Mempertanyakan 'Zakat Profesi'
berita
Ekonomika

Sumber Foto: twitter.com

09 February 2018 13:00
Penulis
Anda sudah mengenal Zakat Profesi? Jenis zakat ini tengah menjadi perbincangan seiring dengan munculnya niat pemerintah, melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, akan memberlakukan zakat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen yang dipotong dari gaji setiap bulannya. Meski masih menjadi polemik, namun pemerintah mengaku tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pungutan zakat ini.

Zakat profesi merupakan persoalan fiqh kontemporer. Zaman Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat tidak dikenal zakat jenis ini. Namun karena hukum Fiqh bersifat dinamis menyesuaikan dengan kondisi dan zaman, maka muncullah zakat jenis ini dengan meng-qiyas-kan (dianalogikan) pada hukum zakat yang lain, yakni zakat pertanian dan zakat harta (simpanan kekayaan), berdasarkan dalil-dalil yang terikat atasnya. Pencetus zakat profesi ini adalah Syeikh Yusuf Al-Qardhawi melalui disertasinya, “Fiqh Al-Zakah”.  Zakat profesi ini sifatnya ‘khilafiyah’ (debatable).

Meski zakat sifatnya wajib, sejatinya zakat profesi ini hanya diberlakukan bagi seorang muslim yang memiliki penghasilan yang sudah mencapai nishab (batas) penghasilan per tahun. Bila tidak, dia tidak wajib membayar zakat.

Zakat profesi--jika ditunaikan/dibayarkan setahun sekali, maka di-qiyas-kan dengan zakat harta, yang nishabnya adalah jika pendapatan bersih satu tahun lebih dari senilai 85 gram emas (sesuai harga emas saat dikeluarkan zakat profesi tersebut) dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5 persen setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Sedangkan, jika dikeluarkan saat menerima pendapatan–seperti yang diwacanakan oleh Menag, maka dianalogikan pada zakat pertanian. Besar nisabnya adalah senilai 5 “wasq”  hasil pertanian atau setara dengan kurang lebih 652,8 kg beras, Zakat yang dikeluarkan 2,5 persen tanpa terlebih dulu dipotong kebutuhan pokok.

Nah, jika kemudian negara memotong gaji seluruh PNS muslim tanpa pandang bulu (tanpa perhitungan nishab), bukankah itu penyelewengan terhadap hukum zakat dan melakukan tindakan dzalim terhadap PNS yang beragama Islam?

Zakat, idealnya (sesuai Syariah) memang ditarik oleh pemerintah dari orang-orang yang wajib zakat. Tetapi, jika zakat itu langsung dipotong dari gaji hanya dari PNS muslim saja, berarti ada 2 beban sekaligus bagi PNS muslim: pajak dan zakat. Bukankah ini perlakuan yang tidak adil oleh negara?

Terhadap polemik itu, Menag kemudian berargumen bahwa tidak ada kewajiban bagi PNS muslim untuk berzakat yang dipotongkan dari gaji, dan pemerintah hanya akan memfasilitasi PNS untuk menunaikan zakat sebagai ajaran agamanya. Tapi kenapa baru sekarang dilaksanakan? Kalau hanya sebatas imbauan, kenapa sampai perlu diatur dalam Perpres?

Lantas bagaimana penyalurannya, apakah sesuai dengan kriteria (8 ashnaf) penerima zakat sesuai Syariah? Siapa yang akan mengawasi?

Publik layak bertanya-tanya mengapa pemerintah begitu 'kalap' mengumpulkan dana. Apalagi pemerintah saat ini membutuhkan dana besar untuk menjalankan proyek infrastruktur. Pun tengah terbelit jatuh tempo utang yang harus dibayar pada 2018-2019 sebesar Rp810 triliun. Wajar jika publik curiga, jangan-jangan zakat ini digunakan untuk kedua hal tersebut. Sebab Dana Haji pun sudah dipakai, meskipun hanya mengambil nilai manfaat dari investasi sukuk.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Antara 1980-1987, Soedjatmoko menjabat Rektor United Nations University, membahas grand theory tiga gelombang peradaban manusia oleh Alvin Toffler. Manusia hidup di gelombang pertanian puluhan ribu tahun, dan baru pada 2500 tahun terakhir--sejak James Watt menemukan mesin uap, manusia mengalami gelombang kedua industrialisasi melalui Revolusi Industri 1.0. Setelah itu pada perempat terakhir abad 20 manusia memasuki Gelombang Ketiga era teknologi informasi. Soedjatmoko wafat 1989, setelah menyaksikan tank Tiananmen melindas mahasiswa pada Juni 1989.

