jabar Ekspres Online

09 December 2017 13:00
Penulis
Sudah hampir tiga bulan gas elpiji 3 kg (melon) langka di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Antrean masyarakat di setiap agen elpiji nampak mengular. Di toko-toko kecil di kampung-kampung, bisa dipastikan stok melon kosong. Kalaupun ada, harganya melonjak antara Rp25.000-Rp.30.000 per tabung. Salah seorang agen pemasok elpiji yang ditemui Watyutink.com di Jakarta mengatakan, kelangkaan akibat pasokan yang dikurangi Pertamina, sehingga distribusi ke toko-toko mulai mengalami kelangkaan stok.

Apakah ini bagian dari rencana Pertamina mengkonversi gas melon bersubsidi 3 kg dengan gas Bright Gas yang tanpa subsidi? Atau kelangkaan ini ulah agen nakal yang menimbun elpiji melon ketika mengetahui rencana Pertamina akan mengkonversi melon ke Bright Gas?

Bright Gas diperkenalkan oleh Pertamina sejak 2014 silam sebagai produk premium non subsidi milik Pertamina. Namun, rencana pemerintah mengganti gas melon 3 kg bersubsidi dengan Bright Gas baru ramai diperbincangkan enam bulan belakangan.

Di awal Desember 2017, Pertamina baru melakukan uji pasar Bright Gas ukuran 3 kg. Pada April lalu pihak Pertamina menyebut perilisan Bright Gas 3 kg untuk mengakomodasi konsumen yang tak bisa lagi menggunakan elpiji melon karena subsidinya dicabut pemerintah mulai tahun depan. Setelah delapan bulan Pertamina menyampaikan itu, kenapa sekarang pihak Pertamina justru membantah rencana konversi gas melon ke Bright Gas?

Tahun ini, Pertamina menyiapkan Bright Gas untuk masyarakat sebanyak 6,19 juta Metric Ton (MT). Pemerintah seolah paham betul, kebijakan dan program baru tidak akan bisa efektif di masyarakat jika hanya menggunakan imbauan. Harus ada 'pemaksaan' agar program tersebut berjalan efektif. Jangan-jangan, langkanya gas melon 3 kg ini memang by design, disengaja sebagai langkah 'pemaksaan' kepada rakyat?

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pemerintah menyebut elpiji bersubsidi pada tahun depan hanya berhak dinikmati oleh 25,7 juta Kepala Keluarga (KK), atau 45,08 persen dari pengguna elpiji melon saat ini sebanyak 57 juta KK. Akan ada setidaknya 31,3 juta KK yang tak bisa lagi menikmati elpiji melon 3 kg. Pertamina meminta masyarakat dengan pendapatan per kapita di atas Rp350 ribu untuk tidak menggunakan gas Elpiji 3 kg. Bagaimana bisa rakyat dengan pendapatan kurang dari Rp400 ribu per bulan tidak disebut miskin? Bukankah pencabutan subsidi gas elpiji semakin memberatkan kehidupan rakyat hingga ke sektor yang paling mendasar yakni memenuhi kebutuhan pangan, karena gas tersebut untuk memasak? Sudah sebegitu kapitalis kah pemerintah?

Bagaimana bisa negara eksportir gas dan salah satu penghasil gas terbesar di dunia begitu keberatan memberikan subsidi gas murah kepada rakyatnya? Kenapa bisa menjual gas ke China dengan harga sangat murah, sementara menjual ke rakyat bangsa sendiri justru mahal? Sebenarnya bangsa ini beserta sumber daya alamnya milik siapa?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Saya tidak berani menyimpulkan bahwa memang terjadi upaya pemaksaan atau tidak dalam kejadian kelangkaan gas ‘melon’ 3 kg saat ini, agar masyarakat mau berpindah ke Bright Gas. Artinya, apakah kelangkaan tersebut by design atau tidak, saya tidak berani berandai-andai dan menduga-duga.