Tahun 2005 kolumnis Thomas Friedman menulis di The New York Times bahwa dalam perkembangan peradaban, khususnya agama, timbul mazhab kronologis dengan menempatkan Yahudi sebagai agama versi God 1.0. Konsekuensi logisnya, Katolik/ Kristen menjadi God 2.0, dan Islam menjadi God 3.0. 

Pandangan simplistis dari Tom Friedman tentu menimbulkan reaksi; di mana posisi Hindu dan Budha? Kriteria Tom itu jelas hanya terpaku pada agama samawi (Abrahamic). Hindu bisa mengklaim sebagai God 0.0, kemudian ada Budha--sebelum Katolik dan setelah Islam, gereja mengalami Reformasi 1517 yang dahsyat yang bisa dianggap God 4.0. Sementara itu di kalangan ekonom, terutama Mazhab Davos, muncul analisis tentang transformasi manusia dan industri dalam 4 tahap. Setelah James Watt (RI 1.0), Thomas Edison (RI 2.0), dan IT akhir abad 20 (era RI 3.0),  sekarang menuju Artificial Intelligens ( AI) atau RI 4.0.

Nah, kalau kembali ke basis gelombang peradaban manusia, maka pada era pertanian, agama masih dominan. Pada era industrialisasi diperlukan state and corporte governance, untuk mengelola aset fisik dan tangible (teraba). Maka elite birokrasi dan korporasi mendominasi era gelombang kedua itu. Sedang Gelombang ketiga, dengan IT yang semakin canggih, sudah memasuki RI 4.0. Maka super empowered individual bisa melejit seperti Steve Jobs, Jack Ma, Jeff Bezos, dan Nadiem Makarim.

Maka teologi juga harus berubah. Teologi kuno God 1.0 sampai 3.0 adalah teologi gelombang pertanian yang ketinggalan zaman. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh agama samawi kuno, termasuk Hindu-Budha. Tuhan seharusnya bebas dari monopoli "agama 1.0-3.0”. Tuhan adalah Infinite Zero sudah mendahului zaman dan akan memimpin zaman masa depan kapanpun. 

Manusia yang harus mengakui keterbatasan, dan menerima perkembangan zaman secara kreatif. Jangan terjebak dalam mazhab teologi primitif dengan perang fisik habis-habisan ala Kabilisme (perang saudara Kabil membunuh Habil). Manusia harus lepas dari Tuhan mazhab gelombang 1.2.3, menuju manusia yang mengakui bahwa Tuhan itu Infinite Zero, Alpha dan Omega secara konkret, bukan pula slogan. Maka, kebijakan pemerintah yang mengurusi zakat dan segala macam ritual agama "kuno", jelas tidak akan kompatibel dengan Revolusi Industri 4.0 dan 4 Gelombang Peradaban Manusia yang bertransformasi permanen.

Kalau kita masih debat di urusan teologia manusia gelombang 1.0, maka Republik Indonesia akan ketinggalan dari dunia yang menuju Gelombang 4.0 peradaban manusia, dimana Meritokrasi adalah kata kunci saling menghormati kinerja satu sama lain, dan membuang kebencian kabilisme (senang melihat orang susah, tapi sedih melihat orang sukses, karena benci, iri, cemburu, dengki Kabilisme). Jadi urusan zakat ini harus dilihat dari perpekstif cendekiawan puncak Soejatmoko. Soejatmoko sebetulnya layak jadi Dirjen UNESCO, tapi dia gagal karena tidak direstui Orde Baru, dan hanya bisa menduduki kursi Rektor United Nations University. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah

Wacana pemerintah berupa imbauan untuk mengumpulkan zakat 2,5 persen dari PNS sebenarnya bukan hal baru. Sejak tahun 2014 telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Baznas. Hasilnya memang masih jauh dari harapan.

Polemik yang ramai saat ini lebih disebabkan karena definisi PNS yang terbentang luas mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, dengan gaji dan tunjangan yang rentang keragamannya sangat besar. Sebagian besar dari mereka masih harus berkutat dengan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu pula dengan pegawai BUMN dan BUMD yang tercakup dalam Inpres tersebut. Rentang keragaman penghasilannya sangat besar. Bagi mereka inilah wacana pemotongan langsung zakat terasa malah memberatkan.

Oleh karena itu kebijakan publik ini harus dijabarkan dengan rinci agar dapat memenuhi tiga unsur. Pertama, unsur rasa keadilan. Kedua, unsur kearifan lokal. Ketiga, unsur melihat manfaat nyata dari dana yang dibayarkan.

Unsur rasa keadilan dapat dijabarkan dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap PNS yang berpenghasilan besar, berpenghasilan sedang, dan berpenghasilan kecil. Bagi yang berpenghasilan besar, misalnya PNS eselon satu dan eselon dua, serta pegawai BUMN dan BUMD yang setara, dapat diterapkan wajib dipotong langsung 2,5 persen. Bagi yang berpenghasilan sedang, sifatnya imbauan. Sedangkan bagi yang berpenghasilan kecil dianjurkan sedekah saja.

Kebijakan ini berlaku bagi semua agama, dengan istilahnya masing-masing. Yang membedakan hanya pada penggunaannya disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing. Pemenuhan unsur ini dapat menimbulkan rasa harmonis lintas agama dan lintas golongan penghasilan.

Unsur kearifan lokal sangat penting mengingat luasnya Indonesia dan keberagaman masyarakatnya. Suatu hal yang dirasa tepat bagi satu daerah, belum tentu tepat pula bagi daerah lain. Unsur kearifan lokal dijabarkan dengan memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan kebijakan nasional ini dengan keadaan masyarakat lokalnya masing-masing. Baik keleluasaan dalam mekanisme dan tata cara menghimpun dana maupun dalam menentukan penggunaannya.

Pemenuhan unsur ini dapat menimbulkan rasa memiliki bahkan semangat untuk mengembangkannya karena keterlibatan aktif masyarakat.

Unsur melihat manfaat nyata dari dana yang dibayarkan terbukti merupakan unsur yang sangat penting bagi keberhasilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menghimpun dana. Kejelasan peruntukan penggunaan dana yang dikemas oleh LAZ dalam bentuk program-program, memberikan kenyamanan bagi para pembayar. Selanjutnya, ketika para pembayar ini melihat wujud nyata dari penggunaanya, maka tingkat kepercayaan masyarakat meningkat terhadap LAZ tersebut.

Mirip dengan konsep crowd funding. Kesuksesan membiayai suatu program dengan crowd funding menjadi iklan yang sangat efektif untuk ikut membiayai program selanjutnya. Ada unsur ketagihan untuk melakukan kebaikan dengan melihat langsung manfaatnya.

Ketiga unsur ini dapat diringkas menjadi standarisasi, fleksibilitas, dan persaksian hasil nyata dapat dijadikan pedoman dalam menjabarkan wacana pemerintah memungut zakat dari PNS. Ketiga unsur ini pula dapat dirasakan menjiwai isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Fatwa ini muncul untuk menjawab polemik tentang zakat penghasilan dengan keragaman tafsiran tentang tiga hal. Pertama, status zakat profesi. Kedua, penghasilan dan nisabnya dihitung sebelum atau setelah biaya hidup. Ketiga, haul atau periode pembayaran zakat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah

Fatwa ini memberikan tiga standarisasi. Pertama, standarisasi pengertian penghasilan yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua, standarisasi nisab. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas. Ketiga, standarisasi kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen. 