Tapi yang jelas, selama ini memang ada kebocoran di elpiji ‘melon’ 3 kg yang diperuntukkan rakyat miskin. Rantai kebocoran bukan cuma di jalur distribusi saja, bahkan di tingkat pengisian. Kebocoran ini cukup besar. Pertamina sebagai operator, dan pemerintah sebagai pemberi subsidi gas tentu rugi akibat ulah oknum-oknum pembocor jatah gas untuk rakyat miskin. Sementara nilai atau jumlah subdisi di APBN juga terbatas. Jadi, dengan adanya Bright Gas ini, saya melihat ini merupakan langkah dan upaya pemerintah untuk mengatur lebih baik lagi tata kelola dan distribusi elpiji untuk rakyat.

Selama ini subsidi di elpiji memang kurang tepat sasaran. Elpiji 3 kg yang disubsidi, yang seharusnya diperuntukkan rakyat miskin, justru bebas dibeli dan digunakan siapa saja, tak terbatas hanya oleh keluarga miskin. Belum lagi elpiji ini kemudian dioplos atau diisi-ulangkan ke tabung gas 12 kg oleh agen pengisian dan distribusi yang nakal yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak, karena disparitas harganya cukup besar. Maka semakin besarlah kebocoran subsidi yang terjadi di elpiji 3 kg.

Tingginya tingkat kebocoran di elpiji 3 kg, kalau kita lihat, telah berlangsung bertahun-tahun. Setiap tahun kita selalu melihat kondisi dan fenomena yang sama: elpiji langka di berbagai daerah dan antrian panjang masyarakat membeli elpiji. Selalu begitu setiap tahunnya. Seolah pemerintah tidak berupaya memperbaiki sistem dari elpiji 3 kg dari tahun ke tahun. Rencana penggunaan kartu miskin untuk membeli elpiji 3 kg dari beberapa tahun yang lalu tak juga dilaksanakan hingga hari ini. Sudah saatnya pemerintah tidak lagi membiarkan subsidi terbuka seperti saat ini.

Dengan subsidi terbuka seperti sekarang ini, beban subdidi elpiji 3 kg sudah mencapai sekitar Rp40-44 triliun per tahun. Jika, terus dibiarkan, maka tahun depan beban subsidi akan semakin meningkat, mengingat pertumbuhan permintaan tentu akan semakin besar tiap tahunnya, terutama dari sektor industri kecil yang saat ini diisi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Besaran subsidi elpiji 3 kg sudah lebih besar dari harga jual di pasaran saat ini. Harga keekonomian elpiji melon tersebut sudah hampir tiga kali lebih tinggi dari harga jual. Harga keekonomian elpiji saat ini sudah mencapai Rp10.500 per kg atau Rp31.500 per tabung. Namun karena pemerintah memberikan subsidi maka masyarakat hanya dikenakan harga Rp4.750 per kg atau Rp14.250 per tabung. Dengan begitu, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp5.750 per kg atau pemerintah telah menomboki Rp17.750 per tabung.

Harga patokan untuk elpiji yaitu Saudi Aramco Contract Price (CP Aramco) telah mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir. Tahun lalu, CP Aramco di angka 300 dolar AS per ton, sedangkan saat ini sudah mendekati 400 dolar AS per ton. Sementara, konsumsi elpiji 3 kg juga meningkat. Tentu akan membuat beban keuangan negara untuk subsidi elpiji akan semakin membengkak

Nah, dengan membangun sistem yang bagus oleh pemerintah untuk elpiji 3 kg, maka pemberian subsidinya juga akan tepat sasaran. Sehingga diharapkan nantinya tidak perlu lagi kita lihat fenomena seperti yang saat ini terjadi, kelangkaan dan antrean. Semuanya terjatah dan tercukupi. Rakyat miskin bisa mendapatkan elpiji murah secara rutin. Masyarakat mampu juga mendapatkan elpiji dengan harga yang sewajarnya, tidak perlu lagi ikut berebut jatah dari elpiji bersubsudi untuk rakyat miskin.