Namun untuk waktu pembayarannya dan metode penghitungan dengan atau tanpa biaya hidup, fatwa ini memberikan fleksibilitas sesuai dengan kearifan lokal. Pertama, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Kedua, jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Ketentuan pertama cocok bagi yang berpenghasilan besar, dimana biaya pemenuhan kebutuhan dasar bukan merupakan porsi yang besar dari penghasilan. Itu sebabnya tidak digunakan istilah “penghasilan bersih”.  Walaupun standarisasinya zakat wajib dikeluarkan setelah satu tahun, namun dalam ketentuan ini diberikan fleksibilitas “dapat” dibayar pada saat menerima. 

Ketentuan kedua cocok bagi yang berpenghasilan sedang, dimana biaya pemenuhan kebutuhan dasar merupakan porsi yang besar dari penghasilan. Itu sebabnya digunakan istilah “penghasilan bersih”. Ketentuan ini juga memberikan fleksibilitas masing-masing orang menghitung biaya hidupnya sehingga akhirnya dapat menghitung “pendapatan bersih” selama setahun.

Sultan Muzafar Qutuz, pemimpin Bani Mamluk ketika itu dihadapkan pada ancaman serbuan pasukan Mongol yang dipimpin panglima Kitbuqa. Ekspansi bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Raja Hulagu Khan, sang pewaris tahta Jengis Khan, sangat mencemaskan Bani Mamluk di Mesir setelah jatuhnya Bani Abbasiyah di Baghdad.

Muncullah gagasan untuk mengambil tambahan putungan dari rakyat demi kepentingan nasional. Padahal masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya, disamping banyaknya orang kaya saat itu. Seorang ulama besar saat itu, Al Izz bin Abdissalam, memberikan pedoman syariah kepada Muzafar Qutuz, yaitu tambahan beban keuangan harus diprioritaskan ditanggung oleh orang kaya dan pejabat negara yang upahnya besar karena banyak rakyat yang masih susah hidupnya.

Jiwa pesan ini pula yang harus mengisi wacana pemotongan zakat bagi PNS. Rasulullah saw bersabda “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”. Pemimpin menikmati manfaat paling akhir, menanggung beban paling awal. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota DPR RI Komisi VIII

Rencana pemerintah memungut zakat dengan cara memotong gaji  bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim sebesar 2,5 persen setiap bulan, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki pijakan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari ketiga pijakan tersebut, rencana pemotongan gaji ASN untuk zakat sama sekali tidak memiliki landasan yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

Prinsip Indonesia sebagai negara hukum, dimana norma agama tidak bisa dijadikan rujukan dalam bernegara selama belum menjadi hukum positif. Betul hahwa ada regulasi yang mengatur soal zakat, seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta berbagai aturan turunan lainnya. Namun regulasi tersebut sama sekali tidak memberi kewenangan pemerintah untuk memotong gaji PNS untuk keperluan zakat.

Pengaturan soal tata cara penghitungan zakat mal telah diatur melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014. Di Pasal 26 ayat (1) (2) disebutkan nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. Ukuran zakat pendapatan dan jasa sebesar 2,5 persen. Namun dalam ketentuan tersebut tidak ada ketentuan pengaturan soal pemotongan gaji ASN untuk zakat pengasilan.

Zakat mal itu harus dihitung secara akumulatif per tahun yang disebut nisab. Di Pasal 2 huruf (c) PMA Nomor 52 Tahun 2014 juga disebut syarat zakat mal, yakni cukup nisab. Nisab itu dihitung mulai seorang mendapatkan harta (dalam hal ASN itu gaji), dimana pengangkatan seseorang menjadi PNS tidak bersamaan.

Dalam satu tahun seorang muslim punya penghasilan/harta berapa, adakah kewajiban membayar hutang berapa, dan kewajiban lainnya, baru bisa dihitung. Bukan dihitung per bulan, dan menurut Imam Syafii RA nisab itu hitungannya harus sempurna satu tahun.

Sebaiknya pemerintah tidak perlu mengatur persoalan zakat penghasilan PNS muslim, sebab tidak sah hukumnya pemerintah menjadi amil zakat (pengumpul, pengelola dan petugas distribusi zakat). Syarat Amil zakat itu harus kaya, adil, dan bijaksana.

Lebih baik persoalan zakat profesi ASN diserahkan kepada masing-masing individu yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan syariat. Dan pemerintah fokus saja melakukan reformasi birokrasi melalui revolusi mental ASN agar melayani rakyat, bukan membebani rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Zakat adalah bagian dari ibadah umat Islam. Akan tetapi pelaksanaan ibadah sebagai kewajiban perorangan tidak dapat dipaksakan oleh negara seperti halnya menegakkan sholat dan ibadah lainnya. Pengaturan ini membuka peluang lembaga atau perorangan untuk bertindak atas nama agama untuk menegakkan ibadah.

Sekarang sudah banyak perorangan ataupun kumpulan yang sejak lama menganjurkan sholat tahajud dan disusul dengan seruan ke masjid untuk sholat subuh. Tanpa seruan, sebagai muslim tentunya akan laksanakan kewajiban sesuai dengan kesiapan masing-masing tanpa harus diketahui orang lain.

Nah, berkaitan dengan zakat profesi, selama hal itu dikaitkan dengan kewajiban agama, negara tidak sepatutnya melakukannya. Apalagi NKRI bukan negara agama atau kekhalifahan. Campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan ibadah warga yang bersifat pribadi mengundang organisasi masyarakat (Ormas) untuk melakukan razia terhadap kegiatan umat semakin merajalela. Seperti cara busana, hidangan makanan, pergaulan muda-mudi, dan lain sebagainya. Belum lagi tindakan berlebih dalam memberikan izin halal dan haram, bisa berebut. Bukan saja antar pemerintah dan lembaga swasta, akan tetapi juga antar ormas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, zakat memang merupakan potensi dana yang sangat besar, jika bisa dikelola secara benar, terarah, dan transparan. Saya yakin Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, pastilah sudah paham mengenai berbagai ketentuan dasar tentang penunaian Zakat Profesi. Soal teknis sebetulnya bisa diatasi. Kalau perlu bisa dibentuk tim pengawas independen untuk mengawasi, seperti  dalam hal pemanfaatan Dana Haji. MUI juga pasti dilibatkan.

Namun, persoalannya lebih bersifat psikologis publik. Ini soal kepercayaan, soal trust. Itulah sebabnya banyak orang lebih suka menyalurkan zakat sendiri, karena kurang percaya pada lembaga resmi. Pemerintah mungkin perlu insentif untuk warga yang bersedia berpartisipasi dalam program ini. Misalnya, kepastian dalam pengurangan atau pemotongan pajak, dan lain-lain. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY/ Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Pertama yang harus kita pahami, Zakat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, sesuai dengan perintah Allah Ta’ala dalam Al Qur’an di Surat At Taubah ayat 103. Di ayat tersebut, terkandung perintah untuk “mengambil zakat”. Artinya, memang perlu ada “Perintah”.

Hanya saja, negara kita ini kan bukan negara Islam, meski mayoritas muslim. Jadi potensi zakat yang luar biasa besar, lebih dari Rp217 triliun per tahun, yang tergarap masih sangat  kecil. Mungkin oleh pemerintah dirasa perlu untuk memaksimalkan potensinya.

Bagi saya, akan sangat bagus jika potensi zakat tersebut dimaksimalkan. Saya berkeyakinan, jika dana zakat ini terkumpul, maka akan sangat bermanfaat sekali untuk umat pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Namun masalahnya, apa iya pemerintah bisa dan sanggup (memiliki kapasitas) untuk mengelola (mengambil dan menyalurkan) zakat tersebut, mengingat Indonesia bukan negara Islam. Kedua, apa harus dipukul rata?

Secara basic, zakat memang wajib bagi muslim. Namun harus dipahami bahwa ada prasyarat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat ini, baik batas minimal (nishab) pendapatan yang dikenakan zakat, maupun persyaratan musytahiq-nya, muzakki-nya, maupun amil zakat-nya. Tidak semua muslim wajib mengeluarkan zakat (muzakki) –kecuali zakat fitrah. Pun juga tidak semua orang berhak mendapatkan zakat (musytahiq). Begitu juga amil (pengelola) zakat, harus memenuhi kriteria untuk bisa menjadi amil. Oleh karena itu, zakat itu tidak bisa serta merta diambil begitu saja, tanpa memenuhi prasyaratnya. Apalagi jika kemudian dipukul rata semua harus mengeluarkan zakat tanpa memperhitungkan nishabnya.

Untuk nishabnya, zakat profesi setelah diperhitungkan selama satu tahun, bisa ditunaikan setahun sekali atau boleh juga ditunaikan setiap bulan agar tidak memberatkan. Ini di-qiyas-kan dalam zakat harta (simpanan/ kekayaan). Nishabnya jika pendapatan satu tahun senilai atau lebih dari sekitar 90 gr emas (sesuai harga emas sekarang). Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 persen setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Jika dikeluarkan langsung saat menerima pendapatan, maka ini dianalogikan pada zakat tanaman. Harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian). Jika ini yang diikuti, maka besar nisabnya adalah senilai 630 kg makanan pokok dikeluarkan setiap menerima penghasilan/gaji sebesar 2,5 persen tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok.

Namun yang lebih penting dari semua hitung-hitungan tersebut adalah kesadaran. Bagaimana seorang muslim--yang memiliki penghasilan sesuai nishab, mau dan berkenan dengan sadar dan ikhlas menzakatkan penghasilan yang diperolehnya. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan tak sebesar pengeluaran untuk pengeluaran enternain yang dikeluarkan. Termasuk pengeluaran untuk rokok dan pulsa (kuota internet) di ponsel kita.

Nah, mengenai zakat yang diambil oleh pemerintah melalui pemotongan gaji ini setiap bulannya ini, sepanjang pemerintah tidak ikut campur dalam pengelolaannya, semuanya masuk wilayah Baznas, itu tidak masalah. Namun, jika kemudian zakat tersebut dimasukkan dalam APBN, itu jelas melanggar dan tidak boleh. Apalagi untuk membiayai infrastruktur, untuk membayar utang negara yang jatuh tempo, dan untuk memenuhi keperluan dalam rangka kepentingan politik, itu juga jelas sangat tidak diperbolehkan. Karena peruntukkannya di luar 8 asnaf yang berhak menerima zakat.

Zakat ini, mulai dari pengumpulannya hingga penyalurannya, sangat diatur oleh ketentuan (Syariat) Islam. Jadi, jangan berani macam-macam dan coba-coba untuk mempermainkan pengelolaannya (Mengambil dan menggunakan/menyalurkan) untuk kepentingan lain diluar ketentuan sesuai Syariat Islam.

Zakat itu bentuk syukur kita kepada Allah SWT, yang telah memberi kenikmatan sehat, kenikmatan akal dan kecerdasan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, sehingga kita bisa bekerja, beribadah, dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara normal dan nyaman. Jadi kembali lagi, zakat ini adalah kita berbicara tentang kesadaran kita sebagai makhluk yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta’ala sang Khalik. (pso/afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akuntan dan Ekonom

Sebenarnya adil-adil saja jika menarik zakat pada PNS muslim, karena muslim yang baik selalu fiddunyaa wal akhirot, asalkan sesuai tata cara zakat yang antara lain:

1. Wajib bagi yang telah mencapai nisab dan haul nya. Kalau dalam pajak nisab istilahnya mungkin PTKP yang menyentuh kisaran Rp4,5 juta, sedangkan haul adalah sudah menjadi milik ataupun rutinitas lebih dari 1 tahun.

2. Peruntukan zakat persis untuk 8 golongan pada Surat At Taubah ayat 60, yang setiap urutannya menunjukkan skala prioritasnya.