Untuk itu memang perlu terus dilakukan edukasi ke masyarakat. Memberikan pemahaman ke masyarakat yang mampu, jangan mengambil jatah subsidi rakyat miskin. Karena alokasi subsidi dari pemerintah juga dibatasi. Gunakan elpiji yang non-subsidi, agar rakyat miskin juga bisa menikmati elpiji, dan bisa memasak, karena jatah elpijinya yang bersubdisi tidak berkurang. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Beberapa hari ini banyak terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg di berbagai daerah di Indonesia. Banyak konsumen rumah tangga menjerit karena harus mengantre cukup lama, dan belum tentu dapat. Hal ini sebenarnya lagu lama yang acap terjadi dan terbukti merugikan konsumen karena harus membeli dengan harga yang melambung. Pernyataan Pertamina bahwa kelangkaan ini dipicu oleh permintaan yang naik menjelang Natal dan Tahun Baru, tidak cukup rasional. 

Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan musabab apa sehingga gas elpiji 3 kg menjadi langka?

Ada beberapa hal untuk menyorot hal itu, baik dari sisi harga, distribusi, dan juga kebijakan subsidi. 

Pemicu pertama kelangkaan gas elpiji 3 kg adalah adanya disparitas harga yang sangat njomplang antara gas elpiji 3 kg dengan gas elpiji 12 kg. Akibatnya, banyak pengguna gas elpiji 12 kg berpindah menjadi pengguna gas elpiji 3 kg. Selain murah, banyak konsumen 12 kg yang berpindah ke 3 kg karena dianggap praktis, mudah dibawa. Konsumen kaya pun tak malu-malu menggunakan gas elpiji 3 kg karena alasan ini. 

Penyebab kedua, terjadi penyimpangan distribusi gas elpiji 3 kg. Semula pola distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup, artinya konsumen yang berhak saja yang boleh membelinya. Sekarang distribusi tersebut bersifat terbuka/bebas, sehingga siapa pun bisa membelinya. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi pola distribusi oleh pemerintah. 

Akibat dari disparitas harga dan penyimpangan distribusi, terjadilah migrasi/perpindahan dari pengguna 12 kg menjadi pengguna 3 kg. Tak kurang dari 20 persen pengguna 12 kg yang berpindah ke 3 kg, karena harga 12 kg dianggap sangat mahal sementara harga 3 kg murah karena disubsidi. 

Kondisi ini makin parah manakala terjadi penyimpangan/pengoplosan oleh distributor dan atau agen nakal. Mereka mengoplos demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

Dari sisi kebijakan, subsidi kelangkaan ini juga dipicu oleh sinyal bahwa pemerintah akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kg. Hal ini diawali dengan pemangkasan slot kuota gas elpiji 3 kg yang semula sebanyak 6.5 metrik ton dipangkas menjadi 6.1 metrik ton, berkurang 400 ribu metrik ton. Sementara permintaan gas elpiji 3 kg malah naik...ya pasti suplai berkurang alias langka! Pemerintah makin limbung saat subsidi gas elpiji 3 kg terus melambung karena penggunaan gas elipiji 3 kg terus meningkat.

Oleh karena itu, jika pemerintah memang serius untuk memasok konsumen menengah bawah dengan subsidi gas elpiji, maka tingkatkan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi. Pemda harus harus turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan lebih intensif, jangan hanya berpangku tangan saja. Berikan sanksi tegas bagi oknum distributor yang terbukti melakukan malpraktik distribusi dan melakukan pengoplosan. Kepolisian harus lebih bergigi untuk melakukan law enforcement. Pertamina juga harus tegas untuk memutus kerjasama dengan distributor nakal. Tanpa hal itu maka penyimpangan distribusi dan pelanggaran hak-hak konsumen menengah akan semakin besar. Mendapatkan gas elpiji dengan harga terjangkau adalah hak konsumen yang harus dijamin keberadaannya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Kebijakan subsidi pemerintahan Jokowi-JK berubah drastis dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Sejak 2015 anggaran subsidi energi (BBM dan Gas) dan listrik dipangkas cukup tajam.

Pemerintah berpendapat subsidi tersebut tidak tepat sasaran sehingga dinikmati oleh pihak yang tidak berhak karena mempunyai pendapatan yang sudah cukup tinggi. Kedua, pemerintah mau mengalihkan belanja subsidi tersebut untuk anggaran pembangunan atau infrastruktur. Hal ini sah-sah saja. Ini merupakan pilihan ekonomi politik anggaran pemerintah yang sedang berkuasa. Tetapi pilihan ekonomi politik anggaran ini bukan tidak ada konsekuensinya. Terutama apabila masyarakat yang terkena dampak negatif dari pemotongan subsidi ini merasa tidak adil. Akibatnya, masyarakat dapat mengalihkan dukungannya di pemilihan presiden berikutnya kepada pihak yang dianggap mewakilkan kepentingannya. Ini yang dimaksud dengan No Taxation Without Representation.