Sah-sah saja jika hasil zakat nanti untuk menambal APBN asalkan yang menyangkut 8 golongan tadi, bahkan ada golongan gharim yaitu seseorang yang kebanyakan utang untuk kebaikan dan megap-megap untuk melunasi, tetapi bukan prioritas.

Mungkin akan lebih sesuai fitrahnya jika dana zakat untuk ihwal pendidikan, kesehatan, ataupun santunan sosial. Nah, anggaran yang sebelumya untuk itu jika sudah tercover dipindah untuk infrastrukur ataupun melunasi hutang jatuh tempo. 

Seperti logika rencana anggaran dan realisasi korporasi yang jika belanja modal dapat terpenuhi dengan investor baru, maka akan ada kemungkinan aktivitas untuk menambah belanja modal baru dan/atau menutup pos pembiayaan lain yang defisit ataupun untuk cadangan pos pembiauaan lain yang berpotensi defisit.

Sebaiknya Kemenkeu membahas lebih detail mengenai penyesuaian pos pembiayaan APBN dan 8 golongan dengan lembaga zakat kredibel nasional seperti BAZNAS ataupun yg sejenis, itupun jika benar ingin merealisasikan. 

Untuk diketahui, tataran hukum Islam menurut sumbernya adalah Quran, Hadist, Ijma Ijtihat (kesepakatan), Qiyas (analogi mirip), dan Ulil Amri (Pemimpin). Jadi sebenarnya Keppres dalam konteks zakat sah-sah saja asalkan tidak menabrak tataran hukum diatasnya. Kuncinya adalah transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Zakat adalah diskursus Islam, memungutnya harus dengan cara Islam, mengalokasikannya harus dengan cara Islam pula. Harus. Betapa rahmatan lil alamin-nya Islam sebenarnya, ya.(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat dan Pelaku Ekonomi Syariah, Founder/Pendiri Kita Mart

Saya tadi pagi menonton secara live di TV One, tentang perbincangan antara Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin dengan salah seorang Anggota DPR RI dari Komisi VIII yang membahas tentang rencana pemerintah memungut zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim 2,5 persen dengan memotong langsung dari gaji setiap bulannya.

Tampaknya pemerintah sedang kalap menghadapi defisit transaksi akibat pembangunan infrastrukur yang jor-joran serta kewajiban bunga utang negara yang jatuh tempo. 

Setelah melirik dana haji yang jumlahnya lebih dari Rp100 triliun –yang entah bagaimana kelanjutannya, pemerintah pun mulai melirik dana Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf (Ziswaf) yang potensinya lebih dari Rp200 triliun per tahun.

Sudah jelas, tentang zakat ini sudah ada Undang-undang yang mengaturnya dan ada BAZNAS sebagai subordinasi pemerintah sebagai operatornya, serta LAZNAS lainnya sebagai operator di masyarakat.

Jadi untuk apa ada Perpres khusus untuk masalah zakat ini? Lembaga apa yang akan menjalankan operasinya? Baznas? Bagaimana dengan laznas lainnya? 

Bagaimana pula dengan ASN muslim yang sudah terbiasa menyaluran Ziswaf mereka kepada keluarga dan masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Sementara dalam ajaran Islam, memperhatikan, bersikap baik, dan membagikan Ziswaf kepada tetangga (jiran) dan masyarakat yang di lingkungan sekitar kita tinggal itu lebih utama? Apakah dipaksa harus lewat negara? Bagaimana pula dengan  akuntabilitasnya? 

Memang tahun 2018 ini adalah tahun politik, banyak hal-hal di luar nalar muncul. Pemerintah butuh dana untuk membayar hutang dan proyek infrastruktur serta dana untuk kembali bertanding di Pilpres 2019 yang akan datang.  

Sudahlah, fokus saja kepada mengurus dan mensejahteraan rakyat dan jangan rakyat dijadikan alat politik untuk kepentingan sesaat. Berat nanti pertanggungan-jawabannya di akhirat kelak. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020