Anggaran belanja subsidi yang paling besar biasanya subsidi energi dan subsidi listrik. Subsidi energi terdiri dari BBM jenis tertentu, antara lain BBM Premium dan gas elpiji 3 kg. Penyaluran subsidi BBM ditugaskan kepada Pertamina, sedangkan subsidi listrik ditugaskan kepada PLN. Dengan kebijakan ekonomi politik anggaran yang memangkas subsidi tersebut, realisasi belanja subsidi BBM Premium dan subsidi listrik turun drastis. Realisasi belanja subsidi BBM Premium turun dari Rp109 triliun pada 2014 menjadi hanya Rp1,2 triliun saja pada 2016. Realisasi belanja subsidi Elpiji juga turun dari Rp49 triliun (2014) menjadi Rp25 triliun (2016). Sedangkan realisasi belanja subsidi listrik turun dari Rp101,8 triliun (2014) menjadi Rp63,1 triliun (2016).

Penurunan realisasi belanja subsidi ini akibat dua hal. Pertama, akibat penurunan harga minyak mentah dunia, propane (untuk elpiji) dan batu bara (untuk listrik). Kedua, di tengah penurunan harga komoditas dunia, pemerintah juga menaikkan harga BBM bersubsidi Premium dan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk pelanggan dengan daya 900 VA ke atas. Dengan kenaikan TDL ini, pada prinsipnya hanya pelanggan dengan daya 450 VA yang boleh menerima tarif bersubsidi. Jadi, ada penciutan kategori pelanggan yang boleh menerima subsidi listrik. 

Tetapi, yang mengkhawatirkan adalah terjadi distorsi atas kebijakan subsidi ini dengan modus menghilangkan “produk bersubsidi” dari peredaran di pasar. Sebagai substitusi produk bersubsidi ini, Pertamina (baca: Pemerintah) mengenalkan produk baru non-subsidi ke pasar. Sebagai substitusi Premium (dengan oktan 88) Pemerintah mengenalkan Pertalite (dengan oktan 90). Selisih harga Premium dan Pertalite bisa mencapai Rp1.000 per liter. Setelah ada Pertalite, Premium sering langka alias menghilang dari peredaran.

Untuk subsidi listrik lain lagi modusnya. pemerintah hanya memberi subsidi untuk pelanggan listrik 450 VA. Tetapi, secara perlahan-lahan tetapi pasti pemerintah akan mengurangi jumlah pelanggan listrik 450 VA tersebut, sampai “produk bersubsidi” tersebut hilang dari peredaran. Bagi mereka yang dirasa mampu akan diminta beralih ke produk "non-bersubsidi” 900 VA ke atas. Modus ini akan mengurangi, dan menghilangkan, subsidi listrik secara keseluruhan.

Akhir-akhir ini kita mendengar “produk bersubsidi” elpiji 3 kg juga langka di pasar. Tetapi, elpiji lain yang tidak bersubdi, Bright Gas masih tetap eksis di pasar. Masyarakat tidak kesulitan menemukan Bright Gas. Tahun depan pemerintah bahkan sudah menyiapkan Bright 3 kg non-subsidi dengan perkiraan harga 2,2 kali lipat dari elpiji 3 kg bersubsidi.

Modus yang sama ini, menghilangkan produk dari peredaran, patut dicurigai ada faktor kesengajaan untuk mengurangi belanja subsidi di APBN. Kalau modus ini memang disengaja, ini sama saja dengan membohongi dan membodohi rakyat. Di negara maju sudah menjadi pendapat umum bahwa pemimpin yang dengan sengaja membohongi dan membodohi rakyatnya dianggap tidak layak memimpin. Bahkan kita patut menanyakan apakah kesengajaan dan kebohongan ini tidak melanggar ketentuan atau UU tertentu. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Pengusaha Harus Aktif Lobi AS             Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